KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

9KABUPATEN KONSERVASI MALINAU DARIISU MENJADI KEBIJAKANKabupaten Malinau didirikan berdasarkan UU RI Nomor 47 Tahun 1999 13 yangmengatur pemekaran wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kaltim. KabupatenMalinau sendiri merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan. WilayahKabupaten Malinau (Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Malinau, 2007; BadanPerencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Kabupaten Malinau, 2007a), terletakdibagian utara sebelah barat Provinsi Kaltim, berbatasan langsung dengan negaratetangga negara bagian Serawak di sebelah barat. Berdasarkan letak dan kondisigeografisnya, Kabupaten Malinau merupakan daerah perhuluan sungai-sungaibesar yang mengalir di wilayah Provinsi Kaltim. Sedikitnya terdapat 6 (enam) buahsungai besar yang berhulu di wilayah Kabupaten Malinau, yaitu: Sungai Mahakam,sungai Kali Marau, sungai Sesayap, sungai Kayan, sungai Sembakung dan sungaiSimanggeris. Sebagai daerah hulu Kabupaten Malinau merupakan daerah yang harusdikonservasi, mengingat fungsinya sebagai penjaga keseimbangan ekosistem alambagi daerah bawahan (hilir).Atas dasar tersebut maka (Santoso, dkk 2005; Bapedalda Kabupaten Malinau,2007c; Billa, 2006; Pemerintah Kabupaten Malinau, 2007a) pemerintah KabupatenMalinau telah mendeklarasikan diri menjadi Kabupaten Konservasi pada tanggal 5Juli 2005 14 . Dengan adanya deklarasi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Malinautelah menempatkan seluruh wilayahnya ke dalam satu pengelolaan pembangunanyang menerapkan kaidah-kaidah konservasi. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa(Santoso, dkk 2005; Soekmadi, 2007; Bapedalda Kabupaten Malinau, 2007c;Billa, 2006; Pemerintah Kabupaten Malinau, 2007a): 1) karakteristik wilayahnyadidominasi oleh kawasan dataran tinggi dan merupakan hulu-hulu sungai besar diKaltim, 2) Kabupaten Malinau didominasi oleh kawasan hutan primer dari berbagaistrata dan tipe hutan, 3) Hutan di wilayah Kabupaten Malinau adalah merupakankawasan hutan primer yang masih tersisa di Kalimantan, 4) Keterkaitan sebagian besarmasyarakat terhadap fungsi dan manfaat hutan masih sangat tinggi, 5) Keunikan adatistiadat dan budaya masyarakat lokal yang sangat erat kaitannya dengan hutan.13Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan KabupatenNunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan KotaBontang.14Deklarasi sebelumnya telah dilakukan oleh Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Baratdengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 tentang Penetapan KabupatenKapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi.