Bisnis Surabaya edisi 294

More documents

Recommendations

Info

4 Opini Kolom Amak Syariffudin Ingin Pandai? Bayar Sekolahmu! UJUNG-UJUNGNYA, mulai 2017 ini para orang tua siswa-siswi SMA dan SMK (negeri) harus bayar uang sekolah alias SPP (Sumbangan Pembangunan Pendidikan) dalam carut-marutnya penyelenggaraan pendidikan kita di akhir tahun lalu dan mengawali 2017. Garagara pemotongan anggaran pemerintah (APBD) untuk membayari pendidikan gratis di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa tahun para orang tua merasakan hebatnya program pendidikan yang tidak berbiaya bagi pendidikan puteraputerinya yang ada di SMA ataupun SMK, terutama sekolah negeri. Tapi, itu semua bakal sirna 2017 ini. Meskipun di Jawa Timur (Jatim) masih ada tarik-ulur membayar atau tidak seperti semula, namun bayangan harus bayar SPP lebih kuat. Gubernur Jatim sebagai contoh, memangkas anggaran untuk SMA/SMK menjadi Rp 341 miliar, dimana Rp 329 miliar untuk biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah. Dana itu terbagi untuk penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sekolah menengah Rp 7,1 miliar. Pelaksanaan ujian nasional menengah Rp 1,119 miliar dan Rp 1.018 miliar. Peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar sekolah menengah Rp 1,75 miliar, Oleh : Adig Suwandi Pemerhati Sosial-Ekonomi serta penunjang peningkatan prestasi jenjang sekolah menengah Rp 1,092 miliar. Jumlah kesemuanya Rp 341,079 miliar. Yang mengkawatirkan, anggaran sebesar itu sebenarnya juga untuk pembiayaan SMP, SMA dan SMK. Jadi kalau hanya untuk SMA/SMK, melanggar instruksi berdasar UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun opini publik tentu menginginkan kebijakan pendidikan non-bayar itu tetap berlaku karena tidak membebani orang tua (terutama yang berpendapatan tidak tinggi), namun ada pemerintah kabupaten yang senang. Masalahnya, anggaran belanja di APBD-nya berkurang, yakni anggaran untuk pendidikan gratis. Tidak lagi menanggung Bopda (Biaya Operasional Daerah). Terkecuali pihak Pemerintah Kota Surabaya masih tetap ingin mengelola SMA/SMK yang berbiaya gratis. Paling tidak disiapkannya anggaran sekitar Rp 190 miliar. Sebanyak Rp 180 miliar untuk operasional lewat Bopda (untuk SPP siswa dan bayar gaji guru honorer/karyawan honorer). “Kalau sampai dengan 31 Desember 2016 belum ada keputusan, 1 Januari (siswa-siswi) pasti bayar,” ujar Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana (28/12). Tergelincir Minyak APAKAH harga minyak bumi bakal meningkat drastis pada hari-hari mendatang? Pasca kesepakatan negara-negara anggota pengekspor minyak (OPEC) di Vienna (30/11/2016) harga minyak memang langsung menguat. Kenaikan harga berlanjut begitu kesepakatan anggota non-OPEC untuk mengurangi produksi minyak mereka sebanyak 558.000 barel per hari tercapai. 14 negara non-OPEC diketahui 2015 lalu memompa sekitar 18,8 juta barel minyak per hari atau setara 20 persen pasokan global. Sebelumnya, hanya Rusia selaku negara non-OPEC yang bersedia mengurangi produksi minyaknya sebanyak 300.000 barel per hari. Harga kontrak minyak dunia pada transaksi pembukaan (12/12/2016) di Asia pun langsung melompat. Pukul 08.00 waktu Singapura, harga kontrak minyak West Texas Intermediate (WTI) naik persen menjadi USD 54,07, sedangkan harga minyak Brent Eropa melaju 5,2 persen menjadi USD 57,14 per barel. Sebelumnya, OPEC sudah menyepakati pengurangan produksi sebanyak 1,2 juta barel per hari berlaku efektif per (1/1/2017). Arab Saudi menjadi negara dengan penurunan produksi terbesar sejumlah 486.000 barel per hari. Alliance Securities melihat, langkah pemangkasan produksi gabungan ini dapat menjadi obat penyembuh sementara. Namun bukti keberlanjutan OPEC dan anggota non-OPEC siap memangkas produksi, berhasil menyokong harga minyak masih harus dibuktikan dalam beberapa pekan mendatang. Masalahnya, produsen minyak serpih bisa saja tergoda untuk mendongkrak produksi begitu harga minyak menyentuh level USD 60 per barel, sehingga pastilah akan menjadi tekanan baru bagi harga minyak. Bayangan Pelemahan Pasar jelas masih