Download - Modus Aceh

8
EDISI 5-11 MARET 2012
nesia yang paling potensial untuk
menang dalam Pilkada untuk
kami biayai. Jika bapak berkenan,
tolong siapkan proposal pengajuan
dana Pilkada. Kami punya format
standarnya, bahkan kami bisa
bantu bapak untuk menyusun proposal
itu,” seperti inilah introduksi
yang kerap mereka lakukan
dalam operasi mereka.
Nah, bila hari yang ditentukan
tiba. Si kandidat kemudian berjanji
untuk berjumpa mereka di lobi
sebuah hotel bintang di Jakarta.
Mereka yang menentukan hotelnya.
“Besok jam 19.00 kita meeting
sambil makan malam di sana
ya pak. Tolong dibawa proposalnya
kalau memang sudah ada
yang bapak siapkan. Tapi nanti
kita lihat lagi, karena anggaran
yang bapak ajukan terlalu kecil.
Kami bisa siapkan dua kali lipatnya,
ya Rp 60 miliar itu angka
standar yang biasanya disetujui
jadi nanti kita naikan ke Rp 75
miliar ya. Ok pak, sampai bertemu
besok,” kata sang donatur
seperti yang diungkap sumber
MODUS ACEH, Rabu pekan
lalu.
Bayangkan saja, jika sang calon
sedang pusing tujuh keliling,
memikirkan sumber uang untuk
karir politiknya, tawaran tadi tentu
seperti mendapatkan durian
runtuh. Bahkan, dia tidak sempat
bertanya lagi, kepentingan apa
yang membuat mereka sampai
rela mengeluarkan puluhan miliar
untuk dirinya. Akal sehatnya pun
sudah tidak dapat berfungsi secara
normal. Yang ada di dalam
benaknya, esok segera tiba agar
dia bisa berjumpa para juru selamat
yang baik hati itu.
Ketika bertemu keesokan
harinya, proposal bawaannya
dikoreksi habis. Kata mereka,
bapak tidak perlu khawatir karena
lembaga kita ini diback up oleh
orang terkaya di Indonesia atau
pimpinan partai politik nasional
yang sedang naik daun serta berambisi
di kursi kekuasaan.
Ada juga support dari luar.
“Kalau sampai bapak kalah
nantinya, bapak tidak harus
mengembalikan dananya dan perjanjian
itu akan kita lakukan di
depan notaris,” janji mereka berapi-api.
Setelah lama ngalor-ngidul,
mereka akan keluarkan amplop
berisi sejumlah proposal dari kandidat
di wilayah lain sebagai bukti
bahwa jasa mereka benar-benar
valid dan sudah berpengalaman
mengurusi hal-hal seperti ini. Tak
jarang, ada juga yang menunjukkan
berita acara atau MoU aspal
antara lembaga donor dengan
kandidat tertentu yang dikreasikan
sedemikian rupa sehingga
tampak seperti sungguhan dan
mampu menyilaukan mata calon
korbannya. “Fee untuk tim konsultan,
hanya 20% saja dari nilai
yang dicairkan dan itu bisa dipotong
dari sini. Selebihnya bapak
cukup menyiapkan sedikit dana,
ya paling-paling sekitar 2-5% dari
nilai yang diajukan ini untuk operasional
dan biaya notaris-nya.”
Si kandidat pun demi mendapatkan
dana sebegitu besar, tak berfikir
panjang langsung mengiyakan.
“Iya dong, bapak mau dapat
Rp 50 miliar, masa untuk siapkan
2% nya saja bapak keberatan.
Semua hasil yang besar, harus ada
dong pengorbanan di awal, sekecil
apapun itu,” tambah mereka semakin
meyakinkan si kandidat.
Billing makan malam pun
sudah pasti jadi tugas sang kandidat
untuk ‘mengamankannya.’
Tak lupa, mereka meminta sedikit
dana untuk pembuatan dan
perbanyakan proposal. “Ini nomor
rekeningnya, bapak transfer saja
sekitar Rp 10 juta saja untuk tim
konsultan pembuatan proposal.
Tim ini kalau dipakai jasanya,
maka proposal bapak 90% akan
lolos karena mereka adalah mitra
lama lembaga donatur ini.”
Keesokan harinya, Rp 10 juta pun
berpindah rekening. Babak pertama
dimulai dengan dana makan
malam dan dana pembuatan proposal.
Selanjutnya, berbagai macam
pola mereka hadirkan dalam setiap
pertemuan yang tentunya
harus dibarengi dengan berpindah
tangannya jutaan rupiah sebagai
syarat tak tertulis demi kelancaran
operasional gerombolan yang
menamakan dirinya sebagai tim
konsultan itu. Semakin tergerus,
semakin sengasara pula si kandidat
dikerjai mereka.
Maraknya perantara atau calo
pemberian bantuan hibah atau
bantuan sosial sudah mulai meresahkan
sejumlah calon Gubernur,
Bupati dan Walikota di Aceh.
Hanya saja, mereka tak mau terbuka
dan berterus terang karena
alasan malu. Begitupun, saat bertemu,
mereka tak segan-segan
berbicara dari hati ke hati dan
saling bertukar pengalaman.
Untuk menjaring mangsanya,
para sindikat calo bantuan dana
hibah Pilkada bagi calon Gubernur,
Bupati dan Walikota di Aceh,
Inilah Kabupaten-Kota yang akan menyusul
setelah Pilkada 9 April 2012
No Nama Kabupaten-Kota Tahun
01 Kabupaten Bireuen 25 Juni 2012
02 Aceh Tamiang 9 Juni 2012
03 Aceh Tenggara 2 Juli 2012
04 Kota Subulussalam 2013
05 Aceh Selatan 2013
06 Pidie Jaya 2013
tak segan-segan menjual nama
Ketua Dewan Penasihat Partai
Gerindra Prabowo. Ketua DPP
Partai Golkar Abu Rizal Bakrie
serta Ketua Umum DPP PAN,
Hatta Rajasa.
Agar strategi, langkah dan
aksi penipuannya berhasil alias
memakan korban. Para sindikat
di Jakarta, juga memakai jasa calo
atau jaringan warga Aceh sendiri.
Baik yang ada di Jakarta maupun
Banda Aceh. “Jadi, memang
lihai sekali. Jika di Papua, mereka
menggunakan jasa warga setempat.
Begitu juga di Aceh,” ungkap
Irmawan, salah seorang
calon Bupati Gayo Lues periode
2012-2017 kepada media ini, Sabtu
petang lalu.
Tak hanya itu, ada pula sejum-
■ MODUS ACEH/Dok
lah nama yayasan dan pengusaha
besar di Jakarta. Termasuk,
ada yang mengaku memiliki
hubungan dekat dengan kerabat
atau keluarga Sultan Brunei
Darussalam serta keluarga Kerajaan
Kuwait, Yordania serta Yaman.
Termasuk memiliki hubungan
khusus dengan keluarga
Presiden RI, Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).
Namun hingga saat ini, para
calon Gubernur, Bupati serta
Walikota di Aceh dan sudah masuk
perangkap sindikat tadi, belum
mendapatkan hasil apa pun.
Padahal oknum tersebut telah
mengiming-iming janji bahwa proposal
mereka pasti disetujui dan
bantuan hibah miliaran rupiah pasti
didapatkan. “Banyak yang mengeluh.
Keluhannya mereka telah
mengajukan permohonan bantuan
hibah melalui oknum tertentu,
tapi hasilnya nol besar,” ungkap
Irmawan, salah seorang calon
Bupati Gayo Lues kepada media
ini, Sabtu petang lalu. Nyatanya,
mereka tidak kunjung mendapat
bantuan,” kata sumber tadi.
