naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidanadi bidang kesehatan jiwac. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungandengan tindak pidana di bidang kesehatan jiwad. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidanadi bidang kesehatan jiwae. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkaratindak pidana di bidang kesehatan jiwaf. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana di bidang kesehatan jiwag. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yangmembuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan jiwa.(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidiksesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.BAB XVKETENTUAN PIDANAPasal 47(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukanpraktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang dengan sengajatidak memberikan pelayanan terhadap penderita gangguan jiwa dipidana denganpidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinyakecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenagakesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahundan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).BAB XVIKETENTUAN PERALIHANPasal 48Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan palinglambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 71