PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ANAK PERUSAHAANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIBulan yang Berakhir pada Tanggal - tanggal 30 September 2010 dan 2009(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)12.PERPAJAKAN (lanjutan)g. Aktiva pajak tangguhan (lanjutan)September 2010 September 2009Anak PerusahaanRugi fiskal 12.733.018 10.874.365Imbalan kerja karyawan 5.537.863 4.522.188Penyisihan piutang ragu-ragu 251.095 269.045Penyusutan aktiva tetap (1.623.614) (783.117)Penyisihan persediaan usang 750.182 667.316Biaya ditangguhkan (609.630) (133.783)Perubahan akibat penurunantarif pajak (1.652.131) (276.884)Lain-lain (91.299) (156.289)Aktiva tangguhan – bersih 15.295.484 14.982.840Aktiva pajak tangguhan 27.494.199 25.018.947h. LainnyaPada tanggal 22 September 2008, MBI menerima SKPKB dan STP untuk tahun pajak 2006. BerdasarkanSKPKB dan STP tersebut, MBI terhutang tambahan Pajak Penghasilan (Pasal 21, 23, dan 4 (2)) dan PajakPertambahan Nilai beserta dendanya sebesar Rp5.459.029. Di samping itu, penghasilan kena pajak MBIsebesar Rp2.434.924 dikoreksi menjadi Rp5.243.027, yang menghasilkan tambahan kewajiban pajakpenghasilan badan sebesar Rp1.019.020 (termasuk denda sebesar Rp301.400).Pada tanggal 18 Oktober 2008, MBI mengajukan surat keberatan atas hasil pemeriksaan tersebut kepadaDirektorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Madya Surabaya dan telah diterima padatanggal 20 Oktober 2008. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut, MBI telah melakukan pembayarancicilan sebesar Rp246.582 yang dicatat sebagai bagian dari “Aset Tidak Lancar Lainnya” di neraca konsolidasitahun 2008. Pada tahun 2009, MBI melakukan tambahan pembayaran cicilan sebesar Rp2.915.202, sehinggajumlah pembayaran sampai dengan bulan Oktober 2009 sebesar Rp3.161.784.Pada tanggal 16 Oktober 2009, MBI menerima beberapa surat keputusan bertanggal 16 Oktober 2009 dariDirektur Jenderal Pajak mengenai keberatan MBI atas ketetapan diatas. Berdasarkan surat keputusan tersebut,Direktur Jenderal Pajak mengurangi kurang bayar Pajak Penghasilan (Pasal 21, 23, dan 4 (2)) dan PajakPertambahan Nilai beserta dendanya dari sebesar Rp5.459.029 menjadi Rp1.246.219 dan kurang bayar PajakPenghasilan badan dari Rp1.019.020 menjadi Rp498.192. MBI menerima surat keputusan atas kurang bayarPajak Penghasilan (Pasal 21, 23, dan 4 (2)) beserta dendanya sebesar Rp17.393, akan tetapi menolak suratkeputusan atas kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.228.826 dan Pajak Penghasilan badansebesar Rp498.192, serta mengajukan banding kepada Ketua Badan Pengadilan Pajak.MBI menerima pembayaran kembali atas sebagian pembayaran cicilan diatas sebesar Rp1.417.373. Sisapembayaran cicilan sebesar Rp1.727.018 (setelah dikurangi dengan kurang bayar Pajak Penghasilan (Pasal 21,23, dan 4 (2)) beserta dendanya sebesar Rp17.393, yang dibebankan sebagai beban tahun 2009) direklasifikasike taksiran tagihan pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2009. Sampai dengan 30 September 2010,belum terdapat keputusan apapun atas banding tersebutPeraturan Pemerintah No. 81 tahun 2007 tentang “Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak BadanDalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka”, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008, mengaturtentang perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia yang dapat memperoleh penurunan tarif PajakPenghasilan sebesar 5,00% lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal17 ayat 1b Undang-undang Pajak Penghasilan, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu perseroanyang saham atau efek bersifat ekuitas lainnya tercatat di Bursa Efek Indonesia yang jumlah kepemilikan sahampubliknya 40,00% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh300 (tiga ratus) pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5,00% dari keseluruhansaham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud harus dipenuhi oleh perseroan terbuka dalam waktupaling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2010-0665yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom (biro administrasi efek) tanggal 11 January 2010, Perusahaan telahmemenuhi kriteria tersebut dan oleh karenanya telah menerapkan penurunan tarif pajak ini terhadap bebanpajak kini untuk tahun 2009.28