04.05.2013 Views

29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- Bahwa tanpa kebebasan dan pilihan, hanya sensor dan indoktrinasi, maka<br />

tak ada tanggung jawab karena tak berhak meminta tanggung jawab bila tak<br />

ada pilihan, bila tak ada kebebasan maka yang dibutuhkan hanyalah<br />

klasifikasi informasi berdasarkan usia, bukan sensor dan indoktrinasi.<br />

- Bahwa betapa buruknya sensor dan indoktrinasi. Keduanya menuju kepada<br />

masyarakat tertutup yang dipenuhi kekerasan, kebohongan, dan<br />

kebodohan. Ketika rezim totaliter Soeharto Orde Baru digulingkan<br />

mahasiswa. Sensor dan indoktrinasi secara diametral bertentangan dengan<br />

demokrasia akan serta menghapuskan penataran kebodohan Pedoman<br />

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), membubarkan institusi<br />

kekerasan penjaga idelogi tersebut Badan Koordinasi Stabilitas Nasional/<br />

Daerah (Bakorstanas/da), menghentikan pemutaran filem propaganda<br />

Pengkhiatanan G30S/PKI yang ternyata dipenuhi kebohongan. Kebohongan<br />

dan kebodohan tampaknya ingin terus diabadikan oleh Lembaga Sensor<br />

Film (LSF)<br />

- Bahwa bila ada kegagalan penegakan hukum di masyarakat; bila ada<br />

kegagalan tokoh-tokoh agama membina moral umatnya; (3) bila ada<br />

lembaga semacam Komisi Penyiaran Indonesia dan sejenisnya yang tak<br />

memiliki atau tak mampu menegakkan wewenang; (4) bila ada kemiskinan<br />

dan kurangnya pendidikan pada mayoritas rakyat, sangatlah keliru dan<br />

menyesatkan bila menjadikan keempat realitas hukum, sosial, ekonomi, dan<br />

politik itu sebagai alasan untuk mencabut hak demokrasi dan hak<br />

konstitusional setiap warganegara untuk mendapatkan informasi (apapun)<br />

secara bebas.<br />

- Bahwa tindakan dan upaya mencabut kebebasan memperoleh informasi<br />

sebagai hak demokratis dan konstitusional setiap warga negara adalah<br />

logika yang sesat dan menyesatkan.<br />

- Bahwa sebuah Republik tanpa sensor dan indoktrinasi. Republik<br />

Konstitusional yang membela hak warganegaranya, membela kebebasan<br />

dan demokrasi.<br />

44<br />

3. Keterangan Ahli Budiyati Abiyoga (Produser Film)<br />

- Bahwa pada bulan Januari 2006 BP2N penunjukan ahli sebagai TIM<br />

asistensi Perubahan Undang-Undang Perfilman.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!