menunggu sinyal dari AS sebelum menentukan arah harga minyak selanjutnya. Pasar akan menunggu apakah ada kenaikan produksi minyak AS dalam beberapa minggu ke depan untuk melihat kemungkinan menutup setiap reli harga berkelanjutan atau terhenti. Dengan kata lain, sinyal bullish belum cukup kuat karena pelaku pasar terus mencermati perkembangan produksi AS. Dengan rencana pemangkasan produksi minyak OPEC, produsen minyak di AS memandang sebagai peluang meningkatkan pangsa pasar. Proyeksi produksi minyak AS sendiri untuk 2017 mengarah 8,78 juta barel dari sebelumnya 8,73 juta barel. Bayang-bayang pelemahan juga masih datang dari stok di pelabuhan pengiriman minyak terbesar AS, Cushing Oklahoma yang menunjukkan kenaikan sebesar 4 juta barel pada pekan kedua Desember 2016. Nigeria juga berencana mengerek kembali produksinya setelah perbaikan pipa pengeboran di Forcados selesai diperbaiki pasca serangan yang terjadi. Bagaimana korelasinya dengan kondisi Indonesia? Kementerian Keuangan belum memiliki target lebih tinggi atas kontribusi sektor minyak dan gas bumi terhadap APBN 2017, meski OPEC telah memutuskan untuk memotong produksi minyak dunia sebagai langkah mengerek naik harga minyak. Kalau mengubah target 2017 mekanismenya tentu dari APBN-P, tetapi perlu menunggu 2017 berjalan dulu. Tidak mudah memprediksi karena harga minyak sangat fluktuatif. Diperlukan kearifan untuk menyikapinya sambil menunggu 2017 berjalan. Sebelumnya, proyeksi sektor migas untuk tahun 2017 hanya menyisakan Rp 6,7 triliun dari total target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 250 triliun. Keyakinan ini didasari penurunan harga minyak dunia serta kemampuan lifting nasional. Meski demikian, pemotongan produksi minyak berdampak positif terhadap pendapatan dari sektor migas. Dampak positip ke APBN-P 2017 tentu terjadi, sebab pendapatan migas bisa lebih tinggi dari perkiraan di APBN dengan asumsi liftingnya tetap sesuai dengan target. Secara makro keputusan OPEC tentu bakal membuat harga minyak menguat. Kalau itu terjadi di 2017 dan itu konsisten, bisa saja harga minyak di tahun 2017 di atas USD 45 per barel. Pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk sementara waktu berhenti dari keanggotaan OPEC terkait permintaan sidang ke-171 OPEC yang meminta Indonesia memotong 5 persen atau 37.000 barel per hari produksinya. Pasalnya, seperti EDISI 294/TAHUN 06, 9 - 15 JANUARI 2017 Perkiraan hitung-hitungan membayar biaya bulanan itu sebagai berikut: SPP SMK jurusan teknik sekitar Rp 400.000, jurusan non-teknik Rp 272.000 dan SMA sekitar Rp 150.200. Biaya tersebut untuk opersional sekolah, mulai kegiatan pembelajaran hingga ekstrakulikuler, membayar gaji guru tidak tetap (GTT) dan karyawan KTT. Gaji/honor mereka setara upah-minimum-kota (UMK). Sekolah juga harus bayar langganan listrik, air dan lain-lain. Angka-angka perkiraan, besaran SPP itu nominalnya memang berbedabeda antara satu tempat (kota/ kabupaten) dengan lainnya. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rahman (30/12), nominal SPP akan diatur sesuai kebutuhan sekolah dan daerah masingmasing, sehingga besaran SPP tidak sama. Berapa pastinya, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKK) se Jatim yang membahasnya, meskipun harus menunggu Gubernur Jatim mengukuhkan kepala SMA/SMK se Jatim dalam Januari ini. Kepala sekolah nantinya harus merancang kebutuhan anggaran mereka dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), sedangkan Dinas Pendidikan akan mengoreksi sesuai realitas kebutuhan sekolah bersangkutan. Dari beberapa hal di atas, bayangan ditetapkannya kewajiban membayar SPP sudah di depan mata. Buat keluarga yang benar-benar “berat” atas beban pendidikan bagi putera-puterinya, terima saja apa adanya. Pokoknya, hukum-dagang berlaku: kalau kepingin pandai, bayarlah biaya sekolahmu! Meski diberi istilah “sumbangan pembangunan pendidikan”. Pada galibnya, “sumbangan” itu kewajiban. Kasarnya sebut saja “uang wajib bayar sekolah” (SPP). Kalau sudah begitu, ada baiknya Pemerintah Pusat dan Daerah berikut Instansi di bawahnya tidak boleh menepuk dada, bahwa pendidikan anakanak Indonesia adalah gratis seperti di negara-negara maju atau tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Boleh saja berharap, bahwa para keluarga yang berduit maupun yang kekurangan duit, punya anak-anak yang cerdas. Meski pendidikannya harus bayar tidak sedikit sejak sekolah menengah, apalagi kalau sudah di perguruan tinggi. negeri maupun swasta.*** penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Indonesia membutuhkan penerimaan begitu besarnya dari minyak. Pada RAPBN 2017 disepakati penurunan produksi minyak 5 persen dibanding 2016, sehingga identik 5.000 barel saja. Bagaimana pun Indonesia punya kepentingan nasional agar tidak terganggu, sementara keputusan pemangkasan produksi 1,2 juta barel/hari versi OPEC tetap bisa dijalankan. Bila Indonesia mengikuti angka pemangkasan produksi minyak yang digariskan OPEC, negara dikhawatirkan tidak dapat mengejar target pendapatan 2017, sedangkan kebutuhan penerimaan negara masih besar. Tidak hanya mempersulit capaian APBN, sebagai negara net importir minyak bumi (crude oil), pemotongan kapasitas produksi jelas tidaklah menguntungkan bagi Indonesia. Pengurangan produksi akan menyebabkan harga minyak secara teoritis mengalami kenaikan. Pihak Indonesia menilai, pembekuan sementara merupakan keputusan terbaik tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi seluruh anggota OPEC. Untuk diketahui, keputusan pembekuan anggota ini bukanlah tindakan pertama kalinya bagi Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah membekukan keanggotaan di OPEC pada 2008 dan efektif berlaku pada 2009. Setelah itu, Indonesia memutuskan kembali aktif sebagai anggota OPEC pada awal 2016. Kenaikan harga minyak hingga harga di atas USD 60-USD 70/barel makin lebih banyak lagi shale gas diproduksi sehingga suplai akan masuk lagi. Jadi mau tidak mau kenaikan harga minyak ada batasnya. Tetap saja sulit memproyeksi kenaikan harga minyak mentah untuk 2017, sebab juga dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global. Kalaupun terjadi kenaikan harga, dampaknya diperkirakan tidak terlalu signifikan terhadap APBN. Bukankah pemerintah kini tidak lagi mensubsidi harga bahan bakar minyak (BBM)? Meski demikian, jika nantinya kenaikan harga minyak mentah disusul dengan kenaikan harga BBM, pasti berdampak terhadap inflasi nasional. Energi Terbarukan Kesadaran bahwa sebagai energi non-terbarukan, pada saatnya nanti cadangan minyak bumi akan terkuras habis menjadi penting agar kita tidak tergelincir minyak. Kesiapan melakukan substitusinya dengan energi lain mesti dilakukan secara proporsional dan cepat. Mengacu definisi energi alternatif adalah semua energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat tidak diharapkan, konsekuensi logisnya penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat tingginya emisi karbon dioksida dan berkontribusi besar terhadap pemanasan mesti dipersiapkan. Energi alternatif telah berubah akibat banyaknya opsi bisa dipilih dengan tujuan berbeda terkait pola penggunaannya. Istilah alternatif merujuk teknologi di luar yang selama ini digunakan pada bahan bakar fossil untuk menghasilkan energi. Teknologi alternatif tadi tentu juga untuk mengatasi peningkatan efek gas rumah kaca dan tidak menghasilkan masalah seperti penggunaan bahan bakar fosil. Sangat disayangkan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) hingga kini masih belum maksimal. Secara nasional, 47 persen sumber energi masih tertumpu dari minyak bumi, disusul kemudian batu bara dan gas bumi masing-masing termanfaatkan 24 persen. Sebanyak 5 persen sisanya berupa EBT dengan kontribusi dalam bauran pemanfaatan energi nasional. Angka 5 persen pun tergolong sedikit lantaran hanya 59 juta setara barel minyak dalam setahun. Bandingkan dengan konsumsi minyak bumi yang mencapai 550 juta setara barel minyak per tahun. Padahal kenyataannya, pertumbuhan konsumsi energi melonjak sampai 8% per tahun. Kondisi ini tidak diimbangi dengan penemuan cadangan baru energi fosil secara signifikan menyusul berkurangnya kegiatan eksplorasi akibat anjloknya harga minyak dunia. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional jurus baru yang diyakini ampuh dengan menggenjot pemanfaatan EBT dan mengerem penggunaan sumber energi fosil ditempuh. Target bauran EBT pada 2020 disebut sebesar 17%, meningkat pada 2025 menjadi 23 persen. Dalam beberapa tahun ke depan, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) akan digencarkan, selain menambah penyediaan akses terhadap energi modern bagi daerah terisolasi, khususnya pembangunan energi pedesaan berbasis mikrohidro, tenaga surya, biomassa, dan biogas. Subsidi minyak dikurangi. Substitusi PLTD dengan pembangkit EBT berpotensi mereduksi subsidi juga langkah konkret mengurangi emisi gas rumah kaca dan penghematan energi secara dahsyat. Kesadaran bahwa pada akhirnya semua bahan bakar dari fossil akan habis mesti diikuti tindakan konkret dalam melihat potensi energi baru terbarukan ke dalam kebijakan komprehensif. Kedaulatan energi sudah menjadi komitmen kita untuk diwujudkan, tetapi greget ke arah sana tampaknya belum seluruhnya terbingkai secara jelas. TABLOID Pemimpin umum Nyoman Sudapet Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Bambang Wiliarto Redaktur Pelaksana/Korlip Samudera Ghozuwan Redaktur Antonius Andhika Wartawan Senior HM Taufiq Anggota Redaksi Antonius Andhika, Lely Yuana, Meta Vabiola, Romadhona, Samudera, Yenny Noer R Gresik Samudera Ghozuwan Mojokerto Nyoto Eko Sudarmanto, Kartiwi, Machradji Machfud Malang & Batu Erno Lamongan Samudra Blitar Khoirul Abadi Tuban Imam Suroso Madiun Ajun Ally Ngawi & Magetan Eko Setiyowati Probolinggo Yusron Fuadi Fotografer Romadhona Yulian BW Marketing Noor NH Desain Grafis M. Hadi Widjaja Alamat Redaksi/Iklan/Sirkulasi - Raya Darmo Permai III A5-A8 Surabaya Telp. 031-7317457 Fax. 031-7315994 - Permata Darmo Bintoro 22 -23 Jalan Ketampon Surabaya Telp. 031 5668432, 5633456. Fax. 031 5675240. Email editor_bisnis@yahoo.co.id Penerbit : PT Bisnis Surabaya Pos Rekening Bank Jatim 075-1004-753 a/n PT Tarukan Media Dharma Pencetak : PT Percetakan Bali Post Jl. Kebo Iwa 63A Denpasar Barat Perwakilan : Jalan Kepundung 67 A, Telp. 0361 225764, 225765. Fax. 0361 227418 Denpasar, Jalan Palmerah Barat 21 F, Telp. 021 5357602. Fax. 021 5357605 Jakarta. Iklan Peluang Emas Tarif Iklan Mini/Baris : Rp 11.000 (30 Karakter) minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Iklan Display Full Colour : Rp 15.000/mmk Advertorial Colour : Rp 10.000/mmk Iklan Keluarga/Sosial : Rp 5.000/ mmk Informasi dan Pemasangan Iklan Hubungi : 031 5668432/5633456, Fax. 031 5675240 “ Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers” ( Pesan ini disampaikan Bisnis Surabaya dan Dewan Pers ) Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488, 3504874, 3504874 - 75, Fax (021) 3452030, E-mail : dewanpers@cbn.net.id Twitter : @dewanpers Website : www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id WARTAWAN BISNIS SURABAYA SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL , DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/ MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER
EDISI 294/TAHUN 06, 9 - 15 JANUARI 2017 Bank PERGERAKAN KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA SEPEKAN AUD EUR HKD JPY SGD USD TANGGAL 5 Sumber : BI(ton) WP Tak Perlu Ribet Dirlantas Polda Jatim Terapkan Pajak Online Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur terus melakukan upaya inovasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Terobosan itu salah satunya akan meluncurkan pembayaran pajak kendaraan secara online. Kasubdit Regident Polda Jatim, AKBP Sumardji mengatakan, pemberlakukan pembayaran pajak dengan sistem online itu akan dilakukan pada 6 Januari bersamaan dengan pemberlakuan perubahan tarif baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Pada intinya untuk melakukan pengecekan saat diuji coba tidak ada masalah. Tapi, sebelum dilakukan peluncuran secara resmi pembayaran pajak sistem online, maka akan dilakukan pengecekan secara berkala,”katanya. Kini pihaknya terus melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk dan banner di seluruh kantor Samsat di seluruh Jawa Timur. “Nantinya kita juga akan menggandeng sejumlah kantor pos yang ada, dengan maksud ikut membantu melakukan sosialisasikan mengenai pembayaran pajak sistem online, serta adanya kenaikan jenis dan tarif kendaraan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),Sehingga nantinya wajib pajak sudah tidak perlu ribet lagi cukup membayar pajak melalui online,” pungkasnya.