PEMBANGUNAN

Tabel 5.7: Jumlah tenaga kerja pada perusahaan tambang yangberoperasi di Pulau Sulawesi ~271Tabel 5.8: Jumlah aparat pemerintah daerah terkait denganusaha pertambangan di masing-masing kabupaten ~280Tabel 5.9: Kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahandalam pemberian IUP ~288Tabel 5.10: Luas dan status lahan perusahaan pertambangan nikelPT. Vale ~290Tabel 5.11: Penerimaan royalti, land-rent dan sumbangan pihakketiga di Sulawesi Tenggara, 2008-2011 ~293Tabel 5.12: Penerimaan pajak dan non pajak pemerintahKabupaten Kolaka, 2009-2012 ~293Tabel 5.13: Jumlah dan lokasi keberadaan Wilayah PertambanganRakyat (WPR) di Pulau Sulawesi ~298Tabel 5.14: Jumlah dan jenis pertambangan illegal di PulauSulawesi ~300Tabel 5.15: Program CSR industri pertambangan dan manfaat yangdirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasipertambangan di Pulau Sulawesi ~303Tabel 5.16: Dampak lingkungan aktivitas pertambangan di PulauSulawesi ~305Tabel 5.17: Persoalan-persoalan sosial yang terkait denganaktivitas pertambangan di Pulau Sulawesi ~306Tabel 6.1:Tabel 6.2:Tabel 6.3:Tabel 6.4:Belanja Daerah Riil Delapan Kabupaten di ProvinsiPapua dan Provinsi Papua Barat Berfluktuasi Tajam,Selama Periode 2007-2011 ~344Proporsi Belanja Modal Daerah Terhadap Total BelanjaDaerah Cukup Besar, Tetapi Berfluktuasi Tajam danTidak Berkorelasi dengan Fluktuasi Total Belanja DaerahKabupaten Bersangkutan, Selama Periode 2007-2011. ~345Penilaian Terhadap Pengelolaan Keuangan PublikDaerah Secara Umum Masih Rendah dan BervariasiTajam Antar Dimensi Pengukuran ~346Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berfluktuasi SangatTajam Setiap Tahun dan Secara Umum Menurun,Selama Periode 2007-2011 ~347xvii