PLEDOI RS UMMI HRS

PLEDOI

MENEGAKKAN KEADILAN & MELAWAN KEZALIMAN

KRIMINALISASI

PASIEN, DOKTER & RUMAH SAKIT

VIA PIDANAISASI PELANGGARAN PROKES MENJADI KEJAHATAN PROKES

BALAS DENDAM POLITIK

VIA OPERASI PENGHAKIMAN & PENGHUKUMAN

NOTA PEMBELAAN

AL-HABIB MUHAMMAD RIZIEQ BIN HUSEIN SYIHAB

ATAS DAKWAAN & TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

TERKAIT KASUS TEST SWAB PCR DI RS UMMI KOTA BOGOR

No. Reg. Perkara : 225 / Pid.B / 2021 / PN.Jkt.Tim

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur

TAHUN 2021

1

سُبْحَانَ‏ اهللِّٰ‏ الجَْب َّارِ‏

الْقَه َّارِ،‏

وَالحَْمْدُ‏ هللِِّٰ‏ الْغَف َّارِ‏ الس َّت َّارِ،‏

سبحانك ما ذكرك حق ذكرك،‏ سبحانك ما شكرك حق شكرك

سبحانك ما عبدك حق عبادتك،‏ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

الل َُّه َّم ا ‏ْجَعْلنيِْ‏

‏َراضِيًا بَِقضآِءك وَ‏

‏َشاكًِرا لِنَعْمآءِك وَصَابِرًا عَلَى بَلآءِك

اللهم اقذف في قلبي رجآءك واقطع رجآئي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك

اللهم اجعلني صغيرا في عيني وكبيرا في أعين الناس ومرهبا في أعين الأعداء

ومحبواب في أعين الأولياء ومرضيا في عينك التي لا تنام وكنفك الذي لا يرام

وصلى الله على خير الأم وآله الكرام وأصحابه ذوى المقام وأتباعه إلى يوم القيام

والحمد هلل رب العالمين عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

2

BAB I

PENDAHULUAN

MENEGAKKAN KEADILAN DAN MELAWAN KEZALIMAN

A. MENEGAKKAN KEADILAN

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Kepada Yang Tercinta Seluruh Penasihat Hukum

Kepada Yang Terhormat Semua Jaksa Penuntut Umum

Kepada Yang Istimewa Segenap Pecinta Keadilan dimana pun berada

Sebelum saya menyampaikan Isi Pokok PLEDOI (NOTA PEMBELAAN) saya atas DAKWAAN

& TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka terlebih dahulu untuk yang kesekian kalinya

saya mengingatkan diri saya khususnya, dan umumnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, seluruh

Pengacara yang tercinta, semua Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, serta segenap Para

Pecinta Keadilan, bahwasanya salah satu nama Allah SWT adalah AL-’ADL, yang artinya MAHA

ADIL.

Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT yang MAHA ADIL memerintahkan

segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat ADIL, serta selalu menegakkan KEADILAN,

sebagaimana termaktub dalam Kitab Suci Al-Qur’an :

1. Allah SWT memerintahkan semua Umat Manusia untuk BERLAKU ADIL dan BERBUAT

KEBAJIKAN sebagaimana Firman-Nya SWT dalam Surat An-Nahl ayat 90 :

Artinya : ”Sesungguhnya Allah memerintahkan Berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

2. Allah SWT memerintahkan untuk MENETAPKAN HUKUM DENGAN ADIL di tengah Umat

Manusia sebagaimana Firman-Nya SWT dalam Surat An-Nisaa ayat 58 :

Artinya : ”Dan apabila kalian menetapkan Hukum di antara manusia, maka tetapkanlah

Hukum dengan adil.”

3

ِ

ْ ٓ

َّ

ِ

ۚ

َّ

َ

3. Allah SWT memerintahkan untuk MENEGAKKAN KEADILAN di tengah Umat Manusia dan

Allah SWT menyintai orang-orang yang MENEGAKKAN KEADILAN sebagaimana Firman-Nya

SWT dalam Surat Al-Maa-idah ayat 42 :

Artinya : ”Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

4. Allah SWT memerintahkan untuk BERSIKAP ADIL kepada SIAPA PUN dan melarang berbuat

TIDAK ADIL kepada SIAPA SAJA lantaran KEBENCIAN atau KETIDAK-SUKAAN kepadanya,

sebagaimana Firman-Nya SWT dalam Surat Al-Maaidah ayat 8 :

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan

kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali

kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Takwa. Dan bertakwalah kepada

Allah.”

5. Allah SWT memerintahkan untuk BERKATA DENGAN ADIL walau terhadap Kerabat atau

Orang Dekat sekali pun sebagaimana Firman-Nya SWT dalam Surat Al-An’aam ayat 152 :

Artinya : ”Dan apabila kamu berkata, maka adillah, walau terhadap kerabat / orang dekat.”

6. Allah SWT memerintahkan untuk MENEGAKKAN KEADILAN walau terhadap diri sendiri mau

pun terhadap Kedua Orang Tua dan Keluarga Dekat, baik Kaya atau pun Miskin, sebagaimana

Firman-Nya SWT dalam Surat Al-Nisaa’ ayat 135 :

4

َ

َ

ٰٓ

ۡ ۡ ‏َق رََِ‏

‏َا

‏ُّه

‏ِي ‏َن ٱ

ءَامَنُواْ‏ ك ‏ُونُواْ‏ قَ‏

سِۡط

ٱ ل ۡ قِ‏

‏َيۡ‏

‏َوِ‏ ٱ

‏ُسِ‏ ۡ ‏ُم أ

‏َنف

ۡ

‏ن تَل ‏ُوۥا

واْ‏

ۡ ‏َعدِلُ‏

َ َ ٰٓ أ

‏َو ۡ

‏َد

شُ‏ ه

تَتَّبُِعو َ اْ‏

‏ِن

ۡ

أَو

ل ۡ َ ٰ

ۚ

أَن

وٱ

‏ُع ۡ رُِضو اْ‏

َّ

ٱ فَإِ‏ ن

إِن يَ‏ ا غَنِي أَو

فٱ

ٱل ۡ هَوَ‏ ٰٓ ى

َّ َ ‏ٰمِ‏ بِ‏ َ ا ٓ ءَ‏ ِ وَل

ُ َّ َ

أَو ‏َٰبِهِمَاۖفَ‏

ۡ

ٗ

فَقِ‏

ُ نۡ‏ ًّ ۡ

َ َّ

١٣٥

ٗ

‏َبِ‏

‏َلُون َ خ

‏َع ۡ م

‏َا

َ ن َ بِم

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak

keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan

kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari

kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

PENEGAKAN KEADILAN bukan hanya Ajaran Islam, tapi juga Ajaran Semua Agama,

bahkan Amanat Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah digariskan dalam

Undang Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan hukum yang sama

(EQUALITY BEFORE THE LAW), sehingga tidak boleh ada DISKRIMINASI HUKUM dalam

Penegakan Hukum terhadap SIAPA PUN.

Karenanya, jika suatu PELANGGARAN HUKUM diproses, sedang PELANGGARAN HUKUM

lain yang sama tidak diproses, maka itu merupakan DISKRIMINASI HUKUM yang tidak

dibenarkan dalam Konstitusi dan Tatanan Hukum NKRI. DISKRIMINASI HUKUM adalah

PELANGGARAN terhadap HUKUM AGAMA dan HUKUM NEGARA, sekaligus merupakan

ANCAMAN bagi Konstitusi dan Tatanan Hukum.

Jadi Jelas, bahwa JUSTICE FOR ALL yaitu KEADILAN UNTUK SEMUA, sehingga tidak boleh

ada DISKRIMINASI HUKUM. Siapa pun manusianya dan apa pun Suku, Agama, Budaya, Ras dan

Golongannya, wajib diperlakukan dengan ADIL, tanpa terkecuali.

حسبنا الله ونعم الوكيل،‏

نعم المولى ونعم النصير،‏

ولا حول ولا قوة إلا ابهلل العلي العظيم

B. MELAWAN KEZALIMAN





Dan ketahui pulalah bahwa Allah SWT yang MAHA ADIL mengharamkan KEZALIMAN atas

DZAT-Nya dan atas segenap umat manusia. Allah SWT yang MAHA ADIL berfirman dalam HADITS

QUDSI :

ي،‏ عَلَى الظ ُّلْ‏ ‏َم حَر َّمْ‏ ‏ُت عِبَادِيْ،‏

نَفْسِ‏ ْ

تَظَالَمُوْا فَلاَ‏ ‏ْم،‏ بَيْنَ‏ ‏ُك وَجَعَلْتُهُ‏ محَُر َّمًا

َ إِنيّ‏ ِ

5

Artinya : ”Wahai para hambaku, sesungguhnya Aku haramkan KEZALIMAN atas diri-Ku, dan aku

menjadikannya sebagai sesuatu yang HARAM di antara kalian, karenanya janganlah

kalian saling MENZALIMI”

HADITS ini SHAHIH ada diriwayatkan dalam Kitab Shahih Muslim hadits ke-2.577, dan

Kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari hadits ke-490, dan Kitab Musnad Abi Daud hadits

ke-465, dan Kitab Musnad Al-Bazzaar hadits ke-4.053, dan Kitab Shahih Ibnu Hibbaan hadits ke-

619, dan Kitab As-Sunan Al-Kubro karya Imam Al-Baihaqi hadits ke-11.503, serta Kitab Musnad

Imam Ahmad hadits ke-21.420, dan kitab hadits lainnya.

Lalu Rasulullah SAW menegaskan dalam haditsnya bahwa KEZALIMAN akan menjadi

KEGELAPAN di Hari Qiyamat :

6

الْقِيَامَِة يَوْ‏ ‏َم ظُلُمَا ‏ٌت الظ ُّلْ‏ ‏َم فَإِ‏ َّن اتقوا الظ ُّلْمَ‏

Artinya : ”Takutlah kalian berbuat KEZALIMAN, karena KEZALIMAN itu merupakan aneka

KEGELAPAN di hari Qiyamat”.


Kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari hadits ke- 483 dan 488, dan Kitab Musnad Al-

Bazzaar hadits ke-8.481, dan As-Sunan Al-Kubro karya Imam An-Nasaa-I hadits ke-11.519, dan

Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir karya Imam Ath-Thabraani hadits ke-13.799, Kitab Al-Mustadrak karya

Imam Al-Hakim hadits ke-26 dan 27, dan Kitab As-Sunan Al-Kubro karya Imam Al-Baihaqi hadits

ke-11.501, serta Kitab Musnad Imam Ahmad hadits ke-5.662 dan 6.206, dan kitab hadits lainnya.

Rasulullah SAW menyebut bahwa KEZALIMAN akan menjadi KEGELAPAN yang berlapislapis

di Hari Qiyamat, di antara KEGELAPAN tersebut adalah bahwa KEZALIMAN akan membuat

Pelakunya menjadi orang yang BANGRUT di Hari Qiyamat, sebagaimana HADITS SHAHIH yang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA :

عَ‏ نْ‏ أَ‏ بيِ‏ ي هَُر ْرَةَ‏ رَضِيَ‏ اللهُ‏ عَنْهُ،‏ أَن َّ رَسُولَ‏ اللهِ‏ صَل َّى اللهُ‏ عَلَيْهِ‏ وَسَل َّمَ‏ قَالَ‏ : ‏"أَتَدْرُونَ‏ مَا الْمُفْلِسُ؟"‏

قَالُوا:‏ ‏"الْمُفْلِسُ‏ فِينَا مَنْ‏ لاَ‏ دِرْهَمَ‏ لَهُ‏ وَلاَ‏ مَتَاعَ".‏ فَقَالَ‏ صَل َّى اللهُعَلَيْهِ‏ وَسَل ََّم ‏"إِن َّ الْمُفْلِسَ‏ مِنْ‏

أُم َّتيِ‏ ‏َْتيِ‏ يَوْمَ‏ الْقِيَامَةِ‏ بِصَلاَ‏ ةٍ،‏ وَصِيَامٍ،‏ وَزَكَاةٍ،‏ وََْتيِ‏ قَدْ‏ شَتَمَ‏ هَذَا،‏ وَقَذَفَ‏ هَذَا،‏ وَأَكَلَ‏ مَالَ‏ هَذَا،‏

:

وَسَفَكَ‏ دَمَ‏ هَذَا،‏ وَضَرَبَ‏ هَذَا،‏ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ‏ حَسَنَاتِهِ،‏ وَهَذَا مِنْ‏ حَسَنَاتِهِ،‏ فَإِنْ‏ فَنِيَتْ‏ حَسَنَاتُهُ‏

قَبْلَ‏ أَنْ‏ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ‏ أُخِ‏ ذَ‏ مِنْ‏ خَطَاَهُمْ‏ فَطُرِحَتْ‏ عَلَيْهِ،‏ ثمُ َّ طُرِحَ‏ فيِ‏ الن َّارِ".‏

Artinya : ”Dari Abu Hurairah RA bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata (bertanya) :

”Adakah kamu tahu siapa itu Orang yang BANGKRUT ?” Mereka (Para Shahabat)

menjawab : ”Orang yang BANGKRUT di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak

punya dirham (uang) mau pun harta.” Maka Rasulullah SAW bersabda : ”Sesungguhnya

Orang yang BANGKRUT dari umatku adalah orang yang datang di Hari Qiyamat dengan

amal Shalat dan Puasa serta Zakat, dan dia juga datang dengan perbuatan mencaci

yang ini dan memfitnah yang itu, serta memakan harta orang ini dan menumpahkan

darah orang itu, serta juga memukul orang yang satunya lagi, maka orang yang ini

diberikan dari kebaikannya, dan orang yang itu juga diberikan dari kebaikannya, lalu

saat habis semua kebaikannya sebelum selesai urusannya, maka diambil dari

keburukan mereka dan diberikan ke dirinya, kemudian ia dijebloskan ke dalam

Neraka.”


Kitab Jami’ Imam At-Tirmidzi hadits ke-2.418, dan Kitab Musnad Abi Ya’la Al-Maushili hadits ke-

6.499, dan Kitab Shahih Ibnu Hibbaan hadits ke-4.411 dan 7.359, dan Kitab As-Sunan Al-Kubro

karya Imam Al-Baihaqi hadits ke-11.504, serta Kitab Musnad Imam Ahmad hadits ke-8.029 dan

8.414 serta 8.842, dan kitab hadits lainnya.

Dalam riwayat Imam Ath-Thabarani di Kitab Al-Mu’jam Al-Awsath hadits ke-2.778

menggunakan lafazh MENZALIMI yaitu sebagai berikut :

ُ

"

قَالَ‏ رَسُولُ‏ اهلل َِّ‏ صَل َّى اللهُ‏ عَلَيْهِ‏ وَسَل َّمَ:‏

فِينَا مَنْ‏ لاَ‏ دِرْهَمَ‏ لَهُ‏ وَلاَ‏ مَتَاعٌ".‏

قَالَ‏

‏"هَلْ‏ تَدْ‏ رُونَ‏ مَا الْمُفْلِسُ‏ ؟"‏

صَل َّى اللهُ‏ عَلَيْهِ‏ وَسَل ََّم:‏

قَالُوا:‏

َ رَسُولَ‏ اهلل َِّ،‏ الْمُفْلِس

‏"إِن َّ الْمُفْلِسَ‏ مِنْ‏ أُم َّتيِ‏ مَنْ‏ ‏َْتيِ‏ يَوْ‏ ‏َم

الْقِيَامَةِ‏ بِصِيَامٍ‏ وَصَلاَ‏ ةٍ‏ وَصَدَقَةٍ،‏ وََْتيِ‏ قَدْ‏ ظَلَمَ‏ هَذَا وَأَكَلَ‏ مَالَ‏ هَذَا،‏ وَضَرَبَ‏ هَذَا،‏ وَشَتَمَ‏ هَذَا،‏

فَيَقْعُدُ،‏ فَيُقْتَص ُّ لهَِذَا مِنْ‏ حَسَنَاتِهِ،‏ وَلهَِذَا مِنْ‏ حَسَنَاتِهِ،‏ فَإِنْ‏ فَنِيَتْ‏ حَسَنَاتُهُ‏ قَبْ‏ ل أَ‏ نْ‏ يَقْضِيَ‏ ال َّذِي

عَلَيْهِ‏ مِنَ‏ الخَْطَاَ‏ أَخَذَ‏ مِنْ‏ خَطَاَهُمْ‏ فَطُرِحَتْ‏ عَلَيْهِ،‏ ثمُ َّ طُرِحَ‏ بِهِ‏ فيِ‏ الن َّار".‏

َ

Artinya : ”Rasulullah SAW berkata (bertanya) : ”Adakah kamu tahu siapa itu Orang yang

BANGKRUT ?” Mereka (Para Shahabat) menjawab : ”Wahai Rasulullah ! Orang yang

BANGKRUT di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak punya dirham (uang) mau

pun harta.” Maka Rasulullah SAW bersabda : ”Sesungguhnya Orang yang BANGKRUT

dari umatku adalah orang yang datang di Hari Qiyamat dengan amal Puasa dan Shalat

serta Sedekah, dan dia juga datang dengan perbuatan MENZALIMI yang ini dan

memakan harta yang itu, serta memukul orang ini dan mencaci orang itu, maka ia

duduk dan diqishash untuk orang yang ini dari kebaikannya, dan untuk orang yang itu

dari kebaikannya juga, lalu saat habis semua kebaikannya sebelum selesai urusannya

dari berbagai kesalahan, maka diambil dari keburukan mereka dan diberikan ke

dirinya, kemudian ia dijebloskan ke dalam Neraka.”

7

ۚ

ۡ

Imam Al-Bukhari dalam Kitab Shahihnya hadits ke-2.449 dan 6.534 meriwayatkan tentang

akibat KEZALIMAN di Hari Qiyamat :

عَ‏ نْ‏ أَ‏ بيِ‏ ي هَُر ْرَةَ‏ رَضِيَ‏ اللهُ‏ عَنْهُ،‏ أَن َّ رَسُولَ‏ اهلل َِّ‏ صَل َّى اللهُ‏ عَلَيْهِ‏ وَسَل َّمَ‏ قَالَ‏ ‏"مَ‏ نْ‏ كَانَتْ‏ عِنْدَهُ‏ مَظْلِمَةٌ‏

لأَِخِ‏ يهِ‏ فَلْيَتَحَل َّلْهُ‏ مِنْهَا،‏ فَإِن َّهُ‏ لَيْسَ‏ ثمَ َّ دِينَارٌ‏ وَلاَ‏ دِرْهَمٌ،‏ مِنْ‏ قَبْلِ‏ أَنْ‏ يُؤْخَذَ‏ لأَِخِ‏ يهِ‏ مِنْ‏ حَسَنَاتِهِ،‏ فَإِ‏ ‏ْن

:

لمَْ‏ يَكُنْ‏ لَهُ‏ حَسَنَاتٌ‏ أُخِ‏ ذَ‏ مِنْ‏ سَيِّئَاتِ‏ أَخِ‏ يهِ‏ فَطُرِحَتْ‏ عَلَيْهِ".‏

Artinya : ”Dari Abu Hurairah RA bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ”Barangsiapa

yang pernah berbuat ZALIM kepada saudaranya, maka mohonlah kepadanya untuk

dihalalkan (dimaafkan) dari padanya, karena sesungguhnya tidak ada disana (-Akhirat)

Dinar mau pun Dirham, sebelum nanti diambil dari kebaikannya buat saudaranya, dan

manakala ia tidak punya kebaikan maka diambil dari keburukan saudaranya untuk

diberikan kepadanya.”

HADITS ini SHAHIH ada diriwayatkan juga dalam Kitab Jami’ Imam At-Tirmidzi hadits ke-

2.419, dan Kitab Musnad Abi Daud hadits ke-2.440 dan 2.446, dan Kitab Musnad Ibnu Al-Ja’di

hadits ke-2.771 dan 2.842, dan Kitab Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah hadits ke-34.669, dan Kitab

Musnad Al-Bazzar hadits ke-2.524 dan 3.202 serta 8.476, dan Kitab Musnad Imam Ahmad hadits

ke-9.615 dan 10.573, dan Kitab Hadits lainnya.

Hati-hati wahai semua saudaraku tercinta, Allah SWT tidak tuli dan tidak buta, Allah SWT

Maha Mendengar lagi Maha Melihat, dan Allah SWT tidak akan pernah lalai dari manusia yang

ZALIM, di Dunia atau pun di Akhirat Allah SWT pasti akan membalas segala KEZALIMAN,

sebagaimana Firman-Nya SWT dalam Surat Ibrahim ayat 42 :

َ ٰ ‏ُر

ۡ ۡ

‏َب

َّ ‏ٰلِمُونَ‏

8

َ َّ

ٱ

َ ‏ٰفِ‏ ً ‏َمَّا ‏َع ۡ مَلُ‏

ٱل‏

ُ ‏َص ‏ِيهِ‏ ٱ

‏ِرُهُم ِ ۡ ‏َوٖ‏ ۡ ‏َشخ

‏َّمَا يُؤَخّ‏ ۡ

إِ‏

َّ َ

َ ۡ س َ

Artinya : “Dan janganlah sekali-kali kamu mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh

orang-orang yang ZALIM. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka

sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.”

Perlu diketahui juga bahwasanya saking bencinya Allah SWT terhadap KEZALIMAN,

sehingga Allah SWT izinkan bagi orang yang DIZALIMI untuk berkata buruk/kasar kepada orang

yang MENZALIMINYA, bahkan boleh menyumpahinya. Allah SWT berfirman dalam Surat An-

Nisaa’ ayat 148 :

١٤٨

َ

مِن

ُ َّ

ٱبِ‏ لسُّ‏ ٓ و ءِ‏ ‏َهۡ‏ ‏َر ٱ ٱ

‏َوۡ‏

لق

‏ِل ٱ ۡ

ۚ َ وَ‏ نَ‏

َّ إِ‏ مَن ظُ‏ لِمَ‏

ٱ

‏ًا

‏َلِيم

‏ًا ع

َّ ُ سَ‏ مِيع

Artinya : ”Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang, kecuali oleh

orang yang DIZALIMI. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

ُّ

‏ِب

ُ َّ

َ

وَ‏

Tidak sampai disitu, bahkan saking bencinya Allah SWT terhadap KEZALIMAN, maka orang

yang DIZALIMI jika berdoa kepada Allah SWT maka TIDAK ADA HIJAB yang menghalangi antara

dia dengan Allah SWT, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan :

‏"وَات َّقِ‏ دَعْوَةَ‏ المَظْلُومِ،‏ فَإِن َّهُ‏ لَيْسَ‏ بَيْنَهُ‏ وَبَينَْ‏ اهلل َِّ‏ حِ‏ جَابٌ"‏

Artinya : ”Takutlah terhadap DOA ORANG YANG DIZALIMI, karena sesungguhnya antara dia dan

Allah tidak ada HIJAB (PENGHALANG).”

HADITS ini SHAHIH ada diriwayatkan dalam Kitab Shahih Al-Bukhari hadits ke-1.496 dan

2.448 serta 4.347, dan Kitab Shahih Muslim hadits ke-29 (19), dan Kitab Sunan Ibnu Maajah hadits

ke-1.783, dan Kitab Sunan Abi Daudu hadits ke-1.584, dan Kitab Jami’ Imam At-Tirmidzi hadits

ke-625 dan 2.014, dan Kitab Sunan Imam Nasaa-i hadits ke-2.522, dan Kitab Shahih Ibnu

Khuzaimah hadits ke-2.275 dan 2.346, dan Kitab Shahih Ibnu Hibbaan hadits ke-5.081, dan Kitab

Sunan Imam Ad-Daaraquthni hadits ke-2.058, dan Kitab As-Sunan Al-Kubro karya Imam Al-

Baihaqi hadits ke-7.276 dan 11.502 serta 13.128, dan Kitab Musnad Imam Ahmad hadits ke-

2.071, dan Kitab Hadits lainnya.

Dan DOA ORANG YANG DIZALIMI termasuk DOA MUSTAJAB yang dijamin akan

dikabulkan oleh Allah SWT , sebagaimana disbadakan Rasulullah SAW :

‏"ثَلاَ‏ ثُ‏ دَعَوَاتٍ‏

مُسْتَجَاابَتٌ،‏ لاَ‏ شَك َّ فِيهِن َّ:‏ دَعْوَةُ‏ الْمَظْلُومِ،‏ وَدَعْوَةُ‏ الْمُسَافِرِ،‏ وَدَعْوَةُ‏ الْوَالِ‏ ‏ِد

عَلَى وَلَدِهِ"‏

Artinya : ”Tiga Doa Mustajab (Manjur Pasti Diterima), tidak diragukan keamanjuran ketiganya :

DOA ORANG YANG DIZALIMI, dan Doa Musafir, serta Doa Orangtua untuk anaknya.”

HADITS ini HASAN ada diriwayatkan dalam Kitab Musnad Imam Ahmad hadits ke-7.510

dan 8.581 serta 10.196 dan 10.771, dan Kitab Jami Imam At-Tirmidzi hadits ke-1.905 dan 3.448,

dan Kitab Sunan Ibnu Maajah hadits ke-3.862, dan Kitab Musnad Abi Daud hadits ke-2.639, dan

Kitab Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah hadits ke-29.830, dan Kitab Shahih Ibnu Hibbaan hadits ke-

2.699, dan Kitab Hadits lainnya.

Dahsyatnya, saking bencinya Allah SWT terhadap KEZALIMAN, maka Allah SWT akan

mengabulkan Doa Orang yang dizalimi walau pun ia FAJIR (PENDOSA), sebagaimana disabdakan

Rasulullah SAW :

‏"دَعْوَةُ‏ الْمَظْلُومِ‏ مُسْتَجَابَةٌ،‏ وَإِنْ‏ كَانَ‏ فَاجِ‏ رًا فَفُجُورُهُ‏ عَلَى نَفْسِ‏ هِ"‏

9

Artinya : ”DOA ORANG YANG DIZALIMI Mustajab (Manjur Pasti Diterima), walau pun ia seorang

FAJIR (PENDOSA / AHLI MA’SIAT), maka kejahatan/kema’siatannya adalah tanggungjawab

dirinya.”

HADITS ini HASAN menurut Imam Al-Haitsami dalam Kitab Majma’ Az-Zawaa-id wa

Manba' Al-Fawaa-id hadits ke-17.227. HADITS ini ada diriwayatkan dalam Kitab Musnad Imam

Ahmad hadits ke 7.895, dan Kitab Musnad Asy-Syihaab Al-Qudhoo’ii hadits ke-315, dan Kitab

Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah hadits ke-29.374, dan Kitab Musnad Abi Daud ke-2.450, dan Kitab

Ad-Du’aa karya Imam Ath-Thabrani hadits ke-1.318.

Lebih Dahsyatnya lagi, saking bencinya Allah SWT terhadap KEZALIMAN, maka Allah SWT

akan mengabulkan Doa Orang yang dizalimi walau pun ia KAFIR (BUKAN ISLAM), sebagaimana

disabdakan Rasulullah SAW :

‏"ات َّقُوا دَعْوَةَ‏ الْمَظْلُومِ،‏ وَإِنْ‏ كَانَ‏ كَافِرًا،‏ فَإِن َّهُ‏ لَيْسَ‏ دُونَهَا حِ‏ جَابٌ"‏

Artinya : ”Takutlah terhadap DOA ORANG YANG DIZALIMI, walau pun ia seorang KAFIR (BUKAN

MUSLIM), karena sesungguhnya tiada HIJAB yang menghalanginya.”

HADITS ini HASAN menurut Imam Al-Haitsami dalam Kitab Majma’ Az-Zawaa-id wa

Manba' Al-Fawaa-id hadits ke-17.235. Hadits ini ada diriwayatakn dalam Kitab Musnad Imam

Ahmad hadits ke-12.549, dan Kitab Musnad Asy-Syihaab Al-Qudhoo’ii hadits ke-960, dan Kitab

Al-Kunaa wal Asmaa hadits ke-1.536, dan Kitab Al-Ahaadiits Al-Mukhtaaroh karya Dhiya-uddin

Al-Maqdasi hadits ke-2.748, serta diriwayatkan juga dalam Kitab Makaarimul Akhlaaq karya

Imam Ath-Thabrani hadits ke-127dengan redaksi :

‏"ات َّقُوا دَعْوَةَ‏ الْمَظْلُومِ‏ وَإِنْ‏ كَانَ‏ كَافِرًا،‏ كُفْرُهُ‏ عَلَى نَفْسِ‏ هِ"‏

Artinya : ”Takutlah terhadap DOA ORANG YANG DIZALIMI, walau pun ia seorang KAFIR (BUKAN

MUSLIM), soal kekufurannya adalah tanggung-jawab dirinya.”

Camkanlah wahai saudaraku tercinta : Jika orang Fajir (Pendosa) bahkan Kafir (Non

Islam) DIZALIMI, maka doanya terhadap orang yang MENZALIMINYA dikabulkan Allah SWT, lalu

bagaimana kalau yang DIZALIMI adalah seorang muslim atau mu’min, apalagi kalau yang dizalimi

itu adalah para Habaib dan Ulama serta Para Da’i yang selama ini berda’wah di jalan Allah SWT

!?

Takutlah kepada Allah SWT … !!!

10

Akhirnya, saya serukan untuk kesekian kalinya kepada semua yang mengikuti dan

menyaksikan SIDANG PENGADILAN ini, termasuk Majelis Hakim Yang Mulia, seluruh Pengacara

tercinta, semua JPU terhormat, dan segenap Para Pecinta Keadilan :

”AYO… TEGAKKAN KEADILAN & LAWAN KEZALIMAN”

INGAT :

Hari ini kita kumpul di Pengadilan Dunia

Esok kita akan kumpul di Pengadilan Akhirat

Siapa adil di dunia niscaya akan selamat Dunia & Akhirat

Siapa zalim di dunia niscaya akan binasa Dunia & Akhirat

SEKALI LAGI :

”AYO… TEGAKKAN KEADILAN & LAWAN KEZALIMAN”


نعم المولى ونعم النصير،‏ ولا حول ولا قوة إلا ابهلل العلي العظيم

11

BAB II

OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR





Semua KASUS PELANGGARAN PROKES yang saya hadapi, mulai dari Kasus Petamburan dan

Megamendung hingga Kasus RS UMMI tidak murni masalah hukum, namun lebih kental warna politisnya,

dan ini semua merupakan bagian dari OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR yang bertujuan untuk

membunuh Karakter saya, sekaligus mentarget untuk memenjarakan saya selama mungkin demi

kepentingan OLIGARKI ANTI TUHAN yang telah menguasai hampir semua sendi kekuasaan di Negeri ini.

OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR tersebut adalah Gerakan Politik Balas Dendam

terhadap saya dan FPI serta kawan-kawan seperjuangan yang dianggap sebagai halangan dan ancamam

bagi geraka OLIGARKI ANTI TUHAN.

Kami sebut INTELIJEN HITAM karena mereka tidak bekerja untuk keselematan Bangsa dan

Negara, tapi hanya untuk Kepentingan OLIGARKI. Sedang Intelijen yang bekerja dengan Ikhlas untuk

menjaga dan melindungi Bangsa dan Negara dari segala rongrongan, itulah yang pantas disebut INTELIJEN

PUTIH.

Semoga Allah SWT memberkahi INTELIJEN PUTIH dan menghancurkan INTELIJEN HITAM, serta

menyelamatkan Bangsa dan Negara Indonesia dari Kerakusan dan Keserakahan serta Kezaliman

OLIGARKI ANTI TUHAN.

Ketahuilah bahwa Dunia dan Isinya cukup mememuhi kebutuhan hidup seluruh umat manusia, namun

Dunia dan isinya tidak akan pernah mampu memenuhi keserakahan seorang manusia sekali pun.



12

A. POLITISASI HUKUM





Setelah saya mengikuti PROSES HUKUM yang sangat melelahkan ini, mulai dari

PEMERIKSAAN hingga digelarnya PERSIDANGAN sampai PEMBACAAN PLEDOI ini, saya semakin

percaya dan semakin yakin bahwa ini adalah KASUS POLITIK yang dibungkus dan dikemas

dengan KASUS HUKUM, sehingga Hukum hanya menjadi alat LEGALISASI dan JUSTIFIKASI untuk

memenuhi DENDAM POLITIK OLIGARKI terhadap saya dan keluarga serta kawan-kawan.

Apalagi setelah saya mendengar dan mambaca TUNTUTAN JPU yang menjatuhkan saya

dengan Tuntutan Penjara 6 Tahun. TUNTUTAN JPU tersebut tidak masuk di akal dan berada jauh

di luar nalar, bahkan terlalu sadis dan tidak bermoral, karena :

1. Bahwa Kasus Test Swab PCR di RS UMMI adalah KASUS PELANGGARAN PROTOKOL

KESEHATAN.

2. Bahwa KASUS PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN adalah Kasus PELANGGARAN bukan

Kasus KEJAHATAN, sehingga cukup diterapkan SANKSI ADMINSTRASI bukan SANKSI

HUKUM PIDANA PENJARA.

3. Bahwa sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No 6 Tahun 2020 tentang

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019, di halaman 7 – 8 pada angka 5 dan 6 ditetapkan

sebagai berikut :

1) Memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covi-19) yang dilakukan oleh

perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, , atau penanggung-jawab tempat

dan fasilitas umum.

2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) berupa :

a) teguran lisan atau teguran tertulis ;

b) kerja sosial ;

c) denda administratif : atau

d) penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha

13

Jadi jelas dalam Inpres No 6 Tahun 2020 tersebut bahwa PELANGGARAN PROTOKOL

KESEHATAN hanya diterapkan HUKUM ADMISNITRASI bukan HUKUM PIDANA PENJARA.

4. Bahwa TUNTUTAN JPU dalam Kasus Test Swab PCR RS UMMI adalah bentuk abuse of power

yaitu penyalah-gunaan wewenang / penyalah-gunaan kekuasaan, yang melampaui batas,

dan bentuk ”KRIMINALISASI Pasien dan Dokter serta Rumah Sakit” yang harus dihentikan,

serta bentuk DISKRIMINASI HUKUM yang manipulatif, sehingga wajib DIBATALKAN DEMI

HUKUM.

5. Bahwa JPU menjadikan KASUS PELANGGARAN PROKES sebagai KEJAHATAN yang jauh lebih

jahat dan lebih berat dari pada KASUS KORUPSI, buktinya antara lain :

a. Bahwa dalam Kasus Koruptor Djoko Tjandra : Ternyata Djoko Tjandra dan Jaksa

Pinangki masing-masing hanya dituntut 4 tahun penjara, sedang Irjen Napoleon lebih

ringan hanya dituntut 3 tahun penjara, dan Brigjen Prasetyo lebih ringan lagi hanya

dituntut 2,5 tahun penjara. Bahkan Kasus mantan Bos Garuda Ary Askhara hanya

dituntut 1 tahun penjara.

b. Bahwa dalam Konferensi Pers Online ICW (Indonesian Corruption Watch) pada tgl 19

April 2020 dipaparkan DATA ICW yang menunjukkan bahwa sepanjang Tahun 2019 dari

911 Terdakwa Korupsi 604 orang dituntut di bawah 4 tahun penjara.

c. Bahwa Peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada tgl 22 Maret 2021 memberi keterangan

pers bahwa sepanjang Tahun 2020 dari 1.298 Terdakwa Korupsi rata-rata tuntutan

hanya 4 tahun penjara.

Jadi, dalam pandangan JPU bahwa KASUS PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN bukan

sekedar KEJAHATAN biasa, tapi jauh LEBIH JAHAT dan LEBIH BERAT dari pada KASUS

KORUPSI yang telah merampok uang Rakyat dan membangkrutkan Negara, sehingga KASUS

PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN harus dituntut 6 tahun penjara.

Selain itu ternyata juga bagi JPU bahwa KASUS PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

bukan hanya KEJAHATAN biasa, tapi KEJAHATAN LUAR BIASA, sehingga jauh LEBIH JAHAT dan

LEBIH BERAT dari pada KASUS PENISTAAN AGAMA yang pernah dilakukan AHOK sehingga buat

Gaduh Satu Negeri, juga jauh LEBIH JAHAT dan LEBIH BERAT dari pada KASUS PENYIRAMAN AIR

KERAS tehadap Petugas Negara & Penyidik KPK Novel Baswedan sehingga salah satu matanya

Buta Permanen. BUKTINYA : Ahok Si Penista Agama hanya dituntut Hukuman Percobaan 2

tahun, sedang Penyiram Air Keras ke Penyidik KPK hanya dituntut 1 tahun penjara, tapi KASUS

PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN dituntut 6 tahun penjara.

Itulah sebabnya menanggapi TUNTUTAN 6 TAHUN PENJARA yang diajukan JPU terhadap

SAYA, maka Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) KH

Muhyiddin Junaidi pd tanggal 3 Juni 2021 menyatakan di berbagai Media Massa sbb :

14

”Kami sangat kecewa dengan Tuntutan JPU terhadap Habib Rizieq, karena itu sangat

memberatkan, di luar nalar logika sehat, beraroma politik dan bernuansa dendam serta

mengada-ada.”

Kekecewaan para Habaib dan Ulama serta Umat Islam terhadap Tuntutan JPU sangat

wajar, karena fakta menunjukkan banyak Kasus Korupsi yang merugikan Negara milyaran hingga

Trilyunan rupiah tapi dituntut ringan, sementara hanya Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan

dituntut sampai penjara 6 tahun. Itulah sebabnya saya bertambah yakin bahwa semua KASUS

PROKES yang hadapi di PN Jakarta Timur, mulai dari Kasus Petamburan dan Kasus

Megamendung hingga Kasus RS UMMI hanya merupakan bagian dari OPERASI INTELIJEN HITAM

BERSKALA BESAR yang liar dan jahat serta sadis dan kejam.

Semoga Majelis Hakim yang mulia diselamatkan oleh Allah SWT dari jeratan jahat

OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR tersebut, dan diberi kekuatan oleh Allh SWT untuk

tetap mempertahankan Indonesia sebagai NEGARA HUKUM bukan sebagai NEGARA

KEKUASAAN sebagaimana Amanat Konstitusi Pancasila dan UUD 1945.




B. OLIGARKI ANTI TUHAN





Sebelum saya BUKTIKAN dengan memaparkan berbagai INDIKASI yang menjadi

PETUNJUK bahwa KASUS yang saya hadapi lebih tepat disebut sebagai KASUS POLITIK ketimbang

KASUS HUKUM, maka saya memandang perlu untuk memaparkan RANGKAIAN PERISTIWA yang

saya hadapi, sebelum dan saat serta setelah, saya dirawat di Rumah Sakit UMMI Kota Bogor,

agar menjadi jelas BENANG MERAH yang menghubungkan semua Rangkaian Kejadian tersebut

dengan KASUS yang sedang saya hadapi di pengadilan ini, sehingga menjadi masukan penting

bagi mereka yang punya HATI JERNIH dan AKAL SEHAT serta NURANI KEADILAN untuk

mengambil KESIMPULAN.

Sejak saya dan Keluarga beserta Para Sahabat bersama Umat Islam Indonesia terlibat

langsung dalam AKSI BELA ISLAM 411 pada tgl 4 November 2016 di Depan Istana Presiden, dan

dilanjutkan dengan AKSI BELA ISLAM 212 pada tgl 2 Desember Tahun 2016 di Lapangan

Monumen Nasional (Monas) Jakata, kemudian dilanjutkan lagi denga AKSI-AKSI BELA ISLAM

15

lainnya yang berjilid-jilid, seperti AKSI BELA ISLAM 121, 161, 21-2, 313 dan 55 serta lainnya, yang

dengan izin Allah SWT dan karunia serta anugerah-Nya bahwa semua AKSI BELA ISLAM tersebut

telah menjadi MEDIA DA’WAH yang luar biasa, antara lain :

1. PENYADARAN UMAT tentang betapa pentingnya PERSAUDARAAN dan PERSATUAN di

dalam melengserkan dan melongsorkan KESOMBONGAN dan KEANGKUHAN Kekuasaan

OLIGARKI.

2. PEMOMPA SEMANGAT UMAT untuk selalu berjuang MENEGAKKAN KEADILAN dan

MELAWAN KEZALIMAN tanpa merasa takut terhadap RESIKO PERJUANGAN.

3. PEMILAH ANTARA HAQ DAN BATHIL agar tidak dicampur-adukkan dengan tetap selalu

menjunjung tinggi bahwa AYAT SUCI DI ATAS AYAT KONSTITUSI.

PRINSIP JUANG kami selama ini adalah AYAT SUCI DI ATAS AYAT KONSTITUSI, karena

AYAT SUCI adalah WAHYU ILAHI yang datang dari YANG MAHA SUCI, sehingga menjadi HARGA

MATI yang wajib DIPATUHI dan DITAATI tanpa KOMPROMI, serta tidak boleh DIREVISI apalagi

DIGANTI. Sedang AYAT KONSTITUSI adalah produk AKAL INSANI yang wajib tunduk kepada AYAT

SUCI, sehingga manakala berkesusaian dengan Ayat Suci maka wajib dipatuhi dan ditaati,

sebaliknya manakala bertentangan dengan Ayat Suci maka wajib diperbaiki dan direvisi, bahkan

bisa diganti melalui jalur Konstitusional.

PRINSIP JUANG kami telah sejalan dengan SILA PERTAMA PANCASILA yang menjunjung

tinggi KETUHANAN YANG MAHA ESA yang bukan lagi sebagai PILAR NEGARA, akan tetapi jauh

lebih tinggi lagi yaitu sebagai DASAR NEGARA, sebagaimana ditetapkan oleh UUD 1945 dalam

Pembukaan dan Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi : ”Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang

Maha Esa”.

INDONESIA memang bukan NEGARA AGAMA akan tetapi Indonesia juga bukan Negara

Iblis atau Negara Setan atau Negara Kafir atau Negara Thogut atau Negara Atheis atau Negara

Komunis, melainkan Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

yaitu Negara yang menjunjung tinggi Norma-Norma dan Nilai-Nilai Luhur KETUHANAN YANG

MAHA ESA yang tertuang dalam AYAT-AYAT SUCI yang datang dari TUHAN YANG MAHA ESA lagi

MAHA SUCI.

Oleh karenanya, semua produk Hukum dan Aturan serta Perundangan-undangan di

Indonesia harus selaras dan sejalan serta sesuai dengan Norma-Norma dan Nilai-Nilai Luhur

KETUHANAN YANG MAHA ESA yang tertuang dalam AYAT-AYAT SUCI yang datang dari TUHAN

YANG MAHA ESA lagi MAHA SUCI.

PRINSIP JUANG kami tersebut telah membuat KEBAKARAN UBUN-UBUN Para

Gerombolan ATHEIS dan KOMUNIS yang Pasca Reformasi 1998 banyak yang menyamar menjadi

LIBERALIS dan SEKULARIS, sehingga mereka Risau, Kacau dan Galau, serta Marah, Murka dan

Kalap, karena selama ini mereka selalu berkampanye secara besar-besaran dengan Dana Tak

16

Terbatas mencuci otak Rakyat Indonesia dan merusak Imannya kepada Tuhan Yang Maha Esa

dengan slogan AYAT KONSTITUSI DI ATAS AYAT SUCI.

