KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

25PENUTUPKabupaten Konservasi Malinau merupakan salah satu strategi atau upaya dalammengoptimalkan potensi daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yangberwawasan konservasi (inti dari pembangunan berkelanjutan). Komitmen politikyang tertuang dalam Perda Kabupaten Konservasi mengisyaratkan bahwa telah adaupaya-upaya ditingkat lokal untuk melakukan kegiatan pembangunan dengan tetapmemasukkan konsep konservasi baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.Bukan hal yang ’tabu’ lagi bahwa konservasi hanya milik pemerintah pusat (baca:Dephut RI) yang selama ini menjadi momok di tingkat daerah. Selain itu jugaPerda Kabupaten Konservasi mengisyaratkan bahwa perlu adanya kewenangan yangjelas bagi daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengankonservasi.Komitmen politik yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Malinau denganKabupaten Konservasi, membuka ruang kerjasama yang selama ini sebagai hal’buntu’ antara pemerintah pusat, propinsi, daerah dan masyarakat dalam kaitanyadengan upaya konservasi . Peluang kerjasama yang dibangun mengisyaratkan pulabahwa perlu adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pihak yang berperandi dalamnya. Pembagian kewenangan yang jelas harus diikuti dengan dukungankomitmen dan kerja sesuai dengan kesepakatan yang dibangun. Ini juga menjelaskanbetapa konservasi bukanlah merupakan kepentingan pemerintah pusat semata, tetapijuga dirasakan perlunya peran pemerintah daerah di kabupaten dalam bidang ini.Sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Perda Kabupaten Konservasi Malinau,perlu dilakukan upaya-upaya evaluasi terhadap pelaksanaannya yang telah berjalanselama lebih dari 1 (satu) tahun. Upaya tersebut sebagai upaya untuk melihat sejauhmana pemerintah daerah (eksekutif), DPRD (legislatif) dan masyarakat dapatmemahami, mensosialisasikan, melaksanakan dan mengawasi sesuai dengan MP(Management Plan) dan K&I (Kriteria dan Indikator) yang telah dibangun.