Bisnis Surabaya edisi 282

More documents

Recommendations

Info

4 Opini Kolom Amak Syariffudin Kemana Aset Badan Usaha Jatim? SEBENARNYA sudah lewat lebih kurang sepuluh tahun lewat. Tak ada yang “mengurusinya” dan tidak ada (atau tidak berani) media massa yang memberitakan ke mana aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur dan Surabaya. Kabar burung, ada orang/ pihak yang memberi upeti tetap pada pelaksana hukum di provinsi ini, sehingga permasalahan soal aset tersebut tidak diusut. Katanya, upeti itu mencapai sekitar Rp 250 jutaan. Itu kabar burung. Nampaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terbendung menerima informasi “keganjilan hilangnya” aset yang berupa eks bangunan dan lahan industri seperti eks PT Iglas dan kompleks perumahan karyawannya di Jalan A. Yani, eks Pabrik Kulit Wonocolo dan kompleksnya juga di Jalan A. Yani dan beberapa eks bangunan dan areal industri lainnya lagi. Tentu nilainya waktu itu (apalagi sekarang) mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Kalau tak salah, tidak pernah Super Holding Oleh : Adig Suwandi Pemerhati Sosial-Ekonomi terdengar penjualan aset-aset itu ditawarkan secara lelang terbuka kepada umum. Baru dalam Oktober ini, tiba-tiba mantan Ketua DPRD Kota Surabaya, WW, ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Tuduhan: urusan “hilangnya” aset milik pemerintah (Provinsi Jatim & Pemkot Surabaya). Waktu itu dia “bekerjasama” dengan saksi kunci atau saksi utama, DI, yang di kala itu oleh Gubernur dan Walikota ditunjuk selaku ketua semacam Badan Usaha Milik Daerah Jatim selain profesianya sendiri sebagai penerbit media massa cetak dan televisi di Jatim. Pengaruhnya (tentu berikut ‘biayanya’) menjadikannya pimpinan perusahaan negara energi dan kemudian menjadi menterinya era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun dia gagal ingin masuk ke kabinet Presiden Jokowi-JK. Kementeriannya justru dipegang oleh Rini Sumarno. Sayangnya, sudah dua kali dipanggil Kejati Jatim, tetapi sudah hengkang ke Amerika Serikat. Karenanya, instansi tersebut sudah minta ke Dit. Imigrasi guna mencekalnya ke luar negeri. Untuk panggilan ketiga bila tak hadir, katanya bakal dipanggil paksa. Kabar kasus yang melilitnya hanya disiarkan oleh surat kabar besar kedua di Jatim/Surabaya, dan televisi swasta pun cuma lewat CNN Indonesia. Lainnya ‘sungkan’ menyiarkannya, meski menyebut dirinya mereka menyiarkan ‘beritanya yang obyektif’. Beberapa orang menganggap tokoh itu sebagai motivator dan kritikus tajam yang melalui karya-karya tulisnya. Namun, ternyata sebagai pengusaha muda, kurang afdol kalau tidak sekaligus menjadi semacam ‘perantara’ urusan bisnis dari mereka yang punya duit di Indonesia dengan kalangan bisnis dan beberapa pejabat di Tiongkok. Maklum, nampaknya ada ‘keluarga’ di daratan itu. Kita patut mempedulikan kasus itu. Bukan karena soal siapa yang EDISI 282/TAHUN 06, 17 - 23 OKTOBER 2016 dianggap tersangkut kasusnya, akan tetapi tentang bagaimana nasib nilai aset milik pemerintah itu, yang semestinya untuk kepentingan rakyat atau digunakan guna pemasukan dana pemerintah daerah, bukan menjadi milik pribadi atau bisnisnya. Karenanya, demi kepercayaan rakyat kepada instansi Kejati guna mengusut dan atau demi meluruskan permasalahan itu secara jelas dan profesional, sehingga rakyat juga menyoroti Kejati Jatim agar ‘tidak boleh sungkan-sungkan’ untuk bertindak tegas menuntaskan kasus tersebut. Kalau bisnis orang-orang yang bersangkutan menjadi berkembang perlu kita hargai, karena ada