Karena itulah, anggota DPR
Aceh dari Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) Aceh ini menghimbau
kepada calon atau kandidat
Bupati dan Walikota di Aceh,
agar tidak mudah terkecoh dengan
bujuk rayu dan jasa perantara
yang mengaku bisa mengurus
serta menyalurkan bantuan
dana hibah untuk Pilkada.
Salah seorang calon Bupati dari
Kabupaten Bener Meriah mengungkapkan.
Sejak awal saat dirinya
ingin mencalonkan diri sebagai
Bupati. Dia mencoba membangun
kembali jaringan-jaringan
yang pernah ada, khususnya saat
menjadi aktivis kampus, LSM dan
jaringan –jaringan politik (partai).
Hasilnya, dia menerima banyak
masukan. Ada beberapa masukan
yang coba dia lakukan. Salah satunya
dengan mencari funding
(penyandang dana bantuan—red).
Awalnya, dia berat hati untuk
menerima usulan teman-teman-
Utama
nya itu untuk mencari donatur.
Alasannya, dia ingin pertarungan
pada Pilkada mendatang bisa berlangsung
secara fair. Namun,
karena kawan-kawannya
mendesak, dia pun memberanikan
diri untuk mencobanya. “Dan
saat itu saya mulai menulusuri dan
mencari informasi baik melalui
teman-teman yang ikut dalam
Pilkada kali ini maupun temanteman
di Jakarta dan juga dari internet,”
ungkap dia.
Hasilnya? Setelah dia mendapatkannya,
dia kembali menelusuri
dan membuat program (sebagai
syarat yang mereka minta—red)
dan saat bertemu dengan
pemilik modal tersebut untuk
memaparkan program, ada konsekwensi
dan kesepakatan yang
harus dia sepakati. “Ternyata
saya tidak bisa memenuhinya,
karena mereka meminta bisnis di
bagian tambang dan itu tidak mungkin
kita lakukan karena daerah
atau tempat saya maju lebih ke
sektor pertanian dan perkebunan,
sehingga kesempatan itu tidak
saya ambil,” ujarnya.
Kemudian, dia kembali mencoba
cara kedua yaitu melalui
penghubung (calo—red). “Saya
datang ke Jakarta dan ketemu
dengan (katanya) pemilik modal
yang siap menjadi funding untuk
pencalonan saya. Syaratnya
harus menyerahkan uang muka
terlebih dahulu. Dan saat itu saya
langsung berfikir. Ini aneh, ada
yang tidak beres,” sebut sumber
tadi.
Masih kata sumber itu. “Pengalaman
saya selama ini dalam
menghadapi funding tidak pernah
mengisi form dan ada uang mukanya.
Paling hanya berkas-berkas
kerjasama. Karena syaratnya
harus ada uang muka, dan saya
katakan kita tidak punya uang.
Kalau saya punya uang buat apa
funding. Jadi, simpelkan?” kata
sumber tersebut.
Namun, dia mengaku banyak
teman-teman calon Gubernur,
Bupati dan Walikota dari Aceh
yang terjebak. “Tidak etis kalau
saya sebut siapa dan apa nama
perusahaannya. Dan yang saya
tahu dan alami calo-calo tersebut
mengatasnamakan para kandidat
calon Presiden yang maju 2014”.
Menurutnya, bila membuka internet,
banyak perusahaan yang
yang menawarkan jasa tersebut,
dengan konsekwensi timbal balik.
Toh, mereka juga tidak mau rugi
untuk mengucurkan uangnya.
“Dan tidak perlu munafik, para calon
gubernur dan bupati sebelumnya
juga menggunakan hal itu. Kalau
tidak darimana duit mereka maju
dan ndak ada yang mau buang duit
sendiri, apalagi kalau peluang
menangnya tipis,” kata dia.
Karena itulah, ketika dirinya
dikenalkan dan diberitahu teman,
dia coba temui calon funding tadi.
“Sejujurnya, saya curiga dan tidak
yakin hingga akhirnya mundur,”
ujarnya. Alamak!***