E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 21 AGUSTUS 2019

TERUSAN METROPOLIS
Walkot Minta
Pemprov Terlibat
Sambungan dari Hal 16
diduga terjadi dari hulu
sungai Cileungsi Kabupaten
Bogor. Sehingga persoalan
tersebut juga perlu disikapi
serius pemerintah provinsi
(Pemprov) Jawa Barat.
”Kita sudah ke Menteri
Lingkungan Hidup, ke Dirjen,
nah kita tahu kan di Cikeas
juga ada persoalan, di Cileungsi
juga ada persoalan,
kalau di Kali Bekasi, sudah
BEKASI SELATAN – Selangkah
lagi Kota Bekasi ditetapkan
sebagai daerah penghasil Minyak
dan Gas (Migas). Penetapan
Kota Bekasi sebagai
daerah penghasil Migas diketahui
sudah diteruskan ke
Kementrian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM)
Republik Indonesia.
Kota Bekasi sejak tahun 2016
lalu diketahui sudah menghasilkan
gas bumi. Dua sumur
sudah beroperasi menghasilkan
produk melalui Sumur Jatinegara
yang terletak diwilayah
Kecamatan Jatisampurna,
Kota Bekasi.
Surat permohonan untuk
menetapkan Kota Bekasi sebagai
daerah penghasil Migas
diserahkan oleh Wali Kota
Bekasi pada awal tahun lalu.
Pada tanggal 16 Agustus kemarin
surat permohonan yang
sebelumnya diajukan telah
diteruskan melalui surat permohonan
penetapan Kota
Bekasi sebagai penghasil Migas
dari Pertamina kepada
Kementerian ESDM.
“Surat permohonan supaya
Kota Bekasi diajukan terhadap
daerah penghasil migas, Alhamdulillah
kemarin tanggal
16 Agustus itu akhirnya sudah
keluar lah surat itu. Jadi prosedurnya
kan pertamina mengajukan
permohonan ke Menteri
ESDM,” kata Ketua Tim Wali
Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan (TWUP4) Kota
Bekasi, Suryaman, Selasa
(20/8).
Dia menjelaskan bahwa proses
di Kementerian tidak memakan
waktu lama. Waktu lebih
lama dibutuhkan ketika surat
diajukan kepada Pertamina.
Pasalnya, Pertamina harus
meyakini dan memastikan
bahwa sumur yang selama ini
sudah menghasilkan Gas tersebut
terletak diwilayah Kota
Bekasi.
kita tutup satu perusahaannya
(pembuang limbah),”
ungkap Wali Kota Bekasi,
Rahmat Effendi ketika ditemui
di Plaza Pemerintah Kota
Bekasi belum lama ini.
Guna mengatasi pencemaran,
pria yang akrab disapa
Pepen tersebut meminta
Gubernur Jawa Barat turun
tangan memfasilitasi penyelesaian
persoalan di Kali
Bekasi.
”Dihulunya kita nggak punya
kewenangan kecuali di
asistensi oleh Pak Gubernur.
Nah, ini lah penting Pak Gubernur
manggil Bekasi-Bogor
apa yang harus dilakukan,”
tambahnya.
Sejauh ini, selain mengganggu
ekosistem, pencemaran
juga mengganggu pasokan
air bersih bagi warga
Kota Bekasi melalui Perusahaan
Daerah Air Minum
(PDAM). Diketahui, pasokan
air baku untuk PDAM tidak
Pemkot Segera Sandang Status
Penghasil Migas
Undang-undang Nomor 3
tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah
daerah disebutkan bahwa
dalam Bab VI tentang dana
perimbangan terdiri dari dana
bagi hasil, dana alokasi umum
dan dana alokasi khusus.
Pada pasal selanjutnya, yakni
pasal 11 poin ketiga disebutkan
dana bagi hasil yang
bersumber dari sumber daya
alam diantaranya adalah pertambangan
gas bumi. Sementara
dalam ketentuan lainnya
sesuai Peraturan Pemerintah
(PP) nomor 55 tahun 2005
tentang dana perimbangan,
termaktub dana bagi hasil pertambangan
gas bumi.
