HALAMAN UTAMA

Recommendations

Info

24 JURNAL KEGIATAN Gubernur Sulawesi Utara Apresiasi Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2015 Manado (29/01) - Bertempat di ruang kerja Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara—Sihar Panjaitan. Ak., MM., CA., CFrA., QIA., menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2015 kepada Penjabat Gubernur Sulawesi Utara—Dr. Sumarsono, MDM. Sebagai ikhtisar dari kegiatan pengawasan atas akuntabilitas pemerintahan daerah yang dilakukan oleh BPKP di Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh kabupaten/kota, laporan ini memuat hasil pengawasan yang berfokus pada 4 (empat) aspek, yakni Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional, Kontribusi Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara dan Peningkatan Governance System. Dalam rangka akuntabilitas pembangunan nasional bidang pendidikan, Sihar Panjaitan menyampaikan pentingnya menyusun prioritas rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menganggarkan belanja modal sesuai dengan ketersedian anggaran. Demikian halnya untuk peningkatkan ruang fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu menata kembali penyusunan database wajib pajak, peningkatan SDM dan inovasi. Gubernur Sumarsono mengapresiasi BPKP atas kerjasama Provinsi Sulawesi Utara dengan Perwakilan BPKP yang selama ini sudah berjalan baik, utamanya dalam hal koordinasi penanganan permasalahan/pelanggaran dalam penyelenggaran pemerintahan di Sulawesi Utara. Sumarsono juga berharap peran BPKP dalam mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menjadi kekuatan ekonomi daerah, melalui fungsi konsultasi membantu BUMD maju dan menciptakan stigma baru bagi masyarakat Sulawesi Utara. Pengawalan proses manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan fungsi pembinaan melakukan edukasi serta langkah pendekatan pencegahan sehingga mendorong revolusi mental birokrasi di Provinsi Sulawesi Utara. Sihar Panjaitan berharap Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2015 menjadi dokumen informasi bagi Gubernur, selaku wakil pemerintah pusat di daerah, untuk mengevaluasi dan membuat kebijakan strategis dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. (humas) Kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow ke Kantor BPKP Sulut Manado (02/02) - Kantor BPKP Sulut kedatangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow. Dipimpin oleh Ketua DPRD—Wolti Romaling, SE., rombongan yang juga berisi Wakil Ketua dan segenap jajaran anggota DPRD diterima Kaper BPKP Sulut— Sihar Panjaitan. Ak., MM., CA., CFrA., QIA., dan para pejabat struktural di ruang rapat Perwakilan BPKP Sulut. Sihar Panjaitan dalam kesempatan tersebut memaparkan profil, kegiatan, serta capaian Perwakilan BPKP Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sihar Panjaitan menyampaikan 4 (empat) fokus pengawasan BPKP, meliputi Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional, Kontribusi Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara dan Peningkatan Governance System. ―Untuk Provinsi Sulawesi Utara, pengawalan pembangunan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi TABEA BPKP Sulut News Utara juga mencakup Program Strategis Nasional yaitu Lolak, Tol Manado- Bitung, dan KEK Bitung,‖ ujar Sihar. Dalam kesempatan tersebut, Wolti Romaling menyampaikan maksud kunjungan kerja DPRD Bolmong ke Perwakilan BPKP Sulut, yang bertujuan untuk mengadakan konsultasi, meminta petunjuk dan saran dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan pengawasan pengelolaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow. Menanggapi hal tersebut, Sihar Panjaitan menjelaskan bahwa salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kaitannya dengan APBD, kadang DPRD mengajukan program/kegiatan pada akhir-akhir tahun. Menurut Sihar, seharusnya sejak dini DPRD harus melakukan Musrenbang, misalnya pada bulan Mei/Juni 2016 sudah mulai mempersiapkan program kerja pemerintah untuk tahun 2017. Menutup pertemuan tersebut, Sihar Panjaitan berpesan kepada Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang hadir. ―Jangan mengerjakan pekerjaan fiktif, jangan mark up, menginginkan keinginan dan bukan kebutuhan, jangan mengharap kaya dunia, dan jangan bercita-cita melakukan dosa,‖ tegasnya. Di akhir kunjungannya, Wolti Romaling dan rombonganmengucapkan terima kasih atas petunjuk dan saran dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, sembari berharapa komunikasi antara DPRD dan Perwakilan BPKP Sulawesi Utara bisa tetap dapat terjalin baik. (humas)