pengusaha nasional yang maju. Tetapi satu hal, bahwa modal kemajuannya sebenarnya didapat dengan cara sifat dan sikap ‘kerakusan’ mentang-mentang sedang menguasai opini publik. Itu saja! WACANA pembentukan super holding untuk menaungi sejumlah BUMN berujung pembubaran Kementerian BUMN sebenarnya bukan konsep baru. Jauh hari sebelum Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno melemparnya ke ranah diskusi publik, gagasan itu sudah lama muncul dan kemudian timbul tenggelam. Untuk pertama kalinya gagasan super holding mengemuka saat Tanri Abeng menjabat Menteri BUMN pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie (1997-1999). Pembentukan super holding diawali dari pengelompokan beberapa BUMN ke dalam perusahaan induk (holding company) berdasarkan kesamaan bidang usaha. Adanya super holding diyakni memungkinkan keberadaan pemerintah tak lebih dari pemegang saham (shaholders) yang dalam pelaksanaan pengurusan korporasi terwakili oleh organ dewan komisaris. Pemegang saham untuk holding company adalah super holding. Dengan demikian, semua BUMN bisa lebih fokus pada perbaikan daya saing yang ditunjukkan dengan performa, baik secara teknis, managerial maupun finansial, terus meningkat dari waktu ke waktu. Pengelompokan perusahaan pelat merah berdasarkan bidang usaha dibangun dari persepsi tidak hanya berpeluang memperbesar skala usaha, tetapi juga sekaligus membangun kerja sama lebih baik melalui pemanfaatan keterbasan sumber daya pada masing-masing anggota untuk kepentingan bersama yang lebih besar. Kegiatan riset dan pengembangan yang menjadi inti kemajuan perusahaan dapat ditangani secara bersama-sama tanpa masing-masing anggota harus melakukannya sendiri. Demikian pula pengembangan industri hilir dan penunjang yang sangat penting dalam penciptaan nilai (value chain) dapat dilakukan secara simultan. Meski dalam 6 tahun terakhir kondisi ekonomi dan arah kebijakan telah berubah, ada baiknya disimak kembali pemikiran Tanri Abeng. Dalam disertasi untuk meraih gelar doktor pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang dipertahankan 17 Juli 2010 lalu, dikatakannya bahwa BUMN harus lebih diberdayakan agar mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian negara. Tiga jalan dipilihnya melalui program restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. Dari ketiga program ini, BUMN terbukti mampu memberikan dukungan cukup signifikan terhadap pengembangkan pasar modal, bahkan peran pentingnya lebih terlihat strategis di tengah tekanan krisis global sebagaimana pernah terjadi. Peran penting BUMN dalam mengerakkan perekonomian negara terlihat dari pertumbuhan belanja investasi yang melonjak, dari Rp 32 triliun (2004) menjadi 128 triliun bahkan bisa meningkat ke posisi Rp 152 triliun (2008). Kontribusi dividen terhadap penerimaan negara melonjak hampir 300%, dari kurang Rp 10 triliun (2004) menjadi Rp 29 triliun (2008), sementara laba bersih pada periode sama juga tumbuh 77%, dari Rp 44 triliun menjadi Rp 78 triliun pada tahun 2008. Tercatat kapitalisasi pasar 15 BUMN terbuka di Bursa Efek Indonesia periode April 2009 mencapai Rp 373,74 triliun padahal pada tahun 2005 hanya sekitar Rp 260 triliun atau menguasai 32,4% dari total kapitalisasi pasar di bursa. Dari 132 BUMN, terdapat 22 BUMN dinilai masih bermasalah karena tidak mempunyai nilai komersial, di samping adanya intervensi kebijakan politis dari pemerintah dan DPR. Untuk membenahinya harus ditangani secara khusus, karena ada campur tangan kebijakan politis terkait penentuan tarif, sehingga seharusnya 22 BUMN itu ditangani secara khusus dan sisanya dijadikan holding company. Juga diusulkan agar lembaga legislatif, seperti DPR, tidak mengintervensi BUMN namun memberikan solusi pembenahan agar menjadi lebih baik. Kegiatan restrukturisasi diharapkan dapat terwujud suatu badan usaha berdaya saing tinggi yang pada akhirnya mampu menciptakan laba tinggi pula. Langkah profitisasi diarahkan untuk meningkatkan secara agresif efisiensi perusahaan sehingga dapat mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan optimum. Program ini dititikberatkan pada konsolidasi internal, yakni melakukan fokus ulang kegiatan usaha, melakukan peningkatan pendapatan, dan melakukan pengurangan biaya. Sedangkan, privatisasi berupa peningkatan penyebaran kepemilikan kepada masyarakat baik pihak asing maupin dalam negeri guna memperoleh akses pendanaan, akses pasar, teknologi serta keterampilan untuk bersaing di tingkat global. Pemikiran bahwa BUMN harus bebas dari intervensi politik tampaknya tidak berjalan mulus. Meski konsep tersebut dinilai bagus untuk meningkatkan performa, kontribusi terhadap penerimaan negara, dan sumber daya manusia internal lebih fokus pada profesionalisme, rupanya banyak orang yang merasa berkepetingan dengan BUMN merasa tersinggung. Dengan kemasan beragam, privatisasi seringkali tidak berjalan mulus. Usaha memasukkan unsur swasta ke dalam kepemilikan sekaligus pengelolaan korporasi menimbulkan kegamangan. Mereka tidak dapat lagi menempatkan orang-orangnya ke dalam BUMN, misalnya menjadi direksi atau anggota dewan komisaris. Jamak difahami bahwa kekuatan politik sering mengincar kursi BUMN dengan harapan bisa membantunya mencapai tujuan tertentu. Anehnya banyak orang juga meminta bantuan politisi agar bisa menjadi pengelola BUMN. Untuk menghadapi kompetisi berskala global, tidak ada cara lain selain memanfaatkan keunggulan kompetitif BUMN agar menjadi pilar penting dalam perekonomian negara sekaligus menjadi penyeimbang di antara pelaku ekonomi lain, yakni swasta dan koperasi serta asing dan domestik. BUMN harus menjadi pelopor kemajuan. Bahkan atas nama terpenuhinya hajat hidup orang banyak, negara masih akan mempertahankan mayoritas dan bahkan 100% kepemilikan saham pada BUMN kelompok tersebut. Privatisasi secara selektif hanya bisa dilakukan untuk anak perusahaan yang secara tidak langsung terkait penguasaan hajat hidup orang banyak. Namun banyak orang mengingatkan kalau sebuah bidang usaha sudah bisa dillakukan masyarakat dengan kinerja jauh lebih produktif dan efisien, mengapa harus harus ditangani negara secara langsung melalui BUMN? Konsekuensi logisnya, sejumlah bidang usaha dengan kadar penguasaan hajat hidup orang banyak minimal seharusnya bisa diprivatisasi. Kontrol negara bisa dilakukan melalui regulasi dan keberadaan wakil di dewan komisaris. Pembentukan super holding dengan pro dan kontranya diharapkan bisa memberikan solusi tentang arah pengelolaan BUMN yang lebih mengedepankan tata kelola yang baik (good corporate governance). Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagan integral pengelolaan untuk bisa menghadapi gelombang perubahan besar dalam tatanan ekonomi dunia yang sarat ketidakpastian. Bagi publik, apa pun bentuk perusahaan, tidak menjadi persoalan selama mampu menyediakan produk (barang dan jasa) berkualitas prima, harga bersaing, layanan cepat, mengedepankan nilai, dan berorientasi pada customer satisfactions. Hanya bidang usaha atas nama penguasaan hajat hidup orang banyak bisa dimonopoli negara, tetapi itu pun harus tetap produktif, efisien, berdaya saing, dan mengedepankan layanan prima. TABLOID Pemimpin umum Nyoman Sudapet Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Bambang Wiliarto Redaktur Pelaksana Samudera Ghozuwan Wartawan Senior HM Taufiq Koordinator Liputan Ghozuwan, Yosef Sintar Redaktur/Ass Korlip Yosep Sintar, Antonius Andhika Anggota Redaksi Antonius Andhika, Romadhona, Samudera, Yenny Noer R, Yosef Sintar Gresik Samudera Ghozuwan Sidoarjo Yosef Sintar Mojokerto Nyoto Eko Sudarmanto Malang & Batu Erno Lamongan Samudra Blitar Khoirul Abadi Tuban Imam Suroso Madiun Ajun Ally Ngawi & Magetan Eko Setiyowati Fotografer Romadhona Yulian BW Marketing Noor NH Desain Grafis M. Hadi Widjaja Alamat Redaksi/Iklan/Sirkulasi - Raya Darmo Permai III A5-A8 Surabaya Telp. 031-7317457 Fax. 031-7315994 - Permata Darmo Bintoro 22 -23 Jalan Ketampon Surabaya Telp. 031 5668432, 5633456. Fax. 031 5675240. Email editor_bisnis@yahoo.co.id Penerbit : PT Bisnis Surabaya Pos Rekening Bank Jatim 075-1004-753 a/n PT Tarukan Media Dharma Pencetak : PT Percetakan Bali Post Jl. Kebo Iwa 63A Denpasar Barat Perwakilan : Jalan Kepundung 67 A, Telp. 0361 225764, 225765. Fax. 0361 227418 Denpasar, Jalan Palmerah Barat 21 F, Telp. 021 5357602. Fax. 021 5357605 Jakarta. Iklan Peluang Emas Tarif Iklan Mini/Baris : Rp 11.000 (30 Karakter) minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Iklan Display Full Colour : Rp 15.000/mmk Advertorial Colour : Rp 10.000/mmk Iklan Keluarga/Sosial : Rp 5.000/ mmk Informasi dan Pemasangan Iklan Hubungi : 031 5668432/5633456, Fax. 031 5675240 “ Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers” ( Pesan ini disampaikan Bisnis Surabaya dan Dewan Pers ) Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488, 3504874, 3504874 - 75, Fax (021) 3452030, E-mail : dewanpers@cbn.net.id Twitter : @dewanpers Website : www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id WARTAWAN BISNIS SURABAYA SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL , DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/ MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER
EDISI 282/TAHUN 06, 17 - 23 OKTOBER 2016 Bank 5 TANGGAL AUD EUR HKD JPY SGD USD Permudah Pengusaha Bank Jatim Buka Cabang di Batam Sumber : BI(ton) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) berencana membuka kantor cabang di wilayah Kepulauan Riau, yakni di Batam, Pembukaan kantor cabang tersebut untuk memudahkan kegiatan bisnis para pengusaha Jawa Timur di Batam. Terlebih, potensi perdagangan ke wilayah tersebut cukup besar. Direktur Utama Bank Jatim R Soeroso, mengatakan rencana itu telah disiapkan dan pada kuartal IV 2016 akan dibuka kantor cabang Bank Jatim di Batam, karena potensi dana dari Batam juga banyak diincar dari WNI yang bekerja di Singapura dan Malaysia. “Kami akan buka kantor cabang konvensional di Batam, karena banyak pengusaha Jatim berbisnis dan banyak proyek di Riau. Diharapkan ini bisa mendukung pengusaha dan masyarakat di sana. Izinnya juga sudah di OJK hanya tinggal readynya saja,” katanya. Ditambahkan Soeroso, potensi perdagangan Jatim dengan Kepulauan Riau khususnya Batam ratarata mencapai Rp280 triliun per tahunnya. Sehingga dengan pembukaan cabang diharapkan mampu membiayai perdagangan di Batam, dan ini bisa melebihi (pembiayaan) kantor cabang di Jawa belum lagi akses funding-nya. Secara umum, lanjut ia, Bank Jatim memang terus mengincar pembiayaan perdagangan antar pulau karena, pasar tersebut tidak banyak diambil oleh