Mereka semakin KEBAKARAN UBUN-UBUN manakala saya dan Para Sahabat

seperjuangan sepanjang Tahun 2016 dan 2017 secara terus menerus melalui SEMINAR dan

DISKUSI serta TABLIGH AKBAR membongkar habis-habisan INDIKASI KEBANGKITAN NEO PKI,

sekaligus menggelar AKSI PARADE TAUHID yang dikuti ratusan ribu massa Long March dari

Senayan menuju Istana untuk menolak KEBANGKITAN NEO PKI.

Pada Tahun 2016 dalam Simposium Mewaspadai Kebangkitan PKI di hadapan ratusan

pensiunan TNI bersama Para Sesepuhnya, seperti Jenderal TNI (Pur) Sayyidiman dan Jenderal TNI

(Pur) Tri Sutrisno serta lainnya, saya telah bahas tuntas INDIKASI KEBANGKITAN NEO PKI, antara

lain :

1. Tuntutan Pencabutan TAP MPRS No XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan

PKI sekaligus Pelaragan Penyebaran Paham Marxisme dan leninisme serta Komunisme.

2. Penghapusan Sejarah Pengkhianatan PKI dari Kurikulum Pelajaran di semua jenjang

Pendidikan di Indonesia.

3. Penghentian Pemutaran Film Pengkhianatan G30S/PKI dari Stasiun TVRI dan Televisi Swasta.

4. Penghapusan Litsus Bersih PKI bagi Calon Pejabat di Indonesia.

5. Putra-Putri PKI yang masih mengususng Ideologi PKI masuk ke Parpol dan menjadi Anggota

DPR RI dan Pejabat Negara.

6. Pembuatan dan Penyebaran Buku mau pun Film Pembelaan terhadap PKI.

7. Adanya RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) yang memposisikan PKI sebagai

Korban sehingga harus direhabilitasi.

8. Pembelaan Komnas HAM dan LSM LIBERAL terhadap PKI atas nama HAM.

9. Bantuan Negara China Komunis kepada Indonesia berikut Kompensasinya.

10. Kerja-sama sejumlah Parpol dengan Partai Komunis China.

11. Pagelaran Seminar dan Temu Kangen antar Keluarga PKI sekaligus Promosi Ideologi mereka.

12. Pembentukan Ormas dan Orsospol serta LSM yang berafiliasi kepada Neo PKI.

13. Pemutar Balikkan Sejarah PKI melalui Buku, Film, Wawancara, Seminar, Diskusi, TV dan

MEDSOS serta berbagai Media Cetak mau pun Elekronik lainnya.

14. Penyebaran Lambang Palu Arit PKI di kalangan Selebritis dan Kawula Muda secara besarbesaran.

15. Usulan Penghapusan Kolom Agama dari KTP.

16. Sejak Reformasi ada upaya semua Presiden didorong-dorong untuk minta maaf kepada PKI

dengan dalih Rekonsiliasi.

17. Adanya Jargon REVOLUSI MENTAL yang dulu pernah menjadi Jargon PKI.

18. Adanya Jargon SAMA RATA SAMA RASA yang juga dulu pernah jadi Jargon PKI.

19. Anggota DPR RI dari PDIP Ribka Ciptaning mengarang buku “Aku Bangga jadi Anak PKI” dan

buku “Anak PKI masuk Parlemen”.

20. Pengakuan Anggota DPR RI dari PDIP Ribka Ciptaning bahwa Jutaan Pendukung PKI di

Indonesia merapat dan memilih serta memenangkan Partai PDIP agar berkuasa, sehingga

Anak Keturunan PKI bisa kembali bangkit.

17

Dan kini satu per satu INDIKASI tersebut di atas terbukti, antara lain :

1. Adanya RUU HIP yang mengadopsi MANIFESTO POLITIK PKI 1960-an dengan memeras

PANCASILA menjadi TRISILA bahkan EKASILA. Setelah diprotes ternyata pembahasan RUU

tsbt bukan dibatalkan, tapi hanya ditunda untuk menunggu pengesahan di saat umat Islam

lengah.

2. Adanya PP No 57 Tahun 2021 menghapus Mata Kuliah Wajib PANCASILA dan BAHASA

INDONESIA.

3. Adanya Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kemendikbud RI telah dengan sengaja

menghilangkan sejumlah TOKOH ISLAM seperti Pendiri NU KH Hasyim Asy’ari dan Pelopor

NKRI M. Natsir, juga KH Mas Mansur, Mr Syafruddin Prawiranegara, dsb. Dan sebaliknya

banyak TOKOH PKI justru dimasukkan ke dalam Kamus Sejarah tersebut, seperti : Darsono

Notosudirjo (Hal 51), DN Aidit (Hal 58), Henk Sneevlit (Hal 87), Semaoen (Hal 262), dsb.

4. Adanya sejumlah Pendukung Ideologi PKI yang diangkat sebagai Pejabat, seperti HILMAR

FARID sebagai Dirjen Kemendikbud RI yang berpendapat bahwa PKI tidak berontak dan

hanya Korban Fitnah Orde Baru, serta berencana untuk merevisi Film G30S/PKI sesuai

pendapatnya tersebut.

5. Adanya Test Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK yang pertanyaannya beraroma ANTI

AGAMA, antara lain : Apakah anda bersedia melepas Jilbab demi Bangsa dan Negara ? Jika

anda diminta memilih, anda pilih Al-Qur’an atau Pancasila ? Lalu dengan entengnya di

berbagai Media Massa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Menpan RB) Cahyo Kumolo menyebut bahwa Test Wawasan Kebangsaan (TWK) sama

dengan Litsus di Zaman Orde Baru. Padahal Litsus di Zaman Orba untuk memastikan bahwa

Pegawai Negeri tidak terkontaminasi Ideologi PKI yang Anti Tuhan dan Anti Agama, sedang

TWK di KPK untuk memastikan ASN siap meninggalakan Ajaran Agama dengan dalih demi

Bangsa dan Negara. Apakah TWK bentuk balas dendam Neo PKI terhadap Umat Islam ?

Sejak AKSI-AKSI BELA ISLAM dan AKS-AKSI ANTI PKI sepanjang Tahun 2016, saya dan

Keluarga serta Para Sahabat seperjuangan menjadi TARGET KRIMINALISASI dan MAKARISASI

bahkan TERORISASI, sehingga sepanjang Tahun 2017 aneka ragam REKAYASA KASUS

dialamatkan kepada kami, bahkan kami menjadi TARGET OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA

BESAR yang bekerja untuk Kepentingan OLIGARKI ANTI TUHAN.

OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR telah menebar aneka ragam TEROR dan

INTIMIDASI terhadap kami, seperti : Pelemparan Bom Molotov ke beberapa Posko FPI, dan

Penembakan Kamar Pribadi saya di Pesantren MARKAZ SYARIAH Megamendung Bogor, serta

Peledakan Bom Mobil di acara Tabligh Akbar saya di Cawang Jakarta, juga pengepungan dan

pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh Gerombolan

18

Preman GMBI depan Mapolda Jawa Barat di Bandung, yang kesemuanya sampai saat ini tak satu

pun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh para APARAT PENEGAK HUKUM.

Tidak sampai disitu, OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR juga membangun

KOLABORASI dengan berbagai INDUSTRI MEDSOS untuk membunuh KARAKTER saya dan FPI

secara habis-habisan. Sejak Tahun 2016 tersebut Identitas saya dan FPI menjadi TERLARANG

tampil di Facebook dan Instagram serta Twitter, baik nama lengkap, inisial, logo, atribut, foto,

video, pernyataan, atau berita apa pun yang terkait saya dan FPI. Namun jahat dan sadisnya,

tayangan apa saja terkait saya dan FPI yang sifatnya menghina dan melecehkan serta membunuh

karakter, maka TIDAK DILARANG tampil di Facebook mau pun Instagram dan Twitter, bahkan

ramai menghiasi Facebook dan Instagram serta Twitter.

Saat itu ESKALASI POLITIK cukup memanas, sehingga saya dan Para Sahabat pernah

menawarkan Dialog dan Rekonsiliasi kepada REZIM PENGUASA untuk meredam Konflik, karena

kami bukan sedang BER-OPOSISI melainkan sedang BERHISBAH yaitu BER-AMAR MA’RUF NAHI

MUNKAR.

OPISISI tidak sama dengan HISBAH, Gerakan Oposisi adalah Gerakan Politik yang sering

Subjektif Tidak Objektif dalam menilai Kebijakan Pemerintah, sehingga segala Kebijakan

Pemerintah, yang baik mau pun yang tidak baik, tetap sering DIKRITISI. Sedang Gerakan HISBAH

yaitu AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR bukan Gerakan Politik, melainkan Gerakan Sosial

Keagamaan yang harus selalu Objektif, artinya saat Kebijakan Pemerintah itu baik dan bagus,

maka harus diapresiasi dan didukung, namun saat Kebijakan Pemerintah itu tidak baik atau

kurang tepat, maka wajib dikritisi, bahkan jika kebijakan tersebut bertentangan dengan Agama

dan Konstitusi, maka wajib diprotes keras, namun tetap harus dalam Koridor Konstitusi.

Sayangnya saat itu REZIM PENGUASA kurang menyambut baik ajakan kami untuk Dialog

dan Rekonsiliasi, akibat ulah para BuzzeRp Bayaran dan Para Pembinanya yang selalu mengadu

domba dan memecah belah Pejabat dan Rakyat untuk Kepentingan OLIGARKI ANTI TUHAN.

Akhirnya ESKALASI POLITIK semakin tinggi dan memanas, bahkan masyarakat baik di

tinggkat elit mau pun di tingkat akar rumput mulai terbelah dimana-mana, sehingga saya dan

Keluarga memilih jalan untuk sementara waktu HIJRAH ke Kota Suci Mekkah, demi

menghindarkan KONFLIK HORIZONTAL yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan

pertumpahan darah.

Namun ternyata ada OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR yang menjadikan

HIJRAH kami sebagai PENGASINGAN, sehingga kami tidak bisa pulang selama 3,5 tahun. Dan saya

beserta Keluarga selama dalam PENGASINGAN tersebut kerap mengalami TEROR dan

INTIMIDASI berupa aneka FITNAH yang ingin mencelakakan saya sekeluarga agar ditangkap oleh

Pemerintah Saudi.

Ternyata para Sahabat seperjuangan saya di Indonesia pun terus DITEROR dan

DIINTIMIDASI serta DIKRIMINALISASI, bahkan DIMAKARASIASI hingga DITERORISASI. Selain itu

19

ada juga terjadi upaya percobaan pembunuhan terhadap Saksi Ahli IT Alumni ITB Ir Hermansyah

yang dengan setia membela saya, beliau di hapadan isterinya dihadang dan diserang serta

ditusuk-tusuk di tengah jalan tol. Belum lagi terjadi SABOTASE dalam Acara Reuni 212 pada tahun

2018 dengan Peledakan BOM PIPA di lokasi Acara di Monas.




C. DIALOG DAN REKONSILIASI





Selama di Kota Suci Mekkah pada setahun pertama sebelum saya dicekal / diasingkan,

saya selalu membuka diri dan megajak PEMERINTAH INDONESIA untuk BERDIALOG

menyelesaikan semua Konflik demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Pada awal bulan

Syawwal 1438 H sekitar Akhir Mei 2017 saat saya berada di Kota Tarim – Yaman, saya ditelpon

Menko Polhukam RI Jenderal TNI (Pur) Wiranto dan beliau mengajak saya dkk untuk

membangun kesepakatan agar tetap membuka pintu Dialog dan Rekonsiliasi. Kami sambut baik

himbauan beliau tersebut, karena sejak semula justru itu yang kami harapkan.

Lalu sekitar Awal Juni 2017 yang juga pertengahan bulan Syawwal 1438 H, saya bertemu

dan berdialog langsung dengan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Jenderal Polisi (Pur) Budi

Gunawan bersama Timnya di salah satu Hotel Berbintang Lima di Kota Jeddah – Saudi Arabia.

Hasil pertemuan tersebut SANGAT BAGUS, kita buat kesepakatan tertulis hitam di atas putih

yang ditanda-tangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN Mayjen TNI (Pur) Agus Soeharto

di hadapan Kepala BIN dan Timnya, yang kemudian Surat tersebut dibawa ke Jakarta dan

dipersaksikan serta ditanda-tangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat KH Ma’ruf Amin yang kini

menjadi Wakil Presiden RI.

Di antara isi kesepakatan tersebut adalah ”Stop semua kasus hukum saya dkk” sehingga

tidak ada lagi Fitnah Kriminalisasi, dan sepakat mengedepankan DIALOG dari pada Pengerahan

Massa, serta siap mendukung semua kebijakan Pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan

dengan Ajaran Agama Islam dan Konstitusi Negara Indonesia.

Dan saya juga dua kali bertemu dan berdialog langsung dengan Kapolri Jenderal Polisi

(Pur) Muhammad Tito Carnavian pada tahun 2018 dan 2019 di salah satu Hotel Berbintang Lima

di dekat Masjidil Haram Kota Suci Mekkah. Dalam dua kali pertemuan tersebut saya menekankan

20

bahwa saya siap tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019

dengan tiga syarat :

1. Stop Penodaan Agama

Artinya siapa pun yang menista / menodai agama apa pun harus diproses hukum sesuai

Amanat UU Anti Penodaan Agama yang tertuang dalam Perpres No 1 Tahun 1965 dan KUHP

Pasal 156a. Sebagaimana Ahok Si Penista A-Qur’an diproses, maka selain Ahok seperti Abu

Janda, Ade Armando, Denny Siregar, dan semua gerombolan mereka yang sering menodai

Agama dan menista Ulama juga harus diproses hukum, sesuai dengan Prinsip Equality

Before The Law sebagaimana dimanatkan UUD 1945.

2. Stop Kebangkitan PKI

Artinya sesuai Amanat TAP MPRS RI No XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran dan

Pelarangan PKI sekaligus Pelarangan Penggunaan Atribut PKI dan Pelarangan Penyebaran

Paham Komunisme dan Marxisme serta Lininisme, yang Sanksi Hukum Pidananya sudah

tertuang dalam UU No 27 Tahun 1999 ttg Perubahan KUHP yang berkaitan dengan

kejahatan terhadap Keamanan Negara yaitu : KUHP Pasal 107 huruf a, c, d dan e, yang

kesemuanya khusus terkait kejahatan penyebaran paham Komunisme dan Marxisme serta

Leninisme.

3. Stop Penjualan Aset Negara ke Asing mau pun Aseng

Artinya semua Aset dan Kekayaan Negara sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan

Rakyat dan Bangsa Indonesia, lalu khusus Pribumi Indonesia perlu diberi kesempatan

bersaing yang sehat dengan Asing mau pun Aseng agar bisa jadi Tuan di Negeri sendiri

dengan tanpa bermaksud DISKRIMINASI.

Namun sayang sejuta sayang, Dialog dan Kesepakatan yang sudah sangat bagus dengan

Menko Polhukam RI dan Kepala BIN serta Kapolri saat itu, akhirnya semua kandas akibat adanya

OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR yang berhasil mempengaruhi Pemerintah Saudi,

sehingga saya dicekal / diasingkan dan tidak bisa pulang ke Indonesia.

SAYA TIDAK TAHU apakah Menko Polhukam RI Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan

serta Kapolri Tito Carnavian yang MENGKHIANATI Dialog dan Kesepakatan, serta mereka terlibat

dalam OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR tersebut, atau memang disana ada PIHAK

LAIN yang memiliki KEKUATAN BESAR yang melakukan OPERASI RAHASIA untuk melayani

OLIGARKI ANTI TUHAN yang bersembunyi di balik INSTRUMEN KEKUASAAN. Wallaahu A’lam.

Namun yang jelas, SIAPA PUN yang bermain dan menggelar OPERASI LIAR semacam ini

sangat berbahaya, sekaligus sangat mengancam Persatuan dan kesatuan NKRI, sehingga WAJIB

DIHENTIKAN.

21

Karenanya, demi keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah

Indonesia wajib merangkul Para Ulama bukan memukul, dan wajib memeluk Para Tokoh bukan

menggebuk, serta wajib menyayang Para Aktivis bukan menendang, sehingga semua KEKUATAN

BANGSA disatukan untuk menghentikan OPERASI LIAR dari segelintir MANUSIA JAHAT yang

menjilat Para OLIGARKI ANTI TUHAN.

Saya dan Keluarga dibantu Para Sahabat setia yang ada di Kota Suci Mekkah terus

berusaha keluar dari PENGASINGAN yang dibungkus dengan nama PENCEKALAN. Akhirnya

Alhamdulillaah, setelah jatuh bangun penuh suka duka, dengan izin dan pertolongan Allah SWT,

saya dan Keluarga bisa kembali ke Tanah Air, walau pun hingga detik-detik terakhir di Bandara

Jeddah saat keberangkatan saya dari Saudi masih saja ada upaya untuk menggagalkan

Kepulangan saya sekeluarga.

Setibanya saya dan Keluarga di Tanah Air, serangan BuzzeRp Bayaran yang dikenadlikan

oleh OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR tidak berhenti mendorong supaya POLISI

menangkap saya. Bahkan pasca acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang

diselenggarakan pada tgl 14 November 2020, serangan tersebut semakin gencar dan masif

dengan memanfaatkan issue PELANGGARAN PROKES yang terjadi dalam acara Maulid tersebut,

walau pun sudah membayar Denda Administratif sebesar Rp.50 juta.

Dan tgl 17 November 2020 saat saya menerima KLIRENS KESEHATAN dari pihak Bandara

Cengkareng yang terlambat diserahkan ke saya, maka saya baru mulai melaksanakan ISOLASI

MANDIRI di Rumah Petamburan, namun ISOLASI MANDIRI saya di Rumah Petamburan sangat

terganggu dengan sejumlah hal, antara lain :

1. Tgl 19 November 2020 Jalan Raya Petamburan wilayah tempat tinggal saya didatangi oleh

Pasukan KOOPSUS TNI (Komando Operasi Khusus TNI) yang terdiri dari tiga pasukan elite

TNI, yaitu : Kopassus AD, Marinir AL serta Paskhas AU, mereka lewat sambil berhenti

sebentar dengan menyalakan sirine di mulut Gang Markas Besar FPI, sehingga masyarakat

resah.

Sebenarnya Pasukan Elit KOOPSUS ini hanya boleh bergerak dengan Perintah Presiden,

namun saya tidak yakin kalau yang menggerakkannya saat itu adalah PRESIDEN, tapi saya

lebih yakin bahwa yang menggerakkannya adalah OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA

BESAR yang telah menyusup ke semua lini Pemerintahan mau pun Swasta untuk

Kepentingan OLIGARKI ANTI TUHAN.

2. Tgl 20 November 2020 Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman saat Apel Kodam

Jaya di Monas tanpa sebab yang jelas mengancam dan menantang perang FPI, lalu

menurunkan Pasukan Perang lengkap dengan Kendaraan Tempur Panser dan lainnya hanya

untuk menurunkan BALIHO UCAPAN SELAMAT DATANG HRS di Petamburan dan tempat

lainnya di Jakarta dan sekitarnya.

22

Padahal FPI bukan MILISI BERSENJATA, melainkan Ormas Sosial Keagamaan yang banyak

bergerak di Bidang Da’wah dan Kemanusiaan, bahkan di berbagai Daerah FPI sering turun

bareng dengan TNI dan POLRI dalam menanggulangi Bencana Alam. Karenanya, saya juga

tidak yakin OPERASI PENURUNAN BALIHO tersebut murni kemauan Pangdam Jaya, akan

tetapi saya tetap yakin kalau semua itu tidak lepas dari OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA

BESAR yang telah menyusup ke semua lini, termasuk TNI dan POLRI untuk Kepentingan

OLIGARKI ANTI TUHAN.

Kini Sang Pangdam yang sukses dalam OPERASI PENURUNAN BALIHO diangkat menjadi

PANGKOSTRAD, saya doakan semoga dengan jabatan barunya berani mengerahkan pasukan

ke PERTEMPURAN bukan ke PETAMBURAN, khususnya ke PAPUA untuk melawan PARA

TERORIS SEPARATIS yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil.

Itulah sebabnya saya dan keluarga memilih untuk pindah ISOLASI MANDIRI dari Rumah

Petamburan ke Rumah di Sentul Bogor agar lebih tenang dari gangguan OPERASI INTELIJEN

HITAM BERSKALA BESAR.



23

BAB III

DARI RUMAH SAKIT KE RUANG SIDANG





Pada hari SELASA tgl 24 November 2020 tengah malam saya dan istri secara resmi

menjalani perawatan di RS UMMI Kota Bogor, dan sengaja perawatan tersebut kami rahasiakan

agar tidak ada yang besuk, sehingga tidak mengganggu perawatan, sekaligus supaya tidak

menimbulkan KEHEBOHAN di tengah masyarakat.

Namun pada hari RABU tgl 25 November 2020 lagi-lagi OPERASI INTELIJEN HITAM

BERSKALA BESAR membongkar perawatan saya di RS UMMI tersebut dan para BuzzeRp pun

menebar berbagai HOAX dengan menyebut saya kritis dan sekarat, bahkan mati akibat Covid.

Pada hari KAMIS tgl 26 November 2020 pagi OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA

BESAR pun menggelar OPERASI PENGIRIMAN BUNGA ke RS UMMI dari pihak-pihak yang tidak

jelas yang dikirim secara SEKALIGUS dan berisi kalimat-kalimat menghina dan memperolok-olok.

OPERASI PENGIRIMAN BUNGA tersebut dimaksudkan untuk memainkan OPINI JAHAT bahwa

SAYA sedang KRITIS bahkan SEKARAT di RS UMMI akibat Covid, senada dengan aneka HOAX

yang ditebar para BuzzeRp di media sosial . Di malam harinya Wali Kota Bogor Bima Arya

mendatangi RS UMMI bersama Satgas Covidnya dan KOAR-KOAR di Media, sehingga banyak

Kerabat dan Sahabat resah, lalu menanyakan kondisi saya dan istri melalui Keluarga kami.

Itulah sebabnya, pada malam hari itu juga banyak Habaib, Ulama dan Para Tokoh

meminta kepada menantu kami Hb Muhammad Hanif Alattas untuk membuat REKAMAN VIDEO

singkat buat Kerabat dan Sahabat untuk meredam FITNAH dan HOAX tersebut, sehingga Kerabat

dan Sahabat pun yang semula resah menjadi tenang.

Pada hari JUMAT 27 November 2020 pagi dini hari Hb Hanif Alattas membuat Video

Klarifikasi yang isinya menerangkan bahwa saya ”baik-baik saja” dan masih dalam perawatan

serta meminta doa semua pihak, karena memang kondisi saya saat masuk RS stabil berdasarkan

Pemeriksaan Dokter dan Hasil Laboratorium yang semakin hari semakin baik, serta juga belum

ada Hasil Test PCR yang menyatakan saya POSITIF COVID, disamping saya “merasa” segar dan

sehat. Begitu juga pihak RS UMMI melalui Direktur Utamanya Dr. Andi Tatat langsung

24

mengklarifikasi segala Berita HOAX tentang saya untuk menenangkan masyarakat, sekaligus

menjaga ketenangan pelayanan kesehatan di RS UMMI.

Jadi, Berita HOAX dan KOAR-KOAR Walikota Bogor Bima Arya secara konkrit telah

menyebabkan keresahan dan kepanikan masyarakat, sedang Rekaman Video Klarifikasi Hb Hanif

Alattas dan Wawancara Klarifikasi DR Andi Tatat justru sebaliknya yaitu telah berhasil

menenangkan dan menyejukkan masyarakat.

Selanjutnya, hari JUM’AT tgl 27 November 2020 di siang hari saya melakukan Test PCR

bersama Tim Mer-C di RS UMMI tanpa didampingi Satgas Covid Kota Bogor, karena mereka tidak

datang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Di malam harinya kembali Walikota Bogor Bima Arya

bersama Satgas Covidnya mendatangi RS UMMI untuk meminta Rekam Medis saya dan memaksa

pelaksanaan Test PCR ulang, serta kembali KOAR-KOAR di Media sambil tebar ancaman periksa

paksa dan sebagainya. Padahal Satgas Covid tidak berhak mengambil Rekam Medis Pasien,

karena Rekam Medis Pasien secara online sudah tersambung dengan Dinkes Kota Bogor dan

Kemenkes RI, serta tiap hari terlaporkan secara Real Time. Selain itu Satgas Covid tidak berhak

melakukan Test PCR, yang berhak adalah Dinas Kesehatan bukan Satgas Covid, apalagi melakukan

Test PCR ulang kepada orang yang baru ditest PCR.

Pada hari SABTU tgl 28 November 2020 pagi dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, Walikota

Bogor setelah berunding dengan Tim Satgas, di dalamnya ada Kapolres Kota Bogor, langsung

menugaskan Ketua Satpol PP Kota Bogor untuk melaporkan RS UMMI dengan tuduhan

menghalang-halangi Satgas Covid Kota Bogor dalam melaksanakan tugas. Padahal sudah ada

kesepakatan antara Walikota Bogor dengan RS UMMI untuk menunggu Hasil Test PCR saya, tapi

hanya beberapa jam dari kesepakatan tersebut, tiba-tiba Walikota Bogor berubah pikiran setelah

rapat dengan Kapolres Kota Bogor bersama Tim Satgas Covid.

PERUBAHAN DRASTIS Sikap Walikota Bogor Bima Arya yang begitu cepat, dari KAMIS tgl

26 November 2020 di malam hari Bima Arya datang ke RS UMMI, dan JUM’AT tgl 27 November

2020 juga malam hari buat kesepakatan dengan RS UMMI untuk menunggu Hasil Test PCR, lalu

SABTU tgl 28 November 2020 pagi di hari sekitar pukul 02.00 WIB sudah buat LAPORAN POLISI

terhadap RS UMMI terkait perawatan saya disana, maka menjadi INDIKASI KUAT bahwa semua

itu merupakan bagian dari OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR yang terus mengejar

dan mengganggu saya selama ini.

Akhirnya, malam hari itu juga yaitu SABTU tgl 28 November 2020 tersebut saya memohon

izin ke RS UMMI untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah dengan pertimbangan :

1. Bahwa berdasarkan Hasil Test Laboratorium kondisi saya semakin hari semakin baik dari

sejak masuk RS UMMI.

2. Bahwa saya punya Tim Medis Pribadi dari Tim Mer-C yang sangat berpengalaman akan

melanjutkan Pendampingan dan Pemeriksaan Kesehatan dalam ISOLASI MANDIRI di rumah.

25

3. Bahwa TEROR dan INTIMIDASI dari Walikota Bogor BIMA ARYA yang terus menerus sangat

mengganggu perawatan saya, sekaligus merusak ketenangan RS UMMI.

4. Bahwa OPERASI BERITA HOAX dari BuzzeRp dan OPERASI PENGIRIMAN BUNGA dari pihak

yang tidak jelas ke RS UMMI juga sangat mengganggu.

5. Bahwa Walikota Bogor melaporkan RS UMMI ke polisi, sehingga saya semakin tidak enak hati

terhadap RS UMMI yang sudah banyak membantu saya dalam perawatan.

Sebelum saya keluar dari RS UMMI ada dua hal yang saya lakukan :

1. Membuat Surat Pernyataan melarang mempublikasikan Hasil Test Laboratorium mau pun

Hasil Test Swab dan PCR tanpa izin saya, kecuali laporan yang sebagaimana mestinya seperti

pengiriman sample dan laporan Real Time ke Dinkes Kota Bogor mau pun Kemnkes RI.

2. Membuat Rekaman Testimoni untuk RS UMMI sebagai tanda Terima Kasih saya atas kerja

keras para Tenaga Medis RS UMMI dalam perawatan saya, sehingga saya ”merasa” sehat wal

afiyat.

HASIL RESMI Test PCR baru SAYA terima dari Dr Hadiki melalui Habib Hanif Alattas pada

tgl 30 November 2020 sesuai Keterangan SAYA dan Keterangan Saksi Fakta Dr Hadiki serta Saksi

Mahkota Habib Hanif Alattas di depan persidangan, karena Test PCR dilaksanakan hari JUM’AT

27 November 2020, sementara hari SABTU dan AHAD yaitu tgl 28 dan 29 November 2020

merupakan HARI LIBUR, sehingga Laporan Hasil PCR baru bisa disampaikan kepada SAYA pada

hari SENIN tgl 30 November 2020

Hasil Test PCR tersebut menyatakan bahwa saya POSITIF COVID, sehingga atas arahan

Tim Mer-C maka saya wajib melanjutkan ISOLASI MANDIRI di bawah pengawasan Tim Mer-C

hingga sembuh. Saya juga dapat penjelasan bahwa kondisi covid saya sudah ke arah membaik,

atau tidak lagi berbahaya, sehingga jika saya tetap konsisten ikut arahan Tim Medis, maka akan

lebih cepat sembuh. Dan kenyataannya memang seperti itu, setelah saya ikuti semua arahan Tim

Mer-C dengan izin Allah SWT saya sembuh total dalam waktu relatif singkat. Alhamdulillaah.

Oleh karena saya masih dalam MASA ISOLASI MANDIRI, pada hari SELASA tgl 1 Desember

2020 saya tidak bisa memenuhi PANGGILAN PERTAMA Polda Metro Jaya untuk Pemeriksaan

sebagai SAKSI KASUS PELANGGARAN PROKES dalam KERUMUNAN MAULID NABI MUHAMMAD

SAW DI PETAMBURAN.

Entah kenapa, pada hari KAMIS tgl 3 Desember 2020 Kapolri Jenderal (Pol) Idham Aziz

umbar ancaman keras terhadap saya dan FPI. Lalu esoknya hari JUM’AT tgl 4 Desember 2020

Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Fadil Imran juga ancam sikat saya dan FPI. Pada hari yang sama 3

Anggota BIN (Badan Intelijen Negara) yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di

Pesantren MARKAZ SYARIAH Megamendung Bogor dengan menggunakan DRONE tertangkap

oleh Petugas Pos Penjagaan Pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian

26

diketahui melalui Kartu Identitasnya bahwa mereka bertiga adalah Anggota BIN, maka dilepas

dan dibebaskan secara terhormat, karena mereka adalah Petugas Negara.

Pada hari SABTU tgl 5 Desember 2020 saya dan Keluarga beserta Penjaga Rumah Sentul

Bogor melihat ada DRONE mutar-mutar di atas rumah saya dan mondar-mandir di sekitar rumah

tinggal kami di Sentul - Bogor. Dan ada Laporan dari Penjaga Rumah bahwa di depan Perumahan

Mutiara Sentul pun ada beberapa mobil asing yang mencurigakan selalu standby selama 24 jam

untuk memperhatikan siapa saja yang keluar dari Komplek Perumahan.

Karenanya kami memutuskan untuk melanjutkan ISOLASI MANDIRI di Tempat

Peristirahatan di Luar Kota yaitu di suatu tempat di Daerah Karawang yang asri, alami dan segar,

jauh dari pengawasan dan pengintaian pihak mana pun, juga tidak diketahui Kerabat mau pun

Sahabat agar tidak ada tamu yang mengganggu, sekaligus bisa gelar pengajian khusus sekeluarga

tiap hari selama ISOLASI.

Pada hari AHAD tgl 6 Desember 2020 sekitar jam 22.00 kami sekeluarga berangkat dari

rumah kami di Sentul – Bogor menuju tempat peristirahatan di Karawang. Kami memilih jalan di

waktu malam untuk menghindari MACET karena bersama kami banyak perempuan dan anakanak

bahkan beberapa bayi. Ternyata beberapa mobil asing mencurigakan yang selama ini

standby depan Komplek Perumahan mulai mengikuti dan menguntit rombongan kami. Dan

secara mengejutkan di tengah Tol Karawang kami dikejar dan dipepet hingga keluar Tol Karawang

Timur, namun berhasil dihalau dan dihalangi oleh para Pengawal kami dari Laskar FPI, sehingga

saya dan keluarga selamat dari kejaran mereka.

Sampai pagi dini hari jam 00.30 SENIN 7 Desember 2020, Laskar Pengawal kami terus

dikejar dan diserang serta ditembaki secara brutal oleh Gerombolan Orang Tak Dikenal (OTK)

tersebut. Saya dan keluarga selamat, tapi 6 Laskar FPI diculik, dan akhirnya mereka dibawa masuk

kembali ke dalam Tol Karawang, lalu dibawa ke KM 50, selanjutnya digiring ke suatu tempat untuk

disiksa dengan sadis dan dibunuh secara kejam dan biadab. Semoga Allah SWT menjadikan

mereka sebagai Syuhada dan memasukkann ke dalam Surga Firdaus-Nya :

اللهم اغفر لهم مغفرةً‏ جامعة وارحمهم رحمةً‏ واسعة وأدخلهم جنة الفردوس الأعلى

برحمتك أرحم الراحمين

Dan semoga Allah SWT menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6

Syuhada FPI dan yang memerintahkannya serta para Aktor Intelektualnya juga yang merestuinya

dan semua yang terlibat dalam Pembantaian SADIS dan BRUTAL tersebut secara langsung mau

pun tidak langsung :

قوي متين منتقم

27

ِ ا

اللهم دمّرهم تدميرً‏

واقتلهم بددًا ولا تغادر منهم أحدًا

Akhirnya pagi hari itu juga SENIN 7 Desember 2020 sekitar Jam 10.00 WIB saya masih

belum bisa memenuhi PANGGILAN KEDUA Polda Metro Jaya untuk Pemeriksaan sebagai SAKSI

KASUS PELANGGARAN PROKES dalam KERUMUNAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI

PETAMBURAN, karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota, apa lagi di pagi

dini hari tersebut saya dan keluarga baru saja mendapat SERANGAN BRUTAL oleh GEROMBOLAN

ORANG TAK DIKENAL (OTK) yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami.

Penyidik di Polda Metro Jaya menerima ‘udzur kami dan memberi waktu hingga hari SENIN tgl 14

Desember 2020 untuk pemeriksaan sebagai SAKSI.

Masih di hari yang sama SENIN 7 Desember 2020 sekitar Jam 12.00 WIB : Kapolda Metro

Jaya Irjen (Pol) Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman secara

mengejutkan gelar SIARAN PERS yang mengakui bahwa yang MENGINTAI dan MENGUNTIT saya

dari Sentul hingga Tol Kerawang adalah ANGGOTA POLDA METRO JAYA, dan mengakui juga

bahwa mereka yang MEMBUNUH 6 Laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Bagi saya

sekeluarga PENGAKUAN KAPOLDA METRO JAYA yang didampingi PANGDAM JAYA tersebut

merupakan PERTOLONGAN ALLAH SWT yang luar biasa, karena tanpa pengakuan mereka

tersebut maka saya dan Keluarga tidak akan pernah tahu siapa PARA BAJINGAN pengintai dan

penguntit serta pengganggu kami di Jalan Tol Karawang malam itu, dan tidak akan pernah tahu

pula siapa PARA BAJINGAN BIADAB yang menculik dan menyiksa serta membantai 6 Laskar

Pengawal kami secara Sadis dan Biadab.

الحمد هلل الذي كشف سر َّ الأعداء حتى نعلم من قتل الشهداء

اللهم مزِّق الأعداء كل َّ ممز َّق مز َّقته أعداءك انتصارًا لأنبياءك ورسلك وأولياءك

بحق سيد المرسلين رب العالمين

Selanjutnya, pada hari RABU tgl 9 Desember 2020 Polda Metro Jaya langsung

mengumumkan di berbagai Media Cetak mau pun Elektronik bahwa saya sebagai TERSANGKA

KASUS PELANGGARAN PROKES dalam KERUMUNAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI

PETAMBURAN. Padahal sampai saat itu saya belum pernah diperiksa sebagai SAKSI, bahkan

sebelumnya justru sudah ada kesepakatan dengan Polda Metro Jaya bahwa saya akan jalani

pemeriksaan pada hari SENIN 14 November 2020 sebagai SAKSI KASUS PELANGGARAN PROKES

dalam KERUMUNAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI PETAMBURAN.

Hari KAMIS tgl 10 Desember 2020 Polda Metro Jaya mengancam akan JEMPUT PAKSA

saya. Dan hari JUM’AT 11 Desember 2020 saya mengirim Penasihat Hukum ke Penyidik Polda

Metro Jaya untuk menanyakan kejelasan berita. Akhirnya hari SABTU tgl 12 Desember 2020 saya

secara sukarela didampingi Pengacara mendatangi POLDA METRO JAYA secara untuk

menjalankan pemeriksaan, tapi saya langsung DITANGKAP dan DITAHAN hingga saat ini.

28

Selama saya ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, saya pun langsung dijadikan lagi sebagai

TERSANGKA dalam KASUS KERUMUNAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR dan KASUS

TEST SWAB PCR RS UMMI KOTA BOGOR, sehingga saya dadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

sebagai TERDAKWA dalam TIGA KASUS PELANGGARAN PROKES, yaitu : KERUMUNAN MAULID

NABI SAW DI PETAMBURAN dan KERUMUNAN SPONTAN MASYARAKAT MEGAMENDUNG

KABUPATEN BOGOR, serta TEST SWAB PCR RS UMMI KOTA BOGOR.

Dalam Kasus PROKES PETAMBURAN dan Kasus PROKES MEGAMENDUNG oleh Majelis

Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 93 ayat (1)

UU No 6 Tahun 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan, tapi dengan VONIS BERBEDA untuk masingmasing

kasus walau pun dengan UU dan Pasal serta Ayat yang sama. Kasus PROKES

MEGAMENDUNG divonis Denda Rp. 20 juta tanpa hukuman penjara, sedang Kasus PROKES

PETAMBURAN yang sudah bayar denda Rp. 50 juta justru dihukum penjara 8 bulan dengan

potong masa tahanan. Kini tinggal menunggu VONIS Kasus Test Swab PCR RS UMMI kota Bogor.

Tidak sampai disitu, kemudian serangan terhadap saya dan Keluarga serta Para Shahabat

seperjuangan berikut Ormas FPI masih berlanjut. Pada Tgl 30 Desember 2020 Ormas FPI

dibubarkan dan dilarang, lalu Rekening Saya dan Keluarga serta para Pengurus FPI dibekukan,

kemudian Pesantren yang saya dirikan diancam mau ditutup, selanjutnya pengurus FPI

ditangkapi, ada yang dikriminalisasi dan ada juga yang diterorisasi, sementara Kasus

Pembantaian 6 Syuhada FPI di Km 50 ditutup-tutupi bahkan ada upaya untuk dipeti-eskan, para

pelakunya tidak ditangkap bahkan tidak juga diumumkan namanya, sedang Komnas HAM

melakukan TRANSAKSI NYAWA dengan Para Pembantai dan Pelindungnya, sementara DPR RI

bungkam seribu bahasa.

Rentetan TEROR dan INTIMIDASI serta PEMBUNUHAN KARAKTER terhadap saya dan

kawan-kawan, yang datang secara terus menerus tanpa henti, dari sejak PARADE TAUHID

MENOLAK KEBANGKITAN PKI, hingga AKSI BELA ISLAM 411 dan 212 di Tahun 2016, lalu

PENGASINGAN saya di Kota Suci Mekkah selama 3,5 tahun dari pertengahan Tahun 2017 sampai

akhir Tahun 2020, hingga pulang ke Tanah Air dan sampai dihadirkan di dalam sidang ini, menjadi

BUKTI bahwa TIGA KASUS PELANGGARAN PROKES yang saya hadapi merupakan bagian dari

OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR yang didanai PARA OLIGARKI ANTI TUHAN,

sehingga Ketiga Kasus Hukum tersebut hanya dijadikan sekedar ALAT JUSTIFIKASI dengan

menunggangi POLISI dan JAKSA PENUNTUT UMUM dalam rangka BALAS DENDAM POLITIK via

OPERASI PENGHAKIMAN dan PENGHUKUMAN untuk KRIMINALISASI dan PIDANAISASI

PELANGGARAN PROKES menjadi KEJAHATAN PROKES.

Jadi jelas bahwasanya TIGA KASUS PELANGGARAN PROKES yang saya hadapi, termasuk

Kasus Test Swab PCR RS UMMI Kota Bogor adalah KASUS POLITIK yang dibungkus dan dikemas

dengan KASUS HUKUM, sehingga Hukum hanya menjadi alat LEGALISASI dan JUSTIFIKASI untuk

memenuhi DENDAM POLITIK OLIGARKI terhadap saya dan Keluarga serta Kawan-Kawan.

29

Jika TIGA KASUS PELANGGARAN PROKES tersebut adalah murni hanya MASALAH

PELANGGARAN PROKES, maka kenapa ada RIBUAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

(PROKES) di Tanah Air sejak awal Pandemi hingga kini, bahkan banyak dilakukan oleh Tokoh

Nasional, mulai dari Artis hingga Pejabat, tidak terkecuali Menteri dan Presiden, akan tetapi

waktu kita selama ini hanya habis dikuras untuk KRIMINALISASI PELANGGARAN PROKES yang

melibatkan SAYA dkk saja pada Kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dan

Kerumunan Sambutan Spontan Masyarakat di Megamendung Kabupaten Bogor, serta

Perawatan SAYA di Rumah Sakit UMMI Kota Bogor, sehingga SAYA diproses ke Pengadilan

dengan 3 Kasus dan 3 Sidang untuk 3 Vonis melalui 11 Dakwaan dengan 18 Pasal Undang-

Undang ?!

Dan jika benar TIGA KASUS PELANGGARAN PROKES tersebut adalah murni hanya

MASALAH PELANGGARAN PROKES, mana mungkin sampai terjadi hal-hal yang sangat TRAGIS,

antara lain :

1. Penangkapan Saya dan Menantu 5. Pemblokiran Rekening Saya dan Keluarga

2. Penangkapan Pengurus FPI 6. Pemblokiran 75 Rekening Pengurus FPI

3. Pembubaran Ormas FPI 7. Upaya Penutupan Pesantren MARKAZ SYARIAH

4. Pelarangan Atribut FPI 8. Teror terhadap Keluarga dan Sahabat

Dan TRAGEDI yang paling SADIS adalah PEMBANTAIAN 6 PENGAWAL SAYA DARI LASKAR FPI

DI KM 50

Akhirnya, saya hanya bisa memohon kepada Allah SWT :

اللهم ارزقنا نصرًا عزيزًا وفتحًا مبينًا وخلاصًا جميلاً‏ وفرَجًا عاجلاً‏

بحق فاطمة وأبيها وأمِّها وجد َّهتا وإخوهتا وبعلها وبنيها ومحبِّيها

عليهم الصلاة والسلام

قوي متين برحمتك نستغيث ... رب العالمين



30

BAB IV

KRIMINALISASI PASIEN, DOKTER DAN RUMAH SAKIT





POLITIK KRIMINALISASI sangat berbahaya, karena tidak lagi mencari KEBENARAN, akan

tetapi hanya mencari PEMBENARAN, sehingga siapa saja yang melakukan praktek POLITIK

KRIMINALISASI maka telinganya akan menjadi TULI tidak bisa mendengar SUARA KEBENARAN,

dan mulutnya akan menjadi BISU tidak bisa berkata BENAR, serta matanya akan menjadi BUTA

tidak bisa melihat CAHAYA KEBENARAN. Karenanya POLITIK KRIMINALISASI akan

menghancurkan sendi-sendi KEADILAN dan meluluh-lantakkan TATANAN HUKUM serta

menyuburkan KEZALIMAN.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an tentang orang-orang yang TULI, BISU dan BUTA dari

KEBENARAN :

1. Surat Al-Baqarah ayat 18 :

١٨

‏ُم ۡ َ يَر ۡ جِعُونَ‏

‏َه

ٞ ۡ

ُ

بُ‏ ۡ مٌ‏

ص ُ مُّ‏ ۢ

Artinya : ”Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar).”

