29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- Bahwa tanpa kebebasan dan pilihan, hanya sensor dan indoktrinasi, maka<br />
tak ada tanggung jawab karena tak berhak meminta tanggung jawab bila tak<br />
ada pilihan, bila tak ada kebebasan maka yang dibutuhkan hanyalah<br />
klasifikasi informasi berdasarkan usia, bukan sensor dan indoktrinasi.<br />
- Bahwa betapa buruknya sensor dan indoktrinasi. Keduanya menuju kepada<br />
masyarakat tertutup yang dipenuhi kekerasan, kebohongan, dan<br />
kebodohan. Ketika rezim totaliter Soeharto Orde Baru digulingkan<br />
mahasiswa. Sensor dan indoktrinasi secara diametral bertentangan dengan<br />
demokrasia akan serta menghapuskan penataran kebodohan Pedoman<br />
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), membubarkan institusi<br />
kekerasan penjaga idelogi tersebut Badan Koordinasi Stabilitas Nasional/<br />
Daerah (Bakorstanas/da), menghentikan pemutaran filem propaganda<br />
Pengkhiatanan G30S/PKI yang ternyata dipenuhi kebohongan. Kebohongan<br />
dan kebodohan tampaknya ingin terus diabadikan oleh Lembaga Sensor<br />
Film (LSF)<br />
- Bahwa bila ada kegagalan penegakan hukum di masyarakat; bila ada<br />
kegagalan tokoh-tokoh agama membina moral umatnya; (3) bila ada<br />
lembaga semacam Komisi Penyiaran Indonesia dan sejenisnya yang tak<br />
memiliki atau tak mampu menegakkan wewenang; (4) bila ada kemiskinan<br />
dan kurangnya pendidikan pada mayoritas rakyat, sangatlah keliru dan<br />
menyesatkan bila menjadikan keempat realitas hukum, sosial, ekonomi, dan<br />
politik itu sebagai alasan untuk mencabut hak demokrasi dan hak<br />
konstitusional setiap warganegara untuk mendapatkan informasi (apapun)<br />
secara bebas.<br />
- Bahwa tindakan dan upaya mencabut kebebasan memperoleh informasi<br />
sebagai hak demokratis dan konstitusional setiap warga negara adalah<br />
logika yang sesat dan menyesatkan.<br />
- Bahwa sebuah Republik tanpa sensor dan indoktrinasi. Republik<br />
Konstitusional yang membela hak warganegaranya, membela kebebasan<br />
dan demokrasi.<br />
44<br />
3. Keterangan Ahli Budiyati Abiyoga (Produser Film)<br />
- Bahwa pada bulan Januari 2006 BP2N penunjukan ahli sebagai TIM<br />
asistensi Perubahan Undang-Undang Perfilman.