perbankan umum lainnya.Dalam membuka Suasana pelayanan nasabah di bank jatim kantor cabang, Bank Jatim mempertimbangkan data-data perdagangan dari pengusaha asal Jawa Timur terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar bisnis yang dijalankan perseroan ketika ekspansi di luar Jawa Timur dapat diterima dengan baik. “Saat ini ada sekitar 85 persen pembiayaan perdagangan antar pulau di Jatim itu berasal dari Bank Jatim.Karena kami punya jaringan kantor cabang setiap kota dan kabupaten, dan memang kami harus mendukung upaya Pemda untuk mendongkrak pendapatan masyarakat dan perekonomian Jatim,” jelas Soeroso ini. Selain Batam, ada beberapa Dirut Bank Jatim R Soeroso wilayah lain yang juga tengah dilirik Bank Jatim untuk membuka kantor cabang. Yaitu wilayah yang potensial antara lain Kupang dan Banjarmasin. “Kupang dan Banjarmasin kami masih kami melakukan survei, waktunya belum tahu karena masih menunggu hasil kajian survei tersebut” terangnya. Seperti diketahui, Bank Jatim bukan saja membidik pedagang yang diincar, namun pembeli (buyer) dari luar Jatim turut menjadi pangsa pasar strategis untuk menyalurkan pembiayaan perdagangan yang dicanangkan sesuai program bank berplat merah itu. (ton) Inflasi September Terkendali Sejalan dengan perkiraan Bank Indonesia, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan September 2016 mencatat inflasi sebesar 0,22 persen (mtm). Inflasi IHK bulan ini cukup terkendali dan sesuai dengan pola historisnya. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara year to date (ytd) dan tahunan (yoy) masing-masing mencapai 1,97 persen (ytd) dan 3,07 persen (yoy). Inflasi di bulan September bersumber dari inflasi pada komponen administered prices (AP) dan komponen inti. Inflasi komponen AP tercatat sebesar 0,14 persen (mtm) atau secara tahunan mengalami deflasi sebesar 0,38 persen (yoy). Inflasi AP secara bulanan tersebut terutama bersumber dari kenaikan harga rokok kretek filter, tarif listrik, rokok kretek, rokok putih, dan tarif air minum PAM. Sementara itu, inflasi komponen inti tercatat sebesar 0,33 persen (mtm) atau 3,21 persen (yoy), lebih rendah dari rata-rata inflasi historis pada September, sejalan dengan masih terbatasnya permintaan domestik, terkendalinya ekspektasi inflasi dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah. Beberapa komoditas penyumbang inflasi inti adalah tarif pulsa ponsel, tarif sewa rumah, uang kuliah akademi/perguruan tinggi, mobil, nasi dengan lauk, dan tarif kontrak rumah. Di sisi lain, kelompok volatile food (VF) tercatat mengalami deflasi sebesar 0,09 persen (mtm) atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 6,51 persen (yoy). Deflasi tersebut terutama bersumber dari koreksi harga komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, wortel, cabai rawit, bayam, kangkung, dan kentang. Ke depan, inflasi diperkirakan tetap terkendali dan berada pada batas bawah sasaran inflasi 2016, yaitu 4%±1 persen (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi akan terus dilakukan, khususnya mewaspadai tekanan inflasi VF akibat dampak fenomena La Nina. Koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia akan difokuskan pada upaya menjamin pasokan dan distribusi, khususnya berbagai bahan kebutuhan pokok, dan menjaga ekspektasi inflasi.(ton)
Page 1 and 2: Terbit Setiap Senin, ECERAN Rp 2.50
Page 3: EDISI 282/TAHUN 06, 17 - 23 OKTOBER
Page 7 and 8: EDISI 282/TAHUN 06, 17 - 23 OKTOBER

Bisnis Surabaya edisi 282

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?