2. Surat Al-Baqarah ayat 171 :

١٧١

‏َه ۡ ‏ُم َ ۡ ‏َع قِلُونَ‏

ُ ٞ ۡ

ب ۡ ‏ُمٌ‏

صُ‏ مُّ‏ ۢ

Artinya : ”Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti.”

POLITIK KRIMINALSASI membuat pelakunya kehilangan HATI JERNIH dan AKAL SEHAT

serta NURANI KEADILAN, sehingga ia akan jatuh ke martabat yang sangat hina. Allah SWT telah

menegaskan dalam Al-Qur’an bahwa manusia yang tidak menggunakan Hati Jernih dan Akal

Sehat untuk mengenal KEBENARAN, serta tidak menggunakan Mata untuk melihat CAHAYA

KEBENARAN dan tidak menggunakan Telinga untuk mendengar SUARA KEBENARAN, maka

31

َ

ِ

َّ

َ

َ

derajat mereka lebih rendah dari BINATANG TERNAK, sebagaimana Firman-Nya SWT dalam

Surat Al-A’raaf ayat 179 :

‏َه ۡ ‏ُم أ ‏ُونَ‏ بِه

‏َل

‏َا و

ل ‏َٰفِلُو ن ١٧٩

ٱ ۡ

‏ِٰٓكَ‏ هُمُ‏

‏ُب‏

ۡ ٞ ُ َ ۡ

َ

َ بِه

لَه

ْ ‏ِٰٓكَ‏

كٱ

‏َا ٓ ۚ أ

‏ُون َ بِه

‏َع

‏َس ۡ م

‏َان ٞ َّ

‏ُم ۡ ءَاذ

‏َه

‏َل

‏َا و

‏ُو

ْ

ۚ أُو

‏ُون

‏َه

ب ۡ ‏َل ۡ هُم أَضَ‏ لُّ‏ ۡ ‏َفق

ۡ ‏ُم ٞ قُلُوب َّ

َ ٰ ‏ِم

ۡ ۡ

‏َن

Artinya : ”Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat

Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat

(tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak

dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu bagai binatang

ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.”

POLITIK KRIMINALISASI memang sering sulit dibuktikan secara konkrit (nyata), karena

selalu tampil atas nama Hukum dan Undang-Undang, bahkan terkadang ada pelaku yang sadar

sedang melakukan Kriminalisasi tapi tetap dilakukan dengan dalih tugas, dan ada juga pelakunya

yang memang tidak sadar sama sekali sedang melakukan Kriminalisasi, karena tanpa terasa ia

dijadikan operator saja oleh Aktor Intelektual yang sebenarnya.

Namun demikian sejumlah indikasinya bisa menjadi Bukti Petunjuk adanya Kriminalisasi,

sekurangnya ada tiga indikator Kriminalisasi, yaitu : Pertama, adanya Praktek Pidanaisasi. Kedua,

adanya Diskriminasi Hukum. Ketiga, adanya Manipulasi Fakta.

I. PRAKTEK PIDANAISASI

MEMPIDANAKAN suatu perbuatan yang bukan pidana adalah bentuk PIDANAISASI, sama

halnya dengan MENGKRIMINALKAN suatu perbuatan yang bukan kriminal adalah bentuk

KRIMINALISASI. Baik PIDANAISASI mau pun KRIMINALISASI adalah bentuk praktek KEJAHATAN

HUKUM yang sangat berbahaya bagi PENEGAKAN KEADILAN, apalagi manakala praktek

PIDANAISASI atau KRIMINALISASI dilakukan oleh Para PENEGAK HUKUM.

KRIMINALISASI terhadap siapa pun hukumnya HARAM, sekali pun terhadap orang yang

kita benci atau musuhi, karena Allah SWT memerintahkan kita untuk berbuat dan bersikap adil

kepada semua umat manusia, dan sekaligus memperingatkan agar jangan sampai kebencian kita

kepada seseorang atau kepada suatu kaum membuat kita tidak adil terhadap mereka,

sebagaimana Allah SWT Firmankan dalam Surat Al-Maa-idah ayat 8 :

32

ِ

َّ

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan

kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali

kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Takwa. dan bertakwalah kepada Allah.”

PELANGGARAN PROKES adalah sebuah PELANGGARAN bukan KEJAHATAN, sehingga

dalam ATURAN pun disebut sebagai PELANGGARAN PROKES tidak disebut sebagai KEJAHATAN

PROKES. Penggunaan istilah ini pun diakui oleh para Pakar Hukum Pidana mau pun Hukum Tata

Negara, baik di tingkat Nasional mau pun Internasional. Karenanya PELANGGARAN PROKES

sebagai sebuah Pelanggaran yang bukan Kejahatan cukup diberi Sanksi Administrasi bukan Sanksi

Pidana.

Hal tersebut di atas disepakati oleh Para Saksi Ahli antara lain : DR Refly Harun (Ahli

Tata Negara), DR Muzakkir (Ahi Hukum Pidana), DR Abdul Choir Ramadhan (Ahli Teori Hukum

Pidana), dan DR Luthfi Hakim Ahli Hukum Pidana Kesehatan.




II. DISKRIMINASI HUKUM

POLITIK KRIMINALISASI adalah suatu KEZALIMAN yang sangat jauh dari nilai-nilai

KEADILAN, karena hanya berisi DISKRIMINASI HUKUM, sehingga bertentangan dengan Ajaran

Islam yang ANTI DISKRIMINASI.

Allah SWT telah menegaskan bahwa standar kemuliaan manusia adalah TAQWA, tiada

ukuran keutamaan apa pun di antara manusia kecuali hanya TAQWA. Firman-Nya dalam Surat

Al-Hujuraat ayat 13 :

َّ

إِن

‏َا ٓ َ ‏ِل ِ ۚ ٓ ‏َعَارَفُو اْ‏

‏َب

َ

‏ٗا و

‏ُو‏

‏َل ۡ َ ٰ ۡ ‏ُم ُ شع

‏َع

‏َج

١٣

َ ٰ و

َ َّ

َّ

ۚ إِن

‏َٮ ٰ ‏ُمۡ‏

‏َق

ۡ

ُ

َ

َ

ٰٓ

‏َُم ۡ عِندَ‏

أَ‏ ۡ رَم

‏ُن‏

‏َأ

‏َر ٖ و

‏ِن ذَك

‏َّا ۡ خَلَق َ ‏ُٰم مّ‏

‏َا ٱ ‏َّا س إِن

‏ُّه

ٱ ع ‏َلِيمٌ‏ خَبِ‏ ٞ

ٱ

Artinya : ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

lagi Maha Mengenal.”

33

Dan Rasulullah SAW pernah bersabda :

‏َعجَمِيٍّ‏ وَاحِ‏ دٌ،‏ وَإِن َّ أَابَكُمْ‏ وَاحِ‏ دٌ،‏ أَلاَ‏ لاَ‏ فَضْلَ‏ لِعَرَبيٍِّ‏ عَلَى ، وََلا

"َ أَي ُّهَا الن َّاسُ،‏ أَلاَ‏ إِن َّ رَب َّكُمْ‏

لِعَجَمِيٍّ‏ عَلَى عَرَبيٍِّ،‏ وَلاَ‏ أَحمَْرَ‏ عَلَى أَسْوَدَ،‏ وَلاَ‏ أَسْوَدَ‏ عَلَى أَحمَْرَ،‏ إِلا َّ ابِلت َّقْوَى أَبَل َّغْتُ‏ ".

Artinya : ”Wahai Manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan

sesungguhnya Ayah kalian juga satu, ingatlah bahwasanya tiada Keutamaan bagi Arab

atas ‘Ajam, dan tiada keutamaan bagi ‘Ajam atas Arab, dan tiada Keutamaan bagi

Hitam atas Merah, dan tiada Keutamaan bagi Merah atas Hitam, kecuali dengan

Taqwa. Saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan.”

HADITS ini SHAHIH ada diriwayatkan dalam Kitab Musnad Imam Ahmad hadits ke-23.489,

dan Kitab Musnad Abdullah Ibnul Mubarak hadits ke-239, dan Kitab Syu’abul Iman karya Imam

Al-Baihaqi hadits ke-4.774, Kitab Mu’jam Ibnu ‘Asakir hadits ke-1.045, dan Kitab Majma’ Az-

Zawaa-id karya Nuuruddin Al-Haitsami hadits ke-5.622, dan Kitab hadits lainnya.

Dalam penegakan Hukum, Islam secara tegas menolak DISKRIMINASI HUKUM,

sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam Al-Qur’an bahwa keadilan harus ditegakkan walau

terhadap kerabat atau orang dekat sekali pun, sebagaimana Firman-Nya SWT dalam Surat Al-

An’aam ayat 152 :

Artinya : “ Dan apabila kamu berkata, maka adillah, walau terhadap kerabat / orang dekat”

Dan Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan tentang Bahaya Diskrimnasi Hukum sambil beliau

bersumpah :

إِنم ََّا هَلَكَ‏ مَنْ‏ كَانَ‏ قَبْلَكُمْ‏ إِذَا سَرَقَ‏ فِيْهِمُ‏ الش َّرِيْفُ‏ تَرَكُوْهُ،‏ وَإِذَا سَرَقَ‏ فِيْهِمُ‏ الض َّعِيْفُ‏ يُقَامُ‏

عَلَيْهِ‏ الحَْد ُّ،‏ وَيمُْ‏ اهللِّٰ‏ إِنْ‏ كَانَتْ‏ فَاطِمَةُ‏ بِنْتُ‏ محَُم َّدٍ‏ سَرَقَتْ‏ لَقَطَعْتُ‏ يَدَ‏ ‏َها.‏

Artinya : “Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada

seorang (yang dianggap) mulia / terhormat mencuri atau dibiarkan, tapi jika ada di

tengah mereka seorang lemah / rakyat biasa mencuri maka ditegakkan atasnya hukum,

Demi Allah, jika Fathimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya”

34

Dari HADITS SHAHIH ini kita mendapat pelajaran sangat berharga, antara lain :

1. Betapa pentingnya PENEGAKKAN KEADILAN.

2. Bahwa KETIDAK-ADILAN hanya membawa PETAKA.

3. Tidak boleh ada DISKRIMINASI dalam Penegakkan Hukum.

4. Betapa Adilnya Nabi Muhammad SAW.

5. Betapa Agungnya dan Mulianya kedudukan Sayyidah Fathimah RA, sehingga dijadikan

contoh utama oleh Nabi SAW untuk memberi pesan bahwasanya jangankan orang lain yang

dianggap terhormat, bahkan Fathimah Az-Zahra sekali pun, yang merupakan semuliamulianya

wanita, pemimpin wanita semesta alam, kecintaan dan jantung hati Nabi SAW,

namun kalau salah tetap harus dihukum.

Subhaanallaah … betapa Agung dan Mulia serta Sempurnanya Akhaq Nabi Muhammad SAW.

POLITIK KRIMINALISASI sama sekali tidak berpegang pada prinsip EQUALITY BEFORE THE

LAW yang NON DISKRIMINATIF, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang

berbunyi : ”Semua Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.”

Ada ribuan PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN (PROKES) di Tanah Air sejak awal

Pandemi hingga kini, bahkan banyak dilakukan oleh Tokoh Nasional, mulai dari Artis hingga

Pejabat, tidak terkecuali Menteri dan Presiden, akan tetapi waktu kita selama ini hanya habis

dikuras untuk KRIMINALISASI PELANGGARAN PROKES yang melibatkan SAYA pada Kerumunan

Petamburan di Jakarta dan Kerumunan Megamendung di Kabupaten Bogor, serta Test Swab PCR

di Rumah Sakit UMMI Kota Bogor, sehingga SAYA diproses ke Pengadilan dengan 3 Kasus & 3

Sidang untuk 3 Vonis melalui 11 Dakwaan dengan 18 Pasal Undang-Undang.

Walikota Jakarta Pusat DR Bhayu Meghantara M.Si memberi Kesakksian dalam sidang

KASUS KERUMUNAN PETAMBURAN ini bahwa di Jakarta banyak terjadi PELANGGARAN

PROKES, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali KASUS KERUMUNAN PETAMBURAN yang

melibatkan SAYA. Bahkan juga memberi kesaksian bahwasanya Pemprov Jakarta hanya

mengenakan Sanksi Denda kepada SAYA dan tidak pernah lapor polisi untuk dipidanakan.

Dan Ketua Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridallah dalam sidang KASUS KERUMUNAN

MEGAMENDUNG juga memberi kesaksian bahwa bahwa di Kabupaten Bogor pun banyak terjadi

PELANGGARAN PROKES tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali KASUS KERUMUNAN

MEGAMENDUNG yang juga melibatkan SAYA. Bahkan juga memberi kesaksian bahwa ia tidak

pernah melaporkan SAYA ke Polisi, melainkan yang dilaporkan hanya soal kerumunannya.

Serta Wali Kota Bogor DR Bima Arya dalam sidang KASUS TEST SWAB PCR RS UMMI pun

memberi kesaksian bahwa di Kota Bogor banyak terjadi PELANGGARAN PROKES tapi tak satu

pun yang dipidanakan kecuali KASUS TEST SWAB PCR RS UMMI yang pun melibatkan SAYA.

35

Bahkan juga memberi kesaksian bahwa ia dan Stafnya tidak pernah melaporkan SAYA ke Polisi,

melainkan hanya melaporkan RS UMMI.

Jadi jelas, ketiga KASUS PELANGGARAN PROKES itu memang dirancang untuk

mempidanakan SAYA, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa ini semua adalah KRIMINALISASI dan

sekaligus DISKRIMINASI untuk memenuhi syahwat pelampiasan DENDAM POLITIK OLIGARKI.

Adanya DISKRIMINASI dalam Kasus SAYA diakui oleh Majelis Hakim KASUS KERUMUNAN

PETAMBURAN melalui Amar Putusannya menyatakan :

”Bahwa dalam perkara A quo dari pertanyaan TERDAKWA mau pun PENASIHAT HUKUMNYA

ada KETERANGAN SAKSI yang menyatakan banyaknya terjadi KERUMUNAN MASSA yang

mengabaikan Aturan PROTOKOL KESEHATAN namun tidak memiliki IMPLIKASI HUKUM.

Memanglah mencermati FENOMENA tersebut MAJELIS berpendapat sbb :

1. Bahwa telah terjadi KETIMPANGAN PERLAKUAN atau DISKRIMINASI yang seharusnya

tidak terjadi dalam Negara Kesstuan Republik Indonesia yang mengagungkan dirinya

sebagai NEGARA HUKUM bukan sebagai NEGARA KEKUASAAN.

2. Bahwa telah terjadi pengabaian Aturan PROTOKOL KESEHATAN oleh masyarakat itu

sendiri karena kejenuhan terhadap kondisi PANDEMI ini dan juga ada PEMBEDAAN

PERLAKUAN di antara masyarakat satu sama lain.”

Pernyataan yang sangat tulus dan mulia dari Majelis Hakim KASUS KERUMUNAN

PETAMBURAN, namun sayangnya tidak diikuti dengan pemenuhan RASA KEADILAN, sehingga

tetap saja KASUS KERUMUNAN PETAMBURAN mau pun KASUS KERUMUNAN MEGAMENDUNG

yang divonis sebagai PELANGGARAN PROKES dikenakan Sanksi Pidana terkait Pasal 93 ayat (1)

UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dan walau pun kedua Kasus tersebut sama-sama divonis lewat UU dan Pasal serta Ayat

yang sama, namun ada PERBEDAAAN SANKSI, yaitu KASUS KERUMUNAN MEGAMENDUNG

hanya divonis Denda Rp 20 juta Tanpa Penjara, sedang KASUS KERUMUNAN PETAMBURAN

yang sebelumnya sudah bayar Denda Rp 50 juta, tapi masih tetap ditambah dengan Vonis

Penjara 8 bulan tanpa mempertimbangkan Denda yang sudah dibayar tersebut.

Pantas, seorang mantan Hakim Mahkamah Kontitusi RI, DR Hamdan Zoelva SH, MH,

mengomentari Vonis Kedua Kasus tersebut dalam cutian di akun Twitter TResminya dengan

pernyataan :

”Putusan Perkara HRS, memenuhi aspek hukum memenuhi pelanggaran pidana, tetapi tidak

memenuhi rasa keadilan. Hukum tanpa rasa keadilan adalah hukum yang kehilangan jiwa.”

Namun demikian PENGAKUAN JUJUR Majelis Hakim KASUS KERUMUNAN PETAMBURAN

tentang adanya DISKRIMINASI dalam proses hukum SAYA, serta PENGAKUAN JUJUR Majelis

36

Hakim tentang pentingnya penegakan prinsip EQUALITY BEFORE THE LAW yang NON

DISKRIMINATIF, patut diacungkan jempol. Tidak seperti JPU dalam Kasus RS UMMI ini yang

berusaha mencari dalih penghalalan DISKRIMINASI dan dalih pembenaran melanggar prinsip

EQUALITY BEFORE THE LAW, sebagaimana dituangkan sendiri oleh JPU dalam Pembukaan

TUNTUTAN-nya halaman 2 yang berbunyi sbb :

”Asas EQUALITY BEFORE THE LAW dalam keadaan apa pun tidak bisa dilaksanakan secara

”rigid”, atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ”Pukat Harimau”, yang digunakan nelayan

untuk menangkap ikan, baik ikan kecil mau pun ikan yang besar seluruhnya dapat terjaring.”

Sungguh sangat memalukan dan sekaligus menjijikkan tatkala Penegak Hukum

mengucapkan kalimat seperti ini, yang secara terang-terangan membenarkan tindakan

DISKRIMINASI dan mengabaikan prinsip EQUALITY BEFORE THE LAW dalam penegakan hukum.

Kalimat seperti ini sangat sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang Penegak Hukum, karena :

1. Bahwa Prinsip EQUALITY BEFORE THE LAW adalah Amanat Konstitusi yaitu : Pancasila sila

kedua ”Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila kelima ”Keadilan Sosial bagi seluruh

Rakyat Indonesia”, serta UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi : ”Semua Warga Negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum.”

2. Bahwa sesulit apa pun Penegakan Prinsip EQUALITY BEFORE THE LAW tetap saja seorang

Penegak Hukum wajib berusaha sekuat tenaga dan semaksimal kemampuan untuk

menegakkannya.

3. Bahwa Pengabaian Prinsip EQUALITY BEFORE THE LAW dalam penegakan hukum akan

mengantarkan kepada DISKRIMINASI HUKUM yang diharamkan semua Agama dan dilarang

Konstitusi Negara.

4. Bahwa sikap Penegak Hukum yang mencari-cari Dalih Pembenaran DISKRIMINASI dalam

penegakan hukum akan membuat si Penegak Hukum merasa benar dan merasa tidak

bersalah saat melakukan KEZALIMAN DISKRIMINASI.

5. Bahwa sikap Penegak Hukum yang mencari-cari Dalih Pembenaran DISKRIMINASI dalam

penegakan hukum juga akan meluluh-lantakkan norma-norma hukum dan nilai-nilai

kehidupan serta sendi-sendi keadilan di tengah kehidupan berbangsa dan bertanah-air.

Melalui sidang terhormat ini di hadapan Majelis Hakim yang mulia, SAYA mengingatkan

bahwa di dalam ruang sidang ini, Para Saksi Ahli antara lain : DR Refly Harun (Ahli Tata Negara),

DR Muzakkir (Ahli Hukum Pidana), DR Abdul Choir Ramadahan (Ahli Teori Hukum Pidana), DR

Luthfi Hakim (Ahli Hukum Pidana Kesehatan), dan DR M Nasser (Ahli Hukum Kesehatan)

semuanya sepakat bahwa DISKRIMINASI HUKUM adalah Pelanggaran terhadap Konstitusi dan

sekaligus merupakan ancaman bagi Tatanan Hukum, yang bisa membuat kehancuran Bangsa

dan Negara.

37

Karenanya menurut hemat SAYA bahwasanya Para Penegak Hukum yang berprinsip

seperti Prinsip JPU tadi wajib segera disingkirkan dari Dunia Peradilan, karena keberadaan

mereka hanya membuat keonaran dan kekacauan di Dunia Hukum, serta sangat membahayakan

Penegakan Hukum di Negara Hukum Indonesia.

Penegak Hukum yang sudah tidak peduli dengan Prinsip EQUALITY BEFORE THE LAW yang

NON DISKRIMINATIF dalam penegakan hukum, maka akan mudah untuk memperdagangkan

Kasus dan Perkara, memperjual-belikan Pasal dan Ayat, serta mengindustrikan Hukum dan

Perundang-undangan. Menko Polhukam RI Prof DR Mahfud MD dalam salah satu ceramahnya

yang viral tentang INDUSTRI HUKUM sebagai berikut :

”Sering kali di Indonesia itu, hukum menjadi industri itu sendiri. Tahu hukum menjadi industri

itu sendiri? Hukum dibuat sedemikian rupa agar orang yang benar menjadi salah, yang salah

menjadi benar.”

Lalu Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini melanjutkan :

”Karena Hukum itu diindustrikan, hukum itu bisa diolah sedemikian rupa, bisa menjadi Industri

Hukum bukan Hukum Industri, maka kalau ada orang berperkara kepada saya, seketika itu

juga saya bisa mengatakan kalau anda mau menang saya tahu pasalnya, saya tahu Undang-

Undangnya, tapi kalau anda mau salah, saya tahu juga pasalnya, saya tahu Undang-

Undangnya untuk menyatakan anda salah, saya tahu pasalnya dan Undang-Undangnya untuk

menyatakan anda benar. Tinggal saya memilih.”

Bahkan Prof Dr Mahfud MD dalam cuitan di Twitter Resminya pada tgl 9 November 2017 pernah

menyatakan :

”Setiap kasus bs dicari pasal benar atau salahnya mnrt hukum. Tinggal siapa yg lihai m,encari

atau membeli. Intelektual tukang bs mencarikan pasal2 sesuai dgn esanan dan bayarannya.”

Semoga Allah SWT selamatkan Bangsa dan Negara Indonesia dari Para Penegak Hukum

yang korup dan berhati Iblis, yang suka memperdagangkan Kasus dan Perkara, memperjualbelikan

Pasal dan Ayat, serta mengindustrikan Hukum dan Perundang-undangan.



38

III. MANIPULASI FAKTA

POLITIK KRIMINALISASI juga menghalalkan segala acara dalam rangka mencari

PEMBENARAN, di antaranya adalah MANIPULASI FAKTA. Dan MANIPULASI FAKTA ini

merupakan KEJAHATAN SERIUS dalam Penegakan Hukum. Karenanya seorang Penegak Hukum

Sejati yang selalu mencari kebenaran pasti akan senantiasa menjaga diri dari kejahatan

MANIPULASI FAKTA.

Dalam KASUS TEST SWAB PCR DI RS UMMI KOTA BOGOR, banyak kita dapatkan PAKTEK

MANIPULATIF, baik dengan menghilangkan Fakta Kebenaran atau membuat Fakta Bohong atau

Cara Kontroversial lainnya.

1. MENGHILANGKAN FAKTA KEBENARAN

Banyak Fakta Persidangan KASUS TEST SWAB PCR DI RS UMMI KOTA BOGOR, baik

berupa Keterangan Saksi Fakta yang kuat mau pun Pendapat Ahli yang bagus diabaikan begitu

saja oleh JAKSA Penuntut Umum (JPU), karena tidak sesuai dengan syahwat mencari

pembenaran dalam praktek Politik Kriminalisasi, antara lain :

a. Semua SAKSI FAKTA A DE CHARGE yang dihadirkan oleh SAYA dan Penasihat Hukum

diabaikan JPU, sehingga tak satu pun kesaksian mereka dijadikan bahan pertimbangan

dalam membuat Analisa Hukum untuk mengambil kesimpulan.

b. Semua SAKSI AHLI A DE CHARGE yang dihadirkan oleh SAYA dan Penasihat Hukum juga

diabaikan oleh JPU, yaitu :

1) Saat SAYA dan Penasihat Hukum menghadirkan Saksi Ahli Sosiologi seorang

PROFESOR DOKTOR dan REKTOR PERGURUAN TINGGI yaitu Prof DR Musni Umar

yang diakui di dalam mau pun luar negeri, dengan seenaknya JPU meremehkan

keahliannya dalam ruang sidang. Tentu merupakan Hak JPU menerima atau menolak

pendapat Ahli, tapi bukan Hak Jaksa untuk menghina dan melecehkan Keahlian para

Saksi Ahli.

2) Bahkan pada saat SAYA dan Penasihat Hukum menghadirkan enam Saksi Ahli

sekaligus, yaitu : DR Refly Harun (Ahli Tata Negara), DR Muzakkir (Ahli Hukum

Pidana), DR Abdul Choir Ramadahan (Ahli Teori Hukum Pidana), DR Luthfi Hakim

(Ahli Hukum Pidana Kesehatan), DR Tonang (Ahli Kesehatan dan Epidemiologi) dan

DR Frans (Ahli Linguistik Forensik), ternyata JPU dengan angkuh dan sombong

langsung menolak semua Saksi Ahli tersebut tanpa alasan yang logis, kecuali DR

Muzakkir (Ahli Hukum Pidana), itu pun JPU ingin seenaknya memaksakan

pendapatnya kepada Saksi Ahli tersebut hingga ditegur oleh Hakim Ketua dari Majelis

Hakim yang mulia.

39

Lucunya, dalam Tuntutan halaman 119 JPU mengklaim bahwa Saksi Ahli DR Muzakkir

sengaja tidak menjawab pertanyaan JPU, untuk mengesankan bahwa Saksi Ahli

seolah tidak bisa menjawab pertanyaan JPU, padahal JPU sendiri yang tidak mampu

mengajukan pertanyaan yang berkualitas dan juga tidak mampu memahami uraian

ilmiah Saksi Ahli, sehingga sampai ditegur oleh Hakim Ketua dengan mengatakan

kepada JPU : ”Kok anda begitu saja tidak mengerti ?!”

Sungguh sangat kami sesalkan para JPU yang konon katanya berpendidikan tinggi dan

konon katanya menjunjung tinggi kesopanan, ternyata berani dengan sengaja dan secara sadar

melakukan perbuatan yang sangat hina yaitu MANIPULASI FAKTA dengan cara

MENGHILANGKAN FAKTA KEBENARAN.

2. MEMBUAT FAKTA BOHONG

Dalam KASUS TEST SWAB PCR DI RS UMMI KOTA BOGOR, dalam DAKWAAN mau pun

TUNTUTAN JPU ada didapat FAKTA PALSU yang tidak pernah dipersaksikan oleh Keterangan

TERDAKWA mau pun Saksi Fakta atau pun Pendapat Ahli, tapi oleh JPU dijadikan sebagai Fakta

Persidangan demi mendapat Dalil Pembenaran atas Dakwaan atau Tuntutannya hanya untuk

memenuhi syahwat Politik Kriminalisasinya, antara lain :

a. Dalam TUNTUTAN halaman 19 pada bagian DAKWAAN KEDUA, JPU tanpa punya rasa

malu dengan semangat jahat untuk mempidanakan dan mengkriminalisasikan serta

memenjarakan SAYA menyatakan :

”Akibat perbuatan Tedakwa mengisi Formulir Persetujuan Umum (General Consent) tgl

24 November 2020 dan membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak mau

memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan terdakwa yang POSITIF COVID

merupakan tindakan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan

wabah.”

Disini ada Manipulasi Data dan Fakta, karena tidak ada seorang Saksi pun, baik Saksi Fakta

mau pun Saksi Ahli yang menyatakan bahwa SAYA sudah POSITIF COVID dengan hasil Test

PCR pada tgl 24 November 2020 saat ditanda-tangani General Consent RS UMMI hingga

tgl 28 November 2020 saat dibuat Surat Pernyataan tersebut, karena Faktanya Test PCR

baru dilakukan tgl 27 November 2020.

HASIL RESMI Test PCR baru SAYA terima dari Dr Hadiki melalui Habib Hanif Alattas pada

tgl 30 November 2020 sesuai Keterangan SAYA dan Keterangan Saksi Fakta Dr Hadiki

serta Saksi Mahkota Habib Hanif Alattas di depan persidangan, karena Test PCR

dilaksanakan hari JUM’AT 27 November 2020, sementara hari SABTU dan AHAD yaitu tgl

28 dan 29 November 2020 merupakan HARI LIBUR, sehingga Laporan Hasil PCR baru bisa

disampaikan kepada SAYA pada hari SENIN tgl 30 November 2020

40

Dari mana JPU bisa langsung menyebut sudah POSITIF COVID sejak tgl 24 November 2020

tanpa Fakta Kesaksian dan tanpa Data Hasil Test PCR !?

Padahal ada pengakuan JPU bahwa Test PCR baru diambil tgl 27 November 2020 dalam

TUNTUTAN JPU halaman 121 yang berbunyi : ”Test PCR tersebut diambil oleh Tim Mer-C

pada hari Jum’at tgl 27 November 2020 setelah Shalat Jum’at, hasilnya diperoleh Positif

Covid-19”.

Namun JPU tetap saja licik, karena dalam pengakuan ini kalimat ”hasilnya diperoleh

Positif Covid-19” ditebalkan oleh JPU tanpa disebut kapan keluar hasil tersebut, seolah

hasil tersebut diterima oleh SAYA dan RS UMMI pada hari itu juga yaitu Jum’at 27

November2020.

Padahal HASIL RESMI Test PCR baru SAYA terima dari Dr Hadiki melalui Habib Hanif

Alattas pada tgl 30 November 2020 sesuai Keterangan SAYA dan Keterangan Saksi Fakta

Dr Hadiki serta Saksi Mahkota Habib Hanif Alattas di depan persidangan, karena Test PCR

dilaksanakan hari JUM’AT 27 November 2020, sementara hari SABTU dan AHAD yaitu tgl

28 dan 29 November 2020 merupakan HARI LIBUR, sehingga Laporan Hasil PCR baru bisa


Selain itu, Formulir GENERAL CONSENT yang disediakan di setiap RS adalah Hak Pasien

untuk mengisi dan menanda-tanganinya sesuai UU Kesehatan dan UU Kedokteran mau

pun UU Rumah Sakit. Dan dalam GENERAL CONSENT sudah dijelaskan bahwa

Kerahasiaan Pasien tetap wajib dijaga KECUALI untuk keperluan kesehatan yang sudah

diatur dalam UU seperti pengiriman sampling ke Laboratorium atau laporan ke Dinkes

dan Kemenkes, apalagi pada saat Darurat Wabah, sehingga pengisian General Consent

atau pembuatan Surat Pernyataan yang sejalan dengannya tidak bisa diartikan sebagai

menghalangi Penanggulangan Wabah, justru itu merupakan bagian Hak Pasien yang tetap

harus dijaga sesuai UU Kesehatan dan UU Kedokteran mau pun UU Rumah Sakit, tanpa

melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan mau pun UU Penanggulangan Wabah.

b. Dalam TUNTUTAN halaman 20 pada bagian DAKWAAN KEDUA, JPU melanjutkan

pernyataannya sbb :

”Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan Penyebaran Covid 19 di wilayah

Kota Bogor mengalami peningkatan”

Disini jelas sekali JPU menjadikan OBSERVASI dan PERAWATAN serta PENGOBATAN

SAYA di RS UMMI dan ISOLASI MANDIRI di Rumah setelah pulang dari RS UMMI, sebagai

penyebab Peningkatan Covid di Kota Bogor.

41

Kok bisa JPU yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya selalu

menjunjung kesopanan, secara serampangan dan seenaknya menuduh dan memfitnah

bahwa OBSERVASI dan PERAWATAN serta PENGOBATAN SAYA di RS UMMI sebagai

penyebab Peningkatan Covid di Kota Bogor. Sungguh sangat menjijikkan melihat caracara

kotor dan jorok JPU dalam membuat Analisa Hukum dengan FAKTA KHAYALAN alias

PALSU demi mendapat Dalil Pembenaran atas Dakwaan atau Tuntutannya hanya untuk

memenuhi syahwat Politik Kriminalisasinya.

Sebagian Jaksa dalam Kasus RS UMMI ini memang terlibat juga dalam Tim Jaksa dalam

KASUS KERUMUNAN MEGAMENDUNG dan KASUS KERUMUNAN PETAMBURAN. Dalam

kedua KASUS KERUMUNAN tersebut mengaitkan dan menghubungkan Peristiwa

Kerumunan dengan Peningkatan Covid masih bisa dianggap logis dan wajar, karena

memang kerumunan berpotensi meningkatkan penyebaran virus, sehingga masih ada

potensi hubungan kausalitas (sebab akibat), akan tetapi itu pun masih harus dibuktikan

melalui Penyelidikan Epidemiologis yang dilanjutkan dengan Penetapan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat oleh Pemerintah yang berwenang, untuk memastikan bahwa

Kerumunan tersebut sebagai sebab satu-satunya atau setidaknya sebagai sebab

dominan bagi terjadinya Peningkatan Covid di wilayah tersebut.

Namun dalam KASUS PERAWATAN SAYA di RS UMMI Kota Bogor yang dijadikan sebagai

sebab Peningkatan Covid di Kota Bogor sangat tidak logis dan amat tidak wajar, walau

pun benar ada Data Peningkatan Covid di Kota Bogor, namun tidak ada hubungan

kausalitas sama sekali dengan SAYA yang dirawat sebagai pasien di RS UMMI. Dan Para

Saksi dari Satgas Covid Kota Bogor di persidangan tak satu yang menyatakan bahwa

Peningkatan Covid di Kota Bogor akibat SAYA dirawat di RS UMMI.

Bahkan setelah SAYA pulang ke rumah di Sentul Kabupaten Bogor yaitu tgl 28 November

2020 langsung melanjutkan ISOLASI MANDIRI di bawah pengawasan Tim Mer-C, sehingga

tidak melakukan kontak fisik dengan SIAPA PUN, lalu dari mana JPU langsung

menyatakan bahwa akibat SAYA pulang tgl 28 November 2020, maka pada tgl 1 Desember

2020 langsung terjadi Peningkatan Covid di Kota Bogor, sebagaimana tertera di

TUNTUTAN halaman 20 pada bagian DAKWAAN KEDUA tadi secara lengkap :

”Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan Penyebaran Covid 19 di wilayah

Kota Bogor mengalami peningkatan. Hal tersebut berdasarkan penetapan Gugus Tugas

Nasional Kota Bogor masuk dalam Zona Resiko Sedang / Zona Orange per tanggal 1

Desember 2020, jumlah pasien Covid 19 yang sudah terkonfirmasi sebagai berikut :

Jumlah terkonfirmasi Positif 3.398 orang, meninggal 98 orang, masih sakir 540 orang

dan sembuh 2.760 orang.”

Ajaib Data Peningkatan Covid Kota Bogor tersebut dibebankan kepada SAYA yang dirawat

di RS UMMI dan lanjut ISOLASI di rumah tanpa kontak dengan siapa pun selama

perawatan. Kenapa JPU tidak sekalian saja peningkatan Covid di seluruh Indonesia juga

dibebankan kepada SAYA agar angkanya lebih fantastis !?

42

Justru orang yang suspect / probable / konfirm covid sekali pun yang melakukan

perawatan di RUMAH SAKIT atau melakukan ISOLASI MANDIRI di rumah sesuai aturan,

telah mengambil langkah tepat dalam menekan Peningkatan Covid tersebut. Lain halnya

orang yang Positif Covid keluyuran di jalan atau di pasar, bahkan yang sehat pun jika tidak

menjaga PROKES, termasuk berpotensi meningkatkan Penyebaran Covid.

Jadi, Otak Jaksa sudah kusut dan rusak, karena AKAL SEHAT mustahil menjadikan

OBSERVASI dan PERAWATAN serta PENGOBATAN PASIEN di RUMAH SAKIT sebagai

penyebab Peningkatan Covid. Ini Bukti bahwa JPU telah mengarang cerita sehingga

mengambil kesimpulan dengan FAKTA PALSU.

Sekali lagi, sungguh sangat kami sesalkan para JPU yang konon katanya berpendidikan

tinggi dan konon katanya menjunjung tinggi kesopanan, ternyata berani dengan sengaja dan

secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina yaitu MANIPULASI FAKTA dengan cara

MEMBUAT FAKTA BOHONG.

3. CARA KONTROVERSIAL LAINNYA

Dalam Fakta Persidangan sering terjadi SAKSI FAKTA diminta pendapat, sementara SAKSI

AHLI ditanya Fakta Kasus. Padahal perbedaan antara SAKSI FAKTA dan SAKSI AHLI adalah bahwa

SAKSI FAKTA memberi keterangan berdasarkan sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,

dan ia alami sendiri, sedang SAKSI AHLI memberikan keterangannya berdasarkan keahlian khusus

yang dimilikinya.

Dan praktek SAKSI FAKTA diminta pendapat, sementara SAKSI AHLI ditanya Fakta Kasus

sering terjadi semenjak pembuatan BAP hingga pemeriksaan di persidangan, termasuk dalam

KASUS TEST SWAB PCR DI RS UMMI KOTA BOGOR .

Banyak Saksi Fakta dalam BAP KASUS TEST SWAB PCR DI RS UMMI KOTA BOGOR ditanya

tentang PENDAPAT dan ASUMSI mereka. Padahal Saksi Fakta tidak boleh ditanya tentang

PENDAPAT atau ASUMSINYA, tapi hanya boleh ditanya tentang apa yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri, dan ia alami sendiri. Dan sebaliknya banyak sekali Saksi Ahli ditunjukkan oleh Penyidik

FAKTA-FAKTA KASUS secara rinci berikut berbagai Dokumen dan Barang Buktinya, lalu ditanya

pendapatnya tentang FAKTA KASUS tersebut. Berikut rinciannya :

a. Hampir semua SAKSI FAKTA KASUS TEST SWAB PCR DI RS UMMI KOTA BOGOR kecuali Dr

Andi Tatat (Dirut RS MMI) dan Dr. Nuri (Petugas Laboratorium RSCM Jakarta) serta Zulfickar

(Manager Media RS UMMI Kota Bogor), saat pembuatan BAP ditunjukkan oleh Penyidik

Kepolisian beberapa Rekaman Video ttg SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat yang

menyatakan bahwa SAYA ”baik-baik saja”, lalu ditunjukkan Rekam Medis SAYA, kemudian

diminta PENDAPAT SAKSI FAKTA sambil digiring oleh Penyidik untuk menyatakan bahwa

43

SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat telah BERBOHONG, bahkan dalam Ruang

Sidang pun JPU sering menggiring hal serupa sebagaimana di BAP :

1) Walikota Bogor Bima Arya di BAP TAMBAHAN tgl 18 Jan 2021 No 5 ttg Rekam Medis & N0

6 – 10 ttg Video.

2) Kasatpol PP Kota Bogor Agustian Syah BAP TAMBAHAN tgl 26 Jan 2021 No 7 - 10 ttg Video.

3) Dr. Sri Nowo Retno (Kadinkes Kota Bogor) di BAP TAMBAHAN tgl 26 Jan 2021 No 6 - 9 ttg

Rekam Medis & No 12 ttg Video.

4) Johan Musali (Anggota Satgas Covid Kota Bogor) di BAP tgl 29 Des 2020 No 16 ttg Rekam

Medis & BAP TAMBAHAN tgl 26 Jan 2021 No 8 ttg Video.

5) Ferro Sopacua (Anggota Satgas Covid Kota Bogor) di BAP TAMBAHAN tgl 30 Des 2020 No

9 – 11 ttg Video.

6) Dr. Sarbini (Ketua Presidium Mer-C) di BAP TAMBAHAN tgl 14 Jan 2021 No 11 ttg Rekam

Medis & No 12 – 13ttg Video).

7) Dr. Hadiki (Relawan Mer-C) di BAP TAMBAHAN tgl 11 Jan 2021 No 23 ttg Video.

8) Dr. Tonggo Mea (Relawan Mer-C) di BAP TAMBAHAN tgl 14 Jan 2021 No 6 ttg Video.

9) Dr. Faris (Dr Jaga RS UMMI) di BAP TAMBAHAN tgl 27 Jan 2021 No 6 - 7 ttg Rekam Medis

& No 8 ttg Video.

10) Dr. Nerina (Dr Rawat RS UMMI) di BAP TAMBAHAN tgl 11 Jan 2021 No 15 - 17 ttg Rekam

Medis & No 18 - 20 ttg Video.

11) Dr. Nuri (Lab RSCM) hanya ditanya seputar Hasil Laboratorium Hasil Pemeriksaan PCR

SAYA.

12) Herdiansyah (Pedagang Sayur) di BAP TAMBAHAN tgl 28 Jan 2021 No 13 ttg Rekam Medis

& No 14 - 16 ttg Video.

13) Dr Najamudin (Direktur Umum RS UMMI) di BAP TAMBAHAN tgl 11 Jan 2021 No 25 ttg

Rekam Medis & No 27 ttg Video & BAP TAMBAHAN tgl 27 Jan 2021 No 8 – 9 ttg Video.

14) Fitri Sri Lestari (Perawat RS UMMI) di BAP TAMBAHAN tgl 27 Jan 2021 No 13 - 14 ttg

Rekam Medis & No 15 ttg Video.

15) Zulfickar (Manager Media RS UMMI) di BAP tgl 27 Jan 2021 No 10 : Video yg diupload

saksi.

16) Ahmad Suhadi (Pimpinan FMPB) di BAP tgl 14 Jan 2021 No 8 - 10 ttg Video.

17) Ikha Nurhakim (Anggota FMPB) di BAP tgl 14 Jan 2021 N0 10 – 13 ttg Video.

18) M Aditiya (Ketua BEM se-Bogor Raya) di BAP tgl 27 Jan 2021 No 11 ttg Video & No 15 – 16

ttg Rekam Medis.

