E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 21 AGUSTUS 2019

abu, 21 AGUSTUS TAHUn 2019 HALAMAN 16
REGULASI
Tarif Parkir Diprotes
BEKASI TIMUR – Pemerintah Kota Bekasi
diminta mengawasi penerapan tarif di
sejumlah kantong parkir sehingga sesuai
dengan aturan yang diterapkan.
Pasalnya, masih ada sejumlah pengusaha
hingga petugas parkir yang memasang tarif
tinggi diluar perda yang ditentukan.
Tarif parkir Pasar Baru Bekasi misalnya, awal
masuk ke area parkir kendaraan roda dua
mulai dipatok Rp4ribu. Sementara sesuai
Peraturan Wali Kota (Perwal) No 90 Tahun
2018 tarif awal Rp3 ribu. Kondisi itu mulai
dikeluhkan pengunjung.
”Saya keberatan. Belanja di Mal aja satu jam
gak sampe segitu, masa belanja di pasar
tradisional cuma sebentar bayar parkir sampai
Rp4ribu, itu sangat membebani menurut
saya,” kata Herman (30) Selasa (20/8) ketika
di temui Radar Bekasi.
Pihaknya meminta persoalan tersebut
menjadi perhatian pemerintah daerah. Tidak
hanya di pasar baru, namun tarif disejumlah
kantong parkir di Kota Bekasi bisa ikut
diawasi.
”Ya saya ingin pihak terkait bisa menindak
lanjuti itu, supaya warga gak terbebani dengan
tarif parkir dan harus sesuai,” harapnya.
lensa
u Baca Tarif...Hal 15
Walkot Minta Pemprov Terlibat
Atasi Pencemaran
Sungai
BEKASI SELATAN – Pemerintah
Kota Bekasi nampaknya
masih kesulitan mengatasi persoalan
pencemaran Kali Bekasi
yang terus dikeluhkan warga
karena berbau dan berwana hitam
pekat.
Pasalnya sumber pencemaran
terjadi di dua wilayah. Pencemaran
u Baca Walkot...Hal 15
HITAM PEKAT: Warga melintas di depan
Bendungan Kali Bekasi yang berwarna
hitam pekat dan bau menyengat di Jalan
M Hasibuan, Bekasi Selatan, belum lama
ini.
RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.
RUSAK
Warga melintas di depan bus sekolah hibah
Kemenhub yang terparkir di Perumahan Vida,
Bantargebang, Kota Bekasi, belum lama ini. Bus
tersebut nampak terlihat kerusakan di bagian
bamper depan.
Wacana Jalan
Berbayar Disoal
BEKASI SELATAN – Wacana
penerapan electronic
road pricing (ERP) atau jalan
berbayar di Kota Bekasi pada
tahun 2022 mendatang mendapat
sorotan dari warga hingga
legislatif.
Jalan berbayar dinilai bakal
merugikan warga, dengan tambahan
beban biaya penggunaan
jalan, apalagi terbatasnya
jalur alternatif di Kota Bekasi.
Wacana jalan berbayar salah
satunya adalah Jalan Jenderal
Sudirman-Jalan Sultan Agung
hingga ada usulan Jalan Jenderal
Ahmad Yani, Bekasi Selatan.
Sejumlah masyarakat ketika
dimintai komentarnya perihal
wacana tersebut mengaku keberatan.
Agus (40) misalnya, dia menilai
jika adanya jalan berbayar
semakin menyulitkan masyarakat
yang masih menggantungkan
hidupnya di jalan.
”Ya salah satunya masih ada
warga yang usaha dengan kendaraan
pribadinya jika di terapkan
berbayar warga dapat
apa?. Sedangkan fasilitas aja
masih banyak yang tidak layak,
saya kurang setuju jika itu di
terapkan di Kota Bekasi,” kata
Agus, Selasa (20/9).
Menurutnya, untuk menarik
masyarakat beralih ke kendaraan
umum, guna mengurangi
kemacetan, pihaknya justru
mendesak Pemkot Bekasi untuk
membenahi fasilitas umum
yang murah dan terjangkau
serta nyaman.
”Kalau memang wacana itu
benar-benar di terapkan ya saya
sebagai warga hanya minta
fasilitas umum memadai dan
tarifnya juga harus terjangkau
untuk warga,” pintanya.
Hal senada diungkapkan
Syarifudin (35), jalan berbayar
u Baca Wacana...Hal 15
RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
ILUSTRASI: Sejumlah kendaraan nampak memadati Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan.
Wacana penerapan jalan berbayar di Kota Bekasi dinilai merugikan warga dan pengendara.
Materi Iklan Anda