HALAMAN UTAMA

Recommendations

Info

22 A R T I K E L ―didaerahkan‖ diikuti dengan mekarnya birokrasi. Akibatnya, usulan daerah DOB terkesan terburu-buru dan kurang persiapan. Implikasi dari buruknya persiapan mengakibatkan masalah baru seperti terbentuknya kelembagaan yang berlebihan/kurang memadai dengan kebutuhan daerah, struktur organisasi pemerintah yang gemuk karena kurang memperhitungkan efektifitas dan efisiensi anggaran. Selain itu, hasil dari pembentukan DOB masih kurang pengawasan sehingga pelayanan publik masih belum banyak perubahan yang berarti dan cenderung tidak efektif apalagi jika dilihat dari aspek perkembangan kemampuan daerah, kemampuan keuangan daerah, dan kemampuan aparatur daerah hasil pemekaran. Tim kajian BPK (2013) juga mengungkapkan bahwa pemerintah belum mempunyai grand design mengenai pemekaran daerah, pelaksanaan observasi untuk menilai kelayakan usulan pemekaran daerah tidak dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen, proses pembentukan DOB atas inisiatif DPR-RI tidak melalui prosedur pengujian kelayakan yang memadai, penilaian kelayakan usulan pemekaran daerah tidak didukung petunjuk teknis yang jelas, tidak dihadiri pejabat, dan sebagainya. Menurut United Nation Development Programme (UNDP), penting untuk mempersiapkan suatu daerah yang menginginkan pemekaran. Dalam periode masa persiapan pemerintah pusat dan daerah induk dapat melakukan fasilitasi dan persiapan seperti pengangkatan dan pengalihan aparatur pemerintahan sesuai fungsi dan kapasitasnya, penyiapan infrastruktur perekonomian dan fasilitas pemerintahan, serta infrastruktur penunjang bagi aparatur pemerintah. Setelah seluruh persiapan dan fasilitasi tersebut diberikan dalam waktu yang memadai, maka evaluasi selanjutnya akan menentukan apakah daerah tersebut memang akhirnya layak untuk dimekarkan atau tidak. Selain persiapan dan pemberian fasilitasi, sumber daya yang adapun perlu diatur pembagiannya dengan seksama. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang lainnya. Bambang Brodjonegoro, Guru Besar Universitas Indonesia, berpendapat bahwa rencana kebijakan pemekaran wilayah seharusnya didahului proses pengkajian dan penyusunan naskah akademik yang serius. Selama ini, kedua proses tersebut dilakukan secara longgar dan sekadar didasari pertimbangan proforma atau dari tuntutan masyarakat di lapangan. Sebuah daerah yang ingin dimekarkan terlebih dahulu harus mengajukan bukan sekadar naskah akademis melainkan juga studi kelayakan ekonomi dan finansial, yang dibuat oleh lembaga pengkajian yang punya kredibilitas dan telah distandarisasi sesuai ketetapan pemerintah pusat. Pada aspek perekonomian daerah DOB, program-program pemerintah sebaiknya diarahkan pada upaya mendukung sektor utama yakni pertanian dalam arti luas, baik ketersediaan infrastuktur penunjang maupun tenaga-tenaga penyuluh di TABEA BPKP Sulut News lapangan, dan lain sebagainya. Pengembangan sektor-sektor lainnya diarahkan pada upaya mendukung sektor utama sehingga percepatan di daerah pemekaran dapat terwujud. Secara nyata diperlukan adanya perubahan pola belanja aparatur dan pembangunan di daerah sehingga dalam jangka pendek akan tercipta permintaan barang dan jasa yang dapat mendukung terciptanya dok. Internet pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pola belanja aparatur juga diarahkan secara langsung pada peningkatan pelayanan publik, baik secara fisik maupun non fisik sehingga dalam jangka panjang keuangan pemerintah sendiri akan meningkat diikuti dengan meningkatnya kemandirian fiskal. Akar kegagalan pemekaran wilayah didominasi oleh kurang matangnya grand design mengenai pemekaran daerah, pelaksanaan observasi untuk menilai kelayakan usulan pemekaran daerah tidak dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen, proses pembentukan DOB atas inisiatif DPR-RI tidak melalui prosedur pengujian kelayakan yang memadai, penilaian kelayakan usulan pemekaran daerah tidak didukung petunjuk teknis yang jelas, tidak dihadiri pejabat, masih kuatnya pengaruh politik daripada kesiapan daerah daerah dari berbagai aspek maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya rencana kebijakan pemekaran wilayah yang didahului proses pengkajian dan penyusunan naskah akademik dan juga studi kelayakan ekonomi dan finansial yang dibuat oleh lembaga pengkajian yang punya kredibilitas dan telah distandardisasi sesuai ketetapan pemerintah pusat. Pemerintah juga perlu untuk mempersiapkan suatu daerah yang menginginkan pemekaran baik fasilitas maupun sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang lainnya. Tidak hanya itu, secara nasional perlu dibuat semacam grand design tata kelola pemekaran wilayah. Dengan kata lain, diperlukan regulasi ketat dan kajian ulang secara komprehensif dalam hal pemekaran suatu wilayah. Regulasi juga diperlukan dalam hal evaluasi terhadap wilayah yang saat ini sudah memiliki status otonom demi tercapainya tujuan awal pemekaran. Daftar Bacaan: *) Penulis adalah PFA pada Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tenrini Rita Helbra (2013), “Pemekaran Daerah: Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi?, Mengapa Harus Mekar. Kemenkeu RI Tenrini Rita Helbra (2013), “Pemekaran Daerah: Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi?, Menyibak Kegagalan Pemekaran. Kemenkeu RI Tim Analisa BPK (2013),” Analisa Proses Administrasi Pemekaran Daerah Pada Departemen Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). BPK. Rahayu Sri Lestari (2012), “Pemekaran Daerah: Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi?,Potret Pemekaran Daerah. Kemenkeu RI Ratnawati Tri (2012), Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?. Kemenkeu RI Bappenas (2008), Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007. BRIDGE