Bagian kelima dalam PP tersebut
menyebutkan dana
bagi hasil untuk pertambagan
gas bumi sebesar 30 persen
tersebut terdiri dari enam persen
untuk provinsi yang bersangkutan,
12 persen untuk
hanya berasal dari air Kali
Malang, namun juga berasal
dari Kali Bekasi.
Beberapa waktu lalu PDAM
Tirta Patriot (TP) terpaksa
mengurangi produksi air
bersihnya lantaran air Kali
Bekasi sudah tidak bisa digunakan
sebagai air baku.
”Apalagi PDAM kita sumber
bakunya kan bukan hanya
dari Jatiluhur tapi juga dari
Kali Bekasi,” tandasnya.
(sur)
kabupaten atau kota penghasil
dan 12 persen untuk seluruh
kabupatan dan kota lainnya
yang berada di dalam provinsi
yang bersangkutan.
“Jadi begitu ini ditetapkan
sebagai daerah penghasil itu
kita sudah punya income statement
dibayarkan oleh menteri
keuangan setiap berapa
bulan saya nggak tau, kalau
tidak salah tiga bulanan,” tambahnya.
Kajian yang telah dilakukan
oleh TWUP4 pada akhir tahun
2018 lalu sejak tahun 2016
dana bagi hasil sesuai dengan
ketentuan yang berlaku mencapai
Rp14 Miliar.
Jika sudah ditetapkan sebagai
daerah penghasil gas bumi,
Kota Bekasi secara otomatis
akan mendapatkan bagian
dari dana bagi hasil sebagai
daerah penghasil selama sumur
masih beroperasi dan menghasilkan
dana bagi hasil kepada
Negara.(sur)
rabu, 21 AGUSTUS 2019
Tarif Parkir Diprotes
Sambungan dari Hal 16
Selain tarif parkir tak sesuai,
pemkot juga diminta menertibkan
sejumlah parkir liar yang
belakangan menjamur di sejumlah
pusat keramaian Kota
Bekasi. Ketika dikonfirmasi,
Bidang Prasarana pada Dinas
Wacana Jalan Berbayar Disoal
Sambungan dari Hal 16
dinilai berdampak pada pendapatan
masyarakat yang tadinya
usaha menggunakan mobil
atau motor pribadi harus
mengeluarkan uang.
Pihaknya justru meminta
pemerintah memberikan kebijakan
yang bisa menambah
nilai ekonomi masayarakatnya
bukan justru menambah beban
masyarakat.
”Saya sih keberatan, karena
biasa bawa kendaraan sendiri,
lebih baik pikirkan jalanan aja
dulu sudah bagus atau belum
jangan senaknya membuat
peraturan jalan berbayar, saya
tidak setuju itu diterapkan di
Kota Bekasi,” cetusnya.
Hal tersebut juga mendapat
respon dari Anggota DPRD
Kota Bekasi terpilih, Choiruman
Perhubungan (Dishub) Kota
Bekasi, Heri Yanto mengatakan,
untuk tarif parkir pihaknya
sudah menentukan di Perwal
nomor 90 tahun 2018 untuk
kendaraan roda dua itu standarnya
Rp3ribu perjam pertama,
dan jam berikutnya akan
bertambah.
J Putro. Dewan tiga periode
dari Fraksi PKS ini menyampaikan
Pemerintah Kota Bekasi
harus mengkaji peraturan
tersebut.
Dia membandingkan, jika di
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sudah memiliki Pergub
dan di atasnya sudah ada Perpres
nomor 55 tahun 2018.
”Saya juga belum tahu sejauh
mana jalan berbayar itu dikenakan
dan jalan mana saja yang
akan di kenakan berbayar oleh
Pemkot Bekasi,” katanya.
Dijelaskannya jalan berbayar
sejatinya diterapkan pada
jalan yang dibangun oleh pihak
swasta. Namun menurut dia,
itu dilakukan agar bisa mengembalikan
biaya pembangunan
yang sudah dikeluarkan.
”Saya gak tau nih jalan yang
di bangun APBN, APBD kalau
15
”Sebelumnya kita sudah
edarkan Perwal tersebut ke
pengusaha parkir tetapi kita
balik lagi ada saja pengusaha
parkir tidak mengikuti tarif
parkir. Jika ada laporan kita
lakukan investigasi dan memang
kita belum temukan hal
itu,” ungkapnya. (pay)
di kenakan biaya, itu gak masuk
akal menurut saya,” ucapnya.
