HALAMAN UTAMA

Recommendations

Info

20 A R T I K E L Desa harus segera merubah pendekatan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan/ penatausahaan yang masih dilakukan secara manual menjadi berbasis komputer. Dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes, penatausahaan pembayaran/pembiayaan serta pelaporan atas seluruh program kegiatan desa dilakukan melalui suatu aplikasi khusus, yang dibuat guna mencapai pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Aplikasi SISKEUDES sebagai Sarana Digitalisasi Desa BPKP telah mengembangkan suatu aplikasi manajemen pengelolaan keuangan desa yang diberi nama SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). SISKEUDES merupakan aplikasi yang diciptakan khusus untuk digunakan dalam pengelolaan keuangan desa dengan berbasis komputer. Dilengkapi dengan modul pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pencetakan laporan yang dibutuhkan dalam rangka pertanggunjawaban keuangan desa. Fiturnya telah dirancang mengakomodir perundanganundangan tentang desa dan pengelolaan keuangan desa. Sehingga telah memenuhi standar pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam Permendagri 113 Tahun 2014. Dokumen-dokumen desa seperti data umum desa, referensi kegiatan, sumber dana dan belanja telah di-setting dalam aplikasi, sehingga user (pengguna aplikasi) hanya tinggal memilih menu pada aplikasi sesuai dengan keinginan, kemudian dapat dilanjutkan view atau print out (cetak) dokumen. Dokumen perencanaan seperti Renstra, RPJMDes, RKPDes hingga penyusunan APBDesa dapat dilakukan langsung melalui aplikasi. Dokumentasi penerimaan desa, pengajuan SPP kegiatan, pencairan SPP, SPJ kegiatan, penyetoran pajak dan mutasi kas ditatausahakan dalam aplikasi. Secara aplikasi, dokumen yang dihasilkan telah dirancang sesuai ketentuan format standar yang telah diatur dalam pengelolaan keuangan desa. Seperti Buku Kas Umum Desa, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Penerimaan, Buku Pembantu Pajak, Register SPP Pengeluaran, dan Register Kwitansi Pembayaran. Pembukuan keuangan desa untuk pelaporan juga telah dirancang secara otomatis terhubung dengan fungsi penatausahaan, sehingga laporan-laporan yang dibutuhkan dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dan pelaksanaan anggaran dapat dicetak (print) secara langsung. Seperti laporan Realisasi Anggaran Desa (LRA), yang dapat dirinci per kegiatan, bulanan, triwulanan, atau semesteran. Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi APBDes per sumber dana, dan laporan realisasi penggunaan dana desa. Sehingga proses pelaporan oleh desa ke pemerintah daerah, dan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini sangat dibutuhkan pada saat kompilasi laporan keuangan desa di tingkat pemerintah daerah dan nasional. Relevan dikaitkan dengan permintaan Presiden untuk memantau penggunaan dan realisasi dana desa. Saat ini proses pengumpulan data dari masing-masing desa terkendala kesulitan mengidentifikasi penggunaan dana menurut bidang penyelenggaraan dan menurut sumber/jenis dananya. Dapat TABEA BPKP Sulut News dimaklumi apabila seluruh pengelolaannya masih dilakukan secara manual (paper based), maka perangkat desa harus mengecek pembukuan satu-persatu sehingga membutuhkan banyak waktu. Sementara jika semua hal tersebut dilakukan melalui aplikasi SISKEUDES, prosesnya akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya nota kesepahaman antara Kemendagri dengan BPKP No.900/6271/SJ dan No.MoU-16/K/D4/2015, tanggal 6 November 2015, tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa, telah disepakati upaya bersama untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Hal ini kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Mendagri No.143/8350/BPD, tanggal 27 November 