Download - Modus Aceh
Download - Modus Aceh
Download - Modus Aceh
- TAGS
- download
- modus
- aceh
- modusaceh.com
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kabar Dunia<br />
SEBUAH rencana<br />
pemerintah Malaysia<br />
untuk memprivatisasi<br />
sistem kesehatan<br />
publik dan meminta<br />
konsumen untuk<br />
membayarnya melalui<br />
pemotongan gaji<br />
dengan cepat berubah<br />
menjadi isu pemilihan<br />
umum.<br />
Laporan Baradan<br />
Kuppusamy<br />
P<br />
ara dokter “peniup peluit”<br />
(whistleblower)<br />
membiarkan rahasia itu<br />
tersingkap bulan ini<br />
dengan memberikan rincian mengenai<br />
“Icare” yang informasinya<br />
dibagikan pemerintah kepada<br />
para dokter dan pemangku kepentingan<br />
terpilih.<br />
Saat ini pemerintah membayar<br />
untuk skema layanan kesehatan<br />
sebesar 34 milyar ringgit (sekira<br />
Rp 110 trilyun) setiap tahun.<br />
Mereka ingin membebankannya<br />
kepada para konsumen di bawah<br />
“Pembiayaan Perawatan Kesehatan”<br />
yang mendapat tentangan<br />
dari dokter umum dan spesialis.<br />
Para dokter menentang setiap<br />
skema yang mewajibkan warga<br />
negara memberikan sebagian<br />
pendapatan mereka –dalam kasus<br />
ini 10 persen dari gaji bulanan–<br />
sekalipun pembiayaan kesehatan<br />
itu ditujukan untuk konsumen.<br />
Sistem yang sudah ada, terdiri<br />
atas jaringan rumahsakit umum<br />
dan klinik dan perawat di seantero<br />
negeri, sudah menyediakan layanan<br />
kesehatan yang murah, terjangkau,<br />
dan efektif.<br />
“Mengapa membenahi sesuatu<br />
yang sudah berjalan cukup<br />
baik,” ujar Dr Ng Swee Choon,<br />
wakil ketua Asosiasi Praktisi<br />
Medis Swasta, sebuah kelompok<br />
dokter yang menentang Icare.<br />
“Malaysia memiliki layanan<br />
kesehatan yang baik karena hampir<br />
90 persen penduduk tinggal<br />
dalam jarak lima kilometer dari<br />
rumahsakit maupun klinik pemerintah,”<br />
katanya.<br />
Ng berkata, sebuah forum<br />
yang digelar Badan Kesehatan<br />
Dunia (WHO) pada 18 Februari<br />
mengakui dalam laporan tahunan<br />
2007 bahwa Malaysia menjalankan<br />
sistem layanan kesehatan<br />
yang efektif dan efisien serta lay-<br />
EDISI 5-11 MARET 2012<br />
Privatisasi Layanan Kesehatan<br />
Menjadi Isu Pemilu<br />
anan itu dinilai “sempurna.”<br />
Saat ini 4,7 persen dari Produk<br />
Domestik Bruto dipakai untuk<br />
kesehatan, jauh di bawah rekomendasi<br />
WHO sebesar delapan<br />
atau sembilan persen.<br />
“Jauh lebih penting meningkatkan<br />
anggaran kesehatan<br />
dari persentase PDB ketimbang<br />
mengubah sistem,” kata rekan<br />
dokter-cum-aktivis T. Jayabalan.<br />
Pemerintah justru bergerak<br />
menjauh dari penyediaan layakan<br />
kesehatan gratis ke sebuah skema<br />
pembiayaan yang akan dibebankan<br />
kepada seluruh warga<br />
negara, katanya.<br />
Namun pemerintah menyatakan<br />
layanan kesehatan menjadi<br />
kian mahal setiap hari dan percaya<br />
membebankan pembiayaan<br />
ke warga adalah salah satu pilihan<br />
terbaik.<br />
“Setiap orang berhak mendapatkan<br />
layanan kesehatan yang<br />
sama… tak akan ada perbedaan<br />
swasta dan pemerintah,” kata<br />
Menteri Kesehatan Liow Tiong<br />
Lai, menambahkan bahwa skema<br />
ini mewajibkan setiap orang<br />
berkontribusi saban bulan sebagai<br />
imbalan mendapatkan perawatan<br />
medis terbaik.<br />
Saat ini, hanya orang mampu<br />
yang bisa membayar mahal dan<br />
mendapatkan rumahsakit swasta<br />
berfasilitas lengkap yang menjamur<br />
di seluruh negeri. Lainnya<br />
mendapatkan rumasakit peme-<br />
rintah yang penuh sesak serta<br />
kekurangan fasilitas dan karyawan.<br />
Icare diharapkan menyatu<br />
dengan sumberdaya Badan Kesehatan<br />
Nasional (NHC) yang<br />
akan membayar tagihan medis,<br />
menentukan orang sakit ke seorang<br />
dokter, dan mengatur perawatan<br />
sesuai jadwal.<br />
Banyak orang tak mau mempercayakan<br />
sebagian gaji bulanan<br />
mereka diberikan ke NHC<br />
yang dikelola pemerintah. Mereka<br />
khawatir akan terjadi salah<br />
manajemen serta kroniisme dan<br />
nepotisme, seperti sektor publik<br />
lain. “Kami khawatir pencurian<br />
dan bentuk korupsi lain akan<br />
merampas skema itu,” kata Dr<br />
Michael Jeyakumar, pengacara<br />
dari Partai Sosialis Malaysia.<br />
“Saat ini pemerintah hanya<br />
meminta orang-orang menunggu<br />
dengan tenang hingga mereka<br />
menunjukkan apa yang terbaik untuk<br />
mereka,” katanya. “Tipe kebijakan<br />
dari atas-ke-bawah semacam<br />
ini sudah tak berlaku lagi.”<br />
Menteri Kesehatan Liow<br />
muncul pekan lalu untuk menyatakan<br />
bahwa kelompok oposisi<br />
menyebarkan rincian “palsu”<br />
guna membingungkan publik tentang<br />
Icare.<br />
Dia bilang, pernyataan bahwa<br />
10 persen dari gaji warga akan diwajibkan<br />
untuk membiayai Icare<br />
adalah bohong. “Saya sendiri yang<br />
akan menentang skema itu jika<br />
terjadi,” kata Liow kepada The<br />
Star daily, 19 Februari.<br />
Namun, menteri kesehatan<br />
maupun Perdana Menteri Najiv<br />
Razak mendapat tantangan dari<br />
kelompok oposisi untuk mempublikasikan<br />
seluruh rinciannya.<br />
Pemerintah meminta warga<br />
Malaysia agak tak berspekulasi<br />
tentang Icare dan mempertimbangkan<br />
bila sistem itu memberi<br />
kesempatan untuk berkembang.<br />
Pakatan Rakyat, yang beroposisi,<br />
mendesak warga agar<br />
mencabut dukungan kepada Barisan<br />
Nasional yang berkuasa.<br />
“Barisan Nasional tak dapat dipercaya<br />
dengan uang rakyat,”<br />
kata Jeyakumar.<br />
Pakatan menolak Icare karena<br />
mengeksploitasi dan menggunakan<br />
isu ini sebagai bahan<br />
kampanye pemilihan umum yang<br />
akan digelar April 2013.<br />
Sistem perencanaan top-down<br />
ini merupakan ciri khas Barisan<br />
Nasional yang memerintah negara<br />
ini sejak kemerdekaan pada 1957<br />
dan didominasi Organisasi Nasional<br />
Malaysia Bersatu<br />
(UMNO).<br />
Kebijakan privatisasi layanan<br />
kesehatan publik bisa merusak<br />
Barisan Nasional yang memproyeksikan<br />
diri sebagai pelindung<br />
kepentingan sosial-ekonomi dari<br />
konstituen utamanya, rakyat Malaysia<br />
di pedesaan. Para pemilih<br />
23<br />
■ JAMES JG.COM<br />
menolak Barisan Nasional memegang<br />
kekuasaan pada pemilihan<br />
umum tahun 2008 ketika hampir<br />
49 persen suara beralih dari<br />
Barisan Nasional ke koalisi oposisi<br />
Pakatan Rakyat yang baru<br />
terbentuk dan dipimpin Anwar<br />
Ibrahim, mantan wakil perdana<br />
menteri pemerintahan Barisan<br />
Nasional.<br />
Pakatan Rakyat dan Barisan<br />
Nasional akan bertarung kembali<br />
untuk memperebutkan kekuasaan<br />
dalam pemilihan umum yang akan<br />
berlangsung pertengahan tahun.<br />
“Banyak anggota masyatakat<br />
tak menyadari implikasi dari skema<br />
itu,” kata anggota parlemen<br />
dari oposisi Charles Santiago kepada<br />
IPS.<br />
“Pemerintah federal berpendapat<br />
Icare akan membuat<br />
layanan kesehatan lebih terjangkau<br />
dan efisien untuk publik,”<br />
kata Santiago. “Tapi sebenarnya<br />
mereka memprivatisasi layanan<br />
kesehatan kami melalui skema<br />
jaminan kesehatan sosial yang<br />
hanya akan membebani rakyat,<br />
terutama rakyat miskin,” ujar Santiago<br />
yang mulai melakukan kampanye<br />
penyadaran kepada konstituennya<br />
di Klang, 30 kilometer<br />
dari barat ibukota.*<br />
■ Naskah ini diterbitkan<br />
atas kerjasama Yayasan Pantau<br />
dan IPS dengan Tabloid<br />
Berita MODUS ACEH