Karena yang pertama, kata
dia, jalan di Kota Bekasi dibangun
untuk warga secara
gratis dan yang kedua jika ada
biaya yang menyangkut publik
itu harus mendapat persetujuan
DPRD.
”Untuk itu belum dibicarakan
juga, saya belum tahu ini apakah
hanya wacana saja, itu seharusnya
tidak boleh dikenakan
berbayar. Karena hal tersebut
mempunyai payung hukumnya
dan menurut undang-undang
tidak boleh ada pungutan lagi,”
jelasnya.
Kedepan pihaknya akan mempelajari
terkait jalan berbayar
yang diwacanakan Pemkot
Bekasi. Sehingga tidak menjadi
beban masyarakat dikemudian
hari. (pay)
RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
MINIM RTH
Anak-anak bermain di lahan kumuh dekat kawasan pembangunan hunian vertikal, Pekayon,
Bekasi Selatan. Maraknya pembangunan semakin mengikis ruang terbuka hijau (RTH).
Nekat Nyolong untuk
Bayar Utang Pernikahan
ARIESANT/RADARBEKASI
UNJUK RASA: Sejumlah warga melakukan unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat,
Selasa (20/8). Aksi warga kampung pilar yang tergabung dalam Forum Warga Pilar Tertindas (Fowapti) itu menuntut Pengadilan
Negeri Cikarang yang menandatangai surat putusan perkara eksekusi lahan. Padahal, putusan kasasi Mahkamah Agung menyebut
bahwa tanah tersebut hak milik warga.
Warga Pilar Tolak
Penggusuran
CIKARANG SELATAN – Seorang
pemuda berinisial M (28)
nekat mencuri uang yang tersimpan
di bagasi sepeda motor di
depan Toko Susu Kha risma 2,
Jalan Raya Cika rang-Cibarusah,
Desa Suka dami, Rabu (7/8)
lalu. Dia ber alasan nekat mencuri
kare na harus membayar
utang acara pernikahannya
sebesar Rp8 juta.
M bertugas sebagai eksekutor
dalam pencurian tersebut. Dia
beraksi bersama dua rekannya
berinisial FS (48) dan GRY.
Dia
”Saya kepepet untuk bayar
utang yang saya gunakan untuk
nikah, jumlahnya sekitar Rp8
juta. Saya baru menikah tiga
hari yang lalu (4 Agustus 2019),
sebelumnya dagang buah,”
katanya saat ungkap kasus di
Mapolsek Cikarang Selatan,
Selasa (20/8).
Sebelum mencuri di tempat
tersebut, M mengaku sudah
mencuri uang sebesar Rp1,7
juta di wilayah Serangbaru bersama
dua orang rekannya.
”Kita mengincar orang yang
baru keluar dari bank. Jadi saya
nunggu di luar, nanti ada teman
yang ngasih (memberi) tahu,
tugasnya saya menunggu korban
lengah, dan langsung mengambil
uangnya,” bebernya.
Di tempat yang sama, Kapolsek
Cikarang Selatan, Kompol
Dona Zatulo Harefa menjelaskan,
kejadian berawal saat
kor ban berinisial DV (40),
hen dak menukarkan uang
receh di Bank BCA, Ruko
Comer sial City Centre, Desa
Ciantra.
Dia berangkat dari tempat
kerjanya, Toko Susu Kharisma
2, menggunakan sepeda motor
Honda BeAT Street warna
hitam. Setelah menukarkan
uang, dia keluar dari bank
dengan membawa amplop
bertuliskan BCA dan diletakan
di bagasi sepeda motornya.
Lalu DV kembali kembali
tem pat kerjanya untuk membuka
toko. Secara bersamaan
M langsung menghampiri
motor DV yang terparkir di
depan toko.
M membuka jok sepeda
motor secara paksa untuk
mengambil uang yang ada di
dalam bagasi. DV mendengar
suara jok sepeda motor dibuka
paksa dan melihat M. Dia pun
langsung berteriak.
