04.05.2013 Views

29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

(iii) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,<br />

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;<br />

(iv)menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur<br />

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk<br />

mendapatkan informasi;<br />

(v) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya<br />

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan<br />

bertanggung jawab dalam berusaha;<br />

(vi)meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin<br />

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,<br />

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<br />

53.Bahwa seharusnyalah UU Perlindungan Konsumen menjadi rujukan dan<br />

pedoman bagi LSF dalam memberikan perlindungan kepada penonton,<br />

akan tetapi kenyataannya pedoman dan kriteria penyensoran yang<br />

dilakukan oleh LSF bahkan tata kerja LSF tidak berubah dari tahun ke<br />

tahun meskipun telah ada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan<br />

Konsumen. Hal ini terbaca jelas pada surat Keputusan Menteri<br />

Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.31/UM. 001/MKP/05 tentang Tata<br />

Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran yang<br />

materinya sama dengan SK Menteri Penerangan Nomor 217 Tahun 1994<br />

tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran.<br />

54.Bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah<br />

dikemukakan oleh para Pemohon, maka tiada alasan lagi bagi Pemohon<br />

untuk tidak mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 4, Bab V,<br />

Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman terhadap Pasal 28F UUD 1945,<br />

karena nyata-nyata telah melanggar hak konstitusional para Pemohon.<br />

II.2 Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman terhadap<br />

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945<br />

1. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalilnya, para Pemohon akan<br />

menguraikan secara lengkap bunyi dari Pasal 1 angka 4, Bab V Pasal 33<br />

dan Pasal 34 UU Perfilman yang dimohonkan pