Jumat, 02 Agustus 2002 - P2KP

MODUL PSBBPemetaan SwadayaI. Antara ’Top Down Planning’ dengan ’Bottom up Planning’ .Selama ini, program pembangunan masyarakat lebih banyak direncanakan olehlembaga pengembang program, tanpa melibatkan secara langsung wargamasyarakat yang menjadi sasaran.Program – program tersebut menggunakanpendekatan pembangunan dari atas ( Top down), dimana program yangdikembangkan untuk masyarakat direncanakan dan diturunkan oleh pihak lainatau ’Orang Luar’ baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga – lembaga lainyang bergerak dalam bidang pembangunan. Walaupun program semacam inididasarkan pada proses ’penjajagan kebutuhan’ masyarakat, akan tetapipenjajagan yang dilakukan hanyalah berdasarkan survey atau penelitian akademisyang tidak melibatkan masyarakat secara lebih berarti.Pendekatan dari atas ke bawah seperti itu seringkali menimbulkan permasalahanseperti :• Terjadinya ketidakcocokkan antara para peneliti/pemrakarsa atauperancang program dengan pelaksana. Penelitian yang terlalu akademisbiasanya dipengaruhi oleh pola pikir dan pandangan penelitinya sendiri,sehingga nilai terapannya kurang dan program yang dikembangkan tidakmenjawab kebutuhan praktis yang sesungguhnya dirasakan masyarakat.• Masyarakat sasaran program hanya sebagai objek, karena keterlibatannyahanya sebagai pelaksana. Sehingga mereka seringkali tidak merasasebagai ’pemilik’ program. Akibatnya dukungan masyarakat terhadapprogram seperti ini seringkali semu, demikian pula dengan partisipasimereka.• Tidak adanya proses pembelajaran dan penyadaran kritis bagi masyarakat,dalam pengkajian, perencanaan, dan pengorganisasian karena merekahanya sebagai pelaksana. Dengan demikian tidak dijamin ’keberlanjutanprogram’ karena prakarsa selalu datang dari ’Orang Luar’ danketerampilannyapun tetap dimiliki oleh orang luar.Kritik dan alasan – alasan seperti itulah yang melahirkan paradigmapembangunan dari bawah ( bottom up ), walaupun pada kenyataannya paradigmayang berkembang ini masih dirasakan asing dan tidak lazim. Meskipun kata – katapartisipatif dan bottom up sering didengung-dengungkan, akan tetapi seringkalihanya menjadi jargon bagi lembaga pengembang program. Kenyataan ini bisadilihat dari sikap dan tindakan yang masih cenderung mengikuti pola pendekatantop down sehingga pendekatan dari bawah seringkali menjadi semu dandimanipulasi untuk kepentingan pihak – pihak tertentu.Padahal apabila masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam keseluruhandaur program yaitu dari mulai kajian masalah/kebutuhan, perencanaan,pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, program yangPemetaan Swadaya1

MODUL PSBBdikembangkan akan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, rasakepemilikan warga masyarakat terhadap program menjadi tinggi juga keterampilan– keterampilan analisis dan perencanaan tadi dipindahkan kepada masyarakat.Dengan demikian di masa yang akan datang ketergantungan masyarakat kepadapihak ’luar’ dalam pengambilan prakarsa dan perumusan program secarabertahap akan bisa dikurangi sehingga diharapkan program yang dikembangkanakan lebih berkelanjutan.II. Pemetaan Swadaya : Identifikasi Kebutuhan partisipatifDalam proses identifikasi kebutuhan masyarakat, siklus lanjutan dari RefleksiKemiskinan adalah Pemetaan Swadaya. Dalam siklus ini masyarakat melakukanproses belajar untuk :• Menggali informasi ; bagaimana kondisi nyata dari masalah – masalahyang dikemukakan dan dirumuskan pada saat refleksi kemiskinan ( sosial,ekonomi, lingkungan, kelembagaan, kepemimpinan ) ?. Masalah –masalah tersebut harus didukung oleh data dan fakta, sehingga diperlukanproses penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.• Mengkaji, informasi dan fakta yang sudah didapatkan dianalisa dan dikajibersama. Proses ini merupakan analisa kritis terhadap berbagai kondisiyang ada berdasarkan informasi dan fakta tadi untuk dicari sebabakibatnya termasuk kelompok – kelompok yang terkena dampak darimasalah yang ada ( kelompok sasaran ). Setiap informasi yang munculdianalisa apakah hal tersebut merupakan masalah yang sebenarnya atauhanya merupakan gejala saja.• Merumuskan masalah;. Pada tahapan ini masalah yang sudah ditemukandan disepakati bersama dikelompokkan ( pengorganisasian masalah ),kemudian dianalisa hubungan sebab akibatnya dengan kembali membuatpohon masalah seperti yang dilakukan dalam refleksi kemiskinan. Dengandemikian dalam melakukan analisa kritis akan terjadi proses refleksi yangberulang – ulang. Artinya refleksi kemiskinan tidak hanya terjadi pada saatsiklus yang pertama akan tetapi terus dilakukan dalam siklus Pemetaanswadaya.Proses Pemetaan Swadaya, menggunakan pendekatan pembangunan ’daribawah’ ( bottom up ). Pengertian swadaya dalam hal ini yaitu semua prosespenggalian informasi, analisa dan rumusan masalah dilakukan oleh masyarakat.’Orang luar’ ( Fasilitator ) hanya memfasilitasi proses, bahkan jika memungkinkanFasilitasi juga dilakukan oleh Relawan yang merupakan unsurnya masyarakat.Keterlibatan ’orang luar ’ diharapkan sekecil mungkin, artinya peran Fasilitator (P2KP ) hanya diperlukan untuk mendorong masyarakat agar mereka belajar untukmenganalisa dan mencari alternatif pemecahan masalah, apabila masyarakatmemang belum mampu mengembangkan gagasan yang dibutuhkan.Kelompok masyarakat yang terlibat adalah semua unsur dari komunitas –komunitas yang ada dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanyaPemetaan Swadaya2

MODUL PSBBterbatas dalam pengertian ikut serta secara fisik, tetapi keterlibatan yangmemungkinkan mereka melaksanakan penilaian terhadap masalah serta berbagaipotensi yang terdapat dalam lingkungan sendiri, kemudian menentukan kegiatanyang mereka butuhkan. Keterlibatan masyarakat ini adalah keterlibatan yangmengarah kepada tumbuhnya kemampuan – kemampuan mereka untuk lebihberdaya menghadapi berbagai tantangan hidup tanpa harus bergantung kepadaorang lain.III. Pemetaan : Apa dan Bagaimana ?Pemetaan Swadaya sebetulnya merupakan kegiatan yang saling terkait denganrefleksi kemiskinan. Melalui refleksi kemiskinan salah satu keluaran yangdihasilkan adalah berbagai penyebab masalah kemiskinan yang pada ujungnyabersumber kepada lunturnya nilai – nilai kemanusiaan atau sikap perilaku orangyang meningkatkan keserakahan dan menipiskan kepedulian.Dalam Pemetaan Swadaya, hasil dari refleksi kemiskinan di atas dicari informasimengenai kondisi nyata dari berbagai penyebab masalah kemiskinan yangmuncul. Masalah – masalah yang menjadi penyebab kemiskinan dari level satusampai level 4, dicari dan digali lebih dalam melalui proses diskusi, survey,observasi (transek walk), dan teknik kajian lainnya sehingga didapatkangambaran nyata kebutuhan masyarakat yang harus diupayakan pemenuhannya (pemecahan masalah ).Bagan di bawah ini memberikkan contoh keterkaitan antara pohon masalah hasilrefleksi kemiskinan, dangan kajian yang harus dilakukan dalam pemetaanswadaya.Pemetaan Swadaya3

MODUL PSBBKajian KKMiskin(daftar danprofil)KEMISKINANCari kerja sulitMasalah SosialBiayapendidikantinggiKebijakanLEVEL 3MasalahekonomiTidak punyapenghasilanKemiskinanMalasMasalahPerilakuTidak punyapekerjaanTidak adapeluangKurangdipercayaFrustrasi(apatis)Percaya miskin= nasibPendidikanrendahTidak punyaketerampilanTidak adainformasiMasalahAksesinformasiLembaga/pengambilkeputusan tidak mampumenegakkan keadilan.MasalahpolitikLEVEL 2KajianperaturandanprogramKajianKelembagaanLEVEL 4Kajian masalahsosial, ekonomidan lingkungan• Menipisnya kepedulian• Meningkatnya keserakahan• Lunturnya nilai nilaikemanusiaanMasalahPerilaku(akar masalah)LEVEL 1RefleksikepemimpinanPemetaan Swadaya4