A R T I K E L 23 Komputer Forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Dengan melakukan komputer forensik auditor dapat memperoleh bukti yang mungkin berada dalam komputer sehingga dapat menambah keyakinan bahwa telah terjadi penyimpangan yang berdampak pada Komputer Forensik sebagai Tool dalam Audit Investigatif oleh: Widyawan Nugroho, SE. *) “Dalam satu dekade terakhir, jumlah kejahatan yang melibatkan komputer telah meningkat pesat. Auditor di sini yang memliki peran dalam membantu pembuktikan berbagai kasus Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mampu membuktikan bahwa tindak pidana korupsi tersebut benar terjadi dalam bentuk penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan tersebut membawa berbagai dampak salah satunya adalah kerugian keuangan negara/daerah.” K omputer dengan kemampuannya mengelola kerugian keuangan negara. dan menyajikan informasi berupa teks, grafik BPKP pun telah menjawab tantangan ini dengan Deputi gambar dan suara semakin mampu memberikan gambaran tentang informasi dan Forensik yang membantu Aparat Penegak Hukum untuk Bidang Investigasi membangun Laboratorium Komputer teknologi yang semakin canggih. Dengan teknologi komputer mendapatkan Bukti Dokumen Elektronik yang tata cara tersebut dapat menayangkan informasi multimedia pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Tersendiri. Labo- yang diperlukan. Terkait dengan manfaat yang sangat ratorium Komputer Forensik sendiri telah berkali-kali besar dari komputer dalam suatu audit investigasi, dipandang berhasil membantu mengungkap kasus tindak pidana perlu untuk digunakan sebagai alat bantu dalam korupsi bersama-sama dengan penyidik dengan men- melakukan suatu pemeriksaan. Ada banyak bentuk bukti yang bisa menjadi dasar perhitungan yediakan bukti analisa terhadap barang bukti elektronik. Selain itu BPKP juga melakukan berbagai negara atau bukti pendukung workshop serta pelatihan bahwa penyimpangan yang berindikasi mengenai komputer forensik Tindak Pidana Korupsi yang berakibat pada kerugian keuangan negara/daerah. Salah kepada para auditornya yang mana diharapkan dengan pelatihan tersebut dapat membekali satunya adalah bukti yang Auditor di lingkungan BPKP diperoleh dari hasil komputer mengenai manfaat Forensik forensik. Akibatnya, komputer Komputer dalam pelaksanaan forensik telah berkembang untuk audit, karena perkembangan memastikan presentasi kegiatan yang diaudit oleh BPKP yang tepat bagi data kejahatan komputer di pengadilan. Teknik dan tool forensik seringkali dibayangkan sudah memakai komputer, jadi auditornya tidak boleh ketinggalan. Bagaimana memanfaatkan dalam kaitannya teknologi berbasis komputer dengan penyelidikan kriminal forensik. dan penanganan insiden keamanan komputer, digunakan untuk menanggapi sebuah kejadian dengan menyelidiki sistem tersangka, mengumpulkan dan memelihara bukti, merekonstruksi kejadian, dan memprakirakan status sebuah kejadian. Dengan adanya pelatihan komputer forensik tersebut maka diharapkan juga auditor BPKP mampu membantu penyidik dalam membuktikan berbagai kasus tindak pidana korupsi seperti rekayasa lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah, memperoleh bukti yang dapat memperkuat pembuktian penyimpangan mengenai tindak pidana korupsi di persidangan, serta manfaat lain yang mana dapat membantu Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *) Penulis adalah PFA pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara SEPTEMBER 2016
Page 1 and 2: EDISI SEPTEMBER 2016 HALAMAN UTAMA
Page 3 and 4: Warga BPKP Sulut Daftar Isi Sekapur
Page 5 and 6: HALAMAN UTAMA 5 Korupsi (IPK), kual
Page 7 and 8: HALAMAN UTAMA 7 Peran Penting Penin
Page 9 and 10: HALAMAN UTAMA 9 Peningkatan Kapabil
Page 11 and 12: HALAMAN UTAMA 11 R endahnya penyera
Page 13 and 14: A R T I K E L 13 Menunjang Fungsi P
Page 15 and 16: A R T I K E L 15 Membangun PPK-BLUD
Page 17 and 18: A R T I K E L 17 PERSYARATAN SUBSTA
Page 19 and 20: A R T I K E L 19 dan sumbangan piha
Page 21: A R T I K E L 21 Menuju Era Baru Pe
Page 25 and 26: JURNAL KEGIATAN 25 Kepala Perwakila
Page 27 and 28: JURNAL KEGIATAN 27 Raih WTP Ketiga,
Page 29 and 30: S E L I N G A N 29 Manam’mi, , Ke
Page 31 and 32: T O K O H 31 Sam Ratulangi, Putra M
Page 33 and 34: GALERI FOTO 33 Family Gathering HUT
Page 35 and 36: GALERI FOTO 35 Bidang Investigasi B

HALAMAN UTAMA

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?