naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

Pasal 43Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanyapelanggaran hukum di bidang kesehatan jiwa, tenaga pengawas wajib melaporkankepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 44Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 45(1) Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan jiwa danfasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang melanggar ketentuan sebagaimana diaturdalam Undang-Undang ini.(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada lembaga pemerintah nonkementerian, kepala dinas provinsi, ataukabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan jiwa.(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:a. peringatan secara tertulis;b. pencabutan izin sementara atau izin tetap.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan tindakan administratifsebagaimana dimaksud pasal ini diatur oleh Menteri.BAB XIVPENYIDIKANPasal 46(1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negerisipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidangkesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untukmelakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindakpidana di bidang kesehatan jiwaNaskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 70