(ton) Pertumbuhan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) meningkat pada November 2016. Posisi M2 tercatat sebesar Rp4.867,6 triliun atau tumbuh sebesar 9,3 persen (yoy), lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 7,5 persen (yoy). Berdasarkan komponennya, peningkatan pertumbuhan M2 bersumber dari komponen uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi yang masingmasing tumbuh sebesar 12,5 persen (yoy) dan 8,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di Oktober 2016 yang tercatat masing-masing sebesar 10,3 persen (yoy) dan 6,8 persen (yoy). Pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh kenaikan pertumbuhan kredit perbankan. Kredit yang disalurkan perbankan pada akhir November 2016 tercatat sebesar Rp4.314,2 triliun atau tumbuh 8,5 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan Oktober 2016 yang tumbuh sebesar 7,4 persen (yoy). Kenaikan pertumbuhan kredit tersebut sejalan dengan masih berlanjutnya proses transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang dilakukan sebelumnya Uang Beredar Meningkat pada November 2016 sehingga mendorong penyaluran kredit seiring dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) masyarakat. Suku bunga kredit tercatat menurun, sementara pergerakan suku bunga simpanan berjangka tercatat bervariasi. Pada November 2016, suku bunga kredit tercatat sebesar 12,16 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 12,21 persen. Sementara itu, suku bunga simpanan berjangka dengan tenor 1 dan 3 bulan masing-masing tercatat sebesar 6,36 persen dan 6,69 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 6,46 persen dan 6,75 persen. Disisi lain, suku bunga simpanan berjangka dengan tenor 6, 12, dan 24 bulan tercatat masingmasing sebesar 7,12 persen 7,40 persen, dan 7,36 persen, meningkat dibandingkan bulan Oktober 2016 yang masing masing sebesar 7,02 persen, 7,39 persen, dan 7,31 persen. Sementara itu, adanya faktor seasonal di akhir tahun turut mendorong peningkatan transaksi baik tunai maupun non tunai. Naiknya kebutuhan uang tunai pada bulan Desember 2016 tercermin dari peningkatan proyeksi kebutuhan bank-bank dan juga realisasi transaksi di masyarakat. Kebutuhan uang periode menjelang Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 (Desember 2016) di Jawa Timur diproyeksikan sebesar Rp11,06 trilyun atau meningkat 28 persen dari realisasi tahun sebelumnya (tahun 2015) yang sebesar Rp8,654 trilyun. Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan adanya libur panjang di akhir bulan Desember 2016 (Libur Natal dan Tahun Baru), serta potensi peningkatan pembayaran tunjangan hari raya maupun akhir tahun oleh perusahaan, dan peningkatan transaksi tunai di masyarakat. Sedangkan untuk kebutuhan uang NKRI Tahun Emisi 2016 (baru) di masyarakat, pendistribusian dilakukan melalui kegiatan Layanan Kas di luar Kantor (Kas Keliling) dengan model penukaran per paket senilai Rp300.000 s/d Rp500.000. Mengingat persediaan uang NKRI Tahun Emisi 2016 bersifat terbatas, serta masih berlakunya uang rupiah sebelumnya, maka Bank Indonesia tidak membuka penukaran khusus uang baru secara masif. Bank Indonesia Jawa Timur pun secara bertahap telah mendistribusikan kepada perbankan agar dapat diedarkan kepada seluruh masyarakat di Jawa Timur.
Page 1 and 2: Terbit Setiap Senin, ECERAN Rp 2.50
Page 3: Saat Liburan Sekolah EDISI 294/TAHU
Page 7 and 8: Ada pemandangan unik saat pelantika
Page 9 and 10: EDISI 294/TAHUN 06, 9 - 15 JANUARI
Page 13 and 14: Pertama di Indonesia EDISI 294/TAHU

Bisnis Surabaya edisi 294

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?