naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

More documents

Recommendations

Info

BAB IIIMETODE PEMBUATAN KEBIJAKAN KESEHATANA. Proses Pembuatan Kebijakan KesehatanPerencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program LegislasiNasional. Rancangan undang-undang disiapkan oleh menteri kesehatan.Penyebarluasan rancangan undang-undang cleh kementrian kesehatan. Sesuaidengan pasal 32 sampai dengan pasal 36 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, pembahasan RancanganUndang-undang dilakukan oleh Dewan perwakilan Rakyat bersama Presiden atauMenteri Kesehatan. Penetapan Undang Undang dilaksanakan oleh Pemerintahbersama dengan DPR dan dimasukan kedalam lembaran Negara.B. Metode Pembuatan Naskah AkademikMetode pendekatan yang diterapkan dalam penyusunan naskah akademis inimelalui Metode systematic review, terdiri dari tahapan sistematis pengumpulankepustakaan, penapisan dan analisis. Pengumpulan kepustakaan dilakukan denganmenetapkan kata kunci melalui proses diskusi dengan sesama mahasiswa, dankesesuaiannya dengan kata kunci yang ada pada artikel-artikel terkait. Kata kuncitersebut digunakan untuk mengumpulkan kepustakaan berupa artikel jurnal ilmiahnasional dan internasional melalui database Proquest. Kepustakaan yang bukan berupajurnal ilmiah dikumpulkan melalui Google Search, Yahoo Search dan website WHO.Kepustakaan yang terkumpul dalam bentuk abstrak dan artikel lengkap ditapis secarasistematis berdasarkan kemungkinan duplikasi dan relevansinya. Artikel-artikel yangrelevan tersebut kemudian dibaca secara menyeluruh untuk mendapatkan substansiyang terkait dengan penulisan. Dari hasil tersebut dibuat deskripsi yang disesuaikandengan tujuan penulisan. Semua artikel dianalisis isi (content analysis) danselanjutnya, dinilai kesesuaian, urgensi, dan relevansinya dengan rancangan undangundang yang akan dibuat.Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 32
BAB IVLANDASAN HUKUMA. Landasan KonstitusionalSebagaimana diamanatkan UUD 1945, Negara Republik Indonesia menjaminkesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk di sini jaminan untukmendapatkan layanan kesehatan. Kesehatan meliputi kesehatan fisik dan kesehatanpsikis (kejiwaan). Kesehatan jiwa merupakan karunia yang harus dijaga dandipelihara, sehingga upaya layanan kesehatan jiwa harus sebaik mungkin gunamewujudkan kehidupan terbaik bagi setiap warga Negara Indonesia.B. Peraturan Perundang-undangan Terkait1. Pasal 28H (1) UUD 1945 mengatakan bahwa : Setiap orang berhak hidupsejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidupyang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”. Pasal 34ayat (3) berbunyi : Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitaspelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dalam hal inijelas bahwa Konstitusi Republik Indonesia mewajibkan Negara untukmemberikan perlindungan bagi setiap warganya, perintah konstitusi ini jugamemberikan tugas bagi Negara untuk memberikan perlindungan terhadapgangguan jiwa.2. TAP MPR No 18 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia pasal 33, 42, dan 44a. Pasal 33 : “Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layakbagi kemanusiaan”.b. Pasal 42 :“Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasidijamin dan dilindungi”.c. Pasal 44 :“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai denganprinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasimanusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan”Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Jiwa Khaerudin NPM 1006799092 33
Page 3 and 4: DAFTAR ISIBAB I : PENDAHULUANA. Lat
Page 6 and 7: teknologi serta kemudahan informasi
Page 8: Berbagai kebijakan publik juga terl
Page 11 and 12: B. Penyebab Umum Gangguan JiwaAda d
Page 13 and 14: E. Gangguan jiwa, Stigma dan Hak Az
Page 15 and 16: perawatan tidaklah cukup, kegagalan
Page 17 and 18: untuk mengurangi penurunan dan gang
Page 19 and 20: diobati, individu dengan penyakit m
Page 21 and 22: c. Kriminalisasi Gangguan JiwaAda e
Page 23 and 24: dirancang untuk membantu anak-anak
Page 25 and 26: menghemat pengeluaran biaya. Namun
Page 27 and 28: jiwa serius, khususnya program berj
Page 29 and 30: Pemulihan Gangguan Jiwa(33), Studi-
Page 31: 3. Pemulihan, apakah satu pandangan
Page 35 and 36: BAB VMATERI MUATANA. Ketentuan Umum
Page 37 and 38: Undang Dasar Negara Republik Indone
Page 39 and 40: mereka yang terlibat dalam pembentu
Page 41 and 42: Terkait dengan kewenangan dalam huk
Page 43 and 44: Perundang-undangan dan partisipasi
Page 45 and 46: L. Sanksi AdministrasiSubstansi yan
Page 47 and 48: Ketentuan pidana bagi tindak pidana
Page 49 and 50: Jika materi dalam Peraturan Perunda
Page 51 and 52: Daftar pustaka1. Departemen K. KMK
Page 53 and 54: DRAFFRANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBL
Page 55 and 56: dalam lingkungan hidup, menerima de
Page 57 and 58: BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 2Upaya k
Page 59 and 60: Pasal 10Pemerintah bertanggung jawa
Page 61 and 62: Pasal 20Upaya kesehatan jiwa disele
Page 63 and 64: (c) model Alternatif pengobatan dan
Page 65 and 66: Pasal 29Hak dan kondisi di fasilita
Page 67 and 68: (2) Setiap pasen dengan gangguan ji
Page 69 and 70: Bagian keduaPengawasanPasal 39(1) M
Page 71 and 72: . melakukan pemeriksaan terhadap or

naskah akademik dan draf rancangan undang undang kesehatan jiwa

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?