JURNAL KEGIATAN 25 Kepala Perwakilan BPKP Sulut Blusukan Dana Desa Likupang (12/04) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara— Sihar Panjaitan, Ak, MM., CA., CFrA., QIA, melakukan kunjungan kerja (blusukan) dalam rangka evaluasi pengelolaan Dana Desa ke Desa Batu, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara. Didampingi oleh Kabid APD beserta Tim Evaluasi, Sihar Panjaitan melakukan audience dengan Camat Likupang Selatan, Hukum Tua/Kepala Desa, Sekdes dan Pendamping Desa, untuk mendengarkan penjelasan penggunaan Dana Desa dalam proses pembangunan desa, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi oleh para aparatur desa dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Desa. ―Penggunaan Dana Desa harus tertib administrasi dan tepat sasaran untuk pemberdayaan masyarakat. Jangan melakukan pekerjaan fiktif dan jangan mark up‖, tegas Sihar. Kaper BPKP Sulut juga salah satu lokasi proyek yang dibiayai dari Dana Desa, yakni proyek pembangunan jalan perintis tempat wisata air terjun bernilai Rp 175 juta. Akses jalan untuk mencapai lokasi wisata air terjun sebelumnya hanya jalan setapak, namun dengan adanya Dana Desa dapat dilakukan perbaikan dan pelebaran sehingga aksesnya lebih baik. Akses jalan memadai, akan meningkatkan minat dan jumlah pengunjung ke lokasi wisata air terjun. Sehingga mampu membuka peluang aktivitas ekonomi baru yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kepada Hukum Tua/Kepala Desa, Sihar Panjaitan mendorong agar melanjutkan pembangunan jalan perintis baru di tahun 2016. Ia juga menegaskan agar jangan takut untuk membelanjakan Dana Desa, sepanjang benar-benar untuk kepentingan pembangunan desa dan dapat dipertanggungjawabkan. ―Hal ini melihat alokasi Dana Desa tahun 2016 untuk Provinsi Sulawesi Utara sangat besar mencapai Rp 911 M, dengan alokasi per desa rata-rata Rp 565 juta. Sehingga dana yang semakin besar akan mampu membawa manfaat besar bagi kemajuan pembangunan desa‖, kata Sihar. (humas) Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Kalawat (19/04) - Musrenbang yang digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 tersebut digelar di Hotel Sutan Raja, dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri—Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan– Luhut B. Panjaitan, Wakil Menteri Keuangan – Prof. Dr. Mardiasmo, Ak., MBA., CA., CFrA., Kepala BPKP—Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA., CFrA., QIA, Gubernur Sulawesi Utara— Olly Dondokambey, SE, Wakil Gubernur Sulawesi Utara–Drs. Steven Kandouw, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara—Sihar Panjaitan, Ak, MM., CA., CFrA., QIA, serta para Bupati/ Walikota se-Sulawesi Utara. Mardiasmo menyampaikan materi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebijakan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dimana Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa didorong agar membangun wilayahnya sesuai kondisi wilayahnya dan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, perubahan kebijakan dana transfer ke daerah dan dana desa perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah serta untuk mendukung implementasi nawacita dan pencapaian prioritas nasional. Tjahjo Kumolo menekankan penguatan otonomi daerah harus terprogram terutama bertujuan menguntungkan dan memperkuat daerah dan pusat dengan membangun penguatan sistem tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang efektif, efisien, taat hukum, dan mempercepat reformasi birokrasi. Sedangkan Ardan Adiperdana memaparkan materi ―Penguatan SPIP dan APIP untuk Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan‖ dengan poin-poin penting target RPJMN 2015-2019, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Level Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, serta Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. Ardan juga mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara mengenai: 1) Program peningkatan level maturitas SPIP dan pencantuman target pencapaian level maturitas SPIP dalam RPJMD dan RKPD sesuai RPJMN 2015-2019, 2) Program peningkatan level kapabilitas APIP dan pencantuman target pencapaian level kapabilitas APIP dalam RPJMD dan RKPD sesuai target RPJMN 2015-2019, 3) Mempertahankan dan meningkatkan opini BPK-RI, dan 4) Menggunakan aplikasi SIMDA dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) guna mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (humas) SEPTEMBER 2016
Page 1 and 2: EDISI SEPTEMBER 2016 HALAMAN UTAMA
Page 3 and 4: Warga BPKP Sulut Daftar Isi Sekapur
Page 5 and 6: HALAMAN UTAMA 5 Korupsi (IPK), kual
Page 7 and 8: HALAMAN UTAMA 7 Peran Penting Penin
Page 9 and 10: HALAMAN UTAMA 9 Peningkatan Kapabil
Page 11 and 12: HALAMAN UTAMA 11 R endahnya penyera
Page 13 and 14: A R T I K E L 13 Menunjang Fungsi P
Page 15 and 16: A R T I K E L 15 Membangun PPK-BLUD
Page 17 and 18: A R T I K E L 17 PERSYARATAN SUBSTA
Page 19 and 20: A R T I K E L 19 dan sumbangan piha
Page 21 and 22: A R T I K E L 21 Menuju Era Baru Pe
Page 23: A R T I K E L 23 Komputer Forensik
Page 27 and 28: JURNAL KEGIATAN 27 Raih WTP Ketiga,
Page 29 and 30: S E L I N G A N 29 Manam’mi, , Ke
Page 31 and 32: T O K O H 31 Sam Ratulangi, Putra M
Page 33 and 34: GALERI FOTO 33 Family Gathering HUT
Page 35 and 36: GALERI FOTO 35 Bidang Investigasi B

HALAMAN UTAMA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?