Download - Modus Aceh

More documents

Recommendations

Info

2 Penanggungjawab/ Pimpinan Redaksi: Muhammad Saleh Direktur Usaha: Agusniar Sekretaris Redaksi: Rizki Adhar Kordinator Liputan Juli Saidi Pemasaran/Sirkulasi Heriansyah Firdaus Hasrul Rizal Iklan: Teddi Kusuma Sekretariat/ADM: Dewi Fitriana Kepala Bagian Keuangan: Nur Fajrina Wartawan Banda Aceh: Fitri Juliana Juli Saidi Rizki Adhar Bireuen: Suryadi, Ikhwati Hamdani Simeulue: Saptian Antoni Koresponden Sabang Aceh Utara Lhokseumawe Takengon Aceh Selatan Aceh Besar Aceh Tenggara Gayo Lues Kuala Simpang Pidie Langsa Bener Meriah EDISI 5-11 MARET 2012 Tabloid Berita Mingguan MODUS ACEH Bijak Tanpa Memihak Alamat: Redaksi Jl. T. Panglima Nyak Makam No 4 (Samping Gedung BPK RI Aceh) Banda Aceh. Telp (0651) 635322 Fax. (0651) 635316,Email: modus_aceh@yahoo.com Web: www.modusaceh.com. (Redaksi menerima sumbangan tulisan yang sesuai dengan misi tabloid ini. Tulisan diketik dua spasi, maksimal lima halaman kuarto. Redaksi berhak merubah isi tulisan tanpa menghilangkan makna, arti dan substansi dari tulisan tersebut. Setiap tulisan yang dikirim, harus disertai photo diri ) Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan MODUS ACEH dibekali dengan Kartu Pers. Tidak dibenarkan menerima atau meminta apapun dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Hotel Aceh di Jalan Mohammad Jam, Banda Aceh tahun 70an. SUARA ANDA Pekerja Kecewa, UMP Aceh 2012 Diabaikan TRADE Union Care Center (TUCC-Aceh) dan Aliansi Serikat Pekerja/buruh Aceh mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2011 lalu. Hal ini disampaikan karena sejak diterapkannya UMP Aceh tahun 2012 masih banyak ditemui perusahan yang mengabaikan aturan tersebut dengan membayar upah pekerja dibawah ketentuan UMP Aceh 2012, sehingga hal tersebut sangat merugikan pekerja/ buruh di Aceh. Tidak dibayarnya upah sesuai dengan UMP Aceh tahun 2012 membuktikan bahwa perusahan/ pengusaha di Aceh telah melecehkan kebijakan daerah yakni peraturan Gubernur No.76 tahun 2011 tentang upah minimum Provinsi Aceh tahun 2012. Ketidakpatuhan perusahan terhadap kebijakan daerah tersebut, sudah sering kali terjadi. Namun, minim tindakan dari pemerintah. Untuk itu diminta Pemerintah Aceh melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk pro aktif melakukan cross chek atau peninjauan ke perusahan-perusahaan guna memastikan pe- Ilustrasi laksanaan peraturan UMP tersebut. Banyak pekerja/buruh di Aceh yang merasa kecewa dengan lemahnya penegakan aturan UMP tersebut, sehingga merasa kehadiran Peraturan gubernur tentang UMP tidak ada artinya bila pemerintah juga tidak melakukan pengawasan dan menindak perusahan yang mengabaikan ketentuan tentang UMP di Aceh. Dibeberapa perusahan sektor ritel dan restaurant masih dijumpai pembayaran upah pekerja sebesar Rp 600.000 yang tentunya dibawah UMP Aceh tahun 2012, diperusahan perkebunan juga mengalami hal yang sama bahkan UMP yang diterapkan adalah UMP Sumatera Utara yang nilainya lebih rendah dari UMP Aceh. Untuk itu kami mengharapkan, agar UMP Aceh tahun 2012 yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.400.000, dapat berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan pekerja/buruh di Aceh maka pemerintah dengan melibatkan dewan pengupahan daerah harus melakuan sosialisasi ke- Redaksi Atjeh Tempo Doeloe ■ MODUS ACEH/Dok ■ Google images pada pengusaha dan pekerja/ buruh di Aceh karena kehadiran peraturan gubernur tentang UMP ini belum sepenuhnya diketahui. Kemudian melakukan pengawasan dan tindakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan UMP tersebut selain membuka posko pengaduan dan kotak pos UMP Aceh di Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh. Aliansi Serikat Pekerja/ buruh Aceh.
