29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

More documents

Recommendations

Info

Secara demikian pula berdasarkan uraian dalil di atas, maka ketentuan tentang kewajiban penyensoran juga telah menghambat dan merintangi para Pemohon untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang secara demikian pula melanggar hak konstitusional para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 13.Bahwa terkait dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, para Pemohon mendalilkan bahwa seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi proses pembuatan film juga berkembang. Film yang kini dikenal tidak hanya dalam format seluloid, tapi juga kepingan CD bahkan hingga format digital dengan pemancarluasan melalui satelit. 14.Bahwa terkait dengan penggunaan teknologi dalam proses pembuatan film juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perfilman yang mendefinisikan film sebagai karya seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya. 34 15.Bahwa kewajiban terhadap film dan reklame film sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman sangat tidak mendukung para Pemohon melakukan pembuat film dengan menggunakan teknologi dengan menggunakan digital dan/atau satelit. Teknologi satelit memungkinkan film langsung dipancarkan ke pemirsa tanpa melalui sensor terlebih dahulu. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan kewajiban sensor film yang mengharuskan dan mewajibkan film disensor sebelum ditayangkan kepada penonton. Jika demikian, maka para Pemohon akan selalu melakukan pelanggaran atas UU Perfilman terutama ketentuan tentang sensor padahal keadaan tersebut disebabkan karena kemajuan teknologi yang berada di luar kendali dan kemampuan para Pemohon. 16.Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pula oleh para Pemohon pada dalilnya di bagian II.1, pedoman dan tata cara penyensoran yang
dilakukan oleh LSF yang secara teknis dilakukan dengan melakukan pemotongan, peniadaan, penghapusan bahkan penghilangan atas seluruh atau bagian-bagian film atau reklame film karena dianggap melanggar segi-segi ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum, juga telah tidak sesuai dan mengikuti perkembangan jaman jika mengacu pada butir dalam dalil 12 di atas. 17.Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas dalam bagian II.2 ini, maka jelas dan terang bahwa ketentuan tentang penyensoran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Perfilman melanggar Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. II.3. Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman terhadap Pasal 28F UUD 1945 1. Bahwa merujuk dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas yang membuktikan bahwa Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman, maka seturut dengan itu, para Pemohon mendalilkan pula bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman juga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. 2. Bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman berisi ketentuan pidana, yakni mengancam akan mengenakan pidana penjara dan/atau denda kepada seseorang siapapun dia, jika melakukan tindakan- tindakan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 UU Perfilman tentang Sensor Film, yaitu tindakan-tindakan sebagaimana terurai berikut: a. sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film; b. sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film; 35 c. mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang tidak disensor Lembaga Sensor Film; 3. Bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman sepanjang mengenai Sensor Film adalah bertentangan dengan Pasal 28F UUD, karena film tidak lain dan tidak bukan adalah informasi-informasi yang tersusun dan terstruktur
Page 1 and 2: PUTUSAN Nomor 29/PUU-V/2007 DEMI KE
Page 3 and 4: 2. Bahwa secara khusus para Pemohon
Page 5 and 6: II.1. Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal
Page 7 and 8: 8. Bahwa mengutip konsideran Menimb
Page 9 and 10: 16.Para Pemohon mendalilkan, sebaga
Page 11 and 12: dalam lingkungan perwakilan negara
Page 13 and 14: 1. adegan seorang pria atau wanita
Page 15 and 16: - Bahwa film dengan judul “The Ar
Page 17 and 18: - Bahwa atas film yang berjudul “
Page 19 and 20: - Bahwa Jakarta International Film
Page 21 and 22: erlangsung, salah satunya adalah me
Page 23 and 24: Yogyakarta dan sekitarnya, karena c
Page 25 and 26: standar norma dari masing-masing an
Page 27 and 28: 42.Bahwa para Pemohon menegaskan de
Page 29 and 30: mengakibatkan informasi tersebut te
Page 31 and 32: atau tidaknya sebuah film dipertunj
Page 33: 9. Bahwa tidak hanya itu, film meng
Page 37 and 38: [2.1.4] PETITUM Berdasarkan seluruh
Page 39 and 40: 2. Fotokopi laporan penghapusan rek
Page 41 and 42: dan pesan media populer. Dalam kons
Page 43 and 44: kemudian dengan pilihan rasional te
Page 45 and 46: - Bahwa rancangan undang-undang har
Page 47 and 48: - Bahwa Lembaga Sensor adalah sebua
Page 49 and 50: pelosok dunia melumpuhkan daya jang
Page 51 and 52: Ketentuan Pidana Dalam UU Nomor 8 T
