PEMBANGUNAN

Pembangunan Pertambangan KTI4. Aktivitas Pemerintah4.1. Aturan dan Tanggungjawab Lembaga PemerintahSecara umum pemerintah pusat menerapkan prinsip kehati-hatian dalammenerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk setiap lokasipertambangan di Pulau Sulawesi. IUP yang diterbitkan oleh pemerintahdaerah menjadi dasar bagi terbitnya IUP perusahaan bersangkutan daripemerintah pusat. Proses penerbitan IUP dari pemerintah daerah itu sendiriberlangsung beberapa tahapan dengan melibatkan sejumlah SKPD terkait,baik melalui proses administrasi maupun melalui peninjauan langsung/fisiklokasi pertambangan yang diajukan. Hanya saja, masih terdapat sejumlahkasus penerbitan IUP pemerintah pusat, tapi kurang memperhatikan prosesperizinan yang berlaku di level pemerintah daerah, khususnya kegiatanpertambangan lintas provinsi. Hal sama pada rencana kegiatanpertambangan lintas kabupaten dalam satu provinsi, IUP-nya diterbitkanoleh pemerintah provinsi atau bahkan juga oleh pemerintah pusat.Dalam kasus ini, pemerintah daerah mengeluhkan tiba-tiba terbitnya IUPdari pemerintah pusat tanpa melalui proses keterlibatan secara mendalamdari pemerintah daerah bersangkutan, dan pemerintah daerah merasa tidakdapat berbuat apa-apa. Akibatnya, seringkali terjadi tumpang-tindih IUPantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti beberapa IUP baruyang diterbitkan di atas area kontrak karya PT. Vale. Kejadian yang sama jugaterjadi pada beberapa lokasi tambang di Sulawesi Tengah dan SulawesiTenggara. Bahkan terdapat satu kasus, lokasi pertambangan di dalamkawasan cagar alam dan taman nasional, pemerintah pusat menerbitkan IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan bagi perusahaan yang melakukan kegiataneskplorasi dan eksploitasi di kawasan hutan. Ini tampak jelas bahwameskipun pemerintah daerah memiliki mekanisme dan proses perizinanpertambangan yang jelas, tetapi intervensi dan ketetapan pemerintahpusatlah sebagai pengambil keputusan tertinggi bisa-tidaknya sebuahaktivitas pertambangan berlangsung pada suatu daerah. Fakta ini yangmemicu timbulnya berbagai konflik pertambangan di daerah, bukan hanyaantara masyarakat dengan perusahaan pertambangan, tapi juga antarapemerintah daerah dengan perusahaan pertambangan, bahkan antarapemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi serta antarapemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat. Konflik yang terjadi padaP3KM UNHAS277