29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

seperti apa, karena tidak pernah jelas pula jabaran tentang ‘ideologi
terlarang’ atau ‘SARA’. Pun tidak pernah jelas seperti apa sosok, anatomi,
jenis dan bentuk dari ‘ideologi komunis-Marxis-Lenisme’ dan/atau ‘SARA’
itu, kecuali batasan dan pedoman bahwa ideologi yang menjadi acuan
adalah ideologi penguasa. Sehingga film yang mengandung pesan
ideologi berbeda dari penguasa adalah kriminal. Demikian halnya dengan
penilaian dari segi sosial budaya. Tidak pernah mampu diilustrasikan dan
diuraikan dengan pernyataan apa dan bagaimana nilai-nilai sosial dan
budaya Indonesia itu, serta nilai-nilai mana yang pantas dan dapat
diterima oleh sosial budaya Indonesia dan yang tidak, kecuali hanya
sebatas pernyataan bahwa “pornografi dan pornoaksi dilarang”. Terakhir,
tidak pernah jelas pula penjabaran dan definisi dari ketertiban umum,
kecuali bahwa ketertiban berarti kepatuhan untuk tidak berlaku, bersikap
berbeda. Padahal jika merujuk pada semboyan “Bhineka Tunggal Ika”,
maka negara Republik Indonesia ini mengakui dan menghormati
keragaman dan perbedaan yang diyakini dimiliki oleh setiap suku bangsa.
36.Bahwa berangkat dari hal-hal tersebut di atas, penyensoran yang
dilakukan oleh LSF tidak lain dan tidak bukan merupakan bentuk kontrol
penguasa atas ide, gagasan, dan pendapat publik dalam segala
bentuknya.
24
37.Bahwa oleh sebab itu sangat mustahil untuk melakukan pemeriksaan dan
penelitian atas segi atau unsur keagamaan, ideologi dan politik, sosial
budaya dan ketertiban umum dalam sebuah film, hanya dengan
memahami dan menerjemahkan film secara tekstual saja atau bahkan
membuat perhitungan berdasarkan persentase atau angka atas bagian-
bagian film, untuk menentukan peniadaan, penghilangan, penghapusan
dan/atau pemotongan bagian-bagian film.
38.Bahwa berdasarkan pengalaman dari masing-masing para Pemohon,
telah nampak jelas dan terang, bahwa pedoman dan kriteria penyensoran
sebagaimana telah ditentukan oleh PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Lembaga Sensor Film dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film
dan Tata Laksana Penyensoran tidak pernah dipergunakan oleh LSF.
Penyensoran yang dilakukan oleh LSF berpedoman pada ukuran dan