PLEDOI RS UMMI HRS

Jadi jelas dalam Inpres No 6 Tahun 2020 tersebut bahwa PELANGGARAN PROTOKOL
KESEHATAN hanya diterapkan HUKUM ADMISNITRASI bukan HUKUM PIDANA PENJARA.
4. Bahwa TUNTUTAN JPU dalam Kasus Test Swab PCR RS UMMI adalah bentuk abuse of power
yaitu penyalah-gunaan wewenang / penyalah-gunaan kekuasaan, yang melampaui batas,
dan bentuk ”KRIMINALISASI Pasien dan Dokter serta Rumah Sakit” yang harus dihentikan,
serta bentuk DISKRIMINASI HUKUM yang manipulatif, sehingga wajib DIBATALKAN DEMI
HUKUM.
5. Bahwa JPU menjadikan KASUS PELANGGARAN PROKES sebagai KEJAHATAN yang jauh lebih
jahat dan lebih berat dari pada KASUS KORUPSI, buktinya antara lain :
a. Bahwa dalam Kasus Koruptor Djoko Tjandra : Ternyata Djoko Tjandra dan Jaksa
Pinangki masing-masing hanya dituntut 4 tahun penjara, sedang Irjen Napoleon lebih
ringan hanya dituntut 3 tahun penjara, dan Brigjen Prasetyo lebih ringan lagi hanya
dituntut 2,5 tahun penjara. Bahkan Kasus mantan Bos Garuda Ary Askhara hanya
dituntut 1 tahun penjara.
b. Bahwa dalam Konferensi Pers Online ICW (Indonesian Corruption Watch) pada tgl 19
April 2020 dipaparkan DATA ICW yang menunjukkan bahwa sepanjang Tahun 2019 dari
911 Terdakwa Korupsi 604 orang dituntut di bawah 4 tahun penjara.
c. Bahwa Peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada tgl 22 Maret 2021 memberi keterangan
pers bahwa sepanjang Tahun 2020 dari 1.298 Terdakwa Korupsi rata-rata tuntutan
hanya 4 tahun penjara.
Jadi, dalam pandangan JPU bahwa KASUS PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN bukan
sekedar KEJAHATAN biasa, tapi jauh LEBIH JAHAT dan LEBIH BERAT dari pada KASUS
KORUPSI yang telah merampok uang Rakyat dan membangkrutkan Negara, sehingga KASUS
PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN harus dituntut 6 tahun penjara.
Selain itu ternyata juga bagi JPU bahwa KASUS PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
bukan hanya KEJAHATAN biasa, tapi KEJAHATAN LUAR BIASA, sehingga jauh LEBIH JAHAT dan
LEBIH BERAT dari pada KASUS PENISTAAN AGAMA yang pernah dilakukan AHOK sehingga buat
Gaduh Satu Negeri, juga jauh LEBIH JAHAT dan LEBIH BERAT dari pada KASUS PENYIRAMAN AIR
KERAS tehadap Petugas Negara & Penyidik KPK Novel Baswedan sehingga salah satu matanya
Buta Permanen. BUKTINYA : Ahok Si Penista Agama hanya dituntut Hukuman Percobaan 2
tahun, sedang Penyiram Air Keras ke Penyidik KPK hanya dituntut 1 tahun penjara, tapi KASUS
PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN dituntut 6 tahun penjara.
Itulah sebabnya menanggapi TUNTUTAN 6 TAHUN PENJARA yang diajukan JPU terhadap
SAYA, maka Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) KH
Muhyiddin Junaidi pd tanggal 3 Juni 2021 menyatakan di berbagai Media Massa sbb :
14