UKURAN DAYA SAING KOPERASI DAN UKM - Kadin Indonesia

Tetapi hal ini tidak hanya dialami oleh program BA; bantuan-bantuan pemerintah lainnya juga banyak yangtidak mencakup semua UMKM yang ada. Data SUSI (BPS) menunjukkan bahwa hanya sekitar 1 persen ataukurang dari UMK yang ada yang pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah (Gambar 6). Juga, cakupannyasangat berat ke Jawa dan Bali, yakni dari 481.714 UMK non-pertanian yang menerima bantuan pada tahun2003, 71 persennya berlokasi di wilayah tersebut.Gambar 6: Proporsi dari UMK yang menerima bantuan dari pemerintah menurutwilayah, 2003 (% dari total UK dan UM di dalam wilayah).3.53.332.52.132%1.510.50.981.280.440.980SumateraJava & BaliNusa TenggaraKalimantanSulawesiMaluku & PapuaSumber: BPS (SUSI 2003).Yang menarik dari Tabel 11 tersebut adalah bahwa, berdasarkan distribusi dari tipe pelayanan menurutjumlah pemakai, ternyata pelatihan dan bantuan teknis tidak merupakan pelayanan paling penting di dalam skimBA. Penekanan dari program ini lebih pada bantuan modal, pemasaran, dan pengadaan bahan baku. Namun demikian,itu tidak berarti bahwa pengusaha-pengusaha kecil dan mikro tidak punya masalah dengan teknologi dankeahlian. Kebanyakan pemilik-pemilik UMK tidak menyadari bahwa mereka mempunyai kedua masalahtersebut, atau jika mereka menyadarinya, mereka tidak terlalu peduli atau tidak menganggap hal itu sesuatuyang sangat serius, atau mereka tidak tahu bagaimana menanggulanginya. Apa yang mereka paling butuhkan,jika ditanya, selalu jawabannya modal untuk bisa memproduksi sesuatu barang yang bisa dijual (sering kalitanpa suatu target yang tetap, misalnya jumlah maksimum rata-rata per tahun), dan bantuan dalam pengadaaanbahan baku dan pemasaran (atau, paling tidak mereka mengharapkan tidak adanya distorsi-distorsi pasar). Tidakheran, jika hasil survei BPS mengenai permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh UMK tidak adasatupun dari responden yang mengatakan bahwa keterbatasan teknologi dan keterampilan merupakan suatuproblem besar (tidak ditunjukkan di sini).13