19) M Aslam (Anggota BEM se-Bogor Raya) di BAP tgl 27 Jan 2021 No 14 - 16 ttg Video & No

13 ttg Rekam Medis.

b. SAKSI MAHKOTA pun Hb Hanif Alattas saat pembuatan BAP ditunjukkan oleh Penyidik

Kepolisian ditunjukkan Rekam Medis SAYA, kemudian diminta PENDAPAT SAKSI FAKTA,

namun SAKSI menolak untuk menjawab kecuai nanti di persidangan.sebagaimana di BAP tgl

4 Jan 2021 No 35 ttg Rekam Medis.

44

c. Semua SAKSI AHLI saat pembuatan BAP oleh Penyidik Kepolisian ada yang diceritakan FAKTA

KASUS, bahkan ada yang ditunjukkan FAKTA KASUS berupa beberapa Rekaman Video ttg

SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat yang menyatakan bahwa SAYA ”baik-baik

saja”, lalu ditunjukkan berbagai Dokumen dan Rekam Medis SAYA, kemudian diminta

PENDAPAT SAKSI terhadap FAKTA KASUS sambil digiring Penyidik untuk menyatakan bahwa

SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat telah BERBOHONG.

1) DR TRI YUNIS (Ahli Epidemiologi & Anggota Satgas Covid Kota Bogor) saat pembuatan

BAP oleh Penyidik Kepolisian diceritakan FAKTA KASUS SAYA, kemudian diminta

PENDAPAT SAKSI tentang FAKTA KASUS tersebut, sambil digiring oleh Penyidik untuk

memposisikan SAYA sebagai pihak yang melanggar PIDANA sebagaimana termaktub

dalam BAP SAKSI AHLI tgl 28 Des 2020 No Soal 16 s/d 19.

Saksi Ahli ini ditolak oleh SAYA dan Penasihat Hukum karena posisinya sebagai

ANGGOTA SATGAS COVID KOTA BOGOR, artinya satu Grup dengan PELAPOR, sehingga

diragukan INDEPENDENSI dan OBJEKTIVITASNYA.

SAYA cantumkan Saksi Ahli ini disini bukan untuk mengambil pendapatnya, karena

sudah SAYA tolak, tapi untuk sebagai BUKTI bagi CARA KONTROVERSIAL PENYIDIK

dalam buat BAP.

2) DR TRUBUS (Ahli Hukum Sosiologi) saat pembuatan BAP oleh Penyidik Kepolisian

diceritakan FAKTA KASUS SAYA secara rinci sebagaimana tertulis dalam BAP SAKSI AHLI

tgl 18 Jan 2021 Soal No 3, bahkan ditunjukkan oleh Penyidik FAKTA KASUS beberapa

Rekaman Video ttg SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat yang menyatakan

bahwa SAYA ”baik-baik saja”, lalu ditunjukkan berbagai Dokumen dan Rekam Medis

SAYA, kemudian diminta PENDAPAT SAKSI terhadap FAKTA KASUS tersebt, sambil

digiring Penyidik untuk menyatakan bahwa SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi

Tatat telah BERBOHONG, sebagaimana tertulis dalam BAP SAKSI AHLI tgl 18 Jan 2021

Soal No 13 ttg Dokumen dan Rekam Medis SAYA, dan Soal No 14 – 15 ttg Video.

3) DR ANDHIKA (Ahli Lingusitik Forensik) saat pembuatan BAP oleh Penyidik Kepolisian

diceritakan FAKTA KASUS SAYA secara rinci sebagaimana tertulis dalam BAP SAKSI AHLI

tgl 18 Jan 2021 Soal No 3, bahkan ditunjukkan oleh Penyidik FAKTA KASUS beberapa

Rekaman Video ttg SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat yang menyatakan

bahwa SAYA ”baik-baik saja”, lalu ditunjukkan berbagai Dokumen dan Rekam Medis

SAYA, kemudian diminta PENDAPAT SAKSI terhadap FAKTA KASUS tersebt, sambil

digiring Penyidik untuk menyatakan bahwa SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi

Tatat telah BERBOHONG, sebagaimana tertulis dalam BAP SAKSI AHLI tgl 18 Jan 2021

Soal No 18 ttg Dokumen dan Rekam Medis SAYA, dan Soal No 19 - 22 ttg Video.

45

Sekali lagi dan sekali lagi, sungguh sangat kami sesalkan para JPU yang konon katanya

berpendidikan tinggi dan konon katanya menjunjung tinggi kesopanan, ternyata berani dengan

sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina yaitu MANIPULASI FAKTA

dengan CARA-CARA KONTROVERSIAL yang tidak jujur dan jauh dari amanah semacam ini.

4. KISAH AYAH, ANAK DAN DOKTER

Dalam rangka mengcounter MANUVER JAHAT Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut

Umum yang tidak jujur dan amanah tersebut, karena didorong oleh semangat mencari DALIL

PEMBENARAN bukan mencari FAKTA KEBENARAN, sekaligus unutk meluruskan Sikap Saksi Fakta

mau pun Pendapat Saksi Ahli, maka SAYA membawakan sebuah cerita pengandaian tentang

Kisah Ayah, Anak dan Dokter sebagai gambaran tentang FAKTA KASUS RS UMMI, sbb :

”Ada seorang Ayah ditanya oleh anaknya tentang kondisi dirinya, maka ia menjawab :”Saya

baik-baik saja”, dan saat jumpa sahabatnya yang berprofesi Dokter, ia juga berkata yang

sama. Lalu Sang Dokter mengajak Sang Ayah mengikuti Test Swab PCR di sebuah Rumah Sakit

untuk mengantisipasi karena sedang musim Pandemi. Sebelum Hasil Test PCR keluar, tersebar

berita HOAX bahwa Si Ayah di Rumah Sakit sedang Kritis dan Parah, bahkan ada berita ia

sudah Mati akibat Covid, sehingga Kerabat dan Sahabat Si Ayah resah dan menghubungi

anaknya, maka Si Anak pun untuk meredam HOAX dan menenangkan keresahan langsung

mengklarifikasi lewat Rekaman Video singkat bahwa Ayahnya sesuai yang ia lihat dan

tanyakan langsung bahwa Ayahnya baik-baik saja. Dan Sang Dokter pun saat ditanya

wartawan tentang kebenaran berita KRITIS dan PARAH, juga menjawab bahwa Si Ayah baikbaik

saja dan masih dalam OBSERVASI PEMERIKSAAN. Beberapa hari kemudian keluar Hasil

Test PCR ternyata si Ayah POSITIF COVID, sehingga harus dirawat. Semenjak itu Si Ayah, Si

Anak dan Si Dokter jika ditanya kondisi Si Ayah maka dijawab sesuai Hasil Test PCR

bahwasanya Si Ayah POSITIF COVID. Pertanyaannya apakah Si Ayah, Si Anak dan Si Dokter

saat memberi pernyataan jawaban sebelum ada Hasil Test PCR bisa dikatagorikab

BERBOHONG ?!”

Setelah mendengar kisah terebut, maka semua SAKSI baik SAKSI FAKTA mau pun SAKSI

AHLI sepakat bahwa baik Si Ayah mau pun Si Anak dan Si Dokter tidak boleh disebut BERBOHONG

apalagi disebut mau berbuat KEONARAN karena mereka menjawab sesuai FAKTA KONDISI saat

ditanya, dan motif tujuannya pun dengan niat dan maksud untuk meredam HOAX dan FITNAH

yang meresahkan Kerabat dan Sahabat.



46

BAB V

FAKTA SIDANG

A. KETERANGAN SAKSI FAKTA (19 orang) :

I. Bima Arya : Wali Kota Bogor.

10 (Sepuluh) Kebohongan dan Kelicikan Bima Arya :

1. Bahwa benar Walikota Bogor Bima Arya datang ke RS UMMI tgl 26 dan 27 November

2020 ke RS UMMI di malam hari bersama Satgas Covid-19, termasuk Kapolres dan

Dandim Kota Bogor, mereka disambut baik oleh RS UMMI dan dipertemukan dengan

Keluarga HRS, lalu musyawarah sepakat untuk selesaikan masalah secara

KEKELUARGAAN.

FAKTANYA : Tengah malam sepulang dari RS UMMI setelah Rapat dengan Tim Satgas

yang di dalamnya ada Kapolres Kota Bogor, tiba-tiba Bima Arya berubah pikiran dan

langsung menugaskan Stafnya yaitu Kasatpol PP Kota Bogor Agustian Syah untuk buat

LAPORAN POLISI pada tgl 28 november 2020 pagi dini hari sekitar jam 02.00 WIB. Dan

di dalam sidang Bima Arya mengaku bahwa ia lebih mengedepankan Penyelesaian

Hukum dari pada Penyelesaian Kekeluargaan, sehingga bertolak belakang dengan

Kesepakatan Musyawarah yang ingin Penyelesaian Kekeluargaan.

2. Bahwa benar Walikota Bogor Bima Arya janji kepada Habaib dan Ulama Kota Bogor

bahwa Laporan Polisi akan dicabut.

FAKTANYA : Laporan Polisi tidak pernah dicabut dengan alasan dilarang oleh Kapolda

Jawa Barat.

3. Bahwa benar Walikota Bogor Bima Arya menyatakan bahwa RS UMMI tidak Kooperatif

dan tidak pernah melapor sampai saat Bima Arya hadir dalam sidang Tgl 8 April 2021.

FAKTANYA :

a. Saat Walikota Bogor Bima Arya datang ke RS UMMI disambut baik dan sangat

kooperatif, serta permintaan Bima agar SAYA Test PCR dipenuhi, serta Bima Arya

minta Kontak Tim Mer-C yang nelakukan Test PCR diberikan.

b. Laporan Rekam Medis Pasien sudah disampaikan secara online dan Real Time ke

Dinkes Kota Bogor dan Kemenkes RI sejak H +1 oleh Bagian Rekam Medis RS Ummi

sesuai dengan aturan.

c. Laporan Hasit Test PCR SAYA juga sudah dikirim juga secara online dan Real Time

oleh Laboratorium RSCM ke Kemenkes RI pd tgl 27 November 2020.

47

d. Jadi Laporan tersebut bukan langsung ke Walikota atau ke Satgas Covid-19, karena

Satgas Covid tidak berwenang mengambil Rekam Medis Pasien dari Rumah Sakit.

e. Ada pun Laporan Hasil PCR Pasien ke Dinkes Kota Bogor baru disampaikan tgl 16

Desember 2020, karena Berkas Pasien tersebut diambil Petugas Penyidik Kepolisian

Polresta Bogor akibat Laporan Bima Arya cs tgl 28 November 2020, dan baru

dikembalikan kurang lebih dua minggu kemudian.

4. Bahwa benar Walikota Bogor Bima Arya menuduh RS UMMI menghalangi Test PCR

terhadap SAYA.

FAKTANYA : Saat RS UMMI sudah setuju Satgas Covid Kota Bogor yang ditugaskan Bima

Arya untuk mendampingi Tim Mer-C untuk Tets PCR SAYA, namun setalah diberi waktu

ba’da Jum’at & ditunggu hingga jam 14.00 WIB, ternyata Satgas Covid Kota Bogor TIDAK

DATANG, sehingga atas permintaan SAYA maka Tim Mer-C langsung melakukan Test

PCR tanpa didampingi mereka, karena khawatir bawa sampling Test PCR ke

Laboratorium terlambat sebab saat itu hari Jum’at akhir hari kerja.

5. Bahwa benar Walikota Bogor Bima Arya merasa dihalang-halangi oleh SAYA dan

menantunya Hb Hanif Alattas karena menurutnya MENOLAK Test PCR Ulang.

FAKTANYA : SAYA keberatan Test PCR dua kali dalam waktu berdekatan dan Hb Hanif

hanya menanyakan apa urgensi Test PCR dua kali dalam waktu berdekatan. Setelah

dicecar pertanyaan dalam sidang akhirnya Bima Arya mengaku bahwa sebenarnya SAYA

dan Hb Hanif TIDAK MENGHALANGINYA, melainkan hanya mengarahkan agar

komunikasi dengan Tim Mer-C yang telah melakukan Test PCR terhadap SAYA.

6. Bahwa benar Walikota Bogor Bima Arya sudah DAMAI dengan RS UMMI dan janji tidak

akan lanjut ke Polisi.

FAKTANYA : Tetap lanjut ke Polisi.

7. Bahwa benar Walikota Bogor Bima Arya mengaku hanya melaporkan RS UMMI saja.

FAKTANYA : SAYA dan Hb Hanif dijadikan TERSANGKA oleh POLISI dan JAKSA, sehingga

jadi TERDAKWA di Pengadilan, bahkan Hb Hanif DITAHAN.

8. Bahwa benar Walikota Bogor Bima Arya dalam sidang pada awalnya mengaku sudah

dapat janji dari Hb Hanif tentang Laporan Hasil PCR.

FAKTANYA : Setelah dicecar dengan pertanyaan dalam sidang oleh Hb Hanif akhirnya

mengaku bahwa yang janji adalah Tim Mer-C bukan Hb Hanif.

9. Bahwa benar Walikota Bogor Bima Arya mengaku menindak tegas semua Pelenggar

Prokes di Kota Bogor

48

FAKTANYA : Hanya RS UMMI dan SAYA serta Hb Hanif yang dipidanakan hingga

disidangkan ke Pengadilan.

10. Bahwa benar Walikota Bogor Bima Arya mengaku bahwa jika ada seseorang yang tidak

tahu dirinya sakit lalu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, kemudian setelah

diperiksa Dokter ternyata dia sakit, maka orang tersebut tidak bisa disebut BERBOHONG

karena TIDAK TAHU.

FAKTANYA : Khusus untuk SAYA tetap disebut BERBOHONG walau pun TIDAK TAHU.

Selain itu Walikota Bogor Bima Arya memberi kesaksian :

1. Bahwa benar terkait perawatan SAYA di RS UMMI Kota Bogor TIDAK ADA KERUSUHAN

/ HURU HARA di Kota Bogor.

2. Bahwa benar tidak ada DEMO MAHASISWA terkait Perawatan SAYA di RS UMMI Kota

Bogor.

3. Bahwa benar SAKSI tidak pernah menugaskan Ka Satpol PP untuk melaporkan SAYA

mau pun menantunya Hb Hanif Alattas, melainkan hanya melaporkan RS UMMI saja.

4. Bahwa benar pasca Pelaporan RS UMMI ada pertemuan antara SAKSI dengan Para

Habaib dan Ulama serta Tokoh Kota Bogor.

5. Bahwa benar di Kota Bogor banyak PELANGGARAN PROKES yang dikenakan Sanksi

Administratif, tapi tidak ada yang dipidanakan kecuali Kasus RS UMMI.

6. Bahwa benar ada Rumah Sakit lain yang terlambat melapor terkait Covid tapi tidak

dilaporkanoleh SAKSI mau pun Stafnya ke polisi.

7. Bahwa benar SAKSI setuju jika seseorang menyatakan dirinya merasa segar atau sehat

atau baik-baik saja sesuai yang dia rasa, karena belum ada Hasil Pemeriksaan Dokter

atau dia belum tahu kalau dirinya sakit, maka orang tersebut tidak boleh disebut

BERBOHONG.

8. Bahwa benar SAKSI ditunjukkan Penyidik beberapa Rekaman Video ttg SAYA dan Hb

Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat yang menyatakan bahwa SAYA ”baik-baik saja”, lalu

ditunjukkan Rekam Medis SAYA, kemudian diminta PENDAPAT SAKSI sambil digiring

Penyidik untuk menyatakan bahwa SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat telah

BERBOHONG. (BAP TAMBAHAN tgl 18 Jan 2021 No 5 ttg Rekam Medis & N0 6 – 10 ttg

Video)

II. Agustian Syah

: Ka Satpol PP Kota Bogor (PELAPOR}.

1. Bahwa benar pada tgl 26 November 2020 malam SAKSI diajak Walikota Bogor Bima

Arya ke RS UMMI.

2. Bahwa benar pada tgl 27 November 2020 malam SAKSI diajak Waloikota Bogor

musyawarah dengan RS UMMI.

49

3. Bahwa benar pada tgl 27 November 2020 malam SAKSI diajak rapat oleh Walikota

Bogor bersama Kapolresta Bogor dan Tim Satgas Covid untuk melaporkan RS UMMI ke

Polisi.

4. Bahwa benar pd tgl 28 November 2020 pagi dini hari sekitar pukul 02.00 WIB SAKSI

melaporkan RS UMMI ke Polrest Bogor.

5. Bahwa benar SAKSI yang ditugaskan oleh Walikota Bogor Bima Arya untuk buat Laporan

Polisi terhadap RS UMMI.

6. Bahwa benar SAKSI hanya melaporkan RS UMMI bukan melaporkan SAYA.

7. Bahwa benar di Kota Bogor banyak PELANGGARAN PROKES yang dikenakan Sanksi

Administratif, tapi tidak ada yang dipidanakan kecuali Kasus RS UMMI.

8. Bahwa benar ada Rumah Sakit lain yang terlambat melapor terkait Covid tapi tidak

dilaporkan ke polisi.

9. Bahwa benar terkait perawatan SAYA di RS UMMI Kota Bogor TIDAK ADA Keonaran /

Kegemparan / Kerusuhan / Huru Hara / Kegaduhan / Keributan di Kota Bogor dalam

bentuk apa pun.

10. Bahwa benar jika seseorang menyatakan dirinya merasa segar atau sehat atau baikbaik

saja sesuai yang dia rasa, karena belum ada Hasil Pemeriksaan Dokter atau dia

belum tahu kalau dirinya sakit, maka orang tersebut tidak boleh disebut BERBOHONG.





BERBOHONG. (BAP TAMBAHAN tgl 26 Jan 2021 No 7 - 10 ttg Video)

III. Dr. Sri Nowo Retno

: Kadinkes Kota Bogor.

1. Bahwa benar di Kota Bogor ada RS Rujukan Covid selain RS UMMI yang terlambat

mengirim laporan, tapi tidak dipidanakan.

2. Bahwa benar saat SAYA dirawat di RS UMMI bulan November 2020 yang memastikan

seseorang POSITIF COVID adalah Test Swab PCR bukan Rapid Test Antigen.

3. Bahwa benar selama belum ada Hasil Test PCR maka SAYA tidak boleh disebut

KONFIRM COVID.








BERBOHONG. (BAP TAMBAHAN tgl 26 Jan 2021 No 6 - 9 : Rekam Medis & no 12 :

Video)

50

IV. Johan Musali

: Anggota Satgas Covid Kota Bogor.






KONFIRM COVID.








BERBOHONG. (BAP tgl 29 Des 2020 No 16 ttg Rekam Medis & BAP TAMBAHAN tgl 26

Jan 2021 No 8 ttg Video)

V. Ferro Sopacua : Anggota Satgas Covid Kota Bogor.






KONFIRM COVID.








BERBOHONG. (BAP TAMBAHAN tgl 30 Des 2020 No 9 – 11 ttg Video)

51

VI. Dr. Sarbini

: Ketua Presidium Mer-C.

1. Bahwa benar SAKSI adalah Presidium Tim Mer-C yang menugaskan Tim Mer-C

melakukan pendampingan Kesehatan SAYA atas permintaan SAYA sendiri.

2. Bahwa benar SAYA saat didampingi Tim Mer-C sejak tgl 12 November 2020 dalam

kondisi KELELAHAN.

3. Bahwa benar sejak tgl 17 November 2020 Tim Mer-C mendampingi dan mengawasi

SAYA melakukan ISOLASI MANDIRI di Rumah Petamburan lalu lanjut di Rumah Sentul

Bogor.

4. Bahwa benar saat itu yang memastikan seseorang POSITIF COVID adalah Test Swab

PCR bukan Rapid Test Antigen.


KONFIRM COVID.

6. Bahwa benar jika SAYA merasa segar atau sehat sebelum ada Hasil Test PCR, maka

SAYA tidak boleh disebut BERBOHONG, karena Subjektivitas Pasien berdasarkan apa

yang dirasa, sedang Objektivitas Dokter berdasarkan Hasil Pemeriksaan.

7. Bahwa Bahwa benar Tim Mer-C mau pun RS UMMI tidak pernah menghalang-halangi

Petugas Covid dalam melaksanakan tugasnya.





BERBOHONG. (BAP TAMBAHAN tgl 14 Jan 2021 No 11 ttg Rekam Medis & No 12 - 13

ttg Video)

VII. Dr. Hadiki

: Relawan Mer-C.

1. Bahwa benar SAKSI adalah Relawan Tim Mer-C yang melakukan pendampingan

Kesehatan SAYA.


kondisi KELELAHAN.

3. Bahwa benar sejak tgl 17 November 2020 SAKSI mendampingi dan mengawasi SAYA

melakukan ISOLASI MANDIRI di Rumah Petamburan lalu lanjut di Rumah Sentul Bogor.

4. Bahwa benar SAKSI pada hari SENIN tgl 23 November 2020 melakukan Rapid Test

Antigen terhadap SAYA dan hasilnya adalah REAKTIF.

5. Bahwa benar SAKSI mengusulkan agar SAYA dirawat di RS untuk mendapat

pemeriksaan dan pengobatan serta perawatan yang lebih intensif.

6. Bahwa benar SAYA setuju untuk dirawat RS dan memilih RS UMMI Kota Bogor, karena

dekat Rumahnya yang di Sentul, sekaligus SAYA sudah sejak lama biasa berobat di RS

UMMI sehingga ada Rekam Riwayat Medisnya.

52

7. Bahwa benar pada hari SELASA tgl 24 November 2020 malam SAKSI mengantar SAYA

ke RS UMMI untuk dirawat.

8. Bahwa benar SAKSI menginfokan kepada pihak RS UMMI tentang kondisi SAYA yang

DIDUGA terpapar Covid, yang kemudian dipahami oleh Dokter yang menerima sebagai

Konfirm Covid, padahal belum ada Hasil Test Swab PCR.




KONFIRM COVID.


SAYA tidak boleh disebut BERBOHONG.

12. Bahwa benar Tim Mer-C mau pun RS UMMI tidak pernah menghalang-halangi Petugas

Covid dalam melaksanakan tugasnya.

13. Bahwa benar pada hari JUM’AT tgl 27 November 2020 siang setelah Shalat Jum’at Tim

Mer-C melakukan Test Swab PCR terhadap SAYA di RS UMMI.

14. Bahwa benar pada hari JUM’AT tgl 27 November 2020 sore sample Test PCR SAYA

dibawa oleh Tim Mer-C ke Laboratorium RSCM di Jakarta.

15. Bahwa benar pada hari JUM’AT tgl 27 November 2020 malam Tim Mer-C dikontak oleh

Walikota Bogor Bima Arya yang meminta Hasil Tes PCR SAYA, tapi dijawab bahwa Hasil

Test tsb belum ada.

16. Bahwa benar HASIL RESMI Test PCR baru SAYA terima dari SAKSI melalui Habib Hanif

Alattas pada tgl 30 November 2020, karena Test PCR dilaksanakan hari JUM’AT 27

November 2020, sementara hari SABTU dan AHAD yaitu tgl 28 dan 29 November 2020

merupakan HARI LIBUR, sehingga Laporan Hasil PCR baru bisa disampaikan kepada

SAYA pada hari SENIN tgl 30 November 2020

17. Bahwa benar setelah Hasil Test PCR tersebut SAYA terima pada Tgl 30 November 2020

di rumah dan hasilnya adalah POSITIF COVID, sehingga SAYA lanjut ISOLASI MANDIRI

di rumah bawah pengawasan Tim Mer-C hingga sembuh total.

18. Bahwa benar SEBELUM tgl 30 November 2020 SAYA tidak pernah tahu kalau

TERPAPAR COVID-19.





BERBOHONG. (BAP TAMBAHAN tgl 11 Jan 2021 No 23 ttg Video)

VIII. Dr. Tonggo Mea

: Relawan Mer-C.

1. Bahwa benar SAKSI adalah Relawan Tim Mer-C yang ikut melakukan pendampingan

Kesehatan SAYA.

53


kondisi KELELAHAN.

3. Bahwa benar sejak tgl 17 November 2020 SAKSI mendampingi dan mengawasi SAYA

melakukan ISOLASI MANDIRI di Rumah Petamburan lalu lanjut di Rumah Sentul Bogor.

4. Bahwa benar Dr Hadiki dari Tim Mer-C pada hari SENIN tgl 23 November 2020

melakukan Rapid Test Antigen terhadap SAYA dan hasilnya adalah REAKTIF.

5. Bahwa benar Tim Mer-C mengusulkan agar SAYA dirawat di RS untuk mendapat

pemeriksaan dan pengobatan serta perawatan yang lebih intensif.

6. Bahwa benar SAYA setuju untuk dirawat RS dan memilih RS UMMI Kota Bogor, karena

dekat Rumahnya yang di Sentul, sekaligus SAYA sudah sejak lama biasa berobat di RS

UMMI sehingga ada Rekam Riwayat Medisnya.

7. Bahwa benar pada hari SELASA tgl 24 November 2020 malam Tim Mer-C mengantar

SAYA ke RS UMMI untuk dirawat.




KONFIRM COVID.



11. Bahwa benar Tim Mer-C mau pun RS UMMI tidak pernah menghalang-halangi Petugas

Covid dalam melaksanakan tugasnya.

12. Bahwa benar pada hari JUM’AT tgl 27 November 2020 siang setelah Shalat Jum’at Tim

Mer-C melakukan Test Swab PCR terhadap SAYA di RS UMMI.

13. Bahwa benar pada hari JUM’AT tgl 27 November 2020 sore sample Test PCR SAYA

dibawa oleh Tim Mer-C ke Laboratorium RSCM di Jakarta.





TERPAPAR COVID-19.





BERBOHONG. (BAP TAMBAHAN tgl 14 Jan 2021 No 6 ttg Video)

IX. Dr. Faris

: Dr Jaga RS UMMI.

1. Bahwa benar saat SAYA masuk ke RS UMMI tidak dalam kondisi Kritis mau pun Parah.



54



BERBOHONG. (BAP TAMBAHAN tgl 27 Jan 2021 No 6 - 7 ttg Rekam Medis & No 8 ttg

Video)

X. Dr. Nerina : Dr Rawat RS UMMI.

1. Bahwa benar SAKSI adalah Dokter Spesialis Internis yang merawat SAYA di RS UMMI.

2. Bahwa benar saat SAKSI menerima SAYA sebagai pasien di RS UMMI dalam kondisi

Relatif Stabil dan Relatif Baik, tidak dalam keadaan Kritis atau Parah.

3. Bahwa benar SAKSI yang menulis pada Laporan Diagnosa Awal bahwa SAYA ”Konfirm

Covid” berdasarkan Keterangan Dr Hadiki dari Tim Mer-C yang mengantar dan

menyerahkan SAYA.

4. Bahwa benar saat SAYA diserahkan tidak ada Hasil Test Swab PCR.

5. Bahwa benar seharusnya sebelum ada Hasil Test PCR, SAYA tidak boleh dalam Laporan

Diagnosa Awal disebut Konfirm Covid, tapi cukup ditulis Suspect atau Probable.

6. Bahwa benar Hasil Radilogi RS UMMI menyatakan bahwa SAYA terinfeksi Paru antara

Ringan hingga sedang, sehingga direkomendasikan agar SAYA ditest Swab PCR untuk

memastikan Covid atau tidaknya.

7. Bahwa benar kondisi SAYA selama perawatan di RS UMMI semakin hari semakin baik.

8. Bahwa benar Limfosit SAYA saat masuk RS UMMI berada di posisi angka 5 dari ambang

batas 20 – 40. Limfosit adalah yang menentukan kekuatan Imun seseorang.

9. Bahwa benar Limfosit SAYA setelah 24 jam dirawat di RS UMMI naik ke posisi angka 16

dari ambang batas 20 – 40. Dan selanjutnya semakin hari semakin baik.

10. Bahwa benar SAYA selama mengikuti perawatan di RS UMMI sangat patuh dan taat

terhadap semua arahan dan petunjuk Dokter.

11. Bahwa benar SAKSI tidak pernah mengatakan kepada SAYA secara eksplisit bahwa

ANDA COVID, karena belum ada hasil Test Swab PCR.

12. Bahwa benar Dr Nerina dkk di RS UMMI membuat Grup WA dengan nama Grup HARIS

yang isinya adalah saling tukar informasi antar Dokter tentang langkah-langkah yang

diambil dalam merawat dan mengobati SAYA. Dan Grup WA ini pun tidak ada

pembicaraan tentang SAYA apakah terpapar covid atau tidak, karena belum ada Hasil

Test Swab PCR, namun memang penanganan pasien suspect atau probable atau posiitif

covid secara umum mempunyai prosedur yang hampir sama seperti sama-sama ada

kewajiban memakai APD, dan sama-sama harus ditest Swab PCR, dsb.





BERBOHONG. (BAP TAMBAHAN tgl 11 Jan 2021 No 15 - 17 ttg Rekam Medis & No 18

- 20 ttg Video)

55

XI. Dr. Nuri

: Lab RSCM.

1. Bahwa benar sample Test Swab PCR SAYA dibawa ke Laporatotium RSCM di Jakarta.

2. Bahwa benar Hasil Test Swab PCR SAYA di Laboratorium RSCM sudah secara langsung

dan Real Time terlaporkan ke Sistem Data Base Kemenkes RI.

3. Bahwa benar belum ada aturan yang melarang pasien Suspect / Probable / Konfirm

Covid untuk makan bersama keluarga.








BERBOHONG.

XII. Herdiansyah

: Pedagang Sayur.

1. Bahwa benar SAKSI berdagang sayuran di Pasar di Kota Bogor agak jauh dari RS UMMI.

2. Bahwa benar SAKSI tahu SAYA dirawat di RS UMMI hanya dari Media.

3. Bahwa benar SAKSI mendengar simpang siur ttg SAYA di RS UMMI melalui Media.

4. Bahwa benar SAKSI tidak pernah konfirmasi tentang SAYA ke RS UMMI.

5. Bahwa benar faktanya di Kota Bogor tidak ada KERUSUHAN / KERIBUTAN terkait

Perawatan SAYA di RS UMMI.





BERBOHONG. (BAP TAMBAHAN tgl 28 Jan 2021 No 13 ttg Rekam Medis & No 14 - 16

ttg Video)

XIII. Dr Najamudin

: Direktur Umum RS UMMI.

1. Bahwa benar SAYA masuk dan keluar dari RS UMMI dengan izin, tidak lari.

2. Bahwa benar SAYA telah menyelesaikan semua kewajiban Administrasi Perawatan di

RS UMMI.


KONFIRM COVID.



56

5. Bahwa benar RS UMMI mau pun SAYA dan Keluarga tidak pernah menghalang-halangi


6. Bahwa benar ada tiga perawat RS UMMI yang melayani perawatan SAYA ditest Swab

PCR dengan hasil ketiganya NEGATIF.








BERBOHONG. (BAP TAMBAHAN tgl 11 Jan 2021 No 25 ttg Rekam Medis & No 27 ttg

Video & BAP TAMBAHAN tgl 27 Jan 2021 No 8 – 9 ttg Video)

XIV. Fitri Sri Lestari

: Perawat RS UMMI.

1. Bahwa benar saat SAYA masuk ke RS UMMI dalam keadaan Stabil tidak Kritis atau

Parah.

2. Bahwa benar kondisi SAYA di RS UMMI semakin hari semakin baik.

3. Bahwa benar selama perawatan SAYA selalu mematuhi semua arahan Dokter dan

Perawat.










BERBOHONG. (BAP TAMBAHAN tgl 27 Jan 2021 No 13 - 14 ttg Rekam Medis & No 15

ttg Video)

XV. Zulfickar

: Manager Media RS UMMI.

1. Bahwa benar SAKSI bekerja di bagian Media RS UMMI.

2. Bahwa benar Rekaman Video SAYA adalah Testimoni penghargaan untuk pelayanan RS

UMMI yang dibuat sebelum ada Hasil PCR dan sebelum SAYA pulang dari RS UMMI.

3. Bahwa benar bahwa Rekaman Video Hb Hanif Alattas menantu SAYA untuk meredam

berita HOAX yang memfitnah bahwa SAYA Kritis dan Parah di RS UMMI, bahkan sudah

Mati akibat Covid.

57

4. Bahwa benar Rekaman Video Hb Hanif dibuat sebelum ada Hasil PCR SAYA.

5. Bahwa benar penayangan kedua Video tersebut adalah inisitaif SAKSI bukan diminta

atau disuruh oleh SAYA mau pun menantunya Hb Hanif Alattas.








BERBOHONG. (BAP tgl 27 Jan 2021 No 10 ttg Video yg diupload saksi)

XVI. Ahmad Suhadi

XVII. Ikha Nurhakim

: FMPB.

: FMPB.

Keduanya sama memberi kesaksian :

1. Bahwa benar FMPB adalah organisasi yang dibentuk mendadak sehari sebelum Demo

hanya untuk keperluan mendemo SAYA.

2. Bahwa benar mereka tinggal di Kabupaten Bogor bukan di Kota Bogor dan jauh dari RS

UMMI.

3. Bahwa benar mereka bukan penghuni Perumahan Mutiara Sentul dan mereka pun

tinggal jauh dari perumahan tersebut.

4. Bahwa benar mereka Demo tanpa Pemberitahuan ke Polisi, tapi mereka tidak

dibubarkan oleh Polisi, padahal polisi ada saat mereka Demo di Sentul.

5. Bahwa benar mereka Demo di Sentul hanya sebentar sekitar 15 sampai 20 menit saja,

dan mereka bubar sendiri dengan damai.

6. Bahwa benar mereka Demo di Sentul tanpa niat sedikit pun untuk buat KEONARAN

7. Bahwa benar mereka Demo di Sentul dengan Damai tanpa ada KEONARAN dalam

bentuk apa pun.

8. Bahwa benar mereka Demo karena ada BERITA HOAX bahwa SAYA lari dari RS UMMI.

9. Bahwa benar mereka Demo bukan karena Wawancara Klarifikasi Dr Andi Tatat atau

pun karena Rekaman Video Klarifikasi Habib Hanif, juga bukan karena Rekaman

Testimoni SAYA, tapi semata-mata karena ada BERITA HOAX bahwa SAYA lari dari RS

UMMI.

10. Bahwa benar mereka tidak pernah konfirmasi berbagai berita HOAX tentang SAYA ke

RS UMMI di Kota Bogor.

11. Bahwa benar mereka Demo di Sentul hanya mau Konfirmasi berita ke SAYA apa benar

TERAKWA lari dari RS UMMI.

12. Bahwa benar mereka mengaku KHILAF dan MINTA MAAF kepada SAYA dalam ruang

sidang.

58




14. Bahwa benar mereka ditunjukkan Penyidik beberapa Rekaman Video ttg SAYA dan Hb


ditunjukkan Rekam Medis SAYA, kemudian diminta PENDAPAT mereka sambil digiring


BERBOHONG. (BAP Ahmad Suhadi tgl 14 Jan 2021 No 8 - 10 ttg Video & BAP Ikha

Nurhakim tgl 14 Jan 2021 N0 10 – 13 ttg Video)

XVIII. M Aditiya

XIX. M Aslam

: Ketua BEM se-Bogor Raya.

: Anggota BEM se-Bogor Raya.

Keduanya sama memberi kesaksian :

1. Bahwa benar mereka adalah Pengurus BEM se-Bogor Raya, dimana M Aditya sebagai

Ketua, sedang M Aslam sebagai Anggota.

2. Bahwa benar BEM se-Bogor Raya sama sekali tidak melakukan Demo berkaitan dengan

urusan SAYA.

3. Bahwa benar Surat Pernyataan BEM se-Bogor Raya yang ditunjukkan JPU yang di antara

isinya ada keterkaitan dengan urusan SAYA hanya baru berupa DRAFT.

4. Bahwa benar Surat Pernyataan BEM se-Bogor Raya yang resmi hanya berisi tiga poin

dan tak satu pun tekait dengan urusan SAYA.

5. Bahwa benar mereka ditunjukkan Penyidik beberapa Rekaman Video ttg SAYA dan Hb


ditunjukkan Rekam Medis SAYA, kemudian diminta PENDAPAT mereka sambil digiring


BERBOHONG. (BAP M Aditya tgl 27 Jan 2021 No 11 ttg Video & No 15 – 16 ttg Rekam

Medis & BAP M Aslam tgl 27 Jan 2021 No 14 - 16 ttg Video & No 13 ttg Rekam Medis)

B. KETERANGAN SAKSI FAKTA A DE CHARGE (4 Orang) :

I. Veni : Petugas Rekam Medis RS UMMI.

1. Bahwa benar di Rekam Medis SAYA tertulis ”Confirm Covid” tapi belum ada Hasil Test

PCR, sehingga diminta untuk Test PCR buat memastikan.

2. Bahwa benar di Rekam Medis SAYA tertulis ”Confirm Covid” tapi belum ada Hasil Test

PCR, sehingga oleh SAKSI dicatat sebagai SUSPECT.

59

3. Bahwa benar Rekam Medis SAYA sudah terlapor secara Real Time ke Sistem Komputer

Kemenkes RI mau pun Dinkes Pemkot Bogor mulai dari H+1 dari hari masuk ke RS

UMMI.

4. Bahwa benar selain Laporan ke Kemenkes RI dan Dinkes Pemkot Bogor, ada juga

laporan di Grup WA Khusus Rumah Sakit se-Kota Bogor bersama Dinkes Pemkot

Bogor, sehingga Rekam Medis SAYA juga terlaporkan di Grup WA tersebut secara Real

Time.

5. Bahwa benar Rekam Medis SAYA disita oleh Petugas Penyidik Kepolisian, sehingga

membuat Laporan Lanjutan Rekam Medis SAYA ke Kemenkes RI mau pun ke Dinkes

Pemkot Bogor terlambat hingga tgl 16 Desember 2020, karena harus menunggu Rekam

Medis SAYA tersebut dikembalikan.

6. Bahwa benar yang bisa mengakses Rekam Medis SAYA di RS UMMI hanya Petugas

Rekam Medis, sehingga jika ada Dokter atau Menejmen yang ingin tahu, maka harus

melalui Petugas Rekam Medis yang memegang Paswordnya.

II. Hb Mahdi Assegaf

: Tokoh Habaib Kota Bogor.

1. Bahwa benar banyak berita HOAX yang menyebar di tengah masyarakat bahwa SAYA

Kritis dan Parah dirawat di ruang ICU, bahkan sudah Mati di RS akibat Covid, sehingga

meresahkan para Habaib dan Ulama serta Umat di Kota Bogor dan sekitarnya.

2. Bahwa benar Wawancara Walikota Bogor di TV yang juga mengerahkan Satgas Covid

ke RS UMMI telah menambah keresahan Para Habaib dan Ulama serta Tokoh Kota

Bogor dan sekitarnya.

3. Bahwa benar banyak Habaib dan Ulama serta Tokoh di Kota Bogor dan sekitarnya yang

menghubungi SAKSI menanyakan berita HOAX tersebut, karena SAKSI punya hubungan

dekat dengan SAYA mau pun menantunya Hb Hanif Alattas.

4. Bahwa benar SAKSI menghubungi Hb Hanif Alattas selaku menantu SAYA untuk

mengkonfirmasi berita dan mendapat jawaban bahwa semua berita tersebut adalah

HOAX dan FITNAH.

5. Bahwa benar SAKSI mengusulkan kepada Hb Hanif Alattas untuk membuat REKAMAN

VIDEO SINGKAT menjelaskan tentang kondisi SAYA dalam rangka meredam berita

HOAX agar Habaib dan Ulama serta Umat menjadi tenang.

6. Bahwa benar berbagai Berita HOAX tentang SAYA telah sangat meresahkan Habaib dan

Ulama serta Umat, tapi Wawancara Klarifikasi Dr Andi Tatat di TV dan Rekaman Video

Klarifikasi Hb Hanif serta Rekaman Testimoni SAYA justru sebaliknya sangat

menenangkan Umat dan menghilangkan segala keresahan.


Kegemparan / Kerusuhan / Huru Hara / Kegaduhan / Keributan di Kota Bogor dalam

bentuk apa pun.

60

8. Bahwa benar justru dengan adanya perawatan SAYA di RS UMMI, maka para Habaib

dan Ulama serta Umat semakin tenang, karena SAYA menurut mereka sebagai Tokoh

yang dicintai Umat berada dalam pengawasan Para Dokter yang berpengalaman.

9. Bahwa benar SAKSI bersama para Habaib dan Ulama serta Tokoh Kota Bogor menemui

Walikota Bogor Bima Arya untuk menanyakan tentang alasan Pelaporan Polisi terhadap

RS UMMI yang justru sudah berjasa besar memberi perawatan dan pengobatan kepada

SAYA.

10. Bahwa benar Walikota Bogor di hadapan Para Habaib dan Ulama serta Tokoh Kota

Bogor berjanji untuk mencabut Laporan Polisinya terhadap RS UMMI.

11. Bahwa benar Walikota Bogor juga berjanji untuk menyelesaikan masalah RS UMMI

secara Kekeluargaan.

12. Bahwa benar ternyata Walikota Bogor BERBOHONG atau INGKAR JANJI, karena

Laporan Polisi terhadap RS UMMI tidak pernah dicabut, bahkan di Sidang Pengadilan

mengaku hanya akan mengedepankan Hukum daripada Kekeluargaan.

III. Hb Abdullah Masyhur

: Tokoh Habaib Kota Bogor



meresahkan para Habaib dan Ulama serta Umat di Kota Bogor dan sekitarnya.


ke RS UMMI telah menambah keresahan Para Habaib dan Ulama serta Tokoh Kota

Bogor dan sekitarnya.

3. Bahwa benar SAKSI sempat lewat RS UMMI dan melihat serta mendengar pihak RS

UMMI menerangkan bahwa SAYA dirawat di RS UMMI, tapi tidak dijelaskan tentang

sakit apa.





5. Bahwa benar SAKSI tinggal tidak jauh dari RS UMMI dan SAKSI sering hadir Majelis dan

Ziarah yang lokasinya bersebelahan dengan RS UMMI.

6. Bahwa benar jama’ah Majelis dan Ziarah serta masyarakat sekitar RS UMMI tidak ada

yang RESAH karena takut tertular Covid akibat SAYA dirawat di RS UMMI.


Kegemparan / Kerusuhan / Huru Hara / Kegaduhan / Keributan di sekitar RS UMMI mau

pun di seluruh Kota Bogor dalam bentuk apa pun.


dan Ulama serta masyarakat di sekitar RS UMMI semakin tenang, karena SAYA sebagai

Tokoh yang dicintai Umat berada dalam pengawasan Para Dokter yang berpengalaman.

61

IV. Ust Slamet Maarif : Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212



meresahkan para Habaib dan Ulama serta Tokoh secara Nasional.

2. Bahwa benar di antara Berita HOAX ada Editan Foto SAKSI dan Gubernur Jakarta Anies

Baswedan yang sedang melihat SAYA terbaring Kritis di sebuah ruangan RS dengan

penonton Akun tersebut yang mencapai jutaan orang. Padahal SAKSI belum pernah

besuk SAYA saat Sakit di RS UMMI karena memang siapa pun tidak boleh besuk,

termasuk semua Pengurus DPP FPI.


ke RS UMMI telah menambah keresahan Para Habaib dan Ulama serta Tokohsecara

Nasional.

