"Nurani" The Light of Heart 心靈之光 (45th)

Hakim Mahkamah Syariah Aceh menyatakan DP tidak terbukti
bersalah memperkosa orang yang memiliki hubungan mahram
dengannya dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Suraiya Kamaruzzaman, presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh
(BSUIA) yang gencar mengadvokasi hak perempuan dan anak, menyebut
kasus ini membuktikan pasal pemerkosaan dan pelecehan seksual yang
diatur dalam qanun Aceh harus segera direvisi, agar korban
mendapatkan keadilan hukum dan pendampingan sampai kondisi
psikologisnya membaik.
"Cukup sudah, jangan ada lagi kasus seperti ini. Kemudian kalau
alasan cambuk sebagai satu argumen membuat efek jera, tidak ada.
Dalam saat bersamaan ini di Calang dan di Nagan Raya juga ada korban
pemerkosaan yang dilakukan oleh paman dan ayahnya. "Itu bukan kasus
satu-satunya dan bukan terbaru. Pandemi Covid-19 tidak menghentikan
kasus ini, bahkan terus terjadi," papar Suraiya.
Sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus, Provinsi Aceh
memiliki kebebasan tersendiri dalam mengatur peraturan daerah, salah
satunya dengan lahir qanun jinayat (hukum pidana) No. 6 tahun 2014
yang mengatur 10 pidana utama, di antaranya khamar (miras),
khalwat (pasangan bukan muhrim), zina, pelecehan seksual,
pemerkosaan dan lain sebagainya. Pelanggar ketentuan hukuman ini
akan dicambuk dan membayar denda sesuai dengan ketentuan.
Dalam artikel berjudul Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh
Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia yang
dimuat Jurnal Ilmu Hukum pada 2013, Profesor dari Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran, Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, menjelaskan
peradilan syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan
pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang
menyangkut wewenang peradilan agama.
Mahkamah Syariah juga merupakan pengadilan khusus dalam
lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang
peradilan umum.
40