2015, perihal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, yang telah menginstruksikan kepada seluruh gubernur dan bupati/ walikota se-Indonesia untuk penerapan/pemanfaatan Aplikasi SISKEUDES bagi seluruh desa. Didukung pula oleh Paparan Hasil Kajian Dana Desa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga telah merekomendasikan Aplikasi SISKEUDES dipakai dalam pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan Digitalisasi desa melahirkan desa digital. Desa digital adalah desa masa depan. Manajemen sistem pengelolaan keuangan desa yang berbasis komputer sebagai upaya awal untuk mencapai terwujudnya pembangunan model desa digital. Konsepsi mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan pada tahun 2025 dimulai dari terwujudnya masyarakat desa yang berdaya, berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Melihat kondisi manajemen pengelolaan keuangan desa saat ini, penulis memberikan beberapa saran kepada BPKP dan Pemda agar memprioritaskan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) implementasi penggunaan Aplikasi SISKEUDES kepada seluruh desa di Indonesia. BPKP menginisasi/ memfasilitasi kerja sama antara Pemda di seluruh Indonesia dengan Perguruan Tinggi Negeri, untuk memanfaatkan potensi untuk berperan dalam mendukung terwujudnya desa digital. Seperti yang sedang dilakukan Sulawesi Utara, melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda dengan Universitas Sam Ratulangi Manado, mahasiswa jurusan Teknik Informatika akan membuatkan website seluruh desa (1.705) di Sulawesi Utara. Pemda disarankan agar membentuk Satgas dalam rangka mempermudah koordinasi antar SKPD dalam penanganan desa. *) Penulis adalah PFA pada Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Daftar Bacaan: Endra Wijaya, Ricca Anggraeni dan Rifkiyati Bachri. 2014. Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta Imam Samroni, Sukma, Dwi Priardi. 2011. Mendigitalkan Desa Di Indonesia: Konstruksi Sosial Tentang Pelibatan Warga Yang Membangun Desa Dalam Era Informasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada. www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Dukung- Implementasi-Desa-Digital. www.taman.desa.id/hp/lihatforum.php?id=7
A R T I K E L 21 Menuju Era Baru Pemekaran Wilayah: Kajian Kegagalan Pemekaran Wilayah Pasca Reformasi Di Provinsi Sulawesi Utara, usulan pemekaran belum berhenti sampai sekarang. Sebagai contoh, akhir-akhir ini terdapat isu bahwa Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,5 juta dengan luas wilayah sekitar 15.069 km2, kemungkinan akan terbagi lagi menjadi tiga Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, dan Provinsi Nusa Utara (Sitaro-Sangihe-Talaud). Tidak hanya level provinsi, usulan pemekaran juga terdapat pada level kabupaten yaitu di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Kabupaten Minahasa yang sebelumnya sudah pecah menjadi lima kabupaten akan diusulkan menjadi enam kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan yang akan diusulkan yaitu Kabupaten Minahasa Barat. Selanjutnya, Kabupaten Kepulauan Talaud diusulkan untuk dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Talaud Selatan. Beberapa studi telah dilakukan untuk menganalisis latar belakang terjadinya pemekaran wilayah. Bank Dunia telah melakukan kajian dan menyimpulkan ada empat motif yang mendorong adanya pemekaran. Pertama, motif efektifitas administrasi pemerintahan terkait daerah yang begitu yang luas, penduduk yang menyebar, dan adanya kegagalan dalam pembangunan. Kedua, kecenderungan untuk homogenitas dalam hal etnis, bahasa, agama, urban rural, dan tingkat pendapatan. Ketiga, adanya ―kemanjaan‖ fiskal yang dijamin undang-undang dengan disediakannya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi oleh: Ince Adistia