4. Bahwa benar banyak Habaib dan Ulama serta Tokoh dari berbagai Daerah yang

menghubungi SAKSI menanyakan berita HOAX tersebut, karena SAKSI sebagai salah

satu Ketua DPP FPI dan juga Ketum PA 212 punya hubungan dekat dengan SAYA mau

pun menantunya Hb Hanif Alattas.

5. Bahwa benar SAKSI menghubungi Hb Hanif Alattas selaku menantu SAYA untuk

mengkonfirmasi berita dan mendapat jawaban bahwa semua berita tersebut adalah

HOAX dan FITNAH.

6. Bahwa benar SAKSI mengusulkan kepada Hb Hanif Alattas untuk membuat REKAMAN

VIDEO SINGKAT menjelaskan tentang kondisi SAYA dalam rangka meredam berita

HOAX agar Habaib dan Ulama serta Umat secara Nasional menjadi tenang.





8. Bahwa benar Berita Hoax dan Wawancara Walikota Bogor Bima Arya menjadi

penyebab KERESAHAN, sedang Klarifikasi Hb Hanif Alattas dan Dr Andi Tatat justru

menjadi peredam KERESAHAN dan sekaligus pencipta KETENANGAN di tengah Umat.


Kegemparan / Kerusuhan / Huru Hara / Kegaduhan / Keributan di Kota Bogor mau pun

Kota-Kota lainnya dalam bentuk apa pun.


dan Ulama serta Umat di berbagai Daerah semakin tenang, karena SAYA sebagai Tokoh

yang dicintai Umat berada dalam pengawasan Para Dokter yang berpengalaman.

62

C. SAKSI AHLI DARI JPU (4 Orang) :

Bahwa KETIGA SAKSI saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian ada yang diceritakan

FAKTA KASUS, bahkan ada yang ditunjukkan FAKTA KASUS berupa beberapa Rekaman Video ttg

SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat yang menyatakan bahwa SAYA ”baik-baik saja”,

lalu ditunjukkan berbagai Dokumen dan Rekam Medis SAYA, kemudian diminta PENDAPAT

SAKSI terhadap FAKTA KASUS sambil digiring Penyidik untuk menyatakan bahwa SAYA dan Hb

Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat telah BERBOHONG.

Bahwa KETIGA SAKSI diceritakan oleh SAYA Kisah Ayah, Anak dan Dokter yang diandaikan

sebagai gambaran Kasus RS UMMI, maka KETIGA SAKSI sepakat bahwa baik Si Ayah mau pun Si

Anak dan Si Dokter tidak boleh disebut BERBOHONG apalagi disebut mau berbuat KEONARAN.

Selain itu KETIGA SAKSI masing-masing menyampaikan pendapat sebagai berikut :

I. DR TRI YUNIS : Ahli Epidemiologi & Anggota Satgas Covid Kota Bogor

Saksi Ahli ini ditolak oleh SAYA dan Penasihat Hukum karena posisinya sebagai ANGGOTA

SATGAS COVID KOTA BOGOR, artinya satu Grup dengan PELAPOR, sehingga diragukan

INDEPENDENSI dan OBJEKTIVITASNYA.

II. DR TRUBUS

: Ahli Hukum Sosiologi

1. Bahwa jika seseorang menyatakan dirinya merasa segar atau sehat atau baik-baik saja

sesuai yang dia rasa, karena belum ada Hasil Pemeriksaan Dokter atau dia belum tahu

kalau dirinya sakit, maka orang tersebut tidak boleh disebut BERBOHONG.

2. Bahwa penerapan UU No 1 Tahun 1946 di zaman sekarang sudah TIDAK RELEVAN,

karena UU tersebut saat dibuat untuk konteks kondisi darurat baru merdeka yang penuh

dengan berita BOHONG UNTUK membuat KEONARAN.

3. Bahwa Kisah Ayah, Anak dan Dokter yang diandaikan sebagai gambaran Kasus RS UMMI,

maka baik Si Ayah mau pun Si Anak dan Si Dokter tidak boleh disebut BERBOHONG

apalagi disebut mau berbuat KEONARAN, sehingga tidak bisa dikenakan pasal 14 baik

ayat (1) atau ayat (2) dan tidak ada sangkut pautnya dengan pasal 15.

4. Bahwa DEMO DAMAI merupakan penyampaian aspirasi yang dijamin undang-undang

dan tidak bisa disebut sebagai KEONARAN;

63

5. Bahwa KEONARAN yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) bukan sekedar kegelisahan

atau pro kontra ditengan masyarskat akan tetapi harus dibarengi dengan KEKACAUAN

/ KERUSUHAN.

6. Keonaran dikalangan rakyat harus bersifat MELUAS.

7. Bahwa KERESAHAN PUBLIK itu urusan hati, tidak bisa diukur, sehingga tidak bisa

dituangkan dalam perbuatan ONAR. Jadi hanya perbuatan yang bisa diukur saja yang

boleh dituangkan dalam perbuatan ONAR.

8. Bahwa benar SAKSI AHLI saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian diceritakan FAKTA

KASUS SAYA secara rinci sebagaimana tertulis dalam BAP SAKSI AHLI tgl 18 Jan 2021

Soal No 3, bahkan ditunjukkan oleh Penyidik FAKTA KASUS beberapa Rekaman Video

ttg SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat yang menyatakan bahwa SAYA ”baikbaik

saja”, lalu ditunjukkan berbagai Dokumen dan Rekam Medis SAYA, kemudian

diminta PENDAPAT SAKSI terhadap FAKTA KASUS tersebt, sambil digiring Penyidik

untuk menyatakan bahwa SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat telah

BERBOHONG, sebagaimana tertulis dalam BAP SAKSI AHLI tgl 18 Jan 2021 Soal No 13

ttg Dokumen dan Rekam Medis SAYA, dan Soal No 14 – 15 ttg Video.

III. DR ANDHIKA : Ahli Lingusitik Forensik




2. Bahwa orang yang berbicara berdasarkan APA YANG DIA TAU maka tidak dapat

dikatakan BOHONG.

3. Bahwa benar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah RUJUKAN RESMI dalam

Bahasa Indonesia.

4. Bahwa benar menurut KBBI bahwa makna ONAR adalah Huru-hara, Gempar, Keributan

dan Kegaduhan, sedang makan KEONARAN lebih khusus lagi yatu Kegemparan,

Kerusuhan dan Keributan.

5. Bahwa SAKSI AHLI mencoba mengartikan ONAR dengan makna RESAH, namun SAKSI

AHLI tidak mampu menunjukkan rujukan ilmiahnya, sehingga pendapat tersebut ditolak

oleh SAYA dan Penasihat Hukum, apalagi ada bantahan dari Saksi Ahli Lingusitik Forensik

DR Frans dan Ahli Sosiologi Prof DR Musni Umar serta Ahli Hukum Pidana DR Muzakkir,

yang ketiganya dihadirkan oleh SAYA dan Penasihat Hukum, serta menerangkan bahwa

64

ONAR adalah Kerusuhan dan Keributan serta Huru Hara. Bahkan pendapat Ahli tersbeut

juga terbantahkan oleh pendapat Saksi Ahli Sosiologi yang dihadirkan JPU yaitu DR

TRUBUS.

6. Bahwa SAKSI juga mencoba mengartikan MASYARAKAT cukup hanya DUA ORANG,

namun juga TIDAK ADA REFERENSI ILMIAHNYA, sehingga dibantah juga oleh Saksi Ahli

Lingusitik Forensik DR Frans dan Ahli Sosiologi Prof DR Musni Umar serta Ahli Hukum

Pidana DR Muzakkir, yang ketiganya dihadirkan oleh SAYA dan Penasihat Hukum, serta

menerangkan bahwa makna MASYARAKAT tidak cukup hanya dua orang saja, tapi harus

banyak.

7. Bahwa benar SAKSI AHLI saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian diceritakan FAKTA

KASUS SAYA secara rinci sebagaimana tertulis dalam BAP SAKSI AHLI tgl 18 Jan 2021

Soal No 3, bahkan ditunjukkan oleh Penyidik FAKTA KASUS beberapa Rekaman Video

ttg SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat yang menyatakan bahwa SAYA ”baikbaik

saja”, lalu ditunjukkan berbagai Dokumen dan Rekam Medis SAYA, kemudian

diminta PENDAPAT SAKSI terhadap FAKTA KASUS tersebt, sambil digiring Penyidik

untuk menyatakan bahwa SAYA dan Hb Hanif Alattas serta Dr Andi Tatat telah

BERBOHONG, sebagaimana tertulis dalam BAP SAKSI AHLI tgl 18 Jan 2021 Soal No 18

ttg Dokumen dan Rekam Medis SAYA, dan Soal No 19 - 22 ttg Video.

IV. HERY PRIYANTO : Ahli Forensik :

DITOLAK kesaksian dan pendapatnya oleh SAYA dan Panasihat Hukum karena :

1. Tidak dihadirkan dalam sidang.

2. Anggota POLRI, sehingga TIDAK INDEPENDENT dan diragukan OBJEKTIVITAS

PENILAIANNYA.

Dengan demikian semua BARANG BUKTI berupa Rekaman Video yang diperiksa oleh SAKSI

AHLI ini pun ditolak oleh SAYA dan Penasihat Hukum untuk dijadikan ALAT BUKTI.

D. SAKSI AHLI DARI SAYA & PH (8 Orang) :

Semua SAKSI AHLI sepakat bahwa jika seseorang menyatakan dirinya merasa segar atau

sehat atau baik-baik saja sesuai yang dia rasa, karena belum ada Hasil Pemeriksaan Dokter atau

dia belum tahu kalau dirinya sakit, maka orang tersebut tidak boleh disebut BERBOHONG, karena

Subjektivitas Pasien berdasarkan Apa yang Dirasa, sedang Objektivitas Dokter berdasarkan

Hasil Pemeriksaan.

65

Semua SAKSI AHLI diceritakan oleh SAYA tentang ”Kisah Ayah, Anak dan Dokter” yang

diandaikan sebagai gambaran Kasus RS UMMI, maka semua SAKSI AHLI sepakat bahwa baik Si

Ayah mau pun Si Anak dan Si Dokter tidak boleh disebut BERBOHONG apalagi disebut mau

berbuat KEONARAN. sehingga tidak bisa dikenakan UU No 1 Tahun 1946 pasal 14 baik ayat (1)

atau ayat (2) dan tidak ada sangkut pautnya dengan pasal 15.

Semua AHLI HUKUM PIDANA dan AHLI HUKUM TATA NEGARA serta AHLI SOSIOLOGI

sepakat bahwa penerapan UU No 1 Tahun 1946 di zaman sekarang untuk konteks kekinian sudah

TIDAK RELEVAN, karena UU tersebut saat dibuat untuk konteks kondisi darurat baru merdeka

yang penuh dengan berita BOHONG untuk membuat KEONARAN.

Semua Saksi Ahli juga sepakat bahwa Bahwa ONAR adalah Huru-hara, Keributan,

Kegaduhan, Kegemparan dan Kerusuhan.

Selain itu SEMUA SAKSI AHLI masing-masing menyampaikan pendapat sebagai berikut :

I. PROF DR MUSNI UMAR : Ahli Sosiologi & Rektor Universitas Ibnu Choldun


sesuai yang dia rasa, karena belum ada Hasil Pemeriksaan Dokter atau dia belum tahu kalau

dirinya sakit, maka orang tersebut tidak boleh disebut BERBOHONG, karena Subjektivitas

Pasien berdasarkan Apa yang Dirasa, sedang Objektivitas Dokter berdasarkan Hasil

Pemeriksaan.


maka baik Si Ayah mau pun Si Anak dan Si Dokter tidak boleh disebut BERBOHONG apalagi

disebut mau berbuat KEONARAN.

3. Bahwa bohong boleh jika untuk meredam fitnah atau untuk menenangkan publik atau

untuk Kebenaran atau untuk Keselamatan.

4. Bahwa ONAR adalah Huru-hara, Keributan, Kegaduhan, Kegemparan dan Kerusuhan.

5. Bahwa Pro Kontra pendapat atau Demo Damai menyatakan pendapat bukan KEONARAN.

6. Bahwa masyarakat adalah Kumpulan Banyak Orang bukan satu dua orang.

66

7. Bahwa Penerapan UU No 1 Tahun 1946 di zaman sekarang sudah TIDAK RELEVAN, karena

UU tersebut saat dibuat untuk konteks kondisi darurat baru merdeka yang penuh dengan

berita BOHONG untuk membuat KEONARAN.

II. DR M NASSER : Ahli Hukum Kesehatan





Pemeriksaan.




3. Bahwa bohong jika untuk meredam kegaduhan di tengah masyarakat boleh-boleh saja,

seperti bohongnya Menkes RI pada bulan Maret 2020 yang mengatakan bahwa Covid

belum masuk ke Indonesia, padahal sudah.




5. Bahwa Penerapan UU No 1 Tahun 1946 dalam Kasus PELANGGARAN PROKES lebih TIDAK

RELEVAN dan sangat TIDAK TEPAT serta amat TIDAK LOGIS, karena PELANGGARAN

PROKES bukan KEJAHATAN, kalau pun dikatagorikan sebagai Pidana termasuk Pidana

Ringan bukan Pidana Berat.

6. Bahwa jika seorang pasien sudah ditest Swab PCR, lalu dalam waktu beberapa jam

kemudian mau diswab lagi tanpa alasan kesehatan yang benar, maka PASIEN BERHAK

MENOLAK.

7. Bahwa KERAHASIAAN DATA PASIEN dilindungi UU, hanya boleh dibuka saat darurat sesuai

aturan, bukan dibuka untuk publik tanpa aturan.

8. Bahwa Pasien yang memeriksakan diri atau merawat atau berobat ke Rumah Sakit saat

Pandemi sudah melakukan hal yang tepat dan sesuai dengan Pelaksanaan Penanggulangan

Wabah.

67

9. Bahwa SATGAS COVID adalah badan Ad-Hoc yang tupoksinya terkait KEBIJAKAN

STRATEGIS, sehingga secara teknis tidak berhak mengambil Rekam Medsi Pasien atau

melakukan Test Swab Antigen mau pun PCR.

10. Bahwa dalam Penegakan Hukum terahadap PELANGGARAN PROKES tidak boleh ada

DISKRIMNASI HUKUM, karena Diskrimansi Hukum sangat berbahaya bagi Konstitusi dan

Tatanan Hukum di NKRI.

III. DR MUZAKKIR

: Ahli Hukum Pidana



berita BOHONG untuk membuat KEONARAN, sehingga tidak lagi sesuai dengan NORMA

HUKUM.

2. Bahwa Penerapan UU No 1 Tahun 1946 di zaman sekarang sudah TIDAK TEPAT, karena UU

tersebut terkait PENYIARAN sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat (1) : ”Barang siapa, dengan

MENYIARKAN berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan

keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya

sepuluh tahun”, sehingga soal PENYIARAN semestinya ditarik ke UU Penyiaran No 32 Th

2002 bukan ke UU No 1 Tahun 1946.

3. Bahwa dalam konteks PENYIARAN maka yang bertanggung-jawab adalah yang

menyiarkan bukan yang memberi pernyataan atau menjawab pertanyaan.

4. Bahwa Penerapan UU No 1 Tahun 1946 di zaman sekarang sudah TIDAK LOGIS, karena

SANKSI dalam UU tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan Konteks Kekinian,

sehingga dalam RUU KUHP yang baru Pasal 309 dicantumkan pasal serupa tersebut, tapi

dengan Sansksi Hukum hanya 2 tahun.


RELEVAN dan lebih TIDAK TEPAT serta lebih TIDAK LOGIS, karena PELANGGARAN PROKES

bukan KEJAHATAN, kalau pun dikatagorikan sebagai Pidana termasuk Pidana Ringan

bukan Pidana Berat.





Pemeriksaan.

68



disebut mau berbuat KEONARAN, sehingga tidak bisa dikenakan pasal 14 baik ayat (1) atau

ayat (2) dan tidak ada sangkut pautnya dengan pasal 15.

8. Bahwa MENGGANGGU ketenangan Rumah Sakit dan pengobatan pasien di musim

Pandemi termasuk menghalang-halangi Pelaksanaan Penanganan Wabah.

9. Bahwa tidak bisa dibenarkan PENYITAAN Rekam Medis dari Rumah Sakit yang bisa

menggangu pelayanan RS dan bisa membahayakan jiwa pasien.

10. Bahwa PENYITAAN Rekam Medis dari Rumah Sakit yang bisa menggangu pelayanan RS dan

bisa membahayakan jiwa pasien termasuk menghalang-halangi Pelaksanaan Penanganan

Wabah.

11. Bahwa Pasien yang BERHAK menolak Petugas yang tidak berwenang terkait perawatan dan

pengobatannya.

12. Bahwa ONAR adalah Huru-hara, Keributan, Kegaduhan, Kegemparan, Kerusuhan dan

Keributan.



IV. DR REFLY HARUN : Ali Hukum Tata Negara




HUKUM.

2. Bahwa Penerapan UU No 1 Tahun 1946 di zaman sekarang sudah TIDAK TEPAT, karena UU

tersebut saat dibuat untuk konteks KEJAHATAN BERAT yang merongrong Kemerdekaan

Indonesia saat baru merdeka.





69


RELEVAN dan lebih TIDAK TEPAT serta lebih TIDAK LOGIS, karena PELANGGARAN PROKES

bukan KEJAHATAN, kalau pun dikatagorikan sebagai Pidana termasuk Pidana Ringan

bukan Pidana Berat.





Pemeriksaan.



disebut mau berbuat KEONARAN, sehingga tidak bisa dikenakan UU No 1 Tahun 1946 pasal

14 baik ayat (1) atau ayat (2) dan tidak ada sangkut pautnya dengan pasal 15.

7. Bahwa UU No 1 Tahun 1946 memang masih berlaku, tapi jangan dijaidikan ALASAN untuk

mengurung diri dalam aturan lama yang TIDAK RELEVAN, sehingga menolak KONTEKS

KEKINIAN.

8. Bahwa untuk tidak lagi menggunakan UU No 1 Tahun 1946 yang sudah ketinggalan zaman

tersebut ada tiga jalan : Pertama, Pencabutan UU via Perppu / UU Baru. Kedua, Gugat

melalui Yudicial Review ke mahakamah Konstitusi. Ketiga, lewat Putusan Hakim yang

mengenyampingkan UU tersebut karena ada UU lain yang lebih Relevan, Tepat dan Logis.

9. Bahwa disarankan kepada MAJELIS HAKIM untuk mengenyampingkan UU No 1 Tahun

1946 dalam mengambil keputusan, karena sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian.


V. DR TONANG : Ahli Kesehatan dan Epidemiologi







70









Wabah.


pengobatannya.



Wabah.





VI. DR FRANS : Ahli Linguistik Forensik

1. Bahwa benar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah RUJUKAN RESMI dalam

Bahasa Indonesia.

2. Bahwa benar menurut KBBI bahwa makna BOHONG adalah tidak sesuai dengan yang

sebenarnya, dusta, palsu.

3. Bahwa benar menurut KBBI bahwa makna ONAR adalah Huru-hara, Gempar, Keributan

dan Kegaduhan, sedang makan KEONARAN adalah Kegemparan, Kerusuhan dan

Keributan.




71

5. Bahwa orang yang berbicara berdasarkan APA YANG DIA TAU maka tidak dapat

dikatakan BOHONG.

6. Bahwa BOHONG tidak sama dengan KELIRU, dan BOHONG harus ada NIAT untuk

melakukan kebohongan.

7. Bahwa Kisah Ayah, Anak dan Dokter yang diandaikan sebagai gambaran Kasus RS

UMMI, maka baik Si Ayah mau pun Si Anak dan Si Dokter tidak boleh disebut

BERBOHONG apalagi disebut mau berbuat KEONARAN.

8. Bahwa Pro Kontra pendapat atau Demo Damai menyatakan pendapat bukan

KEONARAN.


VII.

DR ABDUL CHAIR RAMADHAN : Ahli Teori Hukum Pidana

1. Bahwa penerapan UU No 1 Tahun 1946 di zaman sekarang sudah TIDAK RELEVAN, karena



HUKUM.






RELEVAN dan lebih TIDAK LOGIS, serta sangat TIDAK TEPAT, karena PELANGGARAN



4. Bahwa UU No 1 Tahun 1946 bukan aturan untuk Prokes atau PSBB, sehingga tidak bisa

diterapkan dalam urusan PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN.





Pemeriksaan.

72





7. Bahwa ONAR adalah Huru-hara, Keributan, Kegaduhan, Kegemparan, Kerusuhan dan Keributan.



VIII. DR LUTHFI HAKIM : Ahi Medco Legal & Hukum Pidana Kesehatan

1. Bahwa Penerapan UU No 1 Tahun 1946 di zaman sekarang sudah TIDAK RELEVAN, karena UU

tersebut saat dibuat untuk konteks kondisi darurat baru merdeka yang penuh dengan berita

BOHONG untuk membuat KEONARAN, sehingga tidak lagi sesuai dengan NORMA HUKUM.






RELEVAN dan lebih TIDAK LOGIS, serta sangat TIDAK TEPAT, karena PELANGGARAN







Pemeriksaan.







73







Wabah.


pengobatannya.



Wabah.




13. Bahwa ONAR adalah Huru-hara, Keributan, Kegaduhan, Kegemparan, Kerusuhan dan

Keributan.



E. SAKSI MAHKOTA :

I. Dr Andi Tatat (Dirut RS MMI)

1. Bahwa benar pada awalnya saat SAKSI diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai

SAKSI pada tgl 6 Januari 2021 hanya berkaitan dengan PELANGGARAN PROKES,

sehingga diduga melanggar Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2) UU No. 4 / Th. 1984 ttg

Wabah Penyakit Menular terkait dugaan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan

Penanggulangan Wabah, dan atau Pasal 216 ayat (1) KUHP terkait dugaan dengan

sengaja tidak mentaati atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau

menggagalkan tugas pejabat.

74

2. Bahwa benar saat SAKSI diperiksa sebagai TERSANGKA pada tgl 15 Januari 2021 ada

penambahan pasal yaitu Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 ttg Peraturan

Hukum Pidana terkait dugaan dengan sengaja menyiarkan kebohongan untuk

menimbulkan keonaran. Bahkan akhirnya pasal tambahan inilah yang justru djadikan

DAKWAAN KESATU baik yang Primer mau pun Subsider dan Lebih Subsider.

3. Bahwa benar SAYA masuk dan pulang dari Rumah Sakit secara baik-baik dengan

melunasi semua pembayaran dan atas izin RS UMMI mau pun Dokter yang merawat.


KONFIRM COVID.



6. Bahwa benar RS UMMI mau pun SAYA dan Keluarga tidak pernah menghalang-halangi




8. Bahwa benar Dr Andi Tatat dkk di RS UMMI membuat Grup WA dengan nama Grup

HARIS yang isinya adalah saling tukar informasi antar Dokter tentang langkah-langkah

yang diambil dalam merawat dan mengobati SAYA. Dan Grup WA tidak ada

pembicaraan tentang SAYA apakah terpapar covid atau tidak, karena belum ada Hasil

Test Swab PCR, namun memang penanganan pasien suspect atau probable atau

posiitif covid secara umum mempunyai prosedur yang hampir sama seperti sama-sama

ada kewajiban memakai APD, dan sama-sama harus ditest Swab PCR, dsb.

9. Bahwa benar sebelum masuk RS UMMI SAYA merasa KELELAHAN, tapi setelah masuk

RS UMMI dalam waktu singkat setelah diberi Infus dan Obat SAYA merasa segar dan

baik-baik saja, karena RASA LELAH yang semula dirasa telah hilang.

10. Bahwa benar SAYA merasa sehat dan segar serta baik-baik saja sebelum ada Hasil Test PCR.

11. Bahwa benar SAYA saat ditanya Dokter dan Keluarga tentang konsisi SAYA sebelum ada

Hasil PCR selalu menjawab sesuai yang SAYA rasakan yaitu sehat dan baik-baik saja.

12. Bahwa benar SAYA tidak pernah sengaja atau bermaksud BERBOHONG apalagi

menyiarkan KEBOHONGAN dengan mengaku sehat, karena memang SAYA bicara apa

yang dirasa yaitu segar dan sehat, apalagi pada saat SAYA masuk RS UMMI dalam

75

kondisi STABIL, ditambah dengan Laporan Dokter bahwa kondisi SAYA semakin hari

semakin bagus, dan saat itu belum ada Hasil Test PCR.

13. Bahwa benar SAYA dan HABIB HANIF ALATTAS serta SAKSI TIDAK BERBOHONG,

karena bicara atas dasar apa yang dilihat dan dirasa serta diketahui, sebab saat itu

belum ada Hasil Test PCR.

14. Bahwa benar selama perawatan SAYA di RS UMMI para Dokter mau pun Perawat saat

melayani SAYA selalu menggunakan APD (Alat Pelindung Diri), karena itu merupakan

Protap Satndar atau SOP dalam merawat Pasien yang Suspect atau Probable atau

Positif Covid.

15. Bahwa benar tgl 24 November 2020 SAYA dengan sukarela ke RS UMMI untuk

General Medical Check Up karena KELELAHAN, sekaligus untuk Observasi dan

Pemeriksaan serta Perawatan dan Pengobatan, sehingga SAYA mengikuti pemeriksan

Darah di Laboratorium, dan Radiologi serta City Scan Thorax, juga EKG dan lainnya,

untuk mendeteksi kalau ada penyakit yang diderita.

16. Bahwa benar SAYA saat masuk RS UMMI dalam keadaan relatif stabil dan bisa duduk

mau pun berdiri serta berjalan secara normal, tidak dalam keadaan kritis atau parah

atau tidak sadarkan diri.

17. Bahwa benar SAYA saat perawatan di RS UMMI merasa semakin hari semakin baik dan

segar, bahkan dalam waktu sehari saja sudah hilang rasa lelah dan demam serta

batuknya.

18. Bahwa benar SAKSI tahu adanya HOAX dari Para BuzzeRp yang menyebut bahwa SAYA

Kritis dan Parah di Ruang ICU, bahkan sudah MATI akibat Covid, sehingga

MERESAHKAN Kerabat dan Shahabat SAYA.

19. Bahwa benar SAKSI saat dihadang Wartawan dan ditanya ”Apakah benar SAYA Kritis

dan Parah serta sudah pakai VENTILATOR DI RUANG ICU”, SAKSI menjawab bahwa

kondisi SAYA ”baik-baik saja dan selanjutnya masih menunggu hasil pemeriksaan”.

Dan jawaban SAKSI tersebut untuk meredam kepanikan dan keresahan Kerabat dan

Shahabat akibat HOAX yang disebar BuzzeRp. Wawancara tersebut terjadi sebelum

ada Hasil Test PCR, dan jawaban SAKSI tersebut bukan Siaran Pers Resmi RS UMMI,

tapi jawaban spontan atas pertanyaan Wartawan yang menghadang dam mendadak.

20. Bahwa benar SAKSI tahu bahwa HOAX yang disebar BuzzeRp telah menimbulkan

KERESAHAN di kalangan Habaib dan Ulama serta Umat, sedang Wawancara SAKSI di

Televisi dan Rekaman Video Klarifikasi HABIB HANIF ALATTAS menantu SAYA justru

76

yang berhasil MEREDAM dan MENENANGKAN serta MENYEJUKKAN di kalangan

Habaib dan Ulama serta Umat.

21. Bahwa benar setelah ada Wawancara SAKSI dan Video Klarifikasi HABIB HANIF

ALATTAS memang masih ada beberapa BERITA HOAX beredar, itulah sebabnya dibuat

lagi REKAMAN TESTIMONI SAYA agar Umat melihat dan mendengar langsung dari

SAYA yang menjadi KORBAN HOAX, sehingga BERITA HOAX tersebut teredam habis

dan tuntas.

22. Bahwa benar selain adanya BERITA HOAX yang menyerang SAYA, baru sehari SAYA

dirawat tiba-tiba ada OPERASI PENGIRIMAN BUNGA dari pihak yang tidak jelas SECARA

SEKALIGUS ke RS UMMI yang berisi aneka tulisan menghina dan mengolok-olok.

23. Bahwa benar tgl 27 November 2020 SAYA setuju dengan Pelaksanaan Test Swab PCR

di RS UMMI lewat Tim Mer-C didampingi Tim Satgas Covid Kota Bogor, tapi Tim

Satgasnya tidak datang.

24. Bahwa benar SAYA dan Keluarga mau pun RS UMMI tidak pernah menghalang-halangi

Satgas Covid dalam melaksanakan Tugasnya.

25. Bahwa benar SAYA sepulang dari RS UMMI berkomitmen dengan RS UMMI untuk

tetap melanjutkan perawatan dan pengobatan dengan ISOLASI MANDIRI DI RUMAH

di bawah arahan Tim Dokter Mer-C, sehingga tidak melakukan kontak fisik dengan

siapa pun sesuai aturan.

26. Bahwa benar tgl 28 November 2021 sebelum pulang dari RS UMMI SAYA membuat

Rekaman Video Testimoni sebagai Penghargaan untuk RS UMMI yang telah merawat

SAYA secara profesional dan proporsional, sebelum ada Hasil Test PCR.

27. Bahwa benar Hasil Test PCR SAYA baru diterima RS UMMI pada Tgl 16 Desember 2020

di rumah dan hasilnya adalah POSITIF COVID.

28. Bahwa benar di Kota Bogor tidak ada satu pun Demo yang dilakukan kelompok

masyarakat atau pun mahasiswa terkait perawatan SAYA di RS UMMI.

29. Bahwa benar di Kota Bogor dan sekitarnya sama sekali TIDAK ADA KEONARAN akibat


30. Bahwa benar di sekitar RS UMMI pun tidak ada keresahan akibat SAYA dirawat di RS

UMMI, bahkan masyarakat tenang karena SAYA ditangani oleh Para dokter yang

berpengalaman.

77

31. Bahwa benar SAYA diobservasi dan dirawat serta diobati di RS UMMI bukan untuk

menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah sebagaimana tuduhan dan Fitnah

JPU yang ngawur, justru sebaliknya untuk ikut melaksanakan Penanggulangan Wabah,

karena SAYA tidak keluyuran di Jalan Raya atau di Pasar mau pun di Keramaian, tapi

justru datang mengisolasi diri di RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID.

II. Hb Hanif Alattas (Menantu SAYA) di BAP tgl 4 Jan 2021 N0 35 ttg Rekam Medis.

1. Bahwa benar pada awalnya saat SAKSI diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai

SAKSI pada tgl 4 Januari 2021 hanya berkaitan dengan PELANGGARAN PROKES,

sehingga diduga melanggar Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2) UU No. 4 / Th. 1984 ttg

Wabah Penyakit Menular terkait dugaan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan




2. Bahwa benar saat SAKSI diperiksa sebagai TERSANGKA pada tgl 15 Januari 2021 ada





3. Bahwa benar tgl 23 November 2020 SAYA periksa Test Swab Antigen di rumah oleh

Dr Hadiki dari Tim Mer-C yang mengenakan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) dan

hasilnya hanya diberitahu kepada SAYA, sehingga SAKSI tidak tahu tentang hasil

pemeriksaan tersebut.




Positif Covid.

5. Bahwa benar tgl 24 November 2020 SAKSI ikut mengantar SAYA dengan sukarela ke

RS UMMI untuk General Medical Check Up karena KELELAHAN, sekaligus untuk

Observasi dan Pemeriksaan serta Perawatan dan Pengobatan, sehingga SAYA

mengikuti pemeriksan Darah di Laboratorium, dan Radiologi serta City Scan Thorax,

juga EKG dan lainnya, untuk mendeteksi kalau ada penyakit yang diderita.




78



batuknya.

8. Bahwa benar SAKSI tahu adanya HOAX dari Para BuzzeRp yang menyebut bahwa SAYA



9. Bahwa benar SAYA merasa RESAH dan SANGAT TERGANGGU dengan berbagai berita

HOAX yang disebar Para BuzzeRp, apalagi SAYA sedang menjalani pemeriksaan dan

perawatan di RUMAH SAKIT.

10. Bahwa benar SAYA tahu dan setuju dengan Rekaman Video SAKSI yang mengabarkan

bahwa SAYA ”baik-baik saja” sesuai dengan yang SAYA sampaikan kepada SAKSI

bahwa SAYA merasa segar dan ”baik-baik saja”, untuk meredam KERESAHAN Kerabat

dan Shahabat akibat HOAX yang disebar Para BuzzeRp. Dan Rekaman tersebut dibuat

sebelum ada Hasil Test PCR SAYA artinya sebelum ada kepastian bahwa SAYA POSITIF

COVID.

11. Bahwa benar SAKSI tahu lewat media Jawaban Dirut RS UMMI Dr Andi Tatat saat

dihadang Wartawan dan ditanya ”Apakah benar Habib Rizieq Kritis dan Parah serta

sudah pakai VENTILATOR DI RUANG ICU”, Dr Andi Tatat menjawab bahwa kondisi

SAYA ”baik-baik saja dan selanjutnya masih menunggu hasil pemeriksaan”. Dan

sepengetahuan SAKSI bahwa jawaban Dr Andi Tatat tersebut untuk meredam

kepanikan dan keresahan Kerabat dan Shahabat akibat HOAX yang disebar BuzzeRp.

Wawancara tersebut terjadi sebelum ada Hasil Test PCR, dan jawaban Dr Andi Tatat

tersebut bukan Siaran Pers Resmi RS UMMI, tapi jawaban spontan atas pertanyaan

Wartawan yang menghadang dam mendadak.

12. Bahwa benar SAKSI tahu bahwa HOAX yang disebar BuzzeRp telah menimbulkan

KERESAHAN di kalangan Habaib dan Ulama serta Umat, sedang Rekaman Video SAKSI

dan Wawancara Dirut RS UMMI Dr Andi Tatat di Televisi justru yang berhasil

MEREDAM dan MENENANGKAN serta MENYEJUKKAN di kalangan Habaib dan Ulama

serta Umat.

13. Bahwa benar setelah ada Wawancara Dr Abdi Tatat dan Video Klarifikasi SAKSI

memang masih ada beberapa BERITA HOAX beredar, itulah sebabnya dibuat lagi

REKAMAN TESTIMONI SAYA agar Umat melihat dan mendengar langsung dari SAYA

yang menjadi KORBAN HOAX, sehingga BERITA HOAX tersebut teredam habis dan

tuntas.

79


dirawat tiba-tiba ada OPERASI PENGIRIMAN BUNGA dari pihak yang tidak jelas

SECARA SEKALIGUS ke RS UMMI yang berisi aneka tulisan menghina dan mengolokolok.






17. Bahwa benar SAYA pulang dari Rumah Sakit secara baik-baik dengan melunasi semua

pembayaran dan atas izin RS UMMI mau pun Dokter yang merawat.

18. Bahwa benar SAYA sepulang dari RS UMMI tetap melanjutkan perawatan dan

pengobatan dengan ISOLASI MANDIRI DI RUMAH di bawah arahan Tim Dokter Mer-

C, sehingga tidak melakukan kontak fisik dengan siapa pun sesuai aturan.

19. Bahwa benar tgl 28 November 2021 sebelum pulang dari RS UMMI SAYA membuat



20. Bahwa benar HASIL RESMI Test PCR baru SAYA terima dari Dr Hadiki melalui SAKSI

pada tgl 30 November 2020, karena Test PCR dilaksanakan hari JUM’AT 27 November

2020, sementara hari SABTU dan AHAD yaitu tgl 28 dan 29 November 2020

merupakan HARI LIBUR, sehingga Laporan Hasil PCR baru bisa disampaikan kepada






TERPAPAR COVID-19.


RS UMMI dalam waktu singkat setelah diberi Infus dan Obat SAYA merasa segar dan


24. Bahwa benar SAYA merasa sehat dan segar serta baik-baik saja sebelum ada Hasil Test

PCR.

80








27. Bahwa benar SAYA dan SAKSI serta Dirut RS UMMI Dr Andi Tatat TIDAK BERBOHONG,

karena bicara atas dasar apa yang dilihat dan dirasa serta diketahui, sebab saat itu




29. Bahwa benar SAKSI tahu melalui media pada tgl 30 November 2020 ada DEMO DAMAI

yang dilakukan FMPB dengan massa sekitar 15 sampai 20 orang dari Parung Kabupaten

Bogor di depan Perumahan Mutiara Sentul Kabupaten Bogor.





berpengalaman.






33. Bahwa benar sesudah ada kepastian Konfirmasi Covid maka SAYA selalu berterus

terang kepada siapa pun bahwa dirinya sedang TERPAPAR COVID dan sedang

menjalankan perawatan sekaligus pengobatan Covid-19.

F. KETERANGAN TERDAKWA :

HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SYIHAB

I. BAGIAN PERTAMA : KETERANGAN DI EKSEPSI TERDAKWA :

81

1. Bahwa benar SAYA tiga tahun setengah tinggal / diasingkan di Kota Suci MEKKAH.

2. Bahwa benar SAYA beberapa kali mencoba pulang tapi gagal karena

DICEKAL/DIASINGKAN.

3. Bahwa benar SAYA dicekal Pemerintah Saudi atas permintaan Pemerintah RI.

4. Bahwa benar SAYA saat pulang tgl 9 November 2020 sempat diganggu agar gagal.

5. Bahwa benar SAYA dengan izin Allah SWT tgl 10 November 2020 BERHASIL pulang.

6. Bahwa benar SAYA punya SURAT BEBAS COVID dari Otoritas Saudi Arabia.

7. Bahwa benar SAYA tidak diperiksa kesehatan di Bandara Soetta.

8. Bahwa benar SAYA tidak dapat Klirens Kesehatan saat tiba di Bandara Soetta.

9. Bahwa benar SAYA tidak tahu Surat Edaran Isolasi 14 hari bagi WNI dari luar negeri.

10. Bahwa benar SAYA setelah terima Surat Edaran pada tgl 17 November 2020

melakukan ISOLASI MANDIRI di rumah di bawah pengawasan Tim Mer-C.

II. BAGIAN KEDUA : KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN :

1. Bahwa benar pada awalnya saat SAYA diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai SAKSI

pada tgl 4 Januari 2021 hanya berkaitan dengan PELANGGARAN PROKES, sehingga

diduga melanggar Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2) UU No. 4 / Th. 1984 ttg Wabah

Penyakit Menular terkait dugaan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan




2. Bahwa benar saat SAYA diperiksa sebagai TERSANGKA pada tgl 15 Januari 2021 ada





3. Bahwa benar SAYA sangat KELELAHAN sepulang dari Saudi Arabia akibat adanya upaya

penggagalan kepulangan SAYA via Operasi Intelijen Berskala Besar sejak di Saudi dan

ditambah lagi adanya sambutan jutaan Umat yang ANTUSIAS dan SPONTAN di

82

Bandara Cengkareng sehingga terjadi himpitan berdesakan dan kemacetan berjamjam

saat menuju rumah di Petamburan.

4. Bahwa benar tgl 23 November 2020 SAYA periksa Test Swab Antigen di rumah oleh

Dr Hadiki dari Tim Mer-C yang mengenakan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) dan

hasilnya Reaktif.




Positif Covid.

6. Bahwa benar tgl 24 November 2020 SAYA dengan sukarela ke RS UMMI untuk General

Medical Check Up karena KELELAHAN, sekaligus untuk menelusuri Hasil Reaktif Test

Antigen melalui Observasi dan Pemeriksaan serta Perawatan dan Pengobatan,

sehingga SAYA mengikuti pemeriksan Darah di Laboratorium, dan Radiologi serta City

Scan Thorax, juga EKG dan lainnya.

7. Bahwa benar melalui General Medical Check Up di RS UMMI, SAYA mendapat

Informasi lengkap tentang kondisi Jantung dan Paru-Paru serta Organ Tubuh lainnya,

dan juga Kondisi Gula Darah dan Garam Darah, Cholesterol dan Limfosit serta lainnya.

Jadi, pemeriksaan SAYA di RS UMMI tidak semata-mata hanya untuk memastikan ada

Covid atau tidak, tapi juga untuk menelusuri kemungkinan adanya penyakit lain seperti

: Diabetes Melitus atau Tekanan Darah Tinggi atau Cholesterol yang tidak stabil atau

Kekentalan Darah yang tidak normal, dan lain-lain.

8. Bahwa benar saat masuk RS UMMI SAYA menanda-tangani Formulir General Concent

(Persetujuan Umum) di RS UMMI yang artinya bahwa Rahasia Pasien hanya boleh

dibuka untuk kepentingan kesehatan sesuai aturan. Pengisisan General Consent oleh

SAYA saat itu sebagai Pasien di RS UMMI yang pada pokoknya :

a. Tidak mengumumkan keberadaaan Pasien di RS UMMI.

b. Tidak mengizinkan siapa pun membesuk Pasien kecuali Keluarga.

c. Tidak mempublikasikan Informasi Medis Pasien kecuali kepada yang berwenang

sesuai aturan.



atau tidak sadarkan diri sebagaimana diakui oleh para Saksi Fakta dari RS UMMI yang

merawat SAYA.



batuknya.

83

11. Bahwa benar hasil Pemeriksaan Laboratorium SAYA menunjukkan bahwa LIMFOSIT

(yaitu Imun Kekebalan Tubuh) yang saat SAYA masuk RS UMMI berada pada poin 5

dari ambang batas antara 20 sampai 40, justru dalam sehari setelah disuntik dan

diinfus serta diberi obat naik drastis ke poin 16, lalu selanjutnya semakin baik.

12. Bahwa benar selama SAYA dirawat di RS UMMI tidak ada satu pun Dokter mau pun

Perawat yang mengabarkan kepada SAYA bahwa SAYA terpapar Covid atau Konfirm

Covid, melainkan mereka hanya menyampaikan bahwa SAYA mengalami Infeksi Paru

dan Gula Darah yang tinggi serta Tensi Darah yang tidak stabil, dan beberapa informasi

Laboratorium lainnya seperti posisi Cholesterol, limfosit dan Triglserid, dll. Dan Dr

Nerina berdasarkan rekomendasi Hasil Radiologi menyarankan agar SAYA melakukan

TEST Swab PCR untuk memastikan apakah terpapar Covid atau tidak.




Positif Covid.


Medical Check Up karena KELELAHAN, sekaligus untuk Observasi dan Pemeriksaan

serta Perawatan dan Pengobatan, sehingga SAYA mengikuti pemeriksan Darah di

Laboratorium, dan Radiologi serta City Scan Thorax, juga EKG dan lainnya, untuk

mendeteksi kalau ada penyakit yang diderita.






batuknya.

17. Bahwa benar SAYA tahu adanya HOAX dari Para BuzzeRp yang menyebut bahwa SAYA



18. Bahwa benar SAYA sendiri merasa RESAH dan SANGAT TERGANGGU dengan berbagai

berita HOAX yang disebar Para BuzzeRp, apalagi SAYA sedang menjalani pemeriksaan

dan perawatan di RUMAH SAKIT.

