KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

33Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2003 Tentang PengelolaanLingkungan Hidup.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perijinan UsahaPerkebunanPeraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan,Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga AdatPeraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Ijin UsahaPertambangan Umum DaerahRancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 Tentang KabupatenKonservasi.Resosudarmo, I.A.P dan A. Dermawan, 2003. Hutan dan Otonomi Daerah:Tantangan Berbagi Suka dan Duka. Dalam Buku Ke Mana Harus Melangkah?Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia. Disunting oleh Ida AjuPradnja Resosudarmo dan Carol J. Pierce Colfer. Yayasan Obor Indonesia.Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO), 2007. Sistem Sertifikasi RSPO (DokumenFinal Dipersiapkan untuk Badan Pengurus RSPO).Saragih, S.; J. Lassa dan A. Ramli, 2007. Kerangka Penghidupan Berkelanjutan(Sustainable Livelihood Framework).Santoso, K.D. dan P. Gunarso (Editor), 2005. Prosiding Seminar Nasional MenujuKabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi. Kerjasama Pemerintah KabupatenMalinau-Malinau Research Forest (MRF) Center for International Forestry Research(CIFOR).Sheil, D., R.K. Puri, I. Basuki, M. Heist, M. Wan, N. Liswanti, Rukmiyati, M.A.Sardjono, I. Samsoedin, K. Sidiyasa, Chrisandini, E. Permana, E.M. Angi, F.Gatzweiler, B. Johnson dan A. Wijaya, 2004. Mengeksplorasi Keanekaragaman Hayati,Lingkungan dan Pandangan Masyarakat Lokal Mengenai Berbagai Lanskap Hutan.Metode – metode Penilaian Lanskap Secara Multidisiliner. Center for InternationalForestry Research (CIFOR).Sidayasa, K., Zakaria and R. Iwan, 2006. The Forets of Setulang and Sengayan in