E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 21 AGUSTUS 2019

POLITIK
4 rabu, 21 agustus 2019
POLITIK
4 JUMAT, 2 AGUSTUS 2019 5
RADAR SUMEDANG
POLITIK
JUMAT, 2 AGUSTUS 2019 / 1 DZULHIJJAH 1440 H
STRUKTUR
KONSOLIDASI
JAKARTA - Komando Operasi
Khusus (Koopsus) TNI
yang resmi didirikan oleh
Panglima TNI Hadi Tjahjanto
diharapkan tidak
menjalankan fungsi sebagai
penangkalan terorisme.
Fungsi penangkalan terorisme
telah menjadi tanggung
jawab aparat hukum lainnya.
Hal itu disampaikan Koalisi
Masyarakat Sipil untuk
Reformasi Sektor Keamanan
yang terdiri dari Kontras,
Imparsial, Elsam, Walhi,
HRWG, Aji Indonesia, PBHI,
Setara Institute, INFID, LBH
Jakarta, Institut Demokrasi,
ILR, Yayasan Perlindungan
Insani Indonesia, LBH Pers
dan ICW salam menyikapi
dibentuknya
Koopsus
TNI.
Anggota LBH Pers, Ahmad
mengatakan Koopsus TNI
diharapkan tidak lepas
dari fungsi utamanya sebagai
alat pertahanan negara.
Tugas Koopsus TNI,
kata Ahmad, seharusnya
lebih menitikberatkan untuk
menghadapi ancaman
kedaulatan negara yang
berasal dari eksternal.
“Sementara pelibatan Koopsus
TNI dalam menghadapi
ancaman internal, seyogyanya
hanya dapat dilakukan
ketika aparat penegak hukum
sudah tidak mampu lagi menghadapi
ancaman tersebut
dan atas dasar keputusan
presiden,” ucap Ahmad kepada
awak media di Kantor
Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan,
Kamis (1/8).
Koalisi Masyarakat Sipil
untuk Reformasi Sektor Keamanan,
jelas Ahmad berharap
Koopsus bentukan
Panglima TNI lebih menjalankan
fungsi pengintaian
dan observasi.
“Fungsi pengintaian tentunya
dapat dilakukan oleh
institusi lain yang bekerja
di wilayah pengintaian seperti
lembaga intelijen negara
atau badan intelijen
strategis yang dimiliki TNI,”
jelasnya.
Diketahui, Koopsus TNI
telah diresmikan oleh Panglima
TNI Hadi Tjahjanto (30/7)
lalu. Terbentuknya Koopsus
didasarkan pada Peraturan
Panglima (Perpang) TNI Nomor
19/2019 tanggal 19 Juli
2019 tentang Organisasi dan
Tugas Komando Operasi
Khusus TNI dan berdasarkan
Peraturan Presiden (Perpres)
nomor 42 tahun 2019.
(rmol)
JAKARTA - Ketegangn antara PDI
Perjuangan dan Nasdem masih
berlanjut. PDI Perjuangan menantang
Nasdem untuk keluar dari
anggota koalisi dan menjadi kelompok
oposisi.
“Tetapi menurut saya, potensi
Nasdem menjadi oposisi itu masih
kecil karena Nasdem sudah melakukan
investasi politik yang sangat
panjang dan lama,” kata pengamat
politik, Arya Fernandes saat dihubungi
kantor berita RMOL Kamis (1/8).
Arya menilai wacana soal oposisi
yang digulirkan Nasdem untuk
memberikan gertakan kepada
manuver-manver yang dilakukan
PDI-Perjuangan. “Itu bagian dari
cara bargaining politik Nasdem,”
ucapnya.
Tetapi apakah mungkin Nasdem
mengambil sikap menjadi oposisi?
Arya menjawab hal itu bisa saja.
“Nasdem mengambil sikap politik
diluar perkiraan banyak orang, itu
tergantung skema koalisi bagaimana,”
jelasnya.
“Kalau ternyata koalisinya sangat
gemuk dan hanya menyisakan
PKS diluar, ditambah hubungan
Nasdem dan PDI-P ikutan memburuk,
menjadi oposisi bisa saja
diambil Nasdem sebagai opsi,”
tambahnya.
Arya mempertegas, opsi itu bisa
saja diambil Nasdem apabila hubungan
buruk antara Nasdem
dengan PDIP berimbas kepada
hubungannya dengan Jokowi.
“Kalau koalisinya terlalu gemuk
dan hanya menyisakan PKS di
oposisi bisa saja pilihan itu diambil
oleh nasdem,” tandasnya.
Sebelumnya PDIP mendorong
rekonsiliasi dengan membuka
pintu kepada Partai Gerindra bergabung
dengan pemerintah. Sementara
itu Nasdem secara terbuka
dan tegas menolak peluang
Gerindra masuk kabinet Jokowi-
Maruf Amin.(rmol)
Megawati akan
Dibantu Seorang Ketua
Harian DPP PDIP
JAKARTA - PDI Perjuangan dikabarkan
akan membentuk satu struktur
baru yaitu ketua harian yang akan
melaksanakan tugas harian dari Ketua
Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
menyebut struktur baru itu akan
ditetapkan ketua umum dalam forum
Kongres V PDIP yang akan digelar di
Bali pada tanggal 8-11 Agustus mendatang.
Dalam forum Rakernas PDIP yang
digelar sebelumnya, secara aklamasi
Megawati Soekarnoputri kembali
diminta menjadi ketua umum partai.
“Terkait struktur (ketua harian) yang
tentu saja nanti ketua umum terpilih
(yang memutuskan), yang dalam hal
ini adalah Ibu Megawati,” ujar Hasto di
Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta,
Kamis (1/8).
Penambahan struktur ketua harian,
kata Hasto akan meringankan beban
ketua umum itu sendiri. Selama ini,
jabatan ketua umum dalam beberapa
tugas dibantu oleh sekretaris jenderal
dan bendahara partai.
“Di dalam menjalankan tugasnya,
ketua umum dibantu oleh sekretaris
jenderal dan tiga wakilnya, bendahara
dan wakilnya,” jelasnya.
Sambung Hasto, struktur partai akan
terbagi ke dalam tiga bidang, yakni
internal, pemerintahan, dan yang
merepresentasikan kehadiran partai di
tengah rakyat.
“Ini adalah struktur dasar yang
jumlah ketua DPP hanya 27 orang,
paling kecil dibanding struktur partai
yang lain. Dengan kecilnya itulah kami
bergerak solid untuk Indonesia Raya,”
tukasnya. (rmol)
Prabowo dan Para
Ketum KIK Bakal
Bertemu
JAKARTA - Ketua Umum Gerindra
Prabowo Subianto bakal hadir dalam
Kongres V PDI Perjuangan, Kamis (8/8)
pekan depan. Sekretaris Jenderal PDI
Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan,
Prabowo sendiri sudah berjanji
untuk hadir kepada Megawati Soekarnoputri.
“Pak Prabowo pas ketemu Bu Mega
sudah menyatakan bahwa beliau akan
hadir. Para ketua umum Koalisi Indonesia
Kerja (KIK) juga kami undang,” kata
Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat,
Kamis (1/8).
Selain itu, kata Hasto, pihaknya juga
mengundang sejumlah menteri Kabinet
Kerja Jilid I. Termasuk Presiden Joko
Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan
Wakil Presiden terpilih 2019-2024 KH
Ma’ruf Amin. “Kemudian sebagian
jajaran menteri Kabinet Gotong Royong.
Kemudian tokoh nasional, tokoh agama,
NU, Muhammadiyah, KWI dan sebagainya,”
kata Hasto.
Para budayawan dan akademisi juga
diundang dalam kongres tersebut.
Sementara itu, Wasekjen PDIP Eriko
Sutarduga mengatakan, hingga Rabu
(31/7) malam sudah 15.345 orang yang
mengonfirmasi hadir dalam kongres.
Sebanyak 2.047 orang merupakan
undangan dari peserta peninjau yang
merupakan struktur daerah PDIP,
pengurus pusat dan sejumlah pimpinan
organisasi sayap organisasi.
“Ada juga undangan VVIP dan VIP yang
juga ditetapkan DPP maupun Ibu Ketua
Umum. Paling istimewa kami punya
perwakilan luar negeri. Ada beberapa
dari Amerika Serikat, Malaysia, Saudi
Arabia, Brunei Darussalam, Jerman,
Hong Kong, Belanda, Australia dan tadi
Belgia,” kata dia.
Undangan VIP dan VVIP, kata Eriko,
mencapai 335 orang. “Kader kami, datang
dengan biaya sendiri, karena ingin
meramaikan suasana kongres ini. Sampai
hari ini dalam pengalaman kami, bisa
dua kali lipat yang datang, yaitu 30 ribuan
yang hadir,” tutur Eriko. (tan/jpnn)
Koalisi Masyarakat Sipil
Bereaksi Soal Koopsus TNI
PBB Punya Stok Tokoh
untuk Duduk di Kabinet
JAKARTA - Ketua Umum
Partai Bulan Bintang (PBB)
Prof Yusril Ihza Mahendra
menyatakan pertemuannya
dengan Presiden Joko Widodo
alias Jokowi di Istana
Merdeka, tidak membahas
soal kabinet.
Termasuk belum ada pembicaraan
bahwa mantan
Menteri Sekretaris Negara
itu, maupun kader PBB
lainnya akan diajak bergabung
ke kabinet pemerintahan
Jokowi - Ma’ruf
Amin.
“Sampai hari ini belum ada
pembicaraan tentang masalah
itu. Jadi kami pun tidak
enak kalau harus menyodorkan
sesuatu ya. Lebih
baik bersifat pasif saja,” jawab
Yusril, usai pertemuan
dengan Jokowi di Istana
Kepresidenan Jakarta, Kamis
(1/8).
Sebagai partai partai pendukung
pasangan Jokowi
- Ma’ruf Amin, PBB menyerahkan
sepenuhnya kepada
suami Iriana itu mengenai
penyusunan kabinet
pemerintahannya. Termasuk
untuk memilih siapa pun
dari partainya untuk membantu
di pemerintahan.
“Teserah kepada presiden.
Jadi presiden akan memilih
siapa, akan menunjuk siapa,
ya sudah kita tahu di PBB
ini ada banyak tokoh-tokoh
yang sangat pantas untuk
masuk pemerintahan, untuk
kabinet maupun jabatanjabatan
yang lain. Jadi tidak
spesifik, kami serahkan kepada
Bapak Presiden,” tandasnya.(fat/jpnn)
Sampai hari ini
belum ada pembicaraan
tentang
masalah itu. Jadi
kami pun tidak
enak kalau harus
menyodorkan
sesuatu ya. Lebih
baik bersifat
pasif saja,”
Prof Yusril Ihza Mahendra
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)
Nasdem Bisa Jadi Oposisi
RMOL
JUMPERS:Koalisi Masyarakat Sipil menggelar jumpa pers Kamis (1/8) menyikapi pembentukan Koops TNI
NET
ILUSTRASI: Ketua Umum DPP Partai Nasdem menginspeksi satgasnya.
REDAKSI IKLAN PEMASARAN
- -
JLN. BOULEVARD RUKO VERBENA BLOK A NO 16 GRAND DEPOK CITY
TLP 021 - 7702570, EXT 11 (RECEPTIONIST), EXT 12 (IKLAN), EXT 13 (PEMASARAN), EXT 17 (REDAKSI), FAX 021 29322941
Peduli Kanker Payudara
Gonta-ganti Kopi
SETELAH menuntaskan tugas sebagai
komisioner KPU April lalu, ritme keseharian
Hadar Nafis Gumay relatif lebih rileks dari
sebelumnya. Karena itu pula, dia pun bisa
lebih leluasa menikmati waktu pagi. Salah
satunya adalah ngopi.
Hadar mengatakan, ada banyak jenis
kopi yang biasa dia nikmati setiap pagi.
Rabu lalu (12/7), misalnya, dia menyantap
kopi Toraja. ’’Saya pagi ini menikmati kopi
arabika rumah asli Toraja,” ujarnya.
Dua hari sebelumnya, Hadar menyantap
kopi Sumatera Barat. ’’Saya dapat dari teman
yang baru kembali dari Sumbar,” imbuhnya.
Pria kelahiran Jakarta itu menambahkan,
hingga saat ini, sudah lebih dari 20 jenis
kopi dia nikmati. Lantas, kopi mana yang
paling disukai? ’’Kopi robusta Gayo Lues
(Aceh) enak,” kata pria yang kini berkiprah
sebagai aktivis Correct tersebut.
Menurut dia, ngopi di pagi hari penting
untuk memulai aktivitas. ’’Kalau buat saya
penyemangat memulai aktivitas,’’ pungkasnya.
(far/c17/ttg)
JAKARTA – Kemenag bakal menyusul Kemenkum HAM
serta Mahkamah Agung (MA) untuk merekrut CPNS baru.
Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk formasi dosen.
Menurut surat yang beredar, kuota CPNS baru yang
disiapkan mencapai 1.000 kursi. Kuota tersebut nanti
disebar ke 71 unit perguruan tinggi di bawah Kemenag.
Ada 11 kampus yang mendapatkan alokasi CPNS baru
sebanyak masing-masing 20 orang. Kampus lainnya
mendapatkan kuota 15 orang dan paling sedikit 10 orang.
”Tahap yang berlangsung saat ini adalah menentukan
formasi,” kata Kepala Biro Informasi dan Humas Kemenag
Mastuki. Pendaftaran baru dibuka jika sudah ada
persetujuan dari Kementerian PAN-RB. Nanti Kemenag
membentuk tim panitia seleksi sendiri. (wan/c10/agm)
JAKARTA – Kementerian PUPR terus menggenjot
program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)
untuk mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH).
Dalam RPJMN 2015–2019, Kementerian PUPR
menargetkan bisa menurunkan RTLH dari 2,5 juta unit pada
2015 menjadi 1,9 juta unit pada 2019. Tahun lalu melalui
program BSPS, Kementerian PUPR melakukan perbaikan
kualitas hunian hingga 97.888 unit.
’’Tahun ini kami menargetkan 110 ribu unit RTLH
mendapat penanganan melalui program tersebut,’’ kata
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif
Burhanuddin kemarin (13/7). (and/c5/oki)
Rekrut 1.000 Dosen CPNS
Pangkas Backlog dan RTLH
Kerangka Paus,
Gantikan Dinosaurus
TAHUN ini Chelsea Islan, 22, kembali
ter pilih sebagai ambasador Lovepink,
sebuah organisasi nirlaba yang aktif dalam
kampanye breast cancer awareness. Aktris
3 Srikandi itu juga akan menjadi ambasador
untuk event Indonesia Goes Pink (IGP)
pada Oktober. Event tersebut terselenggara
atas kerja sama Lovepink, Bali Pink Ribbon,
Reach to Recovery Surabaya, dan RS Onkologi
Surabaya. Selasa lalu (11/7) Chelsea
mengumumkan dirinya akan turut dalam
event IGP.
