PEMBANGUNAN

Meskipun pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang relatif terbatas,pemerintah daerah tetap perlu mengupayakan peningkatan proporsianggaran untuk pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan.Rendahnya cakupan anggaran, masih tingginya proporsi jalan dalamkondisi rusak, pendeknya usia teknis jalan, menjadi argumentasi di balikusulan tersebut. Bersamaan dengan itu, masalah efisiensi danefektifitas anggaran infrastruktur jalan juga perlu terus didorong.Anggaran yang relatif terbatas mengharuskan pemerintah daerah diPulau Sulawesi untuk memastikan bahwa anggaran tersebut benarbenardikelola secara efisien dan efektif. Membenahi mekanismetendering, kontrak kerja, memperketat pengendalian dan pengawasan,audit konstruksi (engineering audit), meningkatkan kapasitaskontraktor lokal, merupakan sejumlah upaya yang dapat dilakukan.Memperbaiki mekanisme pengalokasian anggaran untukpengembangan infrastruktur jalan. Setiap provinsi dan kabupaten/kotaperlu menentukan dan menetapkan secara cermat prioritaspembangunan jalan yang dianggap mendesak dan berdampak luasterhadap pengembangkan aktifitas ekonomi lokal. Sekali lagi,keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerahmengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun agenda prioritassecara ketat.Trasfer fiskal dari pemerintah pusat untuk pemeliharaan jalan dalambentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tampaknya perlu dievaluasi. DAK,sebagai satu-satunya sumber penerimaan pemerintah daerah daripemerintah pusat untuk infrastruktur jalan, dianggap oleh pemerintahdaerah, bukan hanya jumlahnya yang relatif kecil dan tidak sebandingdengan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelolainfrastruktur jalan, tetapi juga peruntukannya yang dianggap terlaluspesifik. Kondisi ini hampir tidak memberi ruang bagi pemerintahdaerah, terutama level kabupaten/kota, untuk membangun jalan baru,yang sesungguhnya sangat diperlukan bagi Pulau Sulawesi.Dalam skim indikasi investasi MP3EI, Pulau Sulawesi yang berada padaKoridor IV membutuhkan sedikitnya Rp 130 triliun untukpengembangan infrastruktur, termasuk Rp 6,0 triliun untukinfrastruktur jalan. Sebagian besar kebutuhan investasi untukinfrastruktur jalan tersebut diharapkan berasal dari BUMN dan sektorswasta karena pemerintah hanya sanggup menyediakan anggaran74