Bireuen SP3 Mobil Dinas Bireuen Polres Bireuen mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi pengadaan mobil dinas Pemkab Bireuen. Alasannya, karena tersangka telah mengembalikan uangnya ke kas Pemkab Bireuen. Bagaimana reaksi Bupati Nurdin? Ikhwati Aziz Fandilla kini sudah bisa bernafas lega. Status sebagai tersangka yang hampir setahun disandangnya, berakhir sudah. Saatnya dia konsentrasi mengurus usaha bengkelnya dan memanajeri kembali klub sepak bola PSSB Bireuen yang sempat ditinggalkannya beberapa lama. Sebab, Polres Bireuen pertengahan Januari 2012 lalu resmi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus pengadaan mobil dinas Mitsubishi 4 WD di Pemkab Bireuen. Dengan alasan, tersangka telah membayar kerugian Pemkab Bireuen. Dengan begitu, tidak ada lagi kerugian negara dalam kasus tersebut. “Kini saya sudah dapat beraktifitas seperti biasa lagi. Ini benar-benar menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya,” ungkap Azis Fandila terharu yang mengaku sedang berada di Lampung saat dihubungi MODUS ACEH via telpon selularnya, Jumat pekan lalu. Sebelumnya, pihak Polres Bireuen menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan mobil dinas Pemkab Bireuen tahun 2008 itu, sejak awal Januari 2011. Masalahnya, mobil tersebut telah ditarik pihak dealer beberapa waktu lalu. Padahal, Pemkab Bireuen sudah membayar secara penuh sesuai harga kontrak kepada pihak rekanan pemenang tender, CV. Aziz Motor. Guna melengkapi berkas pemeriksaan, Penyidik Polres Bireuen telah menyita barang bukti dokumen APBK Bireuen Tahun 2008, Buku Kas Umum (BKU), SP2D, SPM, SPP LS, surat perjanjian kerja, tanda penerimaan barang, bukti pemeriksaan barang, print out rekening koran terkait EDISI 5-11 MARET 2012 Perkara “Beres” di Kantor Polres pembelian mobil dinas itu dan SK panitia lelang. Polres Bireuen menetapkan Azis Fandila selaku Direktur CV Azis Motor itu sebagai tersangka pada 4 April 2011 lalu. Menurut pihak Kepolisian, penetapan lelaki yang akrab disapa Aziz Bengkel itu, setelah keluarnya hasil audit oleh BPKP Perwakilan Aceh dalam pengadaan mobil dinas yang terbukti negara dirugikan sebesar Rp 265.990.000. Padahal, Azis sudah menyetorkan uang pengganti ke rekening kas daerah Pemkab Bireuen sebesar Rp 265.950.000 pada 27 Oktober 2010, sesuai dengan kontrak dan sudah dipotong pajak. Makanya, dia menerasa telah mengalami kerugian lebih dari dua kali lipat, akibat kasus tersebut. Sebab, selain sudah membayar kepada pihak showroom, dia juga harus membayar kembali uang pengadaan mobil itu kepada Pemkab Bireuen. Ditambah lagi dengan proses hukum yang harus dihadapinya. Menurut Aziz Fandila, sekitar Oktober 2010, pihak BPK Perwakilan Aceh melakukan pemeriksaan dan audit terhadap keuangan Pemkab Bireuen. Termasuk pengadaan mobil dinas tadi yang ditanganinya. Dalam kesempatan tersebut, dia pun menanyakan pada BPK, cara terbaik menyelesaikan kasus tersebut. Saat itu BPK, kata Azis, mereka menawarkan dua solusi. Pertama, membayar uang kepada dealer, maka mobil bisa ditarik kembali beserta BPKB dan STNK-nya. Kedua, mengganti uang pengadaan mobil tersebut ke Kas Daerah Bireuen. Kemudian Aziz berinisiatif men- Ilustrasi ■ MODUS ACEH/Suryadi Aziz Fandila, tersangka kasus pengadaan mobil dinas Pemkab Bireuen. gambil alternatif kedua tersebut, karena waktu yang diberikan BPK padanya hanya empat hari. “Setelah saya bayarkan, Pak Erwin dari BPK bilang, sudah tidak ada