MODUL PSBBKajian yang dilakukan menyangkut :• Akar masalah kemiskinan, yaitu kajian kepemimpinan melalui prosesrefleksi kepemimpinan. Kajian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan –pertanyaan kritis seperti : Apakah kriteria yang diharapkan dari seorangpemimpin ? mengapa demikian ? , dan sebagainya.• Kajian Kelembagaan, untuk menganalisa lembaga seperti apakah yangdiharapkan oleh masyarakat ? apakah di kelurahan/desa setempat adalembaga seperti yang diharapkan ? kalau tidak ada apakah mereka berniatuntuk membentuk lembaga baru ? kalau ada bagaimana caranya untukmemfungsikan lembaga yang ada supaya optimal dalam mengawal upayapenanggulangan kemiskinan melalui intervensi P2KP.• Kajian peraturan – peraturan dan program penanggulangan kemiskinanyang ada di kelurahan.desa setempat.• Kajian gejala – gejala masalah yang muncul sebagai penyebab level ke 4,disesuaikan dengan situasi dan kondisi kelurahan/desa setempatberdasarkan kepada tipologi masyarakat ( masyarakat nelayan, pertanian,perkotaan, desa sekitar hutan, dsb), dengan pertimbangan setiap tipologiwilayah akan mempunyai karakteristik permasalahan yang berbeda – beda.Minimal kajian meliputi : Masalah sosisal, terdiri dari : kualitas pendidikan, kualitaskesehatan, hubungan sosial, pengangguran (ketenaga kerjaan),modal sosial dan kelompok sosial (comunity grouping). Masalah ekonomi, terdiri dari : kajian lembaga ekonomi lokal, sistempasar dan pemasaran hasil produksi lokal, mata pencaharian. Masalah lingkungan, terdiri dari : sarana dan prasarana lingkungan,perumahan, tataguna lahan, saluran dan pemenuhan air bersih,pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah.• Kelompok penerima manfaat, siapakah yang berhak menerima manfaatdari adanya upaya – upaya penanggulangan kemiskinan ( programpenanggulangan kemiskinan ) , hal ini menyangkut siapa saja yangtermasuk ke dalam kriteria miskin dan bagaimana profilnya.Metode Penggalian, Pengkajian dan Perumusan MasalahDalam pelaksanaannya proses penggalian informasi, pengkajian dan perumusanmasalah tidaklah berdiri sendiri – sendiri tetapi bisa dilaksanakan secarabersamaan tergantung kepada jenis informasi dan metode yang dipakai.Metode yang dipakai dalam proses Pemetaan Swadaya adalah metode partisipatif, yaitu metodologi pengkajian lingkungan ( sosial, ekonomi, kelembagaan, dsb)masyarakat baik itu kelurahan atau desa yeng lebih menekankan pada prosesdiskusi dan menganalisa permasalahan yang dihadapi secara bersama – samaPemetaan Swadaya5

MODUL PSBBdalam bentuk – bentuk visual. Dengan menggunakan metode ini masyarakatlahyang menjadi peneliti bagi dirinya sendiri bukan Fasilitator P2KP ( orang luar ),sehingga proses belajar dapat terjadi dan diharapkan tumbuh kesadaran kritisterhadap permasalahan yang dihadapi oleh mereka dan lingkungannya.Dalam konteks P2KP (terutama dalam modul pelatihan PS ), metode yangdikembangkan diadopsi dari PRA ( Participatory Rural Appraisal) , yaitumetodologi pengkajian wilayah Desa secara partisipatif. Dikatakan adopsi, karenaPRA dikembangkan di wilayah pedesaan sedangkan wilayah P2KP merupakanwilayah perkotaan, sehingga dilakukan penyesuaian terhadap teknik –tekniknyaakan tetapi secara folosophis tetap sama ( mengacu pada filosophi metoddologipendekatan kajian partisipatif ).Melalui proses Pemetaan Swadaya hasil yang diharapkan adalah :• Memahami persoalan nyata mereka sendiri yang berdasarkan kepada faktadan informasi yang ada, sehingga yang mereka rumuskan bukan daftarkeinginan tetapi daftar kebutuhan yang bermanfaat untuk lingkungannyaterutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan.• Pemecahan masalah (pemenuhan kebutuhan) tidak didasarkan kepadakehendak dan semata – mata bantuan ’orang luar’ akan tetapi lebih banyakmengutamakan kemampuan sumberdaya dan swadaya masyarakat.• Bagi ’orang dalam’ (masyarakat) kegiatan ini menjadi proses belajar danpenyadaran tentang keadaan kehidupan dan lingkungan yang merekahadapi, sehingga diharapkan terjadi pemahaman terhadap kondisi warga dilingkungannya ( mengapa si A miskin, bagaimana kondisi si B , dsb ).Penyadaran ini merupakan renungan terhadap permasalah dirinya danorang lain di lingkungannya sehingga diharapkan tumbuh kepedulianterhadap warga sekitar dan mencari jalan keluar dari keadaan – keadaanyang dianggap mengganggu ( masalah ).• Bagi ’orang luar’ ( lembaga pengembang program ). Kegiatan inimerupakan proses belajar dan ’penyadaran’ dalam memahami keadaanmasyarakat , serta cara pandang dan nilai – nilai masyarakat yangmempengaruhi kehidupan mereka. Proses belajar ini juga akanmenimbulkan dukungan masyarakat terhadap program yangdidampinginya, apabila benar – benar berdasarkan kebutuhan – kebutuhanmasyarakat, serta program kemudian dikembangkan oleh masyarakatsendiri.Keluaran yang diharapkan :• Kriteria kepemimpinan , dan kebutuhan akan pemimpin yang mempunyainilai – nilai kemanusiaan.• Teridentifikasinya lembaga pengambil keputusan untuk penanggulangankemiskinan di tingkat Kelurahan/Desa , yang sesuai dengan kriteria BKM –P2KPPemetaan Swadaya6

MODUL PSBB• Adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pengambil keputusanyang dapat menjalankan prinsip-prinsip good governance dalam upayapenanggulangan kemiskinan.• Teridentifikasinya aturan – aturan/kebijakan tingkat lokal dalampenanggulangan kemiskinan.• Teridentifikasinya daftar KK miskin, klasifikasi (wealth rangking), dan profilwarga miskin.• Rumusan permasalahan dan potensi untuk masalah – masalah sosial,ekonomi dan lingkungan.• Rencana Kerja untuk pembangunan BKM, pengembnagan KSM dan PJMpornangkis.Pemetaan Swadaya7