UKURAN DAYA SAING KOPERASI DAN UKM - Kadin Indonesia

peningkatan ekspor kecil, karena hanya sebagian kecil dari UMKM yang melakukan ekspor. Inflasi jelasberdampak besar dan negatif.Kebijakan industri bisa berdampak besar, dan bisa negatif atau positif, tergantung apakah kebijakan tersebutberpihak terhadap UMKM, atau paling tidak tidak bias terhadap UMKM. Misalnya, kebijakan subcontractingantara UMKM dan UB, seperti kebijakan kandungan lokal pada era Orde Baru berdampak positif terhadapUMKM. Contoh lainnya, kebijakan standarisasi lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 102/2000. Hingga Agustus2007, pemerintah Indonesia telah menetapkan 3.200 standar nasional industri (SNI). Jika UMKM bisamemenuhi standar yang diharuskan sesuai peraturan tersebut, dampaknya tentu positif.Kebijakan investasi berdampak besar, dan bisa positif atau negatif. Kebijakan investasi di Indonesiadiantaranya adalah paket kebijakan perbaikan iklim investasi dalam bentuk Inpres No. 3 Tahun 2006. Paket itumencakup lima aspek yaitu: (1) bidang umum termasuk memperkuat kelembagaan pelayanan investasi,sinkronisasi peraturan daerah dan pusat, dan kejelasan ketentuan mengenai kewajiban amdal; (2) bidangkepabean dan cukai, termasuk percepatan arus barang, pengembangan peranan kawasan berikat, pemberantasanpenyelundupan, dan debirokratisasi di bidang cukai; (3) perpajakan termasuk insentif perpajakan untukinvestasi, melaksanakan system “melakukan pengkajian sendiri” secara konsisten,revisi pajak pertambahan nilaiuntuk mempromosikan ekspor, melindungi hak wajib pajak, dan mempromosikan transparansi dan “disclosure”;(4) ketenagakerjaan yang mencakup penciptaan iklim hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangantenaga kerja, perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri., penyelesaian berbagaiperselisihan hubungan industrial secara cepat, murah, dan berkeadilan, mempercepat proses penerbitanperizinan ketenagakerjaan, penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif, dan terobosan paradigmapembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja; dan (5) bidang usaha kecil, menengah, dankoperasi.Mungkin upaya pemerintah meningkatkan investasi di dalam negeri mencapai klimaksnya pada saat UUPenanaman Modal No.25, 2007 diterbitkan. Dalam Pasal 4-nya, pemerintah menetapkan kebijakan dasarpenanaman modal untuk: (a). mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanamanmodal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan (b). mempercepat peningkatan penanamanmodal. Dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanammodal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; menjaminkepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusanperizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro,kecil, menengah, dan koperasi.23