”Saya ba kal ikut fun walk sama lari
kategori 5K,” ujarnya. Dengan ikut dalam
event maraton, pendiri komunitas Youth
of Indonesia itu ingin me nun jukkan
bahwa dirinya benar-benar total
mengampanyekan breast cancer
awareness. Totalitas Chelsea dalam
mengampanyekan breast cancer
awareness itu tak lepas dari dorongan
sang bunda, Samantha Barbara,
yang merupakan survivor kanker
pa yudara. (len/c10/oki)
Banyak Laporan
Masuk, Sudah
Target Oknum
JAKARTA – Masa pendaftaran
siswa baru belum lepas dari
pungutan liar (pungli). Satgas
Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber
Pungli) Polri menerima ratusan
laporan terkait pendaftaran siswa
baru tersebut. Bila pungli tidak
dihentikan, Satgas Saber Pungli
Polri memastikan bakal menjerat
oknum sekolah yang melakukan
tindak pidana. Target sudah diketahui
satgas yang dipimpin
Komjen Dwi Priyatno tersebut.
”Momen pendaftaran siswa baru
di seluruh Indonesia ini yang
banyak dimanfaatkan untuk
melakukan pungli,” ucap Kepala
Biro Penerangan Masyarakat (Karo
penmas) Divhumas Polri Brigjen
Rikwanto kemarin (13/7).
Berdasar laporan yang diterima
satgas saber pungli, setidaknya
terdapat 58 jenis pungli di sekolah.
”Banyak jenis punglinya,” tambah
Rik wanto. Atas laporan yang begitu
banyak, satgas memberikan peringatan
kepada semua oknum
di sektor pendidikan. Baik pihak
sekolah maupun komite sekolah.
”Tidak boleh pungli,” tegasnya.
Anggota Satgas Saber Pungli
sekaligus Kabagpenum Divhumas
Polri Kombespol Martinus Sitom
pul mengungkapkan, pihaknya
telah bekerja sama dengan
unit penindakan provinsi (UPP)
di setiap pemda dalam mendeteksi
pungli. Bila sampai ada oknum
yang tertangkap, satgas tidak
ha nya akan menjerat oknumnya.
Lebih dari itu, kredibilitas sekolah
tersebut akan tercoreng. ”Sekolahnya,
bahkan sampai dinas
pen didikannya, akan malu sendiri,”
tuturnya.
Martinus meminta pelajar dan
orang tua melapor bila menemui
pung li di sekolah. Ada banyak akses
yang bisa ditempuh. ”Lapor dan
kami pasti bertindak cepat. Saat
ini sudah ada laporan yang sedang
ditindaklanjuti,” ucapnya.
Mendikbud Muhadjir Effendy
mengatakan, masalah yang paling
banyak muncul dalam PPDB
tahun ini adalah orang tua yang
protes karena anaknya tidak
diterima di sekolah favorit. Dia
menyatakan mendapat amanat
dari Wakil Presiden Jusuf Kalla
untuk menghapus budaya sekolah
favorit. Muhadjir pun menyampaikan
permohonan maaf kepada
wali murid yang cenderung berburu
sekolah favorit.
”Jangan lagi ada sekolah kasta
brah mana dan sekolah kasta sudra,”
katanya di kantor PGRI ke marin.
Dengan sistem yang ada selama
ini, muncul sekolah yang kelimpahan
pelamar tidak lolos di
sekolah favorit. Sehingga ada
sekolah negeri yang isinya anakanak
miskin ekonomi dan miskin
akademis alias tidak pintar.
Saking tingginya gelombang
protes, ada spanduk di Nunukan
yang isinya meminta Muhadjir
dicopot. Setelah Muhadjir me ngec
ek ke sekolah setempat, ternyata
yang membuat spanduk itu adalah
oknum pejabat. Oknum tersebut
kecewa karena anaknya tidak
diterima di sekolah favorit. Muhadjir
juga mencontohkan, di Jakarta
ada anak yang tidak lolos ke sekolah
yang selama ini diklaim
fa vorit. (idr/wan/syn/c9/oki)
Saber Pungli
Warning Sektor
Pendidikan
JAKARTA – Ratusan tenaga
kerja Indonesia (TKI) ilegal yang
ditangkap dalam razia di Malaysia
telah dideportasi Se lasa lalu
(11/7). Mereka di de portasi ke
tanah air setelah masuk penjara
dan rambutnya digunduli.
Sebanyak 228 TKI ke marin (13/7)
masih ditem pat kan di ru mah
penampungan di Tan jungpinang,
Kepulauan Riau.
Deportasi tersebut merupakan
gelombang kedua bulan ini.
Sebelumnya, pada 6 Juli lalu,
ada pemulangan 322 TKI yang
dikurung di Penjara Pekan
Nenas, Johor. Terdiri atas 271
laki-laki, 47 perempuan, dan
4 anak lelaki. Sedangkan deportasi
pada Selasa lalu berasal
dari Penjara Tanah Merah,
Ke lantan, sebanyak 67 orang.
La lu dari Penjara Ajil Te rengganu
67 orang dan Penjara
KLIA-Sepang 94 orang. Total
su dah ada 550 orang yang dipulangkan
selama Juli.
Kepala Bagian Humas dan
Umum Ditjen Imigrasi Agung
Sam purno mengungkapkan,
orang-orang yang dideportasi
masih ditempatkan terlebih
dahulu di rumah penampungan
untuk pendataan. Ada petugas
dari Kementerian Sosial, Polri,
Ditjen Imigrasi, dan Badan
Nasional Penempatan dan
Perlindungan TKI (BNP2TKI)
yang berada di rumah penampungan.
Setelah didata, mereka
dipulangkan ke daerah masingmasing.
”Paling banyak dari
Jawa Barat dan Jawa Timur,”
ujar nya kemarin.
Agung menambahkan, belum
ada laporan tentang kekerasan
fisik parah yang dialami para
TKI ilegal tersebut. Biasanya
pa ra TKI itu dimasukkan ke
penjara paling lama sebulan.
”Ada yang stres, tapi tidak sampai
ada yang luka parah sampai
harus opname,” imbuh dia.
Ge lombang deportasi itu, jelas
Agung, hanya melewati jalur
Tanjungpinang dari Johor Bahru
melalui jalur kapal.
Itu belum termasuk jalur darat
yang berbatasan dengan wila yah
Kalimantan. Misalnya jalur Nunu
kan, Entikong, dan Nanga
Ba dau. Selain itu, ada deportasi
lewat Kuala Lumpur Inter na tional
Airport (KLIA) dengan biaya sendiri
TKI. ”Kalau lewat Johor Bahru ini
memang gratis,” ucap dia.
Menteri Ketenagakerjaan
Hanif Dhakiri menyatakan,
TKI ilegal yang telah dideportasi
tersebut bisa saja kembali ke
Malaysia. Tapi, akan sulit pekerja
yang masuk daftar hitam
atau blacklist. ”Skemanya,
yang dideportasi di-blacklist.
Kalau itu agak susah untuk
kembali,” ujarnya.
Di dalam negeri juga ada
pen cegahan berupa perbaikan
tata kelola TKI, khususnya
dalam penempatan dan perlin
dungan. Kerja sama dilakukan
dengan instansi terkait
seperti Polri, TNI-AD, dan
pemerintah daerah. ”Penegakan
hukumnya terus kita tingkatkan,”
ucap dia. (jun/c9/oki)
KERANGKA ikan paus biru
raksasa digantung di Hintze
Hall, Natural History Museum
(NHM), London, Inggris, kema
rin (13/7). Tulang belulang
ma malia laut itu menggantikan
Dippy, replika kerangka dinosau
rus yang sudah menjadi
ikon museum selama hampir
empat dekade. Paus biru betina
itu ditemukan terdampar di
pantai Irlandia pada 1891. Kala
itu NHM membeli kerangka
ter sebut seharga GBP` 250 atau
sekitar Rp 4,3 juta. Lantas, kerangka
sepanjang 25 meter
dengan berat hampir 3 ton itu
disimpan di gudang pada 1892.
Baru pada 1938, untuk kali
per tama kerangka itu dipamerkan
di galeri mamalia. (*)
Wanggi Hoed, Terus Menyuarakan Isu-Isu Sosial dan Kemanusiaan lewat Pantomim
Pernah Jadi Bahan Penelitian Mahasiswa dari Amerika Serikat dan Jerman
Meski pernah punya
pengalaman buruk
saat mengadakan
pertunjukan, Wanggi
Hoed bertekad akan
tetap bersuara lewat
pantomim. Semangatnya
berlipat setelah
mendapat pesan dari
putri seniman idolanya.
ANDRA NUR OKTAVIANI, Bandung
DUA hari menjelang Idul Fitri.
Saat banyak warga Bandung sibuk
mempersiapkan kepulangan ke
kampung halaman, Wanggi Hoed
memilih menyusuri jalanan di
ibu kota Jawa Barat tersebut.
Dari simpang lima Asia Afrika
hingga ke Alun-Alun Bandung.
Dengan wajah seputih kapur
dan kumis yang dibiarkan mbaplang.
Tanpa suara.
”Saya ingin menyuarakan keresahan
saya melihat hiruk
pi kuk para pemudik. Saya ingin
meng ingatkan masyarakat pada
esensi mudik yang sebenarnya,”
kata seniman pantomim asal
Cirebon itu ketika ditemui di
se la aksinya tersebut.
Begitulah cara seniman 29 tahun
itu menyuarakan kegelisahan
atau ekspresinya terhadap isuisu
sosial dan kemanusiaan.
Le wat seni yang digelutinya sejak
bangku SMP: pantomim.
Pada Maret 2013, misalnya,
Wang gi dan beberapa komunitas
mahasiswa dan pelajar menggelar
kegiatan kemanusiaan yang
bertajuk ”1.000 Biskuit dan Susu
untuk Gizi di Indonesia”.
Selain itu, Wanggi aktif dalam
penegakan keadilan terhadap
be berapa kasus penculikan di era
Orde Baru. Dia bersama temante
mannya menggelar aksi Kamisan
di depan Gedung Sate Bandung.
Aksi Wanggi tidak selalu berjalan
mu lus. Aksinya dalam perayaan
Hari Tubuh Internasional di kawasan
Jalan Asia Afrika, Bandung,
tahun lalu dihentikan polisi. Tidak
berhenti sampai di situ, Wanggi
pun diamankan, lalu di interogasi
petugas kepolisian.
Pria yang terlahir dengan nama
Wanggi Hoediyatno itu mempe
lajari pantomim secara otodidak.
Dia jatuh cinta dengan
se ni tersebut karena bahasa tubuh
adalah bahasa yang universal.
Semua manusia akan memahami
tanda-tanda gerak tubuh yang
sifatnya konvensional. Sehingga,
meski isu yang dibawakan lokal
sekalipun, masyarakat dunia
akan mengerti.
Pilihan itu pula yang mem bawa
nya hijrah ke Bandung untuk
menuntut ilmu di Jurusan Teater
Sekolah Tinggi Seni Indonesia
(STSI) yang sejak 2006 berganti
nama menjadi Institut Seni dan
Budaya Indonesia. Di tahun
keduanya kuliah, Wanggi bersama
empat kawannya membuat sebuah
komunitas pantomim yang diberi
nama Mixi Imajimime Theatre.
Nama Mixi itu juga yang kemudian
dijadikan nama karakter pantomim
yang dia bawakan.
Wanggi berkesempatan pula
ter libat dalam pertunjukan sirkus
kontemporer yang dilakukan kelompok
sirkus asal Prancis Chabatz
D’Entrar pada 2013. Menurut
Wanggi, kesempatan tersebut
datang saat dirinya sedang melakukan
residensi di Institut Français
d’Indonésie (IFI).
Meskipun punya pengalaman
buruk saat melakukan per tunjukan,
Wanggi mengaku tidak
akan menyerah. Dia akan terus
me nyuarakan suara-suara yang
tidak terdengar melalui aksi-aksi
pantomimnya.
Semangat Wanggi untuk terus
berpantomim makin terlecut
saat dirinya menerima sebuah
pesan dari Gendis A. Utoyo. Dia
adalah anak maestro pantomim
Sena A. Utoyo yang menjadi role
model Wanggi. Melalui pesan
Facebook itu, Gendis mengu tarakan
kerinduannya pada sang
ayah. Itu terjadi setelah dia
melihat foto-foto penampilan
pantomim Wanggi.
Salah satu pertunjukan Wanggi
juga pernah ditayangkan di TV
kabel Belgia. Beberapa mahasiswa
dari luar negeri pun menjadikan
Wanggi dan aksinya sebagai
ba han penelitian untuk tesis
mereka. ”Ada dari Jerman dan
Amerika Serikat. Yang dari
Amerika Serikat itu bertujuh
datang untuk meneliti sa ya,”
cerita Wanggi. (*/c9/ttg)
Malaysia Deportasi 550 TKI Ilegal
301011
RABU, 3 MEI 2017 PERKOTAAN RADAR DEPOK
2
@radardepok
Radar Depok
pojoksatuid
pojoksatu
klik
tiket
pojoksatuid
pojoksatu
klik
tiket
tiket
murah
klik
klik
murah
murah
jabar.pojoksatu.id
jodoh.pojoksatu.id
KPK Panggil Saksi Kunci BLBI
Jawa Pos
Partner Lawak
Anak Jadi Uji Produk
JAKARTA
(tyo/c9/owi)
JAKARTA
(and/c10/oki)
Jalur Mudik,
Tol Capai Weleri
JAKARTA
(tau/c10/oki)
May Day, Buruh Tuntut Hosjatum
JAKARTA
(jun/c10/oki)
Penerbangan
Internasional
di Terminal 3
Peserta Ujian Membeludak
JAKARTA
(wan/c11/ang)
ARTIS
(nor/c9/oki)
SELAIN
(len/c6/oki)
301011
5
RADAR SUMEDANG
POLITIK
RABU, 21 AGUSTUS 2019 / 20 DZULHIJJAH 1440 H
SIKAP DPRD
JAKARTA - Puluhan massa Aliansi Masyarakat
Timur menggelar aksi di depan Istana
Merdeka, Jakarta, Selasa (20/8), merespons
dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa
asal Papua dan Papua Barat di Malang dan
Surabaya, Jawa Timur.
Steven Eduard selaku koordinator aksi
menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo
dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto
harus bertindak tegas terhadap oknum TNI
yang diduga melakukan tindakan rasisme
terhadap mahasiswa Papua dan Papua Barat.
“Presiden kalau bilang memaafkan saja
mudah, menindak pelaku rasis yang utama.
Presiden harus memerintahkan jajarannya
melakukan pengusutan,” kata Seteven di
depan Istana Merdeka.
Dalam aksi tersebut, massa mengutuk
tindakan rasisisme dari oknum militer ketika
melakukan penggerebekan di Asrama
Mahasiswa Papua, di Surabaya. Oleh karena
itu, mereka menuntut Panglima Hadi
mengambil tindakan tegas.
“Kami mengutuk keras rasisme. TNI juga
diduga mengucapkan soal rasisme. Kami
meminta oknum TNI tersebut dipecat secara
tidak terhormat,” pinta Steven.
Selain itu, mereka juga meminta agar
Presiden Jokowi memerintahkan aparat
keamanan memberikan perlindungan dan
menjamin keselamatan pelajar Papua dan
Papua Barat di berbagai daerah.
Terpisah, koordinator Kontras Yati Andriyani
menyindir cara Presiden Joko Widodo atau
Jokowi untuk menyelesaikan kasus kerusuhan
di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8)
kemarin. Menurut dia, kasus di Manokwari
tidak bisa selesai hanya dengan saling
memaafkan seperti yang disarankan Jokowi.