19. Bahwa benar SAYA tahu dan setuju dengan Rekaman Video Hb Hanif Alattas yang

mengabarkan bahwa SAYA ”baik-baik saja” sesuai dengan yang SAYA sampaikan

84

kepadanya bahwa SAYA merasa segar dan ”baik-baik saja”, untuk meredam

KERESAHAN Kerabat dan Shahabat akibat HOAX yang disebar Para BuzzeRp. Dan

Rekaman tersebut dibuat sebelum ada Hasil Test PCR artinya sebelum ada kepastian

bahwa SAYA POSITIF COVID.

20. Bahwa benar SAYA tahu lewat media dan setuju dengan Jawaban Dirut RS UMMI Dr

Andi Tatat saat dihadang Wartawan dan ditanya ”Apakah benar Habib Rizieq Kritis

dan Parah serta sudah pakai VENTILATOR DI RUANG ICU”, Dr Andi Tatat menjawab

bahwa kondisi SAYA ”baik-baik saja dan selanjutnya masih menunggu hasil

pemeriksaan”, untuk meredam kepanikan dan keresahan Kerabat dan Shahabat akibat

HOAX yang disebar BuzzeRp. Wawancara tersebut terjadi sebelum ada Hasil Test PCR,

dan jawaban Dr Andi Tatat tersebut bukan Siaran Pers Resmi RS UMMI, tapi jawaban

spontan atas pertanyaan Wartawan yang menghadang dam mendadak.

21. Bahwa benar SAYA tahu dan rasakan sendiri bahwa HOAX yang disebar BuzzeRp telah

menimbulkan KERESAHAN di kalangan Habaib dan Ulama serta Umat, sedang

Rekaman Video Hb Hanif Alattas dan Wawancara Dirut RS UMMI Dr Andi Tatat di

Televisi justru yang berhasil MEREDAM dan MENENANGKAN serta MENYEJUKKAN di

kalangan Habaib dan Ulama serta Umat.

22. Bahwa benar setelah ada Wawancara Dr Abdi Tatat dan Video Klarifikasi SAKSI

memang masih ada beberapa BERITA HOAX beredar, itulah sebabnya dibuat lagi

REKAMAN TESTIMONI SAYA agar Umat melihat dan mendengar langsung dari SAYA

yang menjadi KORBAN HOAX, sehingga BERITA HOAX tersebut teredam habis dan

tuntas.

23. Bahwa benar SAYA sendiri merasa RESAH dan SANGAT TERGANGGU dengan berbagai

berita HOAX yang disebar Para BuzzeRp, apalagi SAYA sedang menjalani pemeriksaan

dan perawatan di RUMAH SAKIT.


dirawat tiba-tiba ada OPERASI PENGIRIMAN BUNGA dari pihak yang tidak jelas

SECARA SEKALIGUS ke RS UMMI yang berisi aneka tulisan menghina dan mengolokolok

sesuai Keterangan SAYA dan Dua Saksi Mahkota HABIB HANIF dan Dr ANDI TATAT.

25. Bahwa benar di bulan November 2020 saat SAYA dirawat di RS UMMI ketentuan yang

berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dalam menentukan seseorang itu POSITIF

COVID atau NEGATIF COVID adalah Hasil Test Swab PCR bukan Rapid Test atau pun

Tets Swab Antigen.




85



28. Bahwa benar SAYA pulang dari RS UMMI atas permintaan sendiri dengan 5 (lima)

alasan :

a. Bahwa berdasarkan Hasil Test Laboratorium kondisi saya semakin hari semakin

baik dari sejak masuk RS UMMI.

b. Bahwa saya punya Tim Medis Pribadi dari Tim Mer-C yang sangat berpengalaman

akan melanjutkan Pendampingan dan Pemeriksaan Kesehatan dalam ISOLASI

MANDIRI di rumah.

c. Bahwa TEROR dan INTIMIDASI dari Walikota Bogor BIMA ARYA dan Satgas

Covidnya yang terus menerus sangat mengganggu perawatan saya, sekaligus

merusak ketenangan RS UMMI.

d. Bahwa OPERASI BERITA HOAX dari BuzzeRp dan OPERASI PENGIRIMAN BUNGA

dari pihak yang tidak jelas secara sekaligus ke RS UMMI juga sangat mengganggu,

karena isi tulisan Karangan Bunga tersebut menghina dan mengolok-olok.

e. Bahwa Walikota Bogor melalui Kasatpol PP Kota Bogor melaporkan RS UMMI ke

polisi, sehingga membuat saya semakin tidak enak hati terhadap RS UMMI yang

sudah banyak membantu saya dalam perawatan dan pengobatan.



30. Bahwa benar SAYA sepulang dari RS UMMI tetap melanjutkan perawatan dan

pengobatan dengan ISOLASI MANDIRI DI RUMAH di bawah arahan Tim Dokter Mer-

C, sehingga tidak melakukan kontak fisik dengan siapa pun sesuai aturan.

31. Bahwa benar semula Dokter yang merawat SAYA yaitu Dr Nerina keberatan SAYA

pulang, karena masih harus menuntaskan perawatan dan pengobatan, namun setelah

mendengar kelima alasan di atas beliau setuju dengan syarat perawatan dan

pengobatan tetap dilanjutkan dengan ISOLASI MANDIRI DI RUMAH di bawah

pengawasan Tim Dokter dari Mer-C.

32. Bahwa benar tgl 28 November 2021 SAYA sebelum pulang membuat Surat pernyataan

melarang Rahasia Pasien untuk diberikan ke siapa pun kecuali sebagaimana mestinya

sesuai General Consent yang sudah ditanda-tangani SAYA pada awal masuk RS UMMI

seperti pengiriman sample ke laboratorium dan laporan Real Time ke Dinkes Kota

Bogor mau pun Kemenkes RI.

86

33. Bahwa benar tgl 28 November 2021 SAYA sebelum pulang dari RS UMMI membuat



34. Bahwa benar HASIL RESMI Test PCR baru SAYA terima dari Dr Hadiki melalui Habib

Hanif Alattas pada tgl 30 November 2020, karena Test PCR dilaksanakan hari JUM’AT

27 November 2020, sementara hari SABTU dan AHAD yaitu tgl 28 dan 29 November

2020 merupakan HARI LIBUR, sehingga Laporan Hasil PCR baru bisa disampaikan

kepada SAYA pada hari SENIN tgl 30 November 2020





TERPAPAR COVID-19.


RS UMMI dalam waktu singkat setelah diberi Infus dan Obat, SAYA merasa segar dan



39. Bahwa benar SAYA saat ditanya Dokter dan Keluarga tentang konsisi SAYA sebelum

ada Hasil PCR selalu menjawab sesuai yang SAYA rasakan yaitu sehat dan baik-baik

saja.






41. Bahwa benar SAYA dan menantu Hb Hanif Alattas serta Dirut RS UMMI Dr Andi Tatat

TIDAK BERBOHONG, karena bicara atas dasar apa yang dilihat dan dirasa serta

diketahui, sebab saat itu belum ada Hasil Test PCR.



43. Bahwa benar SAYA tahu melalui media massa pada tgl 30 November 2020 ada DEMO

DAMAI yang dilakukan FMPB dengan massa sekitar 15 sampai 20 orang dari Parung

Kabupaten Bogor di depan Perumahan Mutiara Sentul Kabupaten Bogor.

87



45. Bahwa benar SAYA TIDAK BERBOHONG dan TIDAK MENIMBULKAN KEONARAN dalam

Kasus Perawatan SAYA di RS UMMI, karena apa yang SAYA sampaikan saat itu adalah

apa yang SAYA rasakan saat itu, dan pernyataan SAYA pun tidak menimbulkan

keonaran dalam bentuk apa pun di Kota Bogor mau pun Tempat lainnya, bahkan justru

pernyataan SAYA tersebut berhasil meredam keresahan Habaib dan Ulama serta Umat

akibat berita-bertia HOAX yang selama ini menyebut SAYA sudah kritis dan parah

bahkan sudah Mati akibat Covid.



berpengalaman.






48. Bahwa benar sesudah ada kepastian Konfirmasi Covid maka SAYA selalu berterus

terang kepada siapa pun bahwa dirinya sedang TERPAPAR COVID dan sedang

menjalankan negatifan sekaligus pengobatan Covid-19.



88

BAB VI

POIN-POIN PENTING

FAKTA PERSIDANGAN





Dari semua Fakta-Fakta Persidangan yang mencakup Keterangan Saksi Fakta dan

Keterangan Saksi Ahli serta Keterangan Terdakwa, ditambah Bukti Surat dan Petunjuk lainnya,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

A. Bahwa benar TERDAKWA telah menyampaikan dalam EKSEPSINYA di awal persidangan

sebagai berikut :

1. Bahwa benar SAYA tiga tahun setengah tinggal / diasingkan di Kota Suci MEKKAH.

2. Bahwa benar SAYA beberapa kali mencoba pulang tapi gagal karena

DICEKAL/DIASINGKAN.

3. Bahwa benar SAYA dicekal Pemerintah Saudi atas permintaan Pemerintah RI.

4. Bahwa benar SAYA saat pulang tgl 9 November 2020 sempat diganggu agar gagal.

5. Bahwa benar SAYA dengan izin Allah SWT tgl 10 November 2020 BERHASIL pulang.

6. Bahwa benar SAYA punya SURAT BEBAS COVID dari Otoritas Saudi Arabia.

7. Bahwa benar SAYA tidak diperiksa kesehatan di Bandara Soetta.

8. Bahwa benar SAYA tidak dapat Klirens Kesehatan saat tiba di Bandara Soetta.

9. Bahwa benar SAYA tidak tahu Surat Edaran Isolasi 14 hari bagi WNI dari luar negeri.

10. Bahwa benar SAYA setelah terima Surat Edaran pada tgl 17 November 2020 melakukan

ISOLASI MANDIRI di rumah di bawah pengawasan Tim Mer-C.

89

B. Bahwa benar TERDAKWA telah memberikan keterangan saat PEMERIKSAAN TERDAKWA

di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar SAYA sangat KELELAHAN sepulang dari Saudi Arabia akibat adanya upaya

penggagalan kepulangan SAYA via Operasi Intelijen Berskala Besar sejak di Saudi dan

ditambah lagi adanya sambutan jutaan Umat yang ANTUSIAS dan SPONTAN di Bandara

Cengkareng sehingga terjadi himpitan berdesakan dan kemacetan berjam-jam saat menuju

rumah di Petamburan.

2. Bahwa benar tgl 23 November 2020 SAYA periksa Test Swab Antigen di rumah oleh Dr

Hadiki dari Tim Mer-C yang mengenakan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) dan hasilnya

Reaktif.

Jadi TIDAK BENAR pendapat JPU bahwa orang yang diperiksa oleh Dokter yang

menggunakan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) menunjukkan bahwa orang tersebut pasti

POSTITIF COVID sebagaimana bisa dipahami dari uraian JPU dalam TUNTUTAN-nya halaman

149.

FAKTANYA : siapa saja yang Suspect atau Probable atau Positif Covid saat diperiksa maka

Dokter atau Perawat yang memeriksa diwajibkan mengenakan pakaian APD. Bahkan orang

sehat sekali pun saat diperiksa Swab Antigen mau pun Swab PCR maka pemeriksanya wajib

mengenakan pakaian APD.

Selain itu tuduhan JPU bahwa dengan hasil Test Swab Antigen yang Reaktif sudah cukup

menunjukkan bahwa SAYA sudah TERPAPAR COVID adalah suatu KEBODOHAN dan

KEDUNGUAN serta KEPANDIRAN terhadap Aturan, karena sesuai Keputusan Menteri

Kesehatan RI No HK.01.07/MENKES/446/2021 tertanggal 8 Februari 2021 tentang

Penggunaan Rapid Diasnotic Test Antigen dalam Pemeriksaan Covid-19 bahwa mulai tgl

dikeluarkan keputusan tersebut baru Hasil Test Antigen dijadikan sebagai Standar

Penentuan Covid-19, sedang sebelum tgl 8 Februari 2021 Test Antigen belum jadi Standar

Ukur Penentuan Covid-19, tapi yang jadi Standar Ukur Penentuan Covid-19 adalah Test

Swab PCR.


melayani SAYA selalu menggunakan APD (Alat Pelindung Diri), karena itu merupakan Protap

Standar atau SOP dalam merawat Pasien yang Suspect atau Probable atau Positif Covid.

Jadi sekali lagi TIDAK BENAR pendapat JPU bahwa setiap PASIEN yang dilayani Dokter mau

pun Perawat dengan menggunakan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) menunjukkan bahwa

PASIEN tersebut pasti POSTITIF COVID sebagaimana bisa dipahami dari uraian JPU dalam

TUNTUTAN-nya halaman 149.

FAKTANYA : siapa saja PASIEN yang Suspect atau Probable atau Positif Covid saat diperiksa

maka Dokter atau Perawat yang memeriksa diwajibkan mengenakan pakaian APD. Bahkan

90

sebagaimana tadi telah ditegaskan di pOin ke-12 bahwa orang sehat sekali pun saat diperiksa

Swab Antigen mau pun Swab PCR maka pemeriksanya wajib mengenakan pakaian APD.


Medical Check Up karena KELELAHAN, sekaligus untuk menelusuri Hasil Reaktif Test

Antigen melalui Observasi dan Pemeriksaan serta Perawatan dan Pengobatan, sehingga

SAYA mengikuti pemeriksan Darah di Laboratorium, dan Radiologi serta City Scan Thorax,

juga EKG dan lainnya.

Dan melalui General Medical Check Up di RS UMMI, SAYA mendapat Informasi lengkap

tentang kondisi Jantung dan Paru-Paru serta Organ Tubuh lainnya, dan juga Kondisi Gula

Darah dan Garam Darah, Cholesterol dan Limfosit serta lainnya. Jadi, pemeriksaan SAYA di

RS UMMI tidak semata-mata hanya untuk memastikan ada Covid atau tidak, tapi juga untuk

menelusuri kemungkinan adanya penyakit lain seperti : Diabetes Melitus atau Tekanan

Darah Tinggi atau Cholesterol yang tidak stabil atau Kekentalan Darah yang tidak normal,

dan lain-lain.

Jadi TIDAK BENAR tuduhan JPU dalam TUNTUTAN-nya halaman 149 bahwa pernyataan

SAYA tentang General Medical Check Up di RS UMMI adalah BOHONG, JPU menyatakan

bahwa :

”TERDAKWA masuk RS UMMI bukan untuk General Check Up, melainkan karena

Pemeriksaan Rapid Test yang dilakukan Dr Hadiki hasilnya Reaktif.”

Luar Biasa saking semangatnya JPU mengkriminalisasikan Pasien dan Dokter serta Rumah

Sakit, sampai semua FAKTA KEBENARAN dianggap KEBOHONGAN hanya karena tidak sesuai

SYAHWAT JAHAT JPU yang ingin memenjarakan SAYA. Mungkin karena JPU sudah biasa

BERBOHONG, sehingga menilai orang lain sebagi PEMBOHONG seperti diri mereka yang

sering BERBOHONG.

5. Bahwa benar saat masuk RS UMMI SAYA menanda-tangani Formulir General Concent

(Persetujuan Umum) di RS UMMI yang artinya bahwa Rahasia Pasien hanya boleh dibuka

untuk kepentingan kesehatan sesuai aturan. Pengisisan General Consent oleh SAYA saat itu

sebagai Pasien di RS UMMI yang pada pokoknya :

a. Tidak mengumumkan keberadaaan Pasien di RS UMMI.

b. Tidak mengizinkan siapa pun membesuk Pasien kecuali Keluarga.

c. Tidak mempublikasikan Informasi Medis Pasien kecuali kepada yang berwenang sesuai

aturan.

Pengisisan tersebut tidak langgar aturan, bahkan sudah sesuai dengan HAK KERAHASIAAN

PASIEN yang dilindungi UU Kesehatan dan UU Kedokteran serta UU Rumah Sakit, tanpa

melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan mau pun UU Penanggulangan Wabah di saat

Pandemi, karena oleh RS UMMI sampling pemeriksaan SAYA sebagai Pasien tetap dikirim ke

91

Laboratorium dan Rekam Medisnya tetap dilaporkan secara Real Time ke Dinkes Kota Bogor

mau pun Kemenkes RI.

Dan Presiden Jokowi melalui cuitan di Twitter Resminya pada tgl 3 Maret 2020 pernah

menyatakan dengan tegas dan jelas sbb :

”Saya telah memerintahkan menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit dan pejabat

pemerintah untuk tidak membuka privasi pasien yang dirawat karena virus korona. Hakhak

pribadi mereka harus dijaga. Begitu juga Media massa, saya minta untuk

menghormati privasi mereka.”

Sejumlah Pejabat dan Tokoh Nasional banyak yang merahasikan Kondisi Kesehatan mereka,

seperti Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merahasiakan dirinya kena Covid

pada Tahun 2020, dan Komisaris Utama Pertamina Ahok juga merahasiakan dirinya

sekeluarga terkena Covid, sehingga anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay pada

tgl 22 Januari 2021 di berbagai Medai Massa mengatakan bahwa tidak ada kewajiban

seorang pasien positif covied -19 secara aktif harus mengumumkan dirinya terpapar.

Jadi TIDAK BENAR tuduhan JPU dalam TUNTUTAN-nya halaman 22 pada bagian DAKWAAN

KETIGA bahwa pengisisan General Consent (Persetujuan Umum) dan penanda-tanganannya

oleh SAYA di RS UMMI adalah berarti :

”dengan kehendak TERDAKWA dan dengan sengaja bertujuan menghalangi pelaksanaan

penanggulangan wabah”.

JPU telah dengan sengaja mengabaikan Keterangan Saksi Ahli di depan persidangan ini,

yatitu DR Tonang (Ahli Kesehatan dan Epidemiologi) dan DR Luthfi Hakim (Ahli Medco Legal

& Hukum Pidana Kesehatan) serta DR Nasser (Ahi Hukum Kesehatan) yang mereka telah

sepakat menyatakan di depan persidangan bahwa KERAHASIAAN DATA PASIEN dilindungi

UU, hanya boleh dibuka saat darurat sesuai aturan, bukan dibuka untuk publik tanpa aturan.

Penilaian JPU ini bahwa Pengisian General Consent Rumah Sakit adalah PELANGGARAN

HUKUM sangat berbahaya sekali, karena Formulir General Consent merupakan protap

standar di setiap Rumah Sakit dan juga merupakan HAK KERAHASIAAN PASIEN yang

dilindungi Undang-Undang.

Dan parahnya lagi JPU menganggap HAK KERAHASIAAN PASIEN sebagaimana dimaksud

dalam General Consent Rumah Sakit sebagai bentuk PELANGGARAN terhadap Pelaksanaan

Penanggulangan Wabah, padahal DATA PASIEN yang diperlukan untuk Penanggulangan

Wabah oleh pihak Rumah Sakit tetap dibuka sesuai aturan, seperti pengiriman sampling

pemeriksaan Pasien ke Laboraotorium dan pelaporan Rekam Medis Pasien secara Real Time

ke Dinkes Kota / Kabupaten mau pun ke Kemenkes RI.

92

6. Bahwa benar SAYA saat masuk RS UMMI dalam keadaan relatif stabil dan bisa duduk mau

pun berdiri serta berjalan secara normal, tidak dalam keadaan kritis atau parah atau tidak

sadarkan diri sebagaimana diakui oleh para Saksi Fakta dari RS UMMI yang merawat SAYA.

7. Bahwa benar SAYA saat perawatan di RS UMMI merasa semakin hari semakin baik dan segar,

bahkan dalam waktu sehari saja sudah hilang rasa lelah dan demam serta batuknya.

8. Bahwa benar hasil Pemeriksaan Laboratorium SAYA menunjukkan bahwa LIMFOSIT (yaitu

Imun Kekebalan Tubuh) yang saat SAYA masuk RS UMMI berada pada poin 5 dari ambang

batas antara 20 sampai 40, justru dalam sehari setelah disuntik dan diinfus serta diberi obat

naik drastis ke poin 16, lalu selanjutnya semakin baik.

9. Bahwa benar selama SAYA dirawat di RS UMMI tidak ada satu pun Dokter mau pun Perawat

yang mengabarkan kepada SAYA bahwa SAYA sudah TERPAPAR COVID atau KONFIRM

COVID atau POSITIF COVID, melainkan mereka hanya menyampaikan bahwa SAYA

mengalami Infeksi Paru dan Gula Darah yang tinggi serta Tensi Darah yang tidak stabil, dan

beberapa informasi Laboratorium lainnya seperti posisi Hemoglobin, Lekosit, Trombosit,

Cholesterol, Segmen, Limfosit, Natrium dan Kalium, serta lainnya. Dan Dr Nerina

berdasarkan rekomendasi Hasil Radiologi menyarankan agar SAYA melakukan TSET Swab

PCR untuk memastikan apakah terpapar Covid atau tidak.

Jadi TIDAK BENAR tuduhan JPU yang menyatakan dalam TUNTUTAN-nya di halaman 148 :

”Bahwa TERDAKWA mengetahui bahwa ia dalam kondisi sakit dan terpapar Covid-19

bukan dalam kondisi sehat-sehat saja”.

Darimana JPU langsung memastikan bahwa SAYA sejak awal masuk RS UMMI sudah

mengetahui TERPAPAR COVID, sedang Dokter yang merawatnya saja masih baru mau

mesmastikan apakah SAYA terpapar covid atau tidak melalui Tets Swab PCR !?

Darimana JPU langsung memastikan bahwa SAYA sejak awal masuk RS UMMI sudah

mengetahui TERPAPAR COVID, sedang Dokter yang merawatnya saja tidak tahu bahwa SAYA

TERPAPAR COVID atau POSISITIF COVID sebelum ada Hasil Test Swab PCR !?

Padahal SEMUA Saksi Fakta baik dari RS UMMI mau pun dari Tim Mer-C sudah memberi

keterangan di bawah sumpah depan persidangan ini bahwa SAYA saat masuk RS UMMI hari

Selasa tgl 24 November 2020 belum ditest Swab PCR, dan baru dilakukan Test Swab PCR

pada hari Jum’at tgl 27 November 2020.

HASIL RESMI Test PCR tersebut baru SAYA terima dari Dr Hadiki melalui Habib Hanif Alattas

pada tgl 30 November 2020 sesuai Keterangan SAYA dan Keterangan Saksi Fakta Dr Hadiki

serta Saksi Mahkota Habib Hanif Alattas di depan persidangan, karena Test PCR

dilaksanakan hari JUM’AT 27 November 2020, sementara hari SABTU dan AHAD yaitu tgl 28

93

dan 29 November 2020 merupakan HARI LIBUR, sehingga Laporan Hasil PCR baru bisa

disampaikan kepada SAYA pada hari SENIN tgl 30 November 2020.

Namun semua kesaksian tersebut diabaikan oleh JPU karena tidak sesuai dengan keinginan

Syahwat Jahat JPU yang ingin mengarang cerita sendiri bahwa SAYA sudah tahu TERPAPAR

COVID sejak awal masuk RS UMMI agar semua DAKWAAN JPU menjadi seolah-olah

”Dakwaan Benar”.

10. Bahwa benar Dr Nerina dkk di RS UMMI membuat Grup WA dengan nama Grup HARIS yang

isinya adalah saling tukar informasi antar Dokter tentang langkah-langkah yang diambil

dalam merawat dan mengobati SAYA. Dr Nerina dan Dr Andi Tatat dalam persidangan

memberi keterangan bahwa dalam Grup WA ini pun tidak ada pembicaraan tentang SAYA

apakah terpapar covid atau tidak, karena belum ada Hasil Test Swab PCR, namun memang

penanganan pasien suspect atau probable atau posiitif covid secara umum mempunyai

prosedur yang hampir sama seperti sama-sama ada kewajiban memakai APD, dan samasama

harus ditest Swab PCR, dsb.

Jadi sekali lagi TIDAK BENAR tuduhan JPU yang menyatakan dalam TUNTUTAN-nya di

halaman 148 tadi bahwa SAYA sejak awal masuk RS UMMI sudah mengetahui bahwa ia

dalam kondisi sakit dan terpapar Covid-19. Bagaimana SAYA sebagai PASIEN bisa tahu,

sementara Dokternya saja masih sedang melakukan OBSERVASI dan BELUM MEMUTUSKAN

karena belum ada Hasil Test Swab PCR !?

Nyata sekali bahwa JPU dalam TUNTUTAN banyak Mengarang Cerita Bohong dan

Memanipulasi Fakta Persidangan serta melakukan MANUVER untuk membentuk OPINI

JAHAT. Na’uudzu Billaahi Min Dzaalik.

11. Bahwa benar SAYA tahu adanya HOAX dari Para BuzzeRp yang menyebut bahwa SAYA Kritis

dan Parah di Ruang ICU, bahkan sudah MATI akibat Covid, sehingga MERESAHKAN Kerabat

dan Shahabat SAYA.

12. Bahwa benar SAYA sendiri merasa RESAH dan SANGAT TERGANGGU dengan berbagai berita

HOAX yang disebar Para BuzzeRp, apalagi SAYA sedang menjalani pemeriksaan dan

perawatan di RUMAH SAKIT.

13. Bahwa benar SAYA tahu dan setuju dengan Rekaman Video Hb Hanif Alattas yang

mengabarkan bahwa SAYA ”baik-baik saja” sesuai dengan yang SAYA sampaikan kepadanya

bahwa SAYA merasa segar dan ”baik-baik saja”, untuk meredam KERESAHAN Kerabat dan

Shahabat akibat HOAX yang disebar Para BuzzeRp. Dan Rekaman tersebut dibuat sebelum

ada Hasil Test PCR artinya sebelum ada kepastian bahwa SAYA POSITIF COVID.

14. Bahwa benar SAYA tahu dan setuju dengan Jawaban Dirut RS UMMI Dr Andi Tatat saat

dihadang Wartawan dan ditanya ”Apakah benar SAYA Kritis dan Parah serta sudah pakai

VENTILATOR DI RUANG ICU”, Dr Andi Tatat menjawab bahwa kondisi SAYA ”baik-baik saja

94

dan selanjutnya masih menunggu hasil pemeriksaan”, untuk meredam kepanikan dan

keresahan Kerabat dan Shahabat akibat HOAX yang disebar BuzzeRp. Wawancara tersebut

terjadi sebelum ada Hasil Test PCR, dan jawaban Dr Andi Tatat tersebut bukan Siaran Pers

Resmi RS UMMI, tapi jawaban spontan atas pertanyaan Wartawan yang menghadang dam

mendadak.

15. Bahwa benar SAYA tahu dan rasakan sendiri bahwa HOAX yang disebar BuzzeRp telah

menimbulkan KERESAHAN di kalangan Habaib dan Ulama serta Umat, sedang Rekaman

Video Hb Hanif Alattas dan Wawancara Dirut RS UMMI Dr Andi Tatat di Televisi justru yang

berhasil MEREDAM dan MENENANGKAN serta MENYEJUKKAN di kalangan Habaib dan

Ulama serta Umat.

Jadi TIDAK BENAR tuduhan JPU dalam TUNTUTAN-nya halaman 155 yang menyatakan :

”faktanya setelah video tersebut dibuat bahkan berdasarkan pengakuan TERDAKWA dan

SAKSI HANIF ALATAS di depan persidangan justru semakin banyak video-video hoaks yang

beredar”.

Pernyataan JPU ini SANGAT JAHAT dan merupakan pernyataan SESAT dan MENYESATKAN,

karena berisi FITNAH dan PEMUTAR-BALIKKAN FAKTA PERSIDANGAN dan LOGIKA, antara

lain :

a. Bahwa SAYA dan SAKSI HANIF ALATAS tidak pernah menyatakan di depan persidangan

bahwa setelah VIDEO KLARIFIKASI HABIB HANIF dibuat maka VIDEO HOAX semakin

banyak. Kok JPU menyatakan kebalikannya !?

b. Bahwa SAYA dan SAKSI HANIF ALATAS justru menyatakan di depan persidangan bahwa

setelah VIDEO KLARIFIKASI HABIB HANIF dibuat maka KERESAHAN Habaib dan Ulama

serta Umat akibat Berita HOAX teratasi dan teredam.

c. Bahwa SAYA dan SAKSI HANIF ALATAS hanya menyatakan di depan persidangan bahwa

setelah VIDEO KLARIFIKASI HABIB HANIF dibuat memang masih ada beberapa BERITA

HOAX beredar, itulah sebabnya dibuat lagi REKAMAN TESTIMONI SAYA agar Umat

melihat dan mendengar lansgung dari SAYA yang menjadi KORBAN HOAX, sehingga

BERITA HOAX tersebut teredam habis dan tuntas.

d. Bahwa tetap beredarnya HOAX tentang SAYA Kritis dan Parah di Ruang ICU, bahkan

sudah MATI akibat Covid, meskipun telah diberikan KLARIFIKASI justru menunjukkan

sebuah INDIKASI KUAT bahwa ada upaya MASSIF dan SISTEMATIS dari para BuzzeRp

serta AKTOR INTELEKTUAL di belakang mereka untuk menyerang PSIKOLOGIS dan

KEHORMATAN SAYA serta menebar keresahan di kalangan Kebarat dan Sahabat SAYA.

Sehingga para BuzzeRp ini tidak peduli dengan adanya KLARIFIKASI sekali pun. Yang

terpenting dengan adanya klarifikasi tersebut keresahan Kerabat, Sahabat dan Ummat

akibat HOAX HRS KRITIS bisa diredam dan ditenangkan.

95

e. Bahwa Logika yang disampaikan JPU terbalik, seharusnya Logika yang benar adalah : Jika

sudah diklarifikasi saja para BuzzeRp itu tetap menebar HOAX HRS KRITIS, apalagi kalau

tidak ada klarifikasi, bisa makin liar hoax yang mereka sebarkan.

Itulah FAKTA PERSIDANGAN serta LOGIKA SEHAT yang sebenarnya.

Kok JPU nekat MEMUTAR-BALIKKAN FAKTA yang disaksikan oleh Majelis Hakim dan

Penasihat Hukum serta jutaan pemirsa lewat Video Streaming PN Jakarta Timur ini !?

IBLIS mana yang merasuki jiwa Para JPU sehingga berani mengarang CERITA BOHONG

sambil MENEBAR FITNAH di forum pengadilan terhormat yang disaksikan jutaan orang se-

Indonesia ini !?

16. Bahwa benar selain adanya BERITA HOAX yang menyerang SAYA, baru sehari SAYA dirawat

tiba-tiba ada OPERASI PENGIRIMAN BUNGA dari pihak yang tidak jelas SECARA SEKALIGUS

ke RS UMMI yang berisi aneka tulisan menghina dan mengolok-olok sesuai Keterangan SAYA

dan Dua Saksi Mahkota HABIB HANIF dan Dr ANDI TATAT.

Jadi TIDAK BENAR pernyataan JPU dalam TUNTUTAN-nya halaman 156 yang berbunyi :

”Ratusan Karangan Bunga yang dikirim ke RS UMMI oleh masyarakat yang pro dan

kontra.”

Dari Keterangan Saksi Fakta yang mana JPU mendapat keterangan bahwa RATUSAN

KARANGAN BUNGA tersebut dikirim oleh masyarakat yang pro dan kontra ?!

Dan bagaimana bisa OPERASI KARANGAN BUNGA yang dikirim SEBELUM ada Rekaman

Wawancara Dr ANDI TATAT dan Rekaman Video Klarifikasi HABIB HANIF serta Rekaman

Video Testimoni SAYA bisa disebut sebagai sebab KERESAHAN dan KEONARAN akibat dari

Wawancara dan Klarifikasi serta Testimoni !?

Kok Otak JPU jadi NYUNGSANG, sehingga pendapatnya jadi tidak karu-karuan dan ngawur

serta amburadul semacam ini !?

17. Bahwa benar di bulan November 2020 saat SAYA dirawat di RS UMMI ketentuan yang

berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dalam menentukan seseorang itu POSITIF COVID

atau NEGATIF COVID adalah Hasil Test Swab PCR bukan Rapid Test atau pun Tets Swab

Antigen.

18. Bahwa benar tgl 27 November 2020 SAYA setuju dengan Pelaksanaan Test Swab PCR di RS

UMMI lewat Tim Mer-C didampingi Tim Satgas Covid Kota Bogor, tapi Tim Satgasnya tidak

datang.

96

Jadi TIDAK BENAR tuduhan JPU bahwa SAYA menolak Test Swab PCR sehingga sebagaimana

dinyatakan JPU dalam TUNTUTAN-nya halaman 129 :

”Satgas Covid-19 Kota Bogor TIDAK BISA MELAKSANAKAN tugasnya untuk melakukan

Swab PCR test Covid-19 terhadap TERDAKWA.”

Jadi FAKTA YANG BENAR adalah bahwa SAYA setuju ditest Swab PCR di RS UMMI, dan SAYA

juga setuju yang melakukan Test Swab PCR nya adalah Tim Dokter Pribadi SAYA dari Tim

Mer-C, serta SAYA pun setuju Tim Satgas Covid Kota Bogor mendampingi dan menyaksikan

pelaksanaan Test Swab PCR. Dan itu menjadi KESEPAKATAN BERSAMA antara SAYA, RS

UMMI dan Tim Mer-C serta Satgas Covid Kota Bogor, namun saat pelaksanaannya ternyata

Satgas Covid Kota Bogor TIDAK HADIR.

19. Bahwa benar TUPOKSI Satgas Covid adalah membuat KEBIJAKAN STRATEGIS dalam

menanggulangi Wabah, bukan mendatangi Rumah Sakit satu per satu untuk minta Rekam

Medis para Pasien atau pun melakukan Rapid Test / Test Swab Antigen / Test Swab PCR

kepada para pasien satu per satu.

Jadi TIDAK BENAR pernyataan JPU dalam TUNTUTAN-nya di halaman 129 tadi :

”Satgas Covid-19 Kota Bogor tidak bisa MELAKSANAKAN TUGASNYA untuk melakukan

Swab PCR test Covid-19 terhadap TERDAKWA.”

Disini JPU tetap ”Ngotot” dan ”Keras Kepala” bahwa Pemeriksaan Test Swab PCR adalah

bagian dari TUGAS SATGAS COVID. Padahal telah dinyatakan berulang kali di depan

persidangan oleh para Saksi Ahli Hukum Kesehatan DR M Nasser, dan Saksi Ahli Kesehatan

dan Epidemiologi DR Tonang, serta Saksi Ahli Medco Legal dan Hukum Pidana Kesehatan DR

Luthfi Hakim : ”Bahwa SATGAS COVID adalah badan Ad-Hoc yang tupoksinya terkait

KEBIJAKAN STRATEGIS, sehingga secara teknis tidak berhak mengambil Rekam Medis

Pasien atau melakukan Test Swab Antigen mau pun Test Swab PCR.

20. Bahwa benar kedatangan Satgas Covid Kota Bogor ke RS UMMI untuk minta Rekam Medis

Pasien dan untuk melakukan Test Swab PCR terhadap Pasien adalah sudah keluar dari

TUPOKSI-nya, sehingga ANDAI PUN DITOLAK oleh RS UMMI mau pun Pasien, maka tidak

berarti menghalangi Satgas Covid dalam melaksanakan tugasnya, karena memang bukan

TUPOKSI mereka.

97

21. Namun demikian RS UMMI mau pun SAYA tetap menerima kehadiran Satgas Covid Kota

Bogor walau di luar TUPOKSI-nya, bahkan mengikuti arahan dan sarannya, sehingga RS

UMMI mau pun SAYA tidak pernah menghalangi Satgas Covid Kota Bogor.


Satgas Covid dalam melaksanakan Tugasnya, BUKTINYA :

a. Saat Walikota Bogor Bima Arya dan Satgas Covid Kota Bogor datang ke RS UMMI

disambut hangat oleh RS UMMI mau pun Keluarga SAYA yang diwakili oleh Habib Hanif

Alattas, dan ini diakui sendiri oleh Walkot Bogor Bima Arya dalam kesaksiannya di

persidangan ini.

b. Saat Walikota Bogor Bima Arya dan Satgas Covid Kota Bogor meminta agar SAYA ditest

Swab PCR, maka SAYA dan Keluarga juga RS UMMI setuju dan siap melaksanakannya

bersama Tim Mwer-C, dan ini juga diakui sendiri oleh Walikota Bogor Bima Arya dalam

kesaksiannya di persidangan ini.

c. Saat Walikota Bogor Bima Arya dan Satgas Covid Kota Bogor meminta agar pelaksanaan

Tets Swab PCR terhadap SAYA yang akan dilakukan oleh Tim Mer-C didampingi oleh

Satgas Covid Kota Bogor, maka SAYA dan Keluarga juga RS UMMI setuju dan

menjadwalkannya, dan ini pun diakui sendiri oleh Walikota Bogor Bima Arya dalam


d. Saat pelaksaan Test Swab PCR terhadap SAYA oleh Tim Mer-C sesuai jadwal yang sudah

ditentukan, ternyata Tim Satgas Covid Kota Bogor TIDAK DATANG. Ini pun akhirnya

diakui baik oleh Walikota Bogor Bima Arya mau pun para saksi dari Satgas Covid Kota

Bogor dalam persidangan ini bahwa mereka memang TIDAK HADIR dengan berbagai

alasan keterlambatan.

e. Saat Walikota Bogor Bima Arya dan Satgas Covid Kota Bogor meminta Tets Swab PCR

terhadap SAYA diulang, maka dengan santun SAYA melalui Habib Hanif Alattas

menanyakan urgensi Test Swab PCR DUA KALI di hari yang sama dalam waktu yang

sangat berdekatan dengan selisih hanya beberapa jam, sehingga Habib Hanif Alattas

menyarankan agar menunggu saja Hasil Test PCR dari Tim Mer-C, dan Walkot Bogor Bima

Arya serta Satgas Covid Kota Bogor setuju. Ini pun diakui oleh Walikota Bogor Bima Arya

dalam kesaksiannya di persidangan ini.

f. Selain itu RS UMMI secara Real Time setiap hari melaporkan kondisi seluruh pasien

Suspect / Probable / Positif Covid di RS UMMI, termasuk SAYA, ke Dinkes Kota Bogor dan

Kemenkes RI, sehingga Walikota Bogor dan Satgas Covidnya bisa kapan saja melihat dan

memeriksa serta mendapatkan laporan tentang SAYA dari Dinkes Kota Bogor, tanpa

mesti datang ke RS UMMI.

98

Jadi TIDAK BENAR tuduhan JPU dalam TUNTUTAN-nya halaman 129 bahwa ”Satgas Covid

Kota Bogor tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk melakukan Swab PCR Test Covid-19

terhadap TERDAKWA”, seolah SAYA menolak dan menghalang-halangi Satgas Covid

sehingga Test Swab PCR tidak terlaksana terhadap SAYA.

23. Bahwa benar SAYA pulang dari RS UMMI atas permintaan sendiri dengan 5 (lima) alasan :

a. Bahwa berdasarkan Hasil Test Laboratorium kondisi saya semakin hari semakin baik dari

sejak masuk RS UMMI.

b. Bahwa saya punya Tim Medis Pribadi dari Tim Mer-C yang sangat berpengalaman akan

melanjutkan Pendampingan dan Pemeriksaan Kesehatan dalam ISOLASI MANDIRI di

rumah.

c. Bahwa TEROR dan INTIMIDASI dari Walikota Bogor BIMA ARYA dan Satgas Covidnya

yang terus menerus sangat mengganggu perawatan saya, sekaligus merusak ketenangan

RS UMMI.

d. Bahwa OPERASI BERITA HOAX dari BuzzeRp dan OPERASI PENGIRIMAN BUNGA dari

pihak yang tidak jelas secara sekaligus ke RS UMMI juga sangat mengganggu, karena isi

tulisan Karangan Bunga tersebut menghina dan mengolok-olok.

e. Bahwa Walikota Bogor melalui Kasatpol PP Kota Bogor melaporkan RS UMMI ke polisi,

sehingga membuat saya semakin tidak enak hati terhadap RS UMMI yang sudah banyak

membantu saya dalam perawatan dan pengobatan.

24. Bahwa benar semula Dokter yang merawat SAYA yaitu Dr Nerina keberatan SAYA pulang,

karena masih harus menuntaskan perawatan dan pengobatan, namun setelah mendengar

kelima alasan di atas beliau setuju dengan syarat perawatan dan pengobatan tetap

dilanjutkan dengan ISOLASI MANDIRI DI RUMAH di bawah pengawasan Tim Dokter dari

Mer-C.

Jadi TIDAK BENAR tuduhan JPU dalam TUNTUTAN-nya halaman 149 bahwa saat SAYA

membuat Video Testimoni hendak pulang dari RS UMMI : ”Dr Nerina yang merupakan DPJP

TERDAKWA belum mengizinkan TERDAKWA untuk meninggalkan RS UMMI”, seolah SAYA

memaksa pulang atau melarikan diri dari RS UMMI.

25. Bahwa benar tgl 28 November 2021 sebelum pulang dari RS UMMI SAYA membuat Surat

pernyataan melarang Rahasia Pasien untuk diberikan ke siapa pun kecuali sebagaimana

mestinya sesuai General Consent yang sudah ditanda-tangani SAYA pada awal masuk RS

UMMI seperti pengiriman sample ke laboratorium dan laporan Real Time ke Dinkes Kota

Bogor mau pun Kemenkes RI.

99

Jadi TIDAK BENAR tuduhan JPU dalam TUNTUTAN-nya halaman 22 bahwa pengisisan

General Consent (Persetujuan Umum) dan pendanda-tangannnya oleh SAYA di RS UMMI

adalah berarti :

”dengan kehendak TERDAKWA dan dengan sengaja bertujuan menghalangi pelaksanaan

penanggulangan wabah”, sebagaimana sudah dijelaskan di poin 14 tadi.

26. Bahwa benar tgl 28 November 2021 SAYA sebelum pulang dari RS UMMI membuat

Rekaman Video Testimoni sebagai Penghargaan untuk RS UMMI yang telah merawat SAYA

secara profesional dan proporsional, sebelum ada Hasil Test PCR.

27. Bahwa benar HASIL RESMI Test PCR baru SAYA terima dari Dr Hadiki melalui Habib Hanif

Alattas pada tgl 30 November 2020, sesuai Keterangan SAYA dan Keterangan Saksi Fakta Dr

Hadiki serta Saksi Mahkota Habib Hanif Alattas di depan persidangan, karena Test PCR

dilaksanakan hari JUM’AT 27 November 2020, sementara hari SABTU dan AHAD yaitu tgl 28

dan 29 November 2020 merupakan HARI LIBUR, sehingga Laporan Hasil PCR baru bisa


28. Bahwa benar setelah Hasil Test PCR tersebut SAYA terima pada Tgl 30 November 2020 di

rumah dan hasilnya adalah POSITIF COVID, sehingga SAYA lanjut ISOLASI MANDIRI di rumah

bawah pengawasan Tim Mer-C hingga sembuh total.

29. Bahwa benar SEBELUM tgl 30 November 2020 SAYA tidak pernah tahu kalau TERPAPAR

COVID-19.