Page 53 and 54: angsa akan hancur bila SENSOR dibub
Page 55 and 56: Sensor menempatkan bangsa Indonesia
Page 57 and 58: dari paradigma otoriter ke paradigm
Page 59 and 60: terjajah. Kedua mentaati Undang-Und
Page 61 and 62: Commission di Amerika Serikat dan I
Page 63 and 64: demokrasi di dunia. Dengan cara mel
Page 65 and 66: - Bahwa belum ada suatu penelitian
Page 67 and 68: 217/94. Dua peristiwa penyensoran d
Page 69 and 70: mereka bayi. Anakpun harus diberika
Page 71 and 72: Kuldesak telah dianggap sebagai awa
Page 73 and 74: penyensoran poster dan poster kain
Page 75 and 76: Ketelanjangan atau nudity, seks, ke
Page 77 and 78: sementara ketentuan pengklasifikasi
Page 79 and 80: yang sama lagi. - Bahwa dampak yang
Page 81 and 82: karena LSF telah merampas fungsi ke
Page 83 and 84: pengetahuan dan teknologi, seni dan
Page 85 and 86:
c. bahwa kerugian konstitusional Pe
Page 87 and 88:
Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya
Page 89 and 90:
g. Bahwa pada satu sisi Pasal 33 da
Page 91 and 92:
. Terhadap dalil yang dikemukakan o
Page 93 and 94:
pembuatan film tidak terlepas dari
Page 95 and 96:
2. Pembatas pelaksanaan hak dan keb
Page 97 and 98:
antara kerugian dan berlakunya unda
Page 99 and 100:
Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan P
Page 101 and 102:
Bahwa kebudayaan nasional yang berl
Page 103 and 104:
erat, apabila setiap orang yang den
Page 105 and 106:
dapat dipastikan akan terjadi, dan
Page 107 and 108:
Berdasarkan hal tersebut, Pemerinta
Page 109 and 110:
a. barang siapa dengan sengaja meng
Page 111 and 112:
Sehubungan dengan anggapan para Pem
Page 113 and 114:
dan Pasal 28F UUD 1945, dan tidak m
Page 115 and 116:
erkaitan dengan tugas, fungsi dan w
Page 117 and 118:
Rembug), Prof. Dr. Huzaimah Yanggo
Page 119 and 120:
atasan yang ditentukan oleh hukum d
Page 121 and 122:
Penyiaran menjadi lebih lengkap den
Page 123 and 124:
- Bahwa Pasal 28F memungkinkan bagi
Page 125 and 126:
demokratisasi, HAM, dan supremasi h
Page 127 and 128:
dapat dibatasi asal dengan undang-u
Page 129 and 130:
nilai budaya bangsa Indonesia yang
Page 131 and 132:
kedamaian lahir dan batin dan diri
Page 133 and 134:
133 menunjukkan keharamannya. Juga
Page 135 and 136:
pelestarian nilai-nilai Pancasila d
Page 137 and 138:
tidak mau menayangkan atau memotong
Page 139 and 140:
dan/atau ditayangkan kepada umum, b
Page 141 and 142:
peraturan hukum, dan (4) dipahami d
Page 143 and 144:
Indonesia, maka pemahaman dan pemak
Page 145 and 146:
ertentangan dengan Konstitusi baru
Page 147 and 148:
melawan hukum di bidang hukum admin
Page 149 and 150:
a. Belum memiliki standar profesi d
Page 151 and 152:
7. Sensor Film dan Lembaga Sensor F
Page 153 and 154:
g. menetapkan penggolongan usia pen
Page 155 and 156:
c. yang dapat mengarahkan simpati p
Page 157 and 158:
a. adegan seorang pria atau wanita
Page 159 and 160:
3. Melanggar hukum pidana umum (KUH
Page 161 and 162:
Jelas kiranya bahwa sensor film dip
Page 163 and 164:
peraturan perlaksanaan dari sensor
Page 165 and 166:
menjamin pengakuan serta penghormat
Page 167 and 168:
menghargai kemanusiaan laki-laki da
Page 169 and 170:
. Undang-undang perfilman dalam kon
Page 171 and 172:
171 karena akan membuka luka lama,
Page 173 and 174:
film dan reklame film untuk menentu
Page 175 and 176:
- Bahwa apabila LSF tidak melakukan
Page 177 and 178:
Keterangan Pihak Terkait Tidak Lang
Page 179 and 180:
semata-mata untuk menjamin pengakua
Page 181 and 182:
industri film atau hanya sekedar in
Page 183 and 184:
menempatkan film sebagai bagian dar
Page 185 and 186:
- Bahwa Dewan Kesenian Jakarta berk
Page 187 and 188:
- Bahwa nasib bangsa mungkin tidak
Page 189 and 190:
dilihat dari kacamata undang-undang
Page 191 and 192:
[3.5] Menimbang bahwa dengan demiki
Page 193 and 194:
[3.12] Menimbang bahwa karena Mahka
Page 195 and 196:
[3.14.1] Ahli dari Pemohon, Seno Gu
Page 197 and 198:
governance, sehingga mampu membangu
Page 199 and 200:
199 adanya riset yang memadai, dan
Page 201 and 202:
• Menurut ahli, UU Perfilman suda
Page 203 and 204:
pemerintah, karena pemerintah dipos
Page 205 and 206:
• Bahwa sebagai orang tua saksi m
Page 207 and 208:
meragukan integritas pribadi orang
Page 209 and 210:
dari beragam profesi yang mencermin
Page 211 and 212:
• Menurut Pemerintah, penyensoran
Page 213 and 214:
dipertahankan, karena kalau dibiark
Page 215 and 216:
ahwa ada enam ciri yang dibawa oleh
Page 217 and 218:
ditiadakan, maka dikhawatirkan akan
Page 219 and 220:
masing-masing insan film sudah memi
Page 221 and 222:
permohonan yang diajukan, pada inti
Page 223 and 224:
Sedangkan dalam UUD 1945, pembatasa
Page 225 and 226:
2) Sistem libertarian, yaitu paham
Page 227 and 228:
pengendalian oleh negara atas semua
Page 229 and 230:
• Atas dasar itu tindakan prevent
Page 231 and 232:
dalamnya, tetap dapat dipertahankan
Page 233 and 234:
Setiap orang berhak untuk berkomuni
Page 235 and 236:
- Pasal 40 UU Perfilman, berbunyi:
Page 237 and 238:
Dalam pada itu, sudah saatnya diben
show all

29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?