Tassa, SE. & Puri Yuniati, SE. *) “Pasca reformasi, istilah pemekaran wilayah menjadi booming di kalangan masyarakat. Sejak Undang-undang Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan, dan telah diganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemekaran wilayah menjadi tren baru dalam struktur pemerintah daerah” D ata yang berasal dari Direktorat Jenderal Khusus, dana bagi hasil dari sumber daya alam dan disediakannya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa jumlah Daerah Otonom Keempat, adanya motif politik ekonomi para elit lokal dan Baru (DOB) pasca reformasi menunjukkan pusat. Tenrini (2013) menyebutkan terdapat lima motif peningkatan yang cukup signifikan. Total Daerah Otonom pemekaran wilayah antara lain timpangnya pemerataan di Indonesia sampai dengan tahun 2014 terdiri atas 34 dan keadilan, kondisi geografis yang luas dan pelayanan provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Sebelum reformasi, masyarakat yang tidak efektif dan efisien, perbedaan civil total daerah terdiri dari 26 provinsi, 234 kabupaten dan society yang berkembang di masyarakat, iming-iming intensif fiskal, dan status kekuasaan. 59 kota. Dapat disimpulkan bahwa selama empat belas tahun pasca reformasi terjadi peningkatan sebanyak 8 provinsi, 181 kabupaten dan 34 kota. Fenomena pemekaran daerah rupanya tidak memberikan hasil yang memuaskan khususnya terhadap kemajuan daerah otonomi baru. Banyak daerah-daerah otonom baru hasil pemekaran yang mengalami permasalahan daripada membuat kemajuan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa 70% dari 205 daerah otonom baru (DOB) gagal. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan Departemen Keuangan terhadap 145 daerah otonomi baru menunjukkan bahwa sekitar 80% pemekaran wilayah tidak memberikan dampak positif, baik dalam konteks pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas yang menunjukkan pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, tapi ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap tinggi. Bappenas juga menjelaskan bahwa daerah otonom yang baru sepanjang tahun 2000 hingga 2005 menunjukkan keadaan yang tidak lebih baik dari daerah induknya. Lebih lanjut BPK juga menemukan bahwa dalam praktiknya pemekaran wilayah justru dianggap merugikan keuangan negara karena membutuhkan investasi yang besar disebabkan daerah pemekaran tidak memiliki aset pemerintahan dan infrastruktur. Dalam beberapa kajian diungkapkan bahwa munculnya fenomena pemekaran wilayah tidak disertai dengan pertimbangan yang matang. Salah satunya adalah Rahayu (2012) yang menyebutkan bahwa DOB yang terbentuk justru merupakan akibat dari dorongan emosional para pejabat daerah yang haus kekuasaan dengan mengabaikan syarat teknis pembentukan DOB. Hal ini juga ditambah dengan iming-iming dana fiskal dari pusat yang SEPTEMBER 2016
Page 1 and 2: EDISI SEPTEMBER 2016 HALAMAN UTAMA
Page 3 and 4: Warga BPKP Sulut Daftar Isi Sekapur
Page 5 and 6: HALAMAN UTAMA 5 Korupsi (IPK), kual
Page 7 and 8: HALAMAN UTAMA 7 Peran Penting Penin
Page 9 and 10: HALAMAN UTAMA 9 Peningkatan Kapabil
Page 11 and 12: HALAMAN UTAMA 11 R endahnya penyera
Page 13 and 14: A R T I K E L 13 Menunjang Fungsi P
Page 15 and 16: A R T I K E L 15 Membangun PPK-BLUD
Page 17 and 18: A R T I K E L 17 PERSYARATAN SUBSTA
Page 19: A R T I K E L 19 dan sumbangan piha
Page 23 and 24: A R T I K E L 23 Komputer Forensik
Page 25 and 26: JURNAL KEGIATAN 25 Kepala Perwakila
Page 27 and 28: JURNAL KEGIATAN 27 Raih WTP Ketiga,
Page 29 and 30: S E L I N G A N 29 Manam’mi, , Ke
Page 31 and 32: T O K O H 31 Sam Ratulangi, Putra M
Page 33 and 34: GALERI FOTO 33 Family Gathering HUT
Page 35 and 36: GALERI FOTO 35 Bidang Investigasi B

HALAMAN UTAMA

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?