Jadi TIDAK BENAR tuduhan JPU dalam TUNTUTAN-nya halaman 144 – 147 bahwa

Wawancara Dr ANDI TATAT tertanggal 26 Novmber 2020, dan Rekaman Video Klarifikasi

HABIB HANIF tertanggal 27 November 2020, serta Rekaman Testimoni SAYA tertanggal 28

November 2020 yang semuanya menyatakan bahwa SAYA ”Baik-Baik saja” adalah sebagai

upaya membuat KEBOHONGAN untuk menutup-nutupi kebenaran, sehingga JPU di halaman

147 menyimpulkan bahwa semua rekaman tersebut :

”dengan maksud supaya masyarakat percaya kondisi kesehatan terdakwa MOH RIZIEQ

BIN HUSEIN SHIHAB alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB yang dirawat di RS UMMI

Kota Bogor seolah-olah dalam keadaan baik dan tidak terkonfirmasi Covid-19.”

Tuduhan JPU ini sangat CULAS dan LICIK, karena JPU tetap ”ngotot” bahwa SAYA sejak awal

masuk RS UMMI sudah tahu TERKONFIRMASI COVID-19, sehingga JPU dengan sengaja dan

sadar serta tanpa punya rasa malu mengabaikan FAKTA PERSIDANGAN bahwa sebelum Tgl

30 November 2020 SAYA belum menerima Hasil Test Swab PCR yang menyatakan SAYA

Konfirmasi Covid-19.

100

HASIL RESMI Test PCR baru SAYA terima dari Dr Hadiki melalui Habib Hanif Alattas pada tgl

30 November 2020 sesuai Keterangan SAYA dan Keterangan Saksi Fakta Dr Hadiki serta

Saksi Mahkota Habib Hanif Alattas di depan persidangan, karena Test PCR dilaksanakan hari

JUM’AT 27 November 2020, sementara hari SABTU dan AHAD yaitu tgl 28 dan 29 November

2020 merupakan HARI LIBUR, sehingga Laporan Hasil PCR baru bisa disampaikan kepada


Bahkan Dr NERINA sendiri sebagai DPJP yang merawat SAYA yang dalam Laporan Diagnosa

Awalnya menulis bahwa SAYA ”Konfirmasi Covid” atas kesalah-pahaman laporan Dr HADIKI

dari Tim Mer-C, akhirnya Dr NERINA bersama Dr HADIKI sama-sama MENGAKUI di depan

persidangan bahwa SAYA saat masuk RS UMMI belum ada Hasil Test Swab PCR, dan mereka

berdua juga sepakat mengakui bahwa tanpa Hasil Test Swab PCR maka SAYA belum boleh

dan tidak bisa disebut KONFIRMASI COVID, serta mereka berdua mengakui juga bahwa saat

SAYA keluar dari RS UMMI tgl 28 November pun belum menerima Hasil Test PCR-nya.

Jadi jelas, JPU tidak peduli dengan KEBENARAN FAKTA PERSIDANGAN. JPU hanya peduli

dengan SYAHWAT KRIMINALISASI walau pun harus berbohong atau ngarang cerita atau

memutar-balikkan fakta, dan walau pun semua orang tahu akan bohong dan dustanya,

mereka tetap tidak peduli. Bagi JPU yang penting SAYA harus salah dan wajib dipersalahkan

serta mesti dipenjara sesuai pesanan atau tekanan OLIGARKI BUSUK.



31. Bahwa benar SAYA sepulang dari RS UMMI tetap melanjutkan perawatan dan pengobatan

dengan ISOLASI MANDIRI DI RUMAH di bawah arahan Tim Dokter Mer-C, sehingga tidak

melakukan kontak fisik dengan siapa pun sesuai aturan.

Jadi TIDAK BENAR tuduhan JPU dalam TUNTUTAN-nya halaman 130 bahwa SAYA sepulang

dari RS UMMI sangat ”membahayakan bagi orang yang berada di sekitar SAYA”, seolah

SAYA keluyuran ke pasar atau ke jalan atau ke keramaian lainnya. Tuduhan JPU tersebut

SESAT dan MENYESATKAN.

32. Bahwa benar SAYA sejaka awal ISOLASI tgl 17 November 2020 sampai dirawat di RS UMMI

tgl 24 – 28 November hingga pulang dari RS UMMI lalu melanjutkan perawatan dan

pengobatan dengan ISOLASI MANDIRI DI RUMAH di bawah arahan Tim Dokter Mer-C,

sehingga tidak melakukan kontak fisik dengan orang luar.

Jadi TIDAK BENAR tuduhan JPU yang menyatakan bahwa sejak SAYA dirawat di RS UMMI

hingga pulang tgl 28 November 2020, menjadi sebab Peningkatan Covid di Kota Bogor,

sebagaimana tertera di TUNTUTAN JPU halaman 20 :

”Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan Penyebaran Covid 19 di wilayah Kota

Bogor mengalami peningkatan. Hal tersebut berdasarkan penetapan Gugus Tugas

101

Nasional Kota Bogor masuk dalam Zona Resiko Sedang / Zona Orange per tanggal 1

Desember 2020, jumlah pasien Covid 19 yang sudah terkonfirmasi sebagai berikut : Jumlah

terkonfirmasi Positif 3.398 orang, meninggal 98 orang, masih sakir 540 orang dan sembuh

2.760 orang.”

Disini jelas sekali JPU menjadikan OBSERVASI dan PERAWATAN serta PENGOBATAN SAYA

di RS UMMI dan ISOLASI MANDIRI di Rumah setelah pulang dari RS UMMI, sebagai

penyebab Peningkatan Covid di Kota Bogor.

Padahal FAKTA PERSIDANGAN membuktikan tidak ada satu pun Dokter mau pun Perawat

yang kontak langsung dengan SAYA selama perawatan di RS UMMI yang TERPAPAR COVID.

Bahkan Tiga Orang Perawat RS UMMI yang melayani langsung SAYA selama perawatan di

RS UMMI sempat diperiksa Test Swab PCR oleh Satgas Covid Kota Bogor, ternyata hasilnya

semua NEGATIF, sebagaimana kesaksian Dirut RS UMMI Dr Andi Tatat, dan Dir Umum RS

UMMI Dr Najamuddin, serta Perawat RS UMMI Fitri Sri Lestari.

Kok bisa JPU yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya selalu menjunjung

kesopanan, secara serampangan dan seenaknya menuduh dan memfitnah bahwa

OBSERVASI dan PERAWATAN serta PENGOBATAN SAYA di RS UMMI hingga ISOLASI

MANDIRI di Rumah setelah pulang dari RS UMMI, sebagai penyebab Peningkatan Covid di

Kota Bogor !?

Ajaib Data Peningkatan Covid Kota Bogor tersebut dibebankan kepada SAYA yang dirawat di

RS UMMI dan lanjut ISOLASI di rumah tanpa kontak dengan siapa pun selama perawatan.

Kenapa JPU tidak sekalian saja peningkatan Covid di seluruh Indonesia juga dibenankan

kepada SAYA agar angkanya lebih fantastis !?

Justru orang yang suspect / probable / konfirm covid sekali pun yang melakukan perawatan

di RUMAH SAKIT atau melakukan ISOLASI MANDIRI di rumah sesuai aturan, telah mengambil

langkah tepat dalam menekan Peningkatan Covid tersebut. Lain halnya orang yang Positif

Covid keluyuran di jalan atau di pasar, bahkan yang sehat pun jika tidak menjaga PROKES,

termasuk berpotensi meningkatkan Penyebaran Covid.

Jadi, Otak Jaksa sudah kusut dan rusak, karena AKAL SEHAT mustahil menjadikan OBSERVASI

dan PERAWATAN serta PENGOBATAN PASIEN di RUMAH SAKIT sebagai penyebab

Peningkatan Covid. Ini Bukti bahwa JPU telah mengarang cerita sehingga mengambil

kesimpulan dengan FAKTA PALSU.

Sungguh sangat menjijikkan melihat cara-cara kotor dan jorok JPU dalam membuat Analisa

Hukum dengan FAKTA KHAYALAN alias PALSU demi mendapat Dalil Pembenaran atas

Dakwaan atau Tuntutannya hanya untuk memenuhi syahwat Politik Kriminalisasinya.

102

33. Bahwa benar sebelum masuk RS UMMI SAYA merasa KELELAHAN, tapi setelah masuk RS

UMMI dalam waktu singkat setelah diberi Infus dan Obat, SAYA merasa segar dan baik-baik

saja, karena RASA LELAH yang semula dirasa telah hilang.




36. Bahwa benar SAYA tidak pernah sengaja atau bermaksud BERBOHONG apalagi menyiarkan

KEBOHONGAN dengan mengaku sehat, karena memang SAYA bicara apa yang dirasa yaitu

segar dan sehat, apalagi pada saat SAYA masuk RS UMMI dalam kondisi STABIL, ditambah

dengan Laporan Dokter bahwa kondisi SAYA semakin hari semakin bagus, dan saat itu


37. Bahwa benar SAYA dan menantu Hb Hanif Alattas serta Dirut RS UMMI Dr Andi Tatat TIDAK

BERBOHONG, karena bicara atas dasar apa yang dilihat dan dirasa serta diketahui, sebab

saat itu belum ada Hasil Test PCR.

38. Bahwa benar di Kota Bogor tidak ada satu pun Demo yang dilakukan kelompok masyarakat

atau pun mahasiswa terkait perawatan SAYA di RS UMMI.

Jadi TIDAK BENAR pernyataan JPU dalam TUNTUTAN-nya halaman 70 - 73 bahwa Saksi M

Aditya (Ketua BEM se-Bogor Raya) dan saksi M Aslam (Anggota BEM se-Bogor Raya)

melakukan Demo di Kota Bogor karena terkait Perawatan SAYA di RS UMMI, karena kedua

Saksi tersebut di depan persidangan telah mencabut semua keterangannya di BAP dan

menyatakan bahwa di hadapan Majelis Hakim yang mulia :

a. Bahwa benar BEM se-Bogor Raya sama sekali tidak melakukan Demo berkaitan dengan

urusan SAYA.

b. Bahwa benar Surat Pernyataan BEM se-Bogor Raya yang ditunjukkan JPU yang di antara

isinya ada keterkaitan dengan urusan SAYA hanya baru berupa DRAFT.

c. Bahwa benar Surat Pernyataan BEM se-Bogor Raya yang resmi hanya berisi tiga poin dan

satu pun tekait dengan urusan SAYA.

Kok bisa JPU yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya menjunjung tinggi

kesopanan melakukan MANIPULASI KESAKSIAN secara terang-terangan tanpa punya rasa

malu sedikit pun juga !?

103

39. Bahwa benar pada tgl 30 November 2020 ada Demo Damai yang dilakukan FMPB dengan

massa sekitar 15 sampai 20 orang dari Parung Kabupaten Bogor di depan Perumahan

Mutiara Sentul Kabupaten Bogor.

Jadi TIDAK BENAR pernyataan JPU dalam TUNTUTAN-nya di halaman 154 – 156 bahwa

akibat Wawancara Dr ANDI TATAT tertanggal 26 November 2020, dan Rekaman Video

Klarifikasi HABIB HANIF tertanggal 27 November 2020, serta Rekaman Testimoni SAYA

tertanggal 28 November 2020, yang semuanya menyatakan bahwa SAYA ”Baik-Baik saja”,

telah timbulkan KEONARAN berupa Demo yang digelar FMPB (Forum Mayarakat

Padjadjaran Bersatu) di depan Perumahan Mutiara sentul Kabupaten Bogor.

Padahal dalam TUNTUTAN JPU sendiri halaman 154 jpu menuliskan sebagi berikut :

”Pada tanggal 30 November 2020 Forum Mayarakat Padjadjaran Bersatu (FMPB)

melakukan aksi unjuk rasa tentang ”Penolakan terhadap terdakwa Moh Rizieq Syihab

yang kabur dari RS UMMI”.

Jadi jelas sesuai Pengakuan Pengurus FMPB Saksi Ahmad Suhadi dan Saksi Ikha Nurhakim

yang dibenarkan oleh JPU sendiri bahwa FMPB melakukan Aksi Demo karena BERITA HOAX

yang sebut HABIB RIZIEQ LARI DARI RS UMMI, bukan karena Wawancara dan Klarifikasi

serta Testimoni yang sebut SAYA ”Baik-Baik saja”.

Lagi pula KALAU PUN Demo FMPB tetap mau dikaitkan dengan perawatan SAYA di RS UMMI,

ternyata Demo FMPB adalah DEMO DAMAI yang diikuti sekitar 15 sampai 20 orang saja,

selama kurang lebih hanya 20 menit, tanpa ada KEONARAN dalam bentuk apa pun, sesuai

dengan PENGAKUAN kedua Saksi Pelaku Demo tersebut dari Pengurus FMPB, Ahmad Suhadi

dan Ikha Nurhakim.

Lagi-lagi Otak JPU ”nyungsang”, sehingga antara FAKTA yang dituangkan dan diakui JPU

dalam TUNTUTAN-nya dan Kesimpulan JPU itu sendiri BERBANDING TERBALIK.


Perawatan SAYA di RS UMMI. Makna ONAR dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

sebagai Rujukan Resmi Bahasa Indonesia adalah Huru Hara, Gempar, Keributan dan

Kegaduhan. Sedang KEONARAN artinya lebih khusus lagi yaitu Kegemparan, Kerusuhan dan

Keributan.

Jadi TIDAK BENAR pernyataan JPU bahwa Wawancara dan Klarifikasi serta Testimoni yang

sebut SAYA ”Baik-Baik saja” telah timbulkan KEONARAN berupa Pro Kontra di tengah

masyarakat. JPU menyatakan dalam TUNTUTAN-nya di halaman133 sbb :

”Dengan adanya tayangan Video yang bertentangan dengan kenyataan tersebut

menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan menyebabkan kegaduhan baik yang pro

mau pun kontra.”

104

JPU terlalu melebar kemana-mana dalam memaknai kata ONAR dan KEONARAN, sehingga

Pro dan Kontra pendapat atau perdebatan di tengah masyarakat juga disebut KEONARAN,

begitu pun DEMO DAMAI sekedar UNJUR RASA pun disebut KEONARAN, dengan DALIH

bahwa ONAR dan KEONARAN juga bermakna KERESAHAN.

JPU mengambil pendapat Saksi Ahli Lingusitik Forensik DR ANDHIKA yang mencoba

mengartikan ONAR dengan makna RESAH, namun SAKSI AHLI tersebut tidak mampu

menunjukkan rujukan ilmiahnya, sehingga pendapat tersebut ditolak oleh SAYA dan

Penasihat Hukum, apalagi ada bantahan dari Saksi Ahli Lingusitik Forensik DR FRANS dan

Ahli Sosiologi Prof DR Musni Umar serta Ahli Hukum Pidana DR Muzakkir, yang ketiganya

dihadirkan oleh SAYA dan Penasihat Hukum, serta menerangkan di depan persidangan

bahwa ONAR adalah Kerusuhan dan Keributan serta Huru Hara, BUKAN KERESAHAN.

JPU juga berdalih dengan pendapat Saksi Ahli Sosiologi Hukum DR TRUBUS yang dikutip JPU

dalam TUNTUTAN halaman 97 dan 150 bahwa Saksi Ahli tersebut berpendapat sbb :

”Kata Onar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa onar mencakup

kejadian huru hara, gempar, keributan, kegaduhan, yang dapat berupa huru hara fisik

atau pun kegemparan non fisik saja seperti perdebatan di kalangan rakyat.”

Padahal dalam KBBI tidak ada keterangan apa pun tentang kegemparan fisik atau pun non

fisik. KBBI hanya menyebutkan bahwa makna ONAR adalah Huru Hara, Gempar, Keributan

dan Kegaduhan. Sedang KEONARAN adalah Kegemparan, Kerusuhan dan Keributan.

Dan Saksi Ahli Sosiologi Hukum DR Trubus pun di depan persidangan menyatakan bahwa

DEMO DAMAI merupakan penyampaian aspirasi yang dijamin undang-undang dan tidak bisa

disebut sebagai KEONARAN, dan bahwa KEONARAN yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)

bukan sekedar kegelisahan atau pro kontra ditengan masyarakat akan tetapi harus dibarengi

dengan KEKACAUAN / KERUSUHAN, serta sifat KEONARAN harus meluas.

Dan di depan persidangn ini juga DR Trubus menolak ONAR diartikan RESAH, menurutnya

bahwa KERESAHAN PUBLIK itu urusan hati, tidak bisa diukur, sehingga tidak bisa dituangkan

dalam perbuatan ONAR. Jadi hanya perbuatan yang bisa diukur saja yang boleh dituangkan

dalam perbuatan ONAR.

Selain itu dalam BAP Saksi Ahli Sosiologi Hukum DR TRUBUS tertanggal 18 Januari 2020

pada jawaban nomor 9 di halaman 16 Saksi Ahli DR TRUBUS menyatakan :

”Penjelasan Pasal XIV UU No 1 Tahun 1946 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud

KEONARAN adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang

tidak sedikit jumlahnya, tetapi lebih dari itu berupa KEKACAUAN”.

105

Pendapat Saksi Ahli ini sempat ditanyakan kembali di dalam persidangan oleh Habib Hanif

Alattas dan Saksi Ahli membenarkan serta menguatkannya kembali, sehingga menjadi FAKTA

PERSIDANGAN yang memiliki kekuatan pembuktian, namun justru DIABAIKAN oleh JPU

karena tidak menguntungkan bagi DAKWAAN dan TUNTUTAN JPU.

Sebagai Tabahan Penting tentang TAFSIR KEONARAN : Bahwa Saksi Ahli Teori Hukum Pidana

DR Abdul Choir Ramadhan yang dihadirkan oleh SAYA dan Penasihat Hukum, menerangkan

di depan persidangan dan juga menuangkan dalam Pendapat Hukumnya halaman 76 sbb :

”Timbulnya KEONARAN sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat (1) menunjukkan

bahwa DELIK ini adalah DELIK MATERIIL, harus benar-benar terjadi keonaran di kalangan

rakyat. Menyangkut tentang makna keonaran, Penjelasan Pasal 14 menyatakan :

”Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk

yang tidak sedikit jumlahnya. KEKACAUAN meuat juga KEONARAN.”

Lalu Saksi Ahli DR Abdul Choir Ramadhan menekankan :

”Dengan adanya PENAFSIRAN OTENTIK ini, maka tidak dapat ditafsirkan lain selain dari

penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.”

Itulah sebabnya Saksi Ahli Hukum Pidana DR Muzakkir di depan persidangan dan juga

dituangkan dalam Pendapat Hukumnya halaman 28 manyatakan :

”Dengan demikian, demonstrasi, konprensi pers, dan cuitan-cuitan / tweet pro dan kontra

di media sosial tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk KEONARAN di kalangan rakyat.”

Dengan demikian tidak ada alasan bagi JPU untuk menafsirkan KEONARAN dengan Tafsirnya

Sendiri yang memasukkan resah, gelisah, pro kontra, perdebatan, perbedaan pendapat,

unjuk rasa dan Demo Damai sebagai KEONARAN. Penafsiran JPU ngawur dan amburadul

serta kacau balau.

41. Bahwa benar SAYA tidak BERBOHONG dan TIDAK MENIMBULKAN KEONARAN dalam Kasus

Perawatan SAYA di RS UMMI, karena apa yang SAYA sampaikan saat itu adalah apa yang

SAYA rasakan saat itu, dan pernyataan SAYA pun tidak menimbulkan keonaran dalam bentuk

apa pun di Kota Bogor mau pun Tempat lainnya, bahkan justru menjadi pernyataan SAYA

tersebut berhasil meredam keresahan Habaib dan Ulama serta Umat akibat berita-bertia

hoax yang selama ini menyebut SAYA sudah kritis dan parah bahkan sudah Mati akibat Covid.

Jadi TIDAK BENAR tuduhan JPU dalam TUNTUTAN di halaman 150 yang menyatakan sbb :

”Terlihat ONAR akibat KEBOHONGAN yang dilakukan TERDAKWA tersebut :

106

• Terjadinya Demontrasi yang dilakukan FMPB.

• Ratusan Karangan Bunga yang dikirim ke RS UMMI oleh masyarakat yang pro dan

kontra.

• Pernyataan sikap BEM se- Bogor terkait Intervensi Walikota Bogor.

• Adanya keresahan di tengah masyarakat khususnya masyarakat di Babakan Peundeuy

Kel. Baranangsiang Kec, Bogor Timur timbul rasa curiga kepada pengajian Habib di

Empang yang dikhawatirkan menularkan virus Covid 19. Karena sering berkumpul

melakukan pengajian.

Disini JPU mengemukanan EMPAT BUKTI KEONARAN PALSU. SAYA menyebutnya sebagai

KEONARAN PALSU karena memang keempat peristiwa yang disebutkan JPU BUKAN

KEONARAN, akan tetapi sengaja DIONARISASI oleh JPU agar bisa jadi BUKTI PEMBENARAN

untuk TUDUHAN JAHAT JPU terhadap SAYA.

Jadi jelas bahwa ONARISASI hal yang bukan KEONARAN adalah KEONARAN PALSU :

1) KEONARAN PALSU PERTAMA : Terjadinya Demontrasi yang dilakukan FMPB.

Tadi di poin ke-44 sudah dijelaskan bahwa sesuai PENGAKUAN Pengurus FMPB Saksi

Ahmad Suhadi dan Saksi Ikha Nurhakim sebagai Pelaku Demo tersebut yang

dibenarkan oleh JPU sendiri dalam TUNTUTAN halaman 154 bahwasanya FMPB

melakukan Aksi Demo karena BERITA HOAX yang sebut HABIB RIZIEQ LARI DARI RS

UMMI.

Jadi jelas Demo FMPB tersebut bukan karena TESTIMONI SAYA yang dituduh JPU

sebagai KEBOHONGAN, akan tetapi karena BERITA HOAX yang sebut HABIB RIZIEQ

LARI DARI RS UMMI, sekali lagi karena BERITA HOAX yang sebut HABIB RIZIEQ LARI

DARI RS UMMI, bukan karena TESTIMONI SAYA.

Lagi pula KALAU PUN Demo FMPB tetap mau dikaitkan dengan perawatan SAYA di RS

UMMI, ternyata Demo FMPB adalah DEMO DAMAI yang diikuti sekitar 15 sampai 20

orang saja, selama kurang lebih hanya 20 menit, tanpa ada KEONARAN dalam bentuk

apa pun, sesuai dengan PENGAKUAN kedua Saksi Pelaku Demo tersebut dari Pengurus

FMPB, Ahmad Suhadi dan Ikha Nurhakim. Aksi UNJUK RASA dalam bentuk DEMO

DAMAI dilindungi UNDANG-UNDANG dan bukan termasuk KEONARAN.

Disini Logika Hukum JPU mandek dan mandul, karena orang awam saja paham bahwa

andaikata Aksi Demo Damai itu disebut KEONARAN, mana mungkin dizinkan oleh

UNDANG-UNDANG.

2) KEONARAN PALSU KEDUA : Ratusan Karangan Bunga yang dikirim ke RS UMMI oleh

masyarakat yang pro dan kontra.

107

Tadi di poin ke-23 sudah dijelaskan bahwa OPERASI KARANGAN BUNGA yang dikirim

ke RS UMMI terjadi jauh SEBELUM ada Rekaman Video Testimoni SAYA, sehingga

tidak mungkin OPERASI KARANGAN BUNGA tersebut dijadikan sebagai akibat

Rekaman Video Testimoni SAYA.

Disini lagi-lagi Logika Hukum JPU ”nyungsang” tidak karuan, karena hanya ORANG

TIDAK WARAS saja yang menjadikan AKIBAT lebih dulu dari SEBAB.

Lagi pula AKAL SEHAT mana yang mengatakan bahwa Pengiriman Karangan Bunga

adalah bentuk KEONARAN !?

3) KEONARAN PALSU KETIGA : Pernyataan sikap BEM se- Bogor terkait Intervensi

Walikota Bogor.

Tadi di poin ke-43 sudah dijelaskan bahwa Saksi M Aditya (Ketua BEM se-Bogor Raya)

dan saksi M Aslam (Anggota BEM se-Bogor Raya) di depan persidangan telah

mencabut semua keterangannya di BAP dan menyatakan di hadapan Majelis Hakim

yang mulia bahwa BEM se-Bogor Raya sama sekali tidak melakukan Demo berkaitan

dengan urusan SAYA, dan bahwa Surat Pernyataan BEM se-Bogor Raya yang

ditunjukkan JPU yang di antara isinya ada keterkaitan dengan urusan SAYA hanya baru

berupa DRAFT, serta bahwa Surat Pernyataan BEM se-Bogor Raya yang RESMI hanya

berisi tiga poin dan tak satu pun tekait dengan urusan SAYA.

Bahkan Walkot Kota Bogor Bima Arya pun telah memberi kesaksian di depan

persidangan bahwa Demo BEM se-Bogor Raya tersebut sama sekali tidak ada kaitan

dengan TERDKWA.

Jadi, disini jelas bahwa JPU secara terang-terangan tanpa punya rasa malu sedikit pun

juga MEMANIPULASI FAKTA PERSIDANGAN dengan MENGONARISASI Demo

Mahasiswa yang tidak ada kaitan dengan SAYA !?

4) KEONARAN PASLU KEEMPAT : Adanya KERESAHAN di tengah masyarakat khususnya

masyarakat di Babakan Peundeuy Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur timbul rasa

curiga kepada pengajian Habib di Empang yang dikhawatirkan menularkan virus Covid

19. Karena sering berkumpul melakukan pengajian.

Kesimpulan JPU disini terlalu naif dan sangat lemah serta sama sekalitidak berbobot,

karena hanya berpegang kepada keterangan seorang Saksi Herdiansyah (Pedagang

Sayur) yang tinggal dan berdagang sayuran jauh dari RS UMMI, dan berdasarkan

PENGAKUANNYA SENDIRI di depan persidangan bahwa :

a. SAKSI tahu SAYA dirawat di RS UMMI hanya dari Media.

b. SAKSI mendengar simpang siur berita ttg SAYA di RS UMMI juga melalui Media.

c. SAKSI tidak pernah konfirmasi tentang SAYA ke RS UMMI.

108

d. SAKSI sendiri tidak pernah bertanya kepada masyarakat, khususnya masyarakat di

sekitar RS UMMI, terisitimewanya JAMA’AAH Pengajian Habib di Empang Bogor

yang bersebelahan dengan RS UMMI.

e. SAKSI mengakui bahwa di Kota Bogor tidak ada KEONARAN / KERUSUHAN /

KERIBUTAN terkait Perawatan SAYA di RS UMMI.

Selain itu KETERANGAN SAKSI Herdiansyah tentang adanya KERESAHAN di tengah

masyarakat Bogor, khususnya jama’ah Majelis Pengajian Habib di Empang - Bogor

yang bersebelahan dengan RS UMMI TELAH TERBANTAHKAN oleh Keterangan Saksi A

De Charge yang berdomisili tidak jauh dari RS UMMI yaitu : Habib Mahdi Assegaf dan

Habib Abdullah Al-Masyhur. Kedua Saksi A De Charge tersebut di depan persidangan

menyatakan bahwa tidak ada KERESAHAN dalam bentuk apa pun di sekitar RS UMMI,

khususnya di Majelis Pengajian Habib di Empang - Bogor, bahkan Jama’ah Majelis

Pengajian merasa senang dan tenang serta aman, karena mereka cinta SAYA dan tahu

kalau SAYA di RS UMMI dirawat oleh Para Dokter yang berpengalaman.

Juga TERBANTAHKAN oleh keterangan para Saksi Fakta dari RS UMMI yang juga

tinggal di Kota Bogor, serta TERBANTAHKAN pula dengan keterangan Saksi A De

Charge Ketua Umum PA 212 Ust Slamet Maarif bahwa PA 212 Kota Bogor telah

melaporkan bahwasanya di Kota Bogor tidak ada KERESAHAN apalagi KEONARAN

terkait Perawatan SAYA di RS UMMI.

Jadi jelas, JPU terlalu mengada-ada dan terlalu lebay dengan menghadirkan seorang

Saksi Pedagang Sayur di Pasar Kota Bogor untuk membentuk opini seolah-olah sampai

Tukang Sayur di pasar pun merasa resah akibat SAYA dirawat di RS UMMI. Padahal di

Kota Bogor sama sekali tidak ada KERESAHAN apalagi KEONARAN terkait Perawatan

SAYA di RS UMMI.

42. Bahwa benar di sekitar RS UMMI pun tidak ada keresahan akibat SAYA dirawat di RS UMMI,

bahkan masyarakat tenang karena SAYA ditangani oleh Para dokter yang berpengalaman.


menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah sebagaimana tuduhan dan Fitnah JPU

yang ngawur, justru sebaliknya untuk ikut melaksanakan Penanggulangan Wabah, karena

SAYA tidak keluyuran di Jalan Raya atau di Pasar mau pun di Keramaian, tapi justru datang

mengisolasi diri di RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID.

44. Bahwa benar sesudah ada kepastian Konfirmasi Covid maka SAYA selalu berterus terang

kepada siapa pun bahwa dirinya sedang TERPAPAR COVID dan sedang menjalankan

negatifan sekaligus pengobatan Covid-19.



109

BAB VII

ANALISA DAKWAAN DAN TUNTUTAN





Pada awalnya saat SAYA diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai SAKSI pada tgl 4

Januari 2021 hanya berkaitan dengan PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN, sehingga diduga

melanggar Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2) UU No. 4 / Th. 1984 ttg Wabah Penyakit Menular terkait

dugaan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Penanggulangan Wabah, dan atau Pasal

216 ayat (1) KUHP terkait dugaan dengan sengaja tidak mentaati atau dengan sengaja

mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat.

Namun saat SAYA diperiksa sebagai TERSANGKA pada tgl 15 Januari 2021 ada

penambahan PASAL PIDANA yaitu Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 ttg Peraturan

Hukum Pidana terkait dugaan dengan sengaja menyiarkan kebohongan untuk menimbulkan

keonaran. Bahkan akhirnya pasal tambahan inilah yang justru djadikan DAKWAAN KESATU baik

yang Primer mau pun Subsider dan Lebih Subsider. Ini adalah PENYELUNDUPAN pasal yang

sangat dipaksakan.

PENYELUNDUPAN PASAL tersebut bukan sekedar hasil pengembangan kasus

sebagaimana alasan yang selalu didengungkan para penyidik dari Kepolisian mau pun Kejaksaan,

tapi memang JPU mempunyai TARGET untuk menjerat SAYA dengan Pasal-Pasal berlapis yang

sangat berat, sehingga SAYA semakin yakin bahwasanya Kasus RS UMMI ini merupakan bagian

dari OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR dimana JPU secara sadar atau pun tidak sadar

sedang dijadikan alat dalam operasi tersebut untuk kepentingan OLIGARKI ANTI TUHAN.

Dan semakin jelas POLITISASI HUKUM dan KRIMINALISASI PELANGGARAN PROKES

manakala JPU merasa benar dengan DISKRIMINASI dan merasa bangga dengan pengabaian

Prinsip EQUALITY BEFORE THE LAW dalam penegakan hukum, sebagaimana dituangkan sendiri

oleh JPU dalam Pembukaan TUNTUTAN-nya halaman 2 yang berbunyi sbb :

”Asas EQUALITY BEFORE THE LAW dalam keadaan apa pun tidak bisa dilaksanakan secara

”rigid”, atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ”Pukat Harimau”, yang digunakan nelayan

untuk menangkap ikan, baik ikan kecil mau pun ikan yang besar seluruhnya dapat terjaring.”

110

Karenanya, JPU tidak pernah menunjukkan sikap keprihatiannya terhadap adanya ribuan

PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN (PROKES) di Tanah Air sejak awal Pandemi hingga kini,

bahkan banyak dilakukan oleh Tokoh Nasional, mulai dari Artis hingga Pejabat, tidak terkecuali

Menteri dan Presiden.

Ada DUA KELICIKAN LUAR BIASA yang dilakukan JPU dalam Kasus Pelanggaran Prokes RS

UMMI, yaitu :

1. Pembelokan Kasus PELANGGARAN PROKES RS UMMI menjadi Kasus KEBOHONGAN dan

KEONARAN dengan penambahan PASAL PIDANA yaitu Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU No

1 Tahun 1946.

Jika kita JUJUR, maka sebenarnya selama ini di Indonesia sering terjadi KEBOHONGAN

NASIONAL yang dilakukan para PEJABAT TINGGI yang telah menimbulkan keresahan dan

kegaduhan secara masif dimana-mana, tapi tak satu pun dari mereka yang diseret oleh para Jaksa

ke Pengadilan, tak satu pun dari mereka yang dituntut dengan Pelanggaran terhadap Pasal 14

dan atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 ttg Peraturan Hukum Pidana terkait dugaan dengan

sengaja menyiarkan KEBOHONGAN untuk menimbulkan KEONARAN.

Kasus KEBOHONGAN dan KEONARAN yang terbaru saat ini adalah KEBOHONGAN

NASIONAL yang dilakukan oleh Pimpinan DPR RI dan Menteri Agama RI tentang Pembatalan

Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2021 dengan dalih Pemerintah Saudi tidak memberikan

Indonesia Quota Haji, yang ternyata berita soal Quota tersebut adalah HOAX alias BOHONG,

sebagaimana dijelaskan oleh Dubes Saudi untuk RI Syeikh ‘Isham bin Ahmad bin ‘Abdi Ats-

Tsaqofi pada tgl 3 Juni 2021 dalam suratnya yang ditujukan langsung kepada Ketua DPR RI.

KEBOHONGAN tersebut telah nyata menimbulkan KERESAHAN dan KEGELISAHAN secara

NASIONAL : puluhan ribu Jama’ah Haji Indonesia dirugikan, dan menggangu hubungan baik

anatara Indonesia dan Saudi, serta mempermalukan Indonesia di Dunia Internasional karena

sebagai Negara Mayorits Muslim terbesar di Dunia justru membatalkan Pelaksanaan Ibadah haji

tahun 2021 secara sepihak.

Jadi, jika kita fair dan jujur, mestinya Kasus KEBOHONGAN NASONAL seperti inilah yang

diajukan ke Pengadilan dengan tuntutan Pelanggaran terhadap Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU No

1 Tahun 1946 ttg Peraturan Hukum Pidana terkait dugaan dengan sengaja menyiarkan

KEBOHONGAN untuk menimbulkan KEONARAN, bukan Kasus Pelanggaran Prokes RS UMMI

yang murni merupakan PELANGGARAN ADMINISTRATIF bukan KEJAHATAN PIDANA.

2. Pembentukan OPINI SESAT dengan menyamakan Kasus PELANGGARAN PROKES RS UMMI

dengan Kasus KEBOHONGAN RATNA SARUMPAET dan menjadikan Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan N0 203/PID.SUS/2019/PN.Sel tanggal 28 Juni 2019 sebagai

Yurisprudensi bagi Kasus Pelanggaran Prokes RS UMMI.

111

Tidak bisa dipungkiri bahwa Kasus Kebohongan Ratna Sarumpaet memang murni KASUS

KEBOHONGAN, dimana yang bersangkutan usai operasi wajah mengaku dianiaya orang, dan juga

betul akibat Kebohongannya tersebut telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tangan

masyarakat, sehingga banyak Tokoh Nasional membuat pernyataan sikap keras membela Ratna

dan mengecam pelaku penganiayaan, serta mendorong POLRI dan DPR RI untuk bertindak,

bahkan muncul aneka kecurigaan kepada berbagai pihak sebagai pelaku penganiayaan.

Karenanya walau pun masih ada perbedaan pendapat antara Jaksa dan Pengacara serta

Saksi Ahli dalam Kasus Kebohongan Ratna Sarumpaet terkait wujud KEONARAN itu sendiri,

namun sangat wajar yang bersangkutan dituntut dengan Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU No 1

Tahun 1946 ttg Peraturan Hukum Pidana terkait dugaan dengan sengaja menyiarkan

KEBOHONGAN untuk menimbulkan KEONARAN. Dan sangat wajar pula pada akhirnya Hakim

memvonis bersalah kepada Ratna Sarumpaet.

Namun untuk Kasus Kasus Pelanggaran Prokes RS UMMI tidak sedikit pun ada unsur

persamaannya dengan Kasus Kebohongan Ratna Sarumpaet. Kasus Pelanggaran Prokes RS

UMMI adalah Kasus Pelanggaran Administrasi bukan Kasus Kejahatan Pidana. Dan dalam Kasus

Pelanggaran Prokes RS UMMI tidak ada KEBOHONGAN dan tidak ada juga KERESAHAN apalagi

KEONARAN.

Dalam Kasus Pelanggaran Prokes RS UMMI yang ada adalah dugaan keterlambatan

Laporan Real Time Pasien ke Dinkes kota Bogor, dan dugaan menghalangi tugas Satgas Covid,

serta perbedaaan pendapat antara Satgas Covid dengan RS UMMI, dan soal Objektivitas mau pun

Subjektivitas pernyataan ”baik-baik saja” dari seseorang yang tidak tahu atau belum tahu kalau

dirinya positif covid.

Jadi, cara JPU menganalogikan atau mengqiyaskan Kasus Pelanggaran Prokes RS UMMI

dengan Kasus Kebohongan Ratna Sarumpaet adalah cara-cara kotor dan jorok serta

menjijikkan, yang tidak akan pernah dilakukan oleh orang yang masih punya iman dan rasa malu.

Karena semua itulah, SAYA tidak kaget dengan TUNTUTAN SADIS JPU untuk

memenjarakan SAYA selama 6 tahun, sebab sejak awal REKAYASA KASUS ini sudah sangat nyata

dan kasat mata. Apalagi saat pertama kali SAYA ditahan dalam Kasus Kerumunan Petamburan,

pada tgl 12 Desember 2020 salah satu Staf Presiden bidang Intelijen Diaz Hendropriyono yang

diduga kuat terlibat dalam Pembantaian 6 Laskar Pengawal SAYA pada tgl 7 Desember 2020,

langsung memposting pesan singkat dalam akun Instagram dan Twitter Resminya dengan bunyi

: ”Sampai Ketemu di 2026.” Ini isyarat jelas tentang rencana mengkandangkan SAYA untuk

waktu yang lama. Diaz sebagaimana ayahnya AM Hendropriyono masih belum puas dengan

Pembantaian 6 Laskar Pengawal SAYA, sehingga masih terus mengejar agar SAYA dihukum

berat.

112

Bahkan BUZZERP BAYARAN ISTANA yang selama ini KEBAL HUKUM, berkali-kali

dilaporkan tapi tidak pernah diproses, yaitu DENNI SIREGAR yang telah memposting cuitan lebih

vulgar lagi, yaitu mengakui adanya perintah langsung dari atas untuk HABISI SAYA, bunyi

cuitannya sbb :

”Sebenarnya doi awal2 masih berkelit untuk gak mau datang ke polis. Tapi tiba2 dengan

perintah yang mengerikan ”Habisi aja kalau dia ga mau datang. Kita capek nunggunya. Ini

perintah dari atas langsung.”

Jika cuitan ini benar, maka berarti memang ada REKAYASA KASUS SAYA dari Penyidik

Kepolisian, namun jika cuitan ini tidak benar, maka berarti FITNAH terhadap POLISI yang mestinya

DENNI SIREGAR diproses dan ditangkap. FAKTANYA DENNI SIREGAR dibiarkan hingga saat ini,

sehingga cuitannya tersebut menimbulkan berbagai asumsi negatif terhadap INSTITUSI

KEPOLISIAN bahkan terhadap ISTANA PRESIDEN.

Belum lagi cuitan-cuitan hinaan dan fitnah lainnya yang dipropagandakan oleh para

BuzzeRp seperti Abu Janda, Ade Armando, Eko Kuntadi, Guntur Romli, dan lainnya, serta akunakun

jahat kaki tangan OLIGARKI ANTI TUHAN seperti akun @digembook dan lainnya.

Kesemuanya ini semakin meyakinkan bahwa memang disana ada OPERASI INTELIJEN HITAM

BERSKALA BESAR untuk mentarget SAYA dan Keluarga serta Kawan-Kawan.

Semoga Allah SWT mengahncurkan mereka semua sehancur-hancurnya, dan

menyelamatakan Bangsa dan Negara Indoensia dari rongrongan mereka yang selalu mengadu

domba anak bangsa. Hasbunallahu wa Ni’mal Wakiil Ni’mal Maulaa wa Ni’man Nashiir.

Menanggapi TUNTUTAN 6 TAHUN PENJARA yang diajukan JPU terhadap SAYA, maka

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) KH Kuhyiddin Junaidi

pd tanggal 3 Juni 2021 menyatakan di berbagai Media Massa sbb :

”Kami sangat kecewa dengan Tuntutan JPU terhadap Habib Rizieq, karena itu sangat

memberatkan, di luar nalar logika sehat, beraroma politik dan bernuansa dendam serta

mengada-ada.”

Kekecewaan para Habaib dan Ulama serta Umat Islam terhadap Tuntutan JPU sangat

wajar, karena fakta menunjukkan banyak Kasus Korupsi yang merugikan Negara milyaran hingga

Trilyunan rupiah tapi dituntut ringan, seperti : Dalam Kasus Koruptor Djoko Tjandra : Ternyata

Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki masing-masing hanya dituntut 4 tahun penjara, sedang Irjen

Napoleon lebih ringan hanya dituntut 3 tahun penjara, dan Brigjen Prasetyo lebih ringan lagi

hanya dituntut 2,5 tahun penjara. Bahkan Kasus mantan Bos Garuda Ary Askhara hanya dituntut

1 tahun penjara.

Koferensi Pers Online ICW (Indonesian Corruption Watch) pada tgl 19 April 2020

dipaparkan DATA ICW yang menunjukkan bahwa sepanjang Tahun 2019 dari 911 Terdakwa

Korupsi 604 orang dituntut di bawah 4 tahun penjara. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada tgl

113

22 Maret 2021 memberi keterangan pers bahwa sepanjang Tahun 2020 dari 1.298 Terdakwa

Korupsi rata-rata tuntutan hanya 4 tahun penjara.

Jadi, dalam pandangan JPU bahwa KASUS PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN bukan

sekedar KEJAHATAN biasa, tapi jauh LEBIH JAHAT dan LEBIH BERAT dari pada KASUS KORUPSI

yang telah merampok uang Rakyat dan membangkrtukan Negara, sehingga KASUS

PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN harus dituntut 6 tahun penjara.

Bahkan bagi JPU bahwa KASUS PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN bukan hanya

KEJAHATAN biasa, tapi jauh LEBIH JAHAT dan LEBIH BERAT dari pada KASUS PENISTAAN AGAMA

yang pernah dilakukan AHOK sehingga buat Gaduh Satu Negeri, juga LEBIH JAHAT dan LEBIH

BERAT dari pada KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS tehadap Petugas Negara & Penyidik KPK

Novel Baswedan sehingga salah satu matanya Buta Permanen. Buktinya Penistaan Agama Ahok

hanya dituntut Hukuman Percobaan 2 tahun, sedang Penyiram Air Keras ke Penyidik KPK hanya

dituntut 1 tahun penjara, tapi KASUS PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN dituntut 6 tahun

penjara.

