Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata

HOT NEWS
HOME
STAY
Menteri Pariwisata dalam CEO Message ke
-15 yang disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan
Kementerian Pariwisata menyatakan : “Untuk
mengembangkan wisata pedesaan di desa-desa wisata
diperlukan konsep low-cost tourism (LCT). Melalui
konsep tersebut, Kemenpar akan menjadikan pariwisata
sebagai sebuah basic needs. Untuk itu harganya harus
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Caranya,
akan diciptakan attraction, access, dan accomodation
(3A) yang terjangkau dengan memanfaatkan
kelebihan kapasitas (excess capacity) yang ada.”
Saat ini pola pengembangan pariwisata
berbasis masyarakat (Community Based Tourism) telah
berkembang pesat. Perbedaan pemahaman rumah
wisata, pondok wisata dan homestay desa wisata di
masyarakat telah muncul ke permukaan, terutama
terkait dengan perizinan usaha yang berdampak pada
kewajiban pembayaran pajak usaha pariwisata di
daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, Deputi bidang
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
mengkategorikan usaha tersebut ke dalam tiga jenis
usaha, rumah wisata, pondok wisata dan homestay desa
wisata. Dari tiga terminologi tersebut untuk kebutuhan
branding dan digital marketing disepakati hanya
satu terminologi yang digunakan, yaitu Homestay.
Saat ini homestay desa wisata yang secara
kebahasaan berati rumah tinggal adalah rumah dengan
bangunan yang digunakan secara bersama, antara pemilik
dan pengunjung (wisatawan) dengan ketersediaan
kamar maksimal lima. Karena ditinggali pemiliknya,
maka terjadi interaksi penuh antara orang lokal dan
wisatawan. Daya tarik mengapa wisatawan ingin tinggal
di bangunan ini, karena biasanya bangunan ini terletak
di desa wisata. Bangunan yang sudah berdiri ini didirikan
oleh si pemilik dengan permodalan swadaya pribadi.
Pondok wisata dikategorikan pada bangunan
yang maksimal memiliki lima kamar, namun letaknya
tidak mesti di desa wisata, memungkinkan juga
diperkotaan, selama ada daya tarik yang memotivasi
wisatawan tinggal di bangunan tersebut. Karena
bangunan ini sudah didedikasikan untuk usaha, maka
pemilik yang biasanya perorangan, sudah mendaftarkan
jenis usahanya di kantor administrasi setempat
dalam bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Karena
bentuk usaha, jasa dan kenyamanan yang ditawarkan
biasanya menjadikan interaksi antara wisatawan dan
masyarakat lokal tidak terlalu intensif.
Kementerian Pariwisata terus berupaya menjadikan
pariwisata menjadi sumber kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Deputi bidang Pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata menyadari bahwa formula 3 A (Atraksi,
Aksesibilitas dan Amenitas) dalam pengembangan Pariwisata
Indonesia membutuhkan upaya kerjasama antar Kementerian
dan Lembaga. Bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian UMKM, Kementerian
PUPR dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi
dan Informatika, Indonesia Incorporated pasti bisa mewujudkan
pariwisata sebagai kontributor nomor satu penghasil devisa negara.
84 5 PESONA Edisi Maret-Juni 2017 PESONA Edisi Maret-Juni 2017
85