Selanjutnya, M yang sudah
berhasil mengambil amplop
berisi uang itu berlari ke arah
FS yang sudah menunggu di
sepeda motor Yamaha Jupiter
warna hitam. Keduanya langsung
kabur meninggalkan lokasi.
Teriakan DV menyedot perha
tian warga yang ada di
sekitar lokasi kejadian. Secara
spontan, warga pun mengejar
M dan FS. Warga berhasil menangkap
tangan pelaku hingga
kedua pelaku ini terjatuh dari
kendaraan yang dikendarai.
Setelah itu, ia menuturkan,
pihak kepolisian langsung
datang ke lokasi kejadian dan
mengamankan kedua pelaku
ke Polsek Cikarang Selatan.
”Pelaku ini mengambil uang
korban sebanyak Rp7 juta yang
sudah ditukarkan receh. Sebenar
nya masih satu pelaku lainnya
berinisial GRY, yang bertugas
mengawasi kondisi di dalam
bank, dan mengasih (memberi)
tahu pelaku M dan FS yang
berada di luar bank. Pelaku GRY
berhasil kabur, sekarang masih
DPO,” jelasnya.
Atas perbuatannya, pelaku
dikenakan pasal 363 KUHP,
tentang pencurian dan pemberatan,
dengan ancaman
hukuman penjara lima tahun.(pra)
CIKARANG PUSAT – Puluhan
warga Kampung Pilar,
Desa Cikarang Kota, Kecamatan
Cikarang Utara menolak
pe ng gusuran di lahan yang
me re ka tempati. Mereka melakukan
unjuk rasa di Kantor
Pemkab Bekasi, Selasa (20/8).
Hal itu dilakukan untuk mempertanyakan
surat eksekusi
yang dikeluarkan Pengadilan
Negeri Cikarang.
Warga yang tergabung dalam
Forum Warga Pilar Tertindas
(FOWAPTI) dan didominasi
kaum hawa ini membentangkan
spanduk berwarna putih bertulis
lan ”Tolak Eksekusi dan Stop
Penindasan Terhadap Rak yat”
di Kantor Pemkab Bekasi.
Juru Bicara warga Kampung
Pilar, Maskuri mengatakan, warga
mendesak kepala Pengadilan
Negeri Cikarang untuk segera
membatalkan rencana eksekusi
lahan yang sudah ditempati warga
selama bertahun-tahun.
Pasalnya, kata dia, warga
telah menang secara hukum
berdasarkan keputusan kasasi
yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Agung (MA) dengan
putusan No. 1570 K.Pdt/2007.
”Ini dimana letak keadilanya,
masa Pengadilan Negeri tidak
tunduk dan patuh terhadap
keputusan yang lebih tinggi
dari MA,” katanya kemarin.
Dia menjelaskan, kasus tanah
yang mereka perjuangkan
sudah berjalan sejak awal
tahun 2000. Namun tiba-tiba
Pengadilan Negeri Cikarang
mengeluarkan surat edaran
rapat koordinasi untuk melaksanakan
eksekusi.
”Yang kami pertanyakan, kenapa
ada perkara yang berbe da
dengan objek hukum yang sama,
Harusnya penga dilan bisa
membaca sejarah kasus tanah
di kampung kami. Jelas-jelas
kami sudah dimenangkan putusan
kasasi MA,” jelasnya.
Maskuri membeberkan, jumlah
warga yang tinggal di lokasi
tersebut kini mencapai 300
Kepala Keluarga (KK) de n gan
jumlah penduduk sekitar 3.000.
Oleh karena itu, dirinya bersama
warga mengaku akan
terus mempertahankan hak
atas tanahnya.
”Selangkah pun kami tidak
akan pernah mundur dari
tanah yang kami tempati, kami
tidak melawan hukum, kami
taat hukum. Oleh karena itu
negara harus berpihak kepada
rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Pengadilan
Negeri Cikarang masih
belum bisa memberikan keterangan
terkait tuntutan yang
disampaikan warga dalam
unjuk rasa tersebut. (pra)
ARIESANT/RADAR BEKASI
DIBEKUK: Petugas kepolisian menunjukan dua pelaku pencurian uang nasabah bank saat
ungkap kasus di Polsek Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (20/8).