KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

More documents

Recommendations

Info

22<strong>KEBIJAKAN</strong> <strong>KONSERVASI</strong> DARI PERSPEKTIF DAERAH DAN MASYARAKATsecara leluasa (discretionary powers), penguasa-penguasa daerah tidak mempunyailegitiminasi dan pada prinsipnya tidak relevan (Larson, 2006).Kasus di Kabupaten Kutai Barat, misalnya (Angi, 2005) terkait dengan kebijakankonservasi daerah yang termuat dalam Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun2003 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat (KhM) merupakan salah satuupaya daerah untuk berinisiatif untuk mengembangkan kebijakan konservasi di tingkatkabupaten. Hal ini sangat beralasan karena penetapan suatu kawasan konservasi dimasa lalu seringkali tidak disertai dengan data dan informasi yang memadai. Dalamkondisi tanpa kewenangan, maka mengkomunikasikan kepentingan konservasikeanekaragaman hayati dengan kepentingan kehidupan masyarakat di dalam dan diluar kawasan menjadi sulit dilaksanakan oleh daerah.Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas dan peluang pemerintah KabupatenMalinau untuk menjalin kerjasama dalam pengelolaan hutan bersama (baca: DephutRI) khususnya yang terkait dengan kebijakan konservasi dapat ditelaah lewatPeraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota. Pada penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkanpembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah 32 .Ada hal yang perlu dicermati bahwa adanya urusan yang dapat dikelola bersama antartingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren yang dibagi kewenangannya.Hal ini menunjukan bahwa ada kewenangan yang dapat dibagi terkait denganpembagian urusan tersebut. Kewenangan (PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3Tahun 2008), yang dimaksud adalah Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung(KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan PengelolaanHutan Konservasi (KPHK) yang memberikan kewenangan kabupaten/kota untukmemberikan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaannya.Berdasarkan hal tersebut, kewenangan yang diberikan seharusnya dapat memberikankeluasaan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk berinisiatif dan berkreasi dalammelaksanakan peraturan yang diwujudkan dalam program kerja. Dalam kaitannya32Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah meliputi politik luar negeri,pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama. Sedangkan kewenanganyang dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu urusan wajib yang merupakan urusan pemerintah yangwajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kotaberkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pilihan urusan pemerintah yang secara nyata ada danberpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan danpotensi unggulan daerah yang bersangkutan..
23dengan inisiatif Kabupaten Konservasi maka pemerintah Kabupaten Malinau dapatmelakukan inisiatif kegiatan yang dapat memberikan manfaat ganda bagi semua pihak.Penentuan arah kebijakan yang diberikan kewenangan secara utuh dari pemerintahpusat (baca: Dephut RI) menjadi jaminan bagi terlaksananya PP No. 38 Tahun2008 sebagai suatu komitmen pemerintah Kabupaten Malinau untuk melaksanakankonservasi.Salah satu contoh misalnya, peluang yang sekarang dikembangkan dan sedang berjalanyang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malinau adalah upaya-upayauntuk kegiatan perdagangan karbon sukarela. Sinergisitas pencanangan KabupatenKonservasi Malinau memberi peluang kepada daerah ini untuk beraktiftas denganmenjaga hutan tanpa melakukan aktifitas penebangan. Sebelumnya pemerintahdaerah dan masyarakat telah memberikan andil yang cukup besar bagi perkembanganpengelolaan hutan yang ada di Kabupaten Malinau. Bentuk pengelolaan tersebutdiwujudkan dengan penghargaan berupa (SKH Kaltim Post, 2008a; SKH KaltimPost, 2008c;Tribun Kaltim 2008): Kalpataru, KEHATI Award dan Raksaniyata.Upaya ini merupakan salah satu tujuan pengelolaan kawasan hutan khususnya HLyang tertuang dalam Perda Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2007 tentangPemanfaatan Kawasan Hutan pada HL di Kabupaten Malinau yaitu memelihara danmeningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa nilaisejarah dan budaya bangsa, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipeekosistem, dan keunikan alam, menjamin keberadaan hutan untuk seluruh kawasanyang ditetapkan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar, meningkatkandaya dukung daerah aliran sungai (DAS), mengurangi emisi gas rumah kacayang berkontribusi terhadap pemanasan global dan menjamin pemanfaatan yangberkeadilan, berkelanjutan dan lestari.Disisi lain peluang dalam pengelolaan bersama dapat dijalin kerjasama dalam kegiatanHoB, yang merupakan kerjasama pemerintah RI (Dephut RI) dengan pihak WorldWide Fund for Nature (WWF) dalam pengelolaan hutan. Pemerintah daerah dalamhal ini provinsi dan ketiga kabupaten yang masuk dalam wilayah HoB (KabupatenNunukan, Malinau dan Kutai Barat) dan salah satunya Kabupaten Malinau, dapatmemberikan kontribusi aktif yang dapat mendukung kegiatan ini. Kontribusi yangdapat dikembangkan adalah komitmen politik dari pemerintah Kabupaten Malinausebagai Kabupaten Konservasi untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalamMP dan K&I. Selain itu pula sinergi kegiatan Kabupaten Konservasi dapat di followup dalam skema kegiatan bersama HoB dalam bentuk aktifitasi program.
Page 1 and 2: KEBIJAKANKABUPATEN KONSERVASIDARI P
Page 3 and 4: iiiDAFTAR ISIPENDAHULUAN ..........
Page 5: PENDAHULUANDi dalam Undang-Undang R
Page 13: 9KABUPATEN KONSERVASI MALINAU DARII
Page 16 and 17: 12KEBIJAKAN KONSERVASI DARI PERSPEK

KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?