PEMBANGUNAN

6. Pembayaran Kepada Pemerintah6.1. Jenis pajak dan non-pajak yang dibayar oleh perusahaan kepadapemerintahPemerintah mengeluarkan beberapa regulasi terkait kewajibanperusahaan tambang dalam bentuk pembayaran pajak dan non pajak.Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. BerdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012, tarif royalti atas nikel matte danferonikel yaitu sebesar 4 persen dari harga jual dan iuran tetap sebesar US$4per hektar. Penerimaaan Pemerintah Pusat dari usaha pertambanganberupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Karyawan (PPhPasal 21), Pajak Penghasilan Badan (PPh Pasal 25), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Royalti, Land-rent, iuran Kuasa Pertambangan (KP), Bea Masuk, danpajak lainnya. Khusus penentuan besaran land-rent dan royalti,perhitungannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan perusahaan tambang.Perusahaan pertambangan menyampaikan informasi kepada pemerintahdaerah (Dinas Pertambangan) mengenai jumlah nilai pajak dan non-pajakyang mereka bayarkan kepada pemerintah pusat. Setiap awal tahunanggaran, pemerintah pusat melakukan rapat koordinasi denganpemerintah daerah (DPKAD) mengenai besaran nilai dana bagi hasil yangbakal diterima oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak memilikiandil dan peran dalam pengumpulan pajak land-rent dan royalti.Penerimaan Pemerintah Daerah dari kegiatan Pertambangan diatur dalambeberapa regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2005. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, maupun Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pemerintah kabupatenmenerima dana bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat dengansistem pembagian untuk land-rent: 20 persen untuk pemerintah pusat; 16persen untuk provinsi; dan 64 persen untuk daerah penghasil. Seperti halnyapajak land-rent, pemerintah kabupaten menerima iuran produksi (royalti)dalam bentuk dana bagi hasil dari pemerintah pusat dengan sistem292