Semoga Majelis Hakim yang mulia diselamatkan oleh Allah SWT dari jeratan jahat

OPERASI INTELIJEN HITAM BERSKALA BESAR tersebut, dan diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk

tetap mempertahankan Indonesia sebagai NEGARA HUKUM bukan sebagai NEGARA

KEKUASAAN sebagaimana Amanat Konstitusi Pancasila dan UUD 1945.

Sebelum SAYA menyoroti satu per satu DAKWAAN JPU, maka perlu SAYA tegaskan

terlebih dahulu disini :

1. Bahwa Kasus Test Swab PCR di RS UMMI adalah KASUS PELANGGARAN PROTOKOL

KESEHATAN.

2. Bahwa KASUS PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN adalah Kasus PELANGGARAN bukan

Kasus KEJAHATAN, sehingga cukup diterapkan SANKSI ADMINSTRASI bukan SANKSI

HUKUM PIDANA.

3. Bahwa sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No 6 Tahun 2020 tentang

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pemcegahan dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019, di halaman 7 – 8 pada angka 5 dan 6 ditetapkan

sebagai berikut :

5) Memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covi-19) yang dilakukan

oleh perorangan, pelaku usaha, oengelola, penyelenggara, , atau penanggung-jawab

tempat dan fasilitas umum.

114

6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) berupa :

a) teguran lisan atau teguran tertulis ;

b) kerja sosial ;

c) denda administratif : atau

d) penghentian atau enutupan sementara penyelenggaraan usaha

Jadi jelas dalam Inpres No 6 Tahun 2020 tersebut bahwa PELANGGARAN PROTOKOL

KESEHATAN hanya diterapkan HUKUM ADMISNITRASI bukan HUKUM PIDANA.

4. Bahwa SELURUH DAKWAAN PIDANA terhadap KASUS PELANGGARAN PROTOKOL

KESEHATAN harus DIBATALKAN DEMI HUKUM.

5. Bahwa TUNTUTAN JPU dalam Kasus Test Swab PCR RS UMMI adalah bentuk penyalahgunaan

wewenang (abuse of power) yang melampaui batas, dan bentuk Kriminalisasi

Pasien dan Dokter serta Rumah Sakit yang harus dihentikan, serta bentuk DISKRIMINASI

HUKUM yang manipulatif, sehingga wajib DIBATALKAN DEMI HUKUM.




Selanjutnya SAYA akan menyoroti satu per satu DAKWAAN JPU,sebagai berikut :

A. DAKWAAN KESATU

I. PRIMER :

Bahwa Dakwaan Pertama Primer dari Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah mengenai

perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 / Th. 1946 ttg

Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 / Th. 1946 ttg Peraturan Hukum Pidana berbunyi sbb :

”Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja

menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya

sepuluh tahun.”

Ayat sama sekali ini tidak bisa diterapkan terhadap SAYA dalam Kasus Test Swab PCR RS UMMI

Kota Bogor, karena :

115

1. Ayat ini sesuai Latar Belakang Historis kelahiran UU No 1 Tahun 1946 berkaitan dengan

PENYIARAN dan yang dimaksud dengan ”Barang siapa” dalam ayat ini adalah LEMBAGA

PENYIARAN, bukan orang per orang, sehingga TERDAKWA tidak memenuhi unsur ”Barang

siapa” dalam ayat ini.

2. Ayat ini dengan jelas menggunakan kata MENYIARKAN bukan menyatakan, sehingga

TERDAKWA tidak memenuhi unsur ”Menyiarkan” dalam ayat ini, karena TERDAKWA tidak

pernah melakukan PENYIARAN.

3. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan penyiaran terkait ”berita atau pemberitahuan

bohong”, sedang TERDAKWA terbukti di persidangan tidak pernah menyampaikan atau

menyatakan BERITA BOHONG atau PEMBERITAHUAN BOHONG, karena saat TERDAKWA

menyatakan bahwa dirinya merasa ”baik-baik saja” adalah sesuai dengan yang yang dirasa

dan diketahuinya saat itu, sementara saat itu belum ada Hasil Test Swab PCR yang

menyatakan bahwa TERDAKWA POSITIF COVID, sehingga TERDAKWA tidak memenuhi

unsur ”Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong”, dalam ayat ini.

4. Ayat ini mensyaratkan adanya niat/I’tikad (mens rea) dalam penyiaran berita bohong

untuk menimbulkan KEONARAN di tengah masyarakat, dan keonaran itu harus benarbenar

terjadi sebagai akibat dari penyiaran berita bohong tersebut, sebagaimana

termaktub ”dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”. Unsur ini lebih

tidak terpenuhi lagi, karena pertama unsur penyiarannya tidak ada, lalu kedua unsur

kebohongannya juga tidak ada, dan ketiga terbukti di persidangan bahwa pernyataan

TERDAKWA justru DINIATKAN dan DIMAKSUDKAN serta DITUJUKAN untuk meredam

KERESAHAN bukan membuat KEONARAN, dan Faktanya tidak ada KERESAHAN apalagi

KEONARAN di Kota Bogor mau pun di tempat lainnya akibat perawatan TERDAKWA di RS

UMMI Kota Bogor.

KESIMPULAN : Bahwa unsur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 / Th. 1946 ttg Peraturan

Hukum Pidana TIDAK TERPENUHI, sehingga harus DIBATALKAN DEMI HUKUM.

II. SUBSIDER :

Bahwa Dakwaan Pertama Subsider dari Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah mengenai

perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 / Th. 1946 jo Pasal

55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Bahwa Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 / Th. 1946 ttg Peraturan Hukum Pidana berbunyi sbb :

116

”Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat

menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa

berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya

tiga tahun.”

1. Ayat ini masih berkaitan dengan PENYIARAN dan sesuai Latar Belakang Historis kelahiran

UU No 1 Tahun 1946 bahwa yang dimaksud dengan ”Barang siapa” dalam ayat ini adalah

LEMBAGA PENYIARAN, bukan orang per orang, sehingga TERDAKWA tidak memenuhi

unsur ”Barang siapa” dalam ayat ini.

2. Ayat ini juga dengan jelas menggunakan kata MENYIARKAN bukan menyatakan, sehingga



3. Ayat ini secara eksplisit mengikat PENYIARAN SUATU BERITA atau PENGELUARAN

PEMBERITAHUAN dengan dua syarat : Pertama ; ”yang dapat menerbitkan keonaran di

kalangan rakyat”. Dan Kedua ; ”ia patut dapat menyangka bahwa berita atau

pemberitahuan itu adalah bohong”. Untuk Syarat Pertama sama sekali tidak terpenuhi,

karena Fakta Persidangan menunjukkan dengan sangat meyakinkan bahwa terkait

Perawatan TERDAKWA di RS UMMI sama sekali tidak ada KEONARAN dalam bentuk apa

pun di Kota Bogor mau pun di tempat lainnya. Dan untuk Syarat Kedua juga tidak

terpenuhi, karena sesuai Keterangan TERDAKWA dan SAKSI MAHKOTA bahwa pernyataan

mereka DINIATKAN dan DIMAKSUDKAN serta DITUJUKAN untuk meredam KERESAHAN,

sehingga yang mereka duga dan sangka bahkan YAKIN bahwa pernyataan tersebut justru

akan meredakan KERESAHAN, bukan menimbulkan KEONARAN, dan ternyata Faktanya

tidak ada KERESAHAN apalagi KEONARAN di Kota Bogor mau pun di tempat lainnya akibat

perawatan TERDAKWA di RS UMMI Kota Bogor.

KESIMPULAN : Bahwa unsur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 / Th. 1946 ttg Peraturan

Hukum Pidana juga TIDAK TERPENUHI, sehingga harus DIBATALKAN DEMI HUKUM.

III. LEBIH SUBSIDER :

Bahwa Dakwaan Pertama Lebih Subsider dari Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah

mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 15 UU No. 1 / Th. 1946 jo

Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Bahwa Pasal 15 UU No. 1 / Th. 1946 ttg Peraturan Hukum Pidana berbunyi sbb :

117

”Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang

tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar

demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan

hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.”

1. Ayat ini juga masih berkaitan dengan PENYIARAN dan sesuai Latar Belakang Historis

kelahiran UU No 1 Tahun 1946 bahwa yang dimaksud dengan ”Barang siapa” dalam ayat

ini adalah LEMBAGA PENYIARAN, bukan orang per orang, sehingga TERDAKWA tidak

memenuhi unsur ”Barang siapa” dalam ayat ini.

2. Ayat ini juga dengan jelas menggunakan kata MENYIARKAN bukan menyatakan, sehingga



3. Ayat ini berkaitan dengan PENYIARAN suatu KABAR YANG TIDAK PASTI atau KABAR YANG

BERKELEBIHAN atau YANG TIDAK LENGKAP, sehingga tidak tepat diterapkan dengan

pernyataan TERDAKWA yang menyatakan baik-baik saja karena saat TERDAKWA

menyatakan bahwa dirinya merasa ”baik-baik saja” adalah sesuai dengan yang yang dirasa

dan diketahuinya serta diyakini saat itu berdasarkan kondisi yang semakin hari semakin

membaik serta tidak ada pantangan dalam makanan dan minuman. Dan hal tersebut bukan

KABAR YANG TIDAK PASTI yaitu Kabar Angin, atau KABAR YANG BERKELEBIHAN yaitu

yang ditambah-tambah dari yang sebenarnya, atau YANG TIDAK LENGKAP yaitu yang

dikurang-kuarngi dari yang sebenarnya, tapi justru PASTI dan TIDAK BERKELEBIHAN serta

SUDAH LENGKAP sesuai DATA dan FAKTA saat pernyataan tersebut dibuat oleh

TERDAKWA. Ada pun di waktu selanjutnya terjadi PERUBAHAN kondisi TERDAKWA

menjadi ”tidak baik-baik saja” itu persoalan lain, dan sama sekali tidak bisa ditarik

mundur untuk menghakimi pernyataan TERDAKWA di waktu sebelumnya.

4. Ayat ini secara eksplisit juga mengikat PENYIARANNYA dengan syarat ”ia mengerti setidaktidaknya

patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat

menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”, sehingga sama sekali tidak bisa diterapkan

untuk pernyataan TERDAKWA karena sesuai Keterangan TERDAKWA dan SAKSI MAHKOTA

bahwa pernyataan mereka DINIATKAN dan DIMAKSUDKAN serta DITUJUKAN untuk

meredam KERESAHAN, sehingga yang mereka duga dan sangka bahkan YAKIN bahwa

pernyataan tersebut justru akan meredakan KERESAHAN, bukan menimbulkan

KEONARAN, dan ternyata Faktanya tidak ada KERESAHAN apalagi KEONARAN di Kota

Bogor mau pun di tempat lainnya akibat perawatan TERDAKWA di RS UMMI Kota Bogor.

KESIMPULAN : Bahwa unsur dalam Pasal 15 UU No. 1 / Th. 1946 ttg Peraturan Hukum

Pidana juga TIDAK TERPENUHI, sehingga harus DIBATALKAN DEMI HUKUM.

118

Selain itu, seluruh isi DAKWAAN KESATU baik yang PRIMER mau pun yang SUBSIDER dan

yang LEBIH SUBSIDER dengan Penerapan Pasal 14 dan 15 dari UU No 1 Tahun 1946, saat ini

sudah TIDAK RELEVAN, karena:

1. Dari segi ASAS dan TEORI serta PRINSIP HUKUM bahwa asas umum dalam Penafsiran

Hukum Pidana yang harus diperhatikan adalah PRINSIP RELEVANSI.

2. Dari segi PENERAPAN HUKUM bahwa sejak ORDE LAMA hingga ORDE BARU tidak ada

satu kasus pun yang dikenakan pasal ini, baru belakangan ini muncul penerapan pasal ini

terhadap sejumlah Tokoh Oposisi dan kental warna politisnya, sehingga semestinya

Ranah Peradilan yang mulia wajib dijauhkan sejauh-jauhnya dari INTERVENSI POLITIK

pihak mana pun.

3. Dari segi JENIS PIDANA bahwa UU No 1 Tahun 1946 tidak ada kaitan dengan PROKES atau

pun PSBB, sehingga tidak boleh digunakan untuk memidanakan Pelanggaran Protokol

Kesehatan.

4. Dari segi PENAFSIRAN TEKS HUKUM bahwa Penafisran Teks Hukum tidak boleh lepas

dari sejumlah Metode Penafsiran Teks yang telah diakui oleh para PAKAR HUKUM

PIDANA mau pun PAKAR TEORI HUKUM PIDANA, juga PAKAR SOSIOLOGI HUKUM dan

PAKAR LINGUSITIK FORENSIK, yaitu :

1) Interpretasi Gramatikal atau Bahasa : yaitu Penafsiran Teks Hukum sesuai bahasa

umum sehari-hari.

Itulah sebabnya penafsiran PENYIARAN dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 / Th. 1946

ttg Peraturan Hukum Pidana harus dibedakan dengan penafsiran PERNYATAAN.

Begitu juga Penafsiran KEONARAN harus dibedakan dari penafsiran KERESAHAN atau

PERBEDAAN PENDAPAT atau PRO KONTRA. Dan penafsiran Bahasa tidak boleh lepas

dari Kamus- Kamus Bahasa yang dipercaya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesai

(KBBI) yang menjadi Rujukan Resmi dalam Bahasa Indonesia.

Terkait makna MENYIARKAN dalam KBBI disebutkan beberapa arti, yaitu :

a. Meratakan kemana-mana.

b. Memberitahukan kepada umum (melalu radio, sutrat kabar, dsb),

mengumumkan (berita, dsb).

c. Menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dsb).

d. Menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dsb).

e. Memancarakan (cahaya, terang, dsb).

119

f. Mengirimkan (lagu-lagu, musik, pidato, dsb) melalui radio.

Oleh karena itu Ahli Hukum Pidana DR Muzakkir di depan persidangan

menyampaikan pendapatnya bahwa Rekaman Video Testimoni SAYA hanyalah

sebuah PERNYATAAN bukan PENYIARAN. Begitu juga Rekaman Video Klarifikasi Hb

Hanif Alattas dan Wawancara Dr Andi Tatat saat ditanya wartawan, sehingga

semuanya tidak bisa diterapkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 / Th. 1946, karena hanya

sebuah PERNYATAAN bukan PENYIARAN.

Lalu terkait makna KEONARAN dalam dalam KBBI disebutkan BAHWA ARTINYA

ADALAH Kegemparan, Kerusuhan dan Keributan.

Saksi Ahli Lingusitik Forensik DR FRANS dan Ahli Sosiologi Hukum Prof DR Musni

Umar serta Ahli Hukum Pidana DR Muzakkir, yang ketiganya dihadirkan oleh SAYA

dan Penasihat Hukum, menerangkan di depan persidangan bahwa ONAR adalah

Kerusuhan dan Keributan serta Huru Hara, BUKAN KERESAHAN.

Saksi Ahli Sosiologi Hukum DR TRUBUS yang dihadirkan oleh JPU dalam BAP-nya

tertanggal 18 Januari 2020 pada jawaban nomor 9 di halaman 16 menyatakan :

”Penjelasan Pasal XIV UU No 1 Tahun 1946 memberikan penjelasan bahwa yang

dimaksud KEONARAN adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati

penduduk yang tidak sedikit jumlahnya, tetapi lebih dari itu berupa KEKACAUAN”.

Saksi Ahli Teori Hukum Pidana DR Abdul Choir Ramadhan yang dihadirkan oleh SAYA

dan Penasihat Hukum, menerangkan di depan persidangan dan juga menuangkan

dalam Pendapat Hukumnya halaman 76 sbb :

”Timbulnya KEONARAN sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat (1)

menunjukkan bahwa DELIK ini adalah DELIK MATERIIL, harus benar-benar terjadi

keonaran di kalangan rakyat. Menyangkut tentang makna keonaran, Penjelasan

Pasal 14 menyatakan : ”Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan

menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. KEKACAUAN meuat

juga KEONARAN.”

Lalu Saksi Ahli DR Abdul Choir Ramadhan menekankan :

”Dengan adanya PENAFSIRAN OTENTIK ini, maka tidak dapat ditafsirkan lain selain

dari penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.”

120

Dengan demikian tidak ada alasan bagi JPU untuk menafsirkan KEONARAN dengan

Tafsirnya Sendiri yang memasukkan resah, gelisah, pro kontra, perdebatan,

perbedaan pendapat, unjuk rasa dan Demo Damai sebagai KEONARAN. Penafsiran

JPU ngawur dan amburadul serta kacau balau.

2) Interpretasi Sistematis atau Logis : yaitu Penafsiran Teks Hukum dengan

menghubungkannya dengan peraturan hukum / undang-undang / dengan

keseluruhan sistem hukum sebagai satu kesatuan tak terpisahkan.

Itulah sebabnya penafsiran PENYIARAN dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 / Th. 1946

ttg Peraturan Hukum Pidana semestinya ditarik ke UU PENYIARAN No 32 Th 2002

yang memang dibuat khusus tentang PENYIARAN.

Dan ini juga sesuai dengan Pendapat Ahli Hukum Pidana DR Muzakkir dalam sidang

ini bahwa Penerapan Hukum Pidana terhadap PELANGGARAN PENYIARAN harus

merujuk ke UU PENYIARAN No 32 Th 2002 tidak lagi ke Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 /

Th. 1946, sehingga Penerapan Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 / Th. 1946 dalam Kasus RS

UMMI sangat tidak tepat.

Andai pun dalam Kasus Rekaman Video Testimoni SAYA dan Rekaman Video Hb Hanif

Alattas serta wawancara Dr Andi Tatat dikatagorikan sebagai PENYIARAN maka

semestinya ditarik ke UU PENYIARAN No 32 Th 2002 yang memang dibuat khusus

tentang PENYIARAN bukan ke Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 / Th. 1946.

Apalagi ternyata Rekaman Video Testimoni SAYA dan Rekaman Video Klarifikasi Hb

Hanif Alattas serta Wawancara Klarifikasi Dr Andi Tatat hanya sebuah PERNYATAAN

bukan PENYIARAN, maka lebih tidak tepat lagi ditarik ke Pasal 14 ayat (1) UU No. 1

/ Th. 1946.

Saksi Ahli Sosiologi Hukum DR TRUBUS yang dihadrikan oleh JPU dalam BAP-nya

tertanggal 18 Januari 2020 pada jawaban nomor 9 di halaman 16 saat menjabarkan

tentang unsur MENYIARKAN dalam Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946

menyatakan :

”Dengan demikian tindak pidana penyebaran berita bohong dalam Pasal XIV dan

Pasal XV UU No 1 Tahun 1946 diklasifiksikan sebagai DELIK PERS, karena adanya

SYARAT UTAMA berupa UNSUR PUBLIKASI, meski pun dalam Pasal VIV dan Pasal

XV UU No 1 Tahun 1946 tidak menyebutkan mengenai sarana atau media yang

dipergunakan untuk menyebarkan berita bohong atau kabar angin atau kabar

yang disiarkan dengan atmbahan atau dikuarngkan tersebut, apakah melalui lisan

atau tulisan.”

121

3) Interpretasi Historis atau Sejarah : yaitu Penafsiran Teks Hukum sesuai sejarah

lahirnya Teks tersebut.

Itulah sebabnya penafsiran Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 / Th. 1946 ttg Peraturan

Hukum Pidana harus melihat sejarah lahirnya dalam SITUASI DARURAT pada saat

awal kemerdekaan Indonesia, dimana ada pihak-pihak yang menyiarkan berita

bohong untuk menimbulkan keonaran sehingga berpotensi mengganggu

Kemerdekaan dan Kedaulatan Indonesia, sehingga tidak tepat diterapkan di zaman

yang kita sudah merdeka lebih dari 75 tahun.

Semua AHLI HUKUM PIDANA dan AHLI HUKUM TATA NEGARA serta AHLI HUKUM

KESEHATAN yang dihadirkan oleh SAYA dan Penasihat Hukum, yaitu DR Refly Harun

(Ahli Tata Negara), DR Muzakkir (Ahli Hukum Pidana), DR Abdul Choir Ramadahan

(Ahli Teori Hukum Pidana), DR Luthfi Hakim (Ahli Hukum Pidana Kesehatan), dan

DR M Nasser (Ahli Hukum Kesehatan), semuanya sepakat bahwa penerapan UU No

1 Tahun 1946 di zaman sekarang untuk KONTEKS KEKINIAN sudah TIDAK RELEVAN,

karena UU tersebut saat dibuat untuk konteks kondisi darurat baru merdeka yang

penuh dengan berita BOHONG untuk membuat KEONARAN.

Saksi Ahli DR Muzakkir menyampaikan pendapatnya di depan Persidangan dan juga

dituangkan dalam Tulisan Pendapat Hukumnya halaman 33 sbb :

”Bahwa Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946 dibuat dengan cara menghapus Pasal

171 KUHP diganti dengan Pasal 14 dan 15 tersebut yang diatur berdiri di luar Hukum

Pidana Kodifikasi /KUHP yaitu dalam UU No 1 Tahun 1946.

Penghapusan Pasal 171 KUHP tersebut melalui S 47/180 yang memuat norma hukum

yang sama dengan Pasal Pengganti dengan perbedaan ancaman pidana yang lebih

berat. Dalam Pasal 171 KUHP ancamannya paling lama 3 tahun penjara, sedang

dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 1 Tahun 1946 ancamannya paling lama 10 tahun

penjara.

Penempatan Pasal 14 dan 15 tersebut di luar Hukum Pidana Kodifikasi /KUHP

mengandung maksud bahwa norma hukum pidana yang dimuat dalam UU No 1

Tahun 1946 hanya dipergunakan dalam keadaan tertentu (Darurat/ Chaos) yakni

untuk mengatasi keadaan masyarakat yang kacau balau atau keonaran masyarakat

yang luas atau situasi yang dalam keadaan darurat, sehingga ancaman pidanya

dinaikkan menjadi 10 tahun penjara.

122

Dengan demikian ”perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang

tidak menimbulkan keonaran dalam masyarakart secara luas” tidak ditangani

dengan menggunakan Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946, tapi cukup dengan

menggunakan Hukum Pidana yang lain atau norma yang hidup dalam kehidupan

masyarakat hukum Indonesia yang cocok untuk mengatasi situasi masyarakatr

dalam keadaan normal.”

Penjelasan Saksi Ahli DR Muzakkir yang sangat ilmiah ini dengan argumentasi yang

amat kuat dan pemaparan yang cerdas, ternyata tidak bisa dipahami oleh JPU,

sehingga JPU dalam sidang bertanya mutar-mutar tidak karuan, hingga akhirnya

dihentikan dan ditegur oleh Hakim Ketua di depan persidangan dengan ucapan : ”Kok

Jaksa begitu saja tidak paham!?”

4) Interpretasi Teleologis atau Sosiologis : yaitu Penafsiran Teks Hukum sesuai dengan

tujuan pembentukannya dengan tidak mengenyampingkan konteks kenyataan

kemasyarakatan yang aktual atau KONTEKS KEKINIAN.

Itulah sebabnya penerapan Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946 dalam SITUASI

DARURAT pada saat awal kemerdekaan dengan sanksi hukum penjara 10 tahun

menjadi sangat LOGIS, karena untuk menjaga keamanan Negara dari KAKACAUAN

dan KERUSUHAN.

Namun saat ini SITUASI DARURAT tersebut sudah tidak ada, maka penerapan Pasal

14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946 dalam SITUASI NORMAL dengan Sanksi Hukum

penjara 10 tahun menjadi TIDAK LOGIS lagi.

AHLI SOSIOLOGI HUKUM baik yang dihadirkan oleh JPU yaitu DR Trubus, mau pun

yang dihadirkan oleh SAYA dan Penasihat Hukum yaitu PROF DR Musni Umar sepakat

memberi keterangan di depan persidangan bahwa penerapan UU No 1 Tahun 1946

di zaman sekarang untuk konteks Masyarakat Kekinian sudah TIDAK RELEVAN,

apalagi dengan ancaman sanksi pemidanaan 10 tahun penjara.

Ahli Hukum Pidana DR Muzakkir juga sepakat dengan pendapat ini sebagaimana tadi

sudah dikutip pendapatnya yang disampiakan di depan Persidangan dan juga

dituangkan dalam Tulisan Pendapat Hukumnya halaman 33, yaitu :

”Dengan demikian ”perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong

yang tidak menimbulkan keonaran dalam masyarakart secara luas” tidak ditangani

dengan menggunakan Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946, tapi cukup dengan

menggunakan Hukum Pidana yang lain atau norma yang hidup dalam kehidupan

123

masyarakat hukum Indonesia yang cocok untuk mengatasi situasi masyarakatr

dalam keadaan normal.”

Jadi jelas dengan sangat meyakinkan berdasarkan Empat Metode Penafsiran Teks

Hukum yang diakui para PAKAR HUKUM PIDANA mau pun PAKAR TEORI HUKUM PIDANA,

juga PAKAR SOSIOLOGI HUKUM dan PAKAR LINGUSITIK FORENSIK, yaitu : Pertama, Metode

Interpretasi Gramatikal atau Bahasa. Kedua, Metode Interpretasi Sistematis atau Logis.

Ketiga, Metode Interpretasi Historis atau Sejarah. Keempat, Metode Interpretasi Teleologis

atau Sosiologis. Bahwa Penerapan Pasal 14 dan 15 dari UU No 1 Tahun 1946 saat ini TIDAK

RELEVAN, apalagi diterapkan untuk untuk KASUS PROTOKOL KESEHATAN, sehingga seluruh

isi DAKWAAN KESATU dari JPU, baik yang PRIMER mau pun yang SUBSIDER dan yang LEBIH

SUBSIDER harus DIBATALKAN DEMI HUKUM.

Sebagaimana disampaikan oleh Saksi Ahli Hukum Tata Negara DR Refly Harun di

depan persidangan bahwa Undang-Undang yang sudah TIDAK RELEVAN ada tiga jalan

menghapusnya atau mengenyampingkannya, yaitu : Pertama, dibatalkan dengan UU Baru via

DPR RI. Kedua, diajukan Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi RI. Ketiga, Putusan Hakim.

Karenanya, kami sangat berharap agar Majelis Hakim yang mulia berani

mengenyampingkan Penerapan Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946 karena sudah TIDAK

RELEVAN, sehingga ke depan bisa menjadi YURISPRUDENSI bagi penanganan Hukum

Penyiaran Berita Bohong yang menimbulkan Keonaran dengan menggunakan hukum lain yang

sesuai dengan konteks kekinian.



124

B. DAKWAAN KEDUA

Bahwa Dakwaan Kedua dari Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 / Th. 1984 ttg Wabah Penyakit Menular berbunyi sbb :

”Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya

1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).”

Pasal ini juga tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk Kasus Test Swab PCR RS UMMI,

karena SAYA dan Keluarga mau pun RS UMMI tidak pernah menghalangi Pelaksanaan

Penanggulangan Wabah dan tidak pernah menghalang-halangi Satgas Covid dalam

melaksanakan Tugasnya, BUKTINYA :

1. Saat Walikota Bogor Bima Arya dan Satgas Covid Kota Bogor datang ke RS UMMI

disambut hangat oleh RS UMMI mau pun Keluarga SAYA yang diwakili oleh Habib Hanif

Alattas, dan ini diakui sendiri oleh Walkot Bogor Bima Arya dalam kesaksiannya di

persidangan ini.

2. Saat Walikota Bogor Bima Arya dan Satgas Covid Kota Bogor meminta agar SAYA ditest

Swab PCR, maka SAYA dan Keluarga juga RS UMMI setuju dan siap melaksanakannya

bersama Tim Mwer-C, dan ini juga diakui sendiri oleh Walikota Bogor Bima Arya dalam


3. Saat Walikota Bogor Bima Arya dan Satgas Covid Kota Bogor meminta agar pelaksanaan

Tets Swab PCR terhadap SAYA yang akan dilakukan oleh Tim Mer-C didampingi oleh

Satgas Covid Kota Bogor, maka SAYA dan Keluarga juga RS UMMI setuju dan

menjadwalkannya, dan ini pun diakui sendiri oleh Walikota Bogor Bima Arya dalam


4. Saat pelaksaan Test Swab PCR terhadap SAYA oleh Tim Mer-C sesuai jadwal yang sudah

ditentukan, ternyata Tim Satgas Covid Kota Bogor TIDAK DATANG. Ini pun akhirnya diakui

baik oleh Walikota Bogor Bima Arya mau pun para saksi dari Satgas Covid Kota Bogor

dalam persidangan ini bahwa mereka memang TIDAK HADIR dengan berbagai alasan

keterlambatan.

5. Saat Walikota Bogor Bima Arya dan Satgas Covid Kota Bogor meminta Tets Swab PCR

terhadap SAYA diulang, maka dengan santun SAYA melalui Habib Hanif Alattas

125

menanyakan urgensi Test Swab PCR DUA KALI di hari yang sama dalam waktu yang sangat

berdekatan dengan selisih hanya beberapa jam, sehingga Habib Hanif Alattas

menyarankan agar menunggu saja Hasil Test PCR dari Tim Mer-C, dan Walkot Bogor Bima

Arya serta Satgas Covid Kota Bogor setuju. Ini pun diakui oleh Walikota Bogor Bima Arya

dalam kesaksiannya di persidangan ini.

6. Selain itu RS UMMI secara Real Time setiap hari melaporkan kondisi seluruh pasien

Suspect / Probable / Positif Covid di RS UMMI, termasuk SAYA, ke Dinkes Kota Bogor dan

Kemenkes RI, sehingga Walikota Bogor dan Satgas Covidnya bisa kapan saja melihat dan

memeriksa serta mendapatkan laporan tentang SAYA dari Dinkes Kota Bogor, tanpa mesti

datang ke RS UMMI.

Jadi TIDAK BENAR tuduhan JPU dalam TUNTUTAN-nya halaman 129 bahwa ”Satgas Covid

Kota Bogor tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk melakukan Swab PCR Test Covid-19

terhadap TERDAKWA”, seolah SAYA menolak dan menghalang-halangi Satgas Covid

sehingga Test Swab PCR tidak terlaksana terhadap SAYA.

KESIMPULAN : Bahwa unsur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 4 Tahun 1984 tentang

Wabah Penyakit Menular TIDAK TERPENUHI, sehingga harus DIBATALKAN DEMI HUKUM.

C. DAKWAAN KETIGA

Bahwa Dakwaan Ketiga dari Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Bahwa Pasal 216 ayat (1) KUHP berbunyi sbb :

”Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan

menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat

berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa

tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi

atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan

oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan

dua minggu atau pidana denda puling banyak Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah).”

Pasal ini pun tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk Kasus Test Swab PCR RS UMMI,

karena SAYA dan Keluarga mau pun RS UMMI TIDAK PERNAH tidak menuruti perintah atau

permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat dan SAYA TIDAK PERNAH

JUGA mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan

ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat, sebagaimana telah

126

diuraikan BUKTI-BUKTI TIDAK ADANYA PENGHALANGAN SATGAS COVID KOTA BOGOR pada

jawaban untuk DAKWAAN KEDUA tadi.

Dengan demikian semua unsur Pasal 216 ayat (1) KUHP tersebut, sama sekali TIDAK

TERPENUHI, sehingga tidak boleh diterapkan dalam Kasus Tets Swab PCR RS UMMI.

Lagi pula menurut Saksi Ahli Teori Pidana DR Abdul Choir Ramadhan bahwa Pasal 216

ayat (1) KUHP tidak ada relevansinya dengan penyelengaraan PSBB dan PROKES, karena tidak

ada perbuatan PIDANA dalam PSBB dan PROKES, sehingga Penerapan Pasal tersebut TIDAK

TEPAT.

KESIMPULAN : Tak satu pun unsur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP yang terpenuhi,

sehingga harus DIBATALKAN DEMI HUKUM.

D. PASAL PENYERTAAN.

Semua DAKWAAN di atas, baik DAKWAAN KESATU Primer dan Subsider serta Lebih

Subsider, mau pun DAKWAAN KEDUA dan DAKWAAN KETIGA, dijuntokan kepada Pasal

Penyertaan yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

perbuatan;

Saksi Ahli Teori Hukum Pidana DR Abdul Chair Ramadhan menyatakan di depan

persidangan dan dituangkan juga dalam Pendapat Hukumnya halaman 16 :

”Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan dipidananya pelaku tindak pidana, yakni orang yang

melakukan (pleger), dan yang menyuruh melakukan (doen pleger), serta yang turut serta

melakukan perbuatan (mede pleger). Delik Penyertaan merupakan perluasan pertanggungjawaban

pidana bukan perluasan perbuatan pidana.”

Lalu Saksi Ahli menekankan bahwa :

”Pada penyertaan lazim dilakukan secara sitsematis dengan menunjuk adanya PEMUFAKATAN

JAHAT di antara pihak.”

127

Saksi Ahli Hukum Pidana DR Muzakkir menyatakan di persidangan dan juga dituangkan

dalam Pendapat Hukumnya halaman 10 – 11 bahwa Tindak Pidana Penyertaan memiliki dua

syarat, yaitu :

1. Syarat Subjektif : yaitu masing-masing pelaku memiliki NIAT BERBUAT JAHAT dan NIAT

JAHAT tersebut hendak/ atau telah dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain yang

juga memiliki NIAT JAHAT yang sama.

2. Syarat Objektif : yaitu adanya hubungan antara kelakuan atau perbuatan yang dilakukan

oleh pelaku satu dengan pelaku lainnya sedemekian rupa untuk melaksanakan NIATNYA

MELAKUKAN KEJAHATAN secara bersama-sama.

Jadi, Pasal Penyertaan ini berkaitan dengan NIAT JAHAT dan PEMUFAKATAN JAHAT untuk

melakukan TINDAK KEJAHATAN, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan

PELANGGARAN PROKES, karena Pelanggaran Prokes bukan Kejahatan.

Penerapan Pasal Penyertaan pada Kasus RS UMMI terlalu mengada-ada dan menimbulkan

masalah serius, serta menunjukkan bahwa kerja JPU tidak profesional dan tidak proposional,

karena tidak ada satu pun Fakta Persidangan yang menunjukkan adanya MEANS REA (Niat Jahat

/ Itikad Kriminal) dari SAYA dan HABIB HANIF serta Dr ANDI TATAT untuk melakukan TINDAK

KEJAHATAN. Dan tidak ada juga Fakta Persidangan yang menunjukkan adanya KEMUFAKATAN

JAHAT di antara SAYA dan HABIB HANIF serta Dr ANDI TATAT untuk melakukan TINDAK

KEJAHATAN secara bersama-sama.

Justru sebaliknya terbukti melalui Fakta Persidangan bahwa Pernyataan SAYA dan HABIB

HANIF serta Dr ANDI TATAT tentang kondisi SAYA ”baik-baik saja” untuk meredam KEJAHATAN

BERITA HOAX yang meresahkan masyarakat, dan terbukti dengan pernyataan SAYA dan HABIB

HANIF serta Dr ANDI TATAT tersebut menciptakan ketenangan dan menghilangkan keresahan.

Pada pembahasan tiap DAKWAAN telah diuraikan bahwa seluruh Pasal-Pasal yang

dituduhkan tak satu pun yang terpenuhi unsur, sehingga Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

pada Kasus RS UMMI menjadi BATAL DENGAN SENDIRINYA manakala Pasal-Pasal yang dijuntokan

kepadanya TIDAK TERPENUHI UNSUR.

KESIMPULAN : Tak satu pun unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terpenuhi,

sehingga harus DIBATALKAN DEMI HUKUM.



128

BAB VIII

PENUTUP





Semoga Majelis Hakim yang Mulia diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk menegakkan

Keadilan dan melenyapkan Kezaliman, serta menjadi Garda Terdepan dalam menjaga Tatanan

Hukum di Indonesia, agar tidak dirusak oleh MAFIA HUKUM mana pun.

Semoga Majelis Hakim yang mulia bisa menjaga kemurnian dan kemulian pengadilan ini

dari POLITIK KRIMINALISASI yang mempraktekkan PIDANAISASI dan DISKRIMINASI HUKUM serta

MANIPULASI FAKTA yang mebahayakan Agama, Bangsa dan Negara. Karena manakala perangkat

dan istrumen Negara banyak terkontaminasi oleh PRAKTEK JAHAT OLIGARKI, maka Sidang

Pengadilan yang dipimpin oleh Para Hakim yang Jujur lagi Amanah adalah menjadi harapan rakyat

untuk menyelamatkan Tatanan Hukum demi Tegaknya Keadilan dan Lenyapnya Kezaliman.

Dan kepada seluruh Rakyat dan Bangsa Indonesia saya serukan untuk bergerak bersamasama

dengan para Penegak Hukum Sejati dalam melawan segala bentuk KEZALIMAN demi

Tegaknya KEADILAN.

Sebelum saya akhiri Pledoi saya ini izinkan sejenak untuk berdoa :

ِ

رَبّ‏

الر َّحمْٰ‏ ‏ِن اهللِّٰ‏ بِسْمِ‏

الر َّحِ‏ يِْم اَلحَْمْ‏ ‏ُد هللِِّٰ‏

الْعَالَمِينَْ‏ وَالص َّلاَ‏ ةُ‏ وَالس َّلاَ‏ مُ‏ عَلَى سَيِّ‏ ‏ِد

الط َّيِّبِينَْ‏ ‏َوأَتْبَاعِ‏ ‏ِه إَِلى يَوِْم الدِّيْ‏ ‏َن.‏

وَأَصْ‏ حَ‏ ابِِه الط َّاهِرِيْ‏ ‏َن آلِِه ‏َوعَلَى الْمُرْسَلِينَْ‏

الْبَاطِل ابَطًِلا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.‏

١ ‏.اَللّٰهُ‏ َّم أَرَِ‏ الحَْ َّق حَقًّا ا وَارْزُقْنَا تِّبَا عَهُ‏ وَأَرَِ‏ َ

٢ ‏.اَللّٰهُ‏ َّم انْصُرَْ‏ عَلَى أَعْدَ‏ ائِنَا وَأَعْدَ‏ ائِ‏ ‏َك وَأَعْدَ‏ ا ‏ِء الدِّيْ‏ ‏ِن

٣ ‏.اَللّٰهُ‏ َّم ‏َلا تمَُكِّ‏ ‏ِن الأَْعْدَاءَ‏ فِيْنَا وََلا مِ‏ ن َّا وََلا تُسَلِّطْهُ‏ ‏ْم عَلَيْنَا بِذُنُوْبِنَا وَعُيُوْبِنَا.‏

٤ ‏.اَللّٰهُ‏ َّم اجْعَلكَيْدَهُْم ‏ِفى نحَْرِهِمْ‏ وَمَكْرَهُ‏ ‏ْم عَائِدًا عَلَيْهِ‏ ‏ْم إِن َّ ‏َك عَلَى كُل شَيٍْئ

‏ُه َّم عَلَيْ‏ ‏َك ابِلحُْك َّاِم الظ َّالِمِينَْ‏

٥ ‏.اَللّٰ‏

ِ قَدِيٌْر.‏

ّ

أَجمَْعِينْ‏ َ.

x ٣

ْ

129

٦ ‏.اَللّٰهُ‏ َّم فَرِّ‏ ‏ْق جمَْعَهُ‏ ‏ْم وَشَتّ‏ ‏ْت شمَْلَهُ‏ ‏ْم وَمَزِّ‏ ‏ْق وِحْدَتَهُ‏ ‏ْم وَخَرِّ‏ ‏ْب قُو َّتَهُ‏ ‏ْم وَزَلْزِْل أَقَدَامَهُ‏ ‏ْم وَقَلِّ‏ ‏ْل عَدَدَهُ‏ ‏ْم وَفُ‏ َّل حَد َّهُ‏ ‏ْم وَقلِّ‏ ‏ْب

تَدْبِيْرَهُمْ‏ وَقَرِّْر تَدْمِيْرَهُ‏ ‏ْم وَدَمِّرْهُ‏ ‏ْم تَدْمِيْرًا.‏

‎٧‎‏.اَللّٰهُ‏ َّم ارْزُقْنَا نَصْرًا عَزِيْزًا وَفَتْحًا مُبِيْنًا وخلاصا جميلا وفرجا عاجلا وَإِمَامًا عَادًِلا وَبَلَدًا آمِنًا مُبَارَكًا فَانْصُرَْ‏ ‏ِفى الْمَحْكَمَِة

وَأَخْ‏ رِجْ‏ نَا مِ‏ ‏َن السِّ‏ جْ‏ ‏ِن سَرِيْعًا عَاجِ‏ ‏ًلا ‏ِفى لُطْ‏ ‏ٍف وَخَيرٍْ‏ وَعَافِيٍَة وَارْجِ‏ عْنَا إَِلى بُيُوْتِنَا وَاجمَْعْنَا مَ‏ ‏َع أَهْ‏ ‏ِل بَيْتِنَا وَأَصْ‏ حَ‏ ابِنَا وَأَحْ‏ بَابِنَا

غَانمِِينَْ‏ فَرِحِ‏ ينَْ‏ سَالِمِينَْ‏ ‏َجِ‏ حِ‏ ينَْ‏ فَائِزِيْنَ‏ مُؤَي َّدِيْ‏ ‏َن مَنْصُوْرِيَْن سَيِّ‏ ‏ِد الْمُرْسَلِينَْ‏ بِرَحمَْتِ‏ ‏َك ‏َأَرْحَ‏ ‏َم الر َّاحمِِينَْ‏

ِ

بحَِقّ‏

ِ

Akhirnya, kepada Majelis Hakim yang Mulia, kami meminta dari sanubari yang paling

dalam agar dalam mengambil keputusan denga keyakinan untuk menghentikan PROSES HUKUM

YANG ZALIM terhadap saya dan kawan-kawan, demi terpenuhi rasa KEADILAN sekaligus

menyelamatkan TATANAN HUKUM dan SENDI KEADILAN di Tanah Air yang sedang dirongrong

oleh KEKUATAN JAHAT yang ANTI AGAMA dan ANTI PANCASILA serta membahayakan keutuhan

Persatuan dan Kesatuan NKRI.

Karenanya, kami memohon karena Allah SWT demi Tegaknya Keadilan agar Majelis

Hakim yang mulia MEMUTUSKAN untuk SAYA dan HABIB HANIF ALATTAS serta Dr ANDI TATAT

dengan Vonis :

BEBAS MURNI

DIBEBASKAN DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN

DIKEMBALIKAN NAMA BAIK, MARTABAT DAN KEHORMATAN

TERIMA KASIH

130

Sekian Pledoi saya,

حَسْبُنَا اهللُّٰ‏ وَنِعْمَ‏ الْوَكِيْلُ‏ نِعْمَ‏ الْمَوْلىَ‏ وَنِعْمَ‏ الن َّصِيْرُ‏

وَلا حَوْلَ‏ وَلا قُو َّةَ‏ إِلا ابِهللِّٰ‏ الْعَلِيِّ‏ الْعَظِيْمِ‏

وَالحَْمْدُ‏ هللِِّٰ‏ رَبِّ‏ الْعَالَمِينَْ‏

Jakarta, 10 Juni 2021

Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab

131

PLEDOI RS UMMI HRS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?