“Cara presiden hanya dengan menyatakan
mari kita saling memaafkan, itu pernyataan
yang tidak cukup untuk menjawab persoalanpersoalan
yang terjadi di Papua,” ucap Yati
ditemui di kantor Kontras, Senen, Jakarta
Pusat, Selasa (20/8).
Kontras, kata Yeti, lebih menyarankan
pemerintah menggerakkan institusinya untuk
melakukan pengusutan dugaan pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM). Misalnya,
pemerintah menerjunkan Komnas HAM
untuk mencari akar masalah hingga menyeruaknya
kerusuhan di Manokwari.
“Harus turun melakukan pemantauan,
supaya ada objektivitas dalam mengungkap
persoalan ini,” ungkap dia.
Kemudian, ucap dia, pemerintah bisa
meminta kepolisian untuk berlaku persuasif
menyelesaikan kerusuhan di Manokwari. Satu
di antaranya dengan mengedepankan upaya
dialog setelah kerusuhan terjadi.
“Dialog harus dibuka, harus dilakukan, tidak
bisa dengan pendekatan-pendekatan
keamanan yang tertutup. Dengan pendekatan
seperti penangkapan, dan penahanan seperti
yang terjadi ini, pendekatan-pendekatan
seperti itu persoalan di Papua tidak bisa
diselesaikan,” tegas dia.(mg10/jpnn)
JAKARTA - Berkas perkara
tahap pertama tersangka
dugaan kepemilikan senjata
api ilegal, Mayjen (Purn)
TNI Kivlan Zen dinyatakan
lengkap atau P21 oleh Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Negeri
DKI Jakarta.
“Kasus kepemilikan senjata
api ilegal dengan tersangka
Kivlan Zen sudah
dinyatakan lengkap ya,”
kata Kabid Humas Polda
Metro Jaya, Kombes Argo
Yuwono saat dikonfirmasi,
Selasa (20/8).
Berkas perkara tahap pertama
itu dinyatakan lengkap
oleh Jaksa Penuntut Umum
(JPU) pada Jumat (16/8)
kemarin.
Dengan demikian, penyidik
akan menyerahkan Kivlan
Zen dan barang buktinya
ke Kejati DKI Jakarta untuk
dilakukan proses persidangan.
“Berkas tahap dua belum
kita serahkan, kapan diserahkannya
biar penyidik
yang atur,” singkat Argo.
Kuasa hukum tersangka
kasus dugaan kepemilikan
senjata api ilegal Kivlan Zen
akan kembali ajukan permohonan
gugatan praperadilan
ke Pengadilan Negeri
(PN) Jakarta Selatan.
Kuasa Hukum Kivlan Zen,
Tonin Tachta mengaku pihaknya
akan kembali
mengajukan permohonan
gugatan praperadilan pada
Rabu (31/7) besok. Pengajuan
gugatan praperadilan
ulang itu dilakukan setelah
hakim tunggal menolak semua
gugatan yang ddiajukan.
Namun demikian, gugatan
praperadilan ulang tersebut
akan dibagi-bagi tidak seperti
pada awal gugatan
praperadilan yang ditolak
hakim.
“Satu praperadilan untuk
penetapan tersangka, yang
kedua terhadap penangkapAn,
ketiga penahanan, dan
keempat persoalan penyitaan,”
ucap Tonin kepada
awak media di PN Jakarta
Selatan, Selasa (30/7).
Pemecahan gugatan praperadilan
menjadi empat
itu dilakukan karena untuk
memudahkan hakim menilai
kasus satu persatu.
“Hakim bingung dia karena
empat perkara jadi
satu. Tidak bisa membedakan
mana penetapan tersangka,
penyitaan, penahanan,
dan penangkapan.
Maka kami akan pecah empat
perkara biar lebih detail,”
Jelasnya.
Sebelumnya, Hakim tunggal
Achmad Guntur menolak
gugatan praperadilan
yang diajukan pihak Kivlan
Zen. Penolakan tersebut
lantaran pihak termohon
yakni penyidik Direktorat
Reserse Kriminal Umum
Polda Metro Jaya telah sesuai
SOP melakukan penangkapan
hingga menetapkan
Kivlan sebagai tersangka.
“Maka permohonan pemohon
tentang penetapan
tersangka dan penangkapan
dan penyitaan tidak beralasan.
Dan oleh karena itu
permohonan pemohon ditolak
seluruhnya,” ucap
Achmad Guntur di PN Jakarta
Selatan.
“Mengadili permohonan
praperadilan pemohon seluruhnya,
dan membebankan biaya
praperadilan sebesar nihil.
Demikian diputuskan pada
Selasa, 30 Juli 2019,” tambahnya.
(rmol)
DPR Minta Colling
Down Soal Papua
JAKARTA - Pimpinan DPR berharap ada
satu pihak yang bisa menjadi penyejuk di
tengah memanasnya kondisi masyarakat yang
tinggal di Papua dan Papua Barat.
“Ada aksi reaksi, tentu kita berharap ada
ketenangan, ada cooling down,” ujar Wakil Ketua
DPR Fadli Zon di Gedung Nusantara II, Komplek
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).
Fadli menyebut terlalu mahal ketika ada
kesalahpahaman yang kemudian mengorbankan
keutuhan Indonesia yang baru saja
berulang tahun ke-74.