lagi masalah,” ungkap Azis. Aziz menjelaskan, mobil dinas Mitsubishi Strada double cabin BK 7540 X yang telah ditarik pihak dealer, memang menjadi tanggung jawabnya untuk memperoleh mobil itu kembali. Karenanya, dia melakukan berbagai upaya agar mobil dinas itu, bisa dikembalikan lagi. Hal pertama yang dilakukannya, menghubungi pemilik showroom, Baihaqi Usman alias Boy, agar dia segera melunasi uang pembelian mobil ke dealer. Hal ini dilakukannya, agar mobil tersebut bisa diambil kembali. Namun, kata Aziz, Boy yang berjanji akan mengembalikan uang tersebut, tidak juga membayarnya. Karena itulah, kemudian dia membuat laporan penipuan yang menimpanya ke Poltabes Medan. Namun entah mengapa, penanganan kasus tersebut di sana tidak berlanjut. Aziz mengakui, pihaknya memang mengambil ■ Google images 3 mobil itu di showroom Boy di Medan, bukan di dealer resmi. Mobil itu sudah dia bayarkan sepenuhnya kepada Boy seharga Rp 265.000.000 pada 8 Agustus 2008. Tanpa dia ketahui, rupanya Boy tidak menyetorkan uang tersebut ke pihak dealer tempat dia mengambil mobil. Diakui Aziz, pihaknya memang sudah biasa membeli mobil di showroom Boy dan selama ini tidak ada masalah. Dia tidak menduga sama sekali, ternyata kali ini dirinya tertipu. Mobil Mitsubhisi tersebut ditarik dealer dan dia juga harus menghadapi proses hukum dan dijadikan tersangka. Namun sebulan yang lalu, sebut Azis, saat dia mengetahui kasus yang melilitnya itu, polisi mengeluarkan SP3 atas kasus tersebut, dia sangat bersyukur. “Saya ambil hikmah atas kasus yang menimpa saya selama ini. Itu menjadi pelanjaran saya dikemudian hari bagaimana harus bersikap dan bertindak lebih hati-hati, agar tidak mudah tertipu lagi,” harap Aziz. Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Thohir, SH yang dikonfirmasi MODUS ACEH di ruang kerjanya, Jumat dua pekan lalu, membenarkan pihaknya sudah menerima SP3 dari Polres Bireuen, tertanggal 13 Januari 2012 dalam Kasus pengadaan Mobil dinas Pemkab Bireuen dengan tersangkanya Aziz Fandilla. Dalam resume SP3 tersebut pihak kepolisian beralasan, kasus pengadaan mobil tersebut tidak ada lagi kerugian negara. Sebab, tersangka sudah mengembalikan uang pengadaan mobil dinas itu ke kas daerah Pemkab Bireuen secara utuh. Sementara Bupati Bireuen, Nurdin Abdul Rahman Kepada MODUS ACEH Jumat pekan lalu menjelaskan. Pihaknya telah menerima tembusan SP3 kasus pengadaan mobil dinas Mitsubhisi 4 WD, pertengahan Januari lalu. Atas SP3 tersebut, pihaknya sama sekali tidak keberatan. Sebab, Pemkab Bireuen sudah menerima uang pengembalian pengadaan mobil tersebut dari rekanan, Aziz Fandilla sejak 2010 lalu. Makanya, kata Nurdin, dalam hal ini Pemkab Bireuen tidak mengalami kerugian apapun. Meski, mobil tersebut sempat ditarik pihak dealer, karena belum melunasi pembayarannya. Tapi, itu bukan sepenuhnya kesalahan pihak rekanan. “Sebab, Aziz telah menyerahkan uang ke temannya, Boy Katari untuk melunasi mobil ke pihak dealer. Tapi yang jadi
Page 1: cmyk NO.46/TH.IX/5-11 Maret 2012 Rp
Page 5 and 6: Bireuen Hasil perhitungan atas fakt
Page 7 and 8: Utama 7 EDISI 5-11 MARET 2012 berga
Page 9 and 10: Utama 9 EDISI 5-11 MARET 2012 Irmaw
Page 11 and 12: Dibalik Berita 11 EDISI 5-11 MARET
Page 13 and 14: Dibalik Berita 13 EDISI 5-11 MARET
Page 15 and 16: Hukum 15 EDISI 5-11 MARET 2012 Angg
Page 17 and 18: Politik ■ FOTO-FOTO MODUS ACEH /H
Page 19 and 20: Seleb 19 EDISI 5-11 MARET 2012 Ahma
Page 21 and 22: Ekonomi & Bisnis Perkembangan Black
Page 23 and 24: Kabar Dunia SEBUAH rencana pemerint

Download - Modus Aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?