Bagi Fadli, persoalan etnis dan agama memang
urusan sensitif dalam kehidupan keberagaman di
Indonesia. Sehingga, perlu ada ketokohan yang
menyejukkan setiap ada gejolak.
“Karena isu-isu yang menyangkut masalah etnis,
suku dan agama sangat sensitif dan saya kira akan
mempertaruhkan integritas wilayah kita, sosial
kita,” jelas wakil ketua umum Partai Gerindra.
Untuk saat ini, lanjut Fadli, anggota DPR dari
daerah Papua dan Papua Barat tengah melakukan
serap aspirasi untuk kemudian disimpulkan
menjadi rekomendasi kepada pemerintah
dalam penyelesaian kejadian tersebut.
“Sebagain besar anggota DPR yang mewakili
dapil Papua dan Papua Barat juga ada di sana
untuk menerima masukan-masukan,”
tukasnya.(rmol)
JAKARTA - Muktamar sebagai
majelis forum tertinggi
kader Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) tidak
sesolid yang ditampilkan
Ketua Umumnya Muhaimin
Iskandar (Cak Imin). Kabarnya
ada keretakan diantara
elite PKB.
Di saat puluhan ribu kader
se-Indonesia berkumpul,
tersiar kabar bahwa 2 mantan
loyalis Cak Imin ternyata
tidak diundang dalam
agenda Muktamar, mereka
adalah Muhamad Lukman
Edy dan Abdul Kadir Karding.
Sejauh ini Lukman Edy
merupakan orang kepercayaan
Cak Imin. Ia tercatat
pernah menjadi Sekretaris
Jenderal Cak Imin saat pertama
kali menduduki kursi
Ketua Umum PKB pada tahun
2005. Selain itu, Lukman
pernah menduduki kursi
Menteri Pembangunan Daerah
Tertinggal.
Tak hanya itu, semua tenaga
ahli fraksi, tim kesekretariatan
yang terafiliasi
dekat dengan Abdul Kadir
Karding juga mengalami
nasib yang sama.
Lukman menyatakan dirinya
saat ini berada di
Jakarta. Meski demikian,
sebagai kader, Lukman
mengaku tetap memantau
proses Muktamar yang
berlangsung di tanah dewata
itu.
“Kita tetap intip-intiplah
dari kawan-kawan yang ada
disana. Tetap monitor perkembangan
Muktamar,”
tukas Lukman kepada Kantor
Berita Politik RMOL,
Selasa (20/8).
Lukman mengaku tidak
tahu menahu dengan alasan
Cak Imin yang tidak mengundang
pada forum tertinggi
partai itu. Ia mengira
kedekatan dengan Karding
menjadi penyebab dirinya
dilupakan oleh sang ketum
junjungannya.
“Kita juga nggak tau juga
alasan Cak Imin resminya
seperti apa. yang pasti alasannya
politis,” pungkas
Lukman.
Sementara itu, Ketua Umum
DPP Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin
Iskandar menyampaikan
terima kasih kepada
Presiden Joko Widodo alias
Jokowi yang berkenan hadir
pada acara Pembukaan
Muktamar PKB di Hotel
Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa
(20/8) malam.
Gus AMI sapaan Muhaimin
Iskandar yang baru diperkenalkan
pada Muktamar
PKB 2019 ini, menyatakan
bangga dan terima kasih
kepada Presiden Jokowi karena
suara PKB pada Pemilu
2019 mengalami peningkatan.
“Bersama pak Jokowi,
suara PKB naik,” kata Gus
AMI disambut tepuk
tangan mriah peserta Muktamar.
Pantauan JPPN di arena
Muktamar, tampak hadir
sejumlah tokoh politik. Di
antaranya Ketua Umum
DPP PDI Perjuangan sekaligus
Presiden Kelima RI
Megawati Soekarnoputri,
Ketua Umum DPP Partai
Golkar Airlanggga Hartarto,
Ketua Umum PAN
Zulkifli Hasan, dan Ketua
Umum DPP Partai Nasdem
Surya Paloh, Ketua PBB
Yusril Izha Mahendra, Ketua
Umum PSI Grace Natalie.
Selain itu, hadir Sekjen
Partai Gerindra Ahmad Muzani
dan politukus PKS Jazuli
Juwaini, politikus PPP
Arwani Thomafi. Tokoh lain
yang hadir di antaranya Ketua
DPR Bambang Soesatyo,
Ketua MPR Zulkifli Hasan,
Ketua PBNU Kiai Said Aqil
Siroj dan sejumlah Menteri
Indonesia Kerja di antaranya
Menko Kemaritiman
Luhut Binsar Panjaitan,
Menkumham Yasonna H
Loaly, Menteri Perdagangan
Tjahjo Kumolo, Menristekdikti
M Nasir, Menpora
Imam Nahrawi, dan Menteri
Perdagangan Ergartiasto
Lukita.(jpnn/rmol)
Massa Minta Jokowi Tegas Soal Kasus Papua
NET
ILUSTRASI: Kivlan Zen mengepalkan tangan
Kasus Kivlan Zen Sudah P21
Tidak Diundang, Lukman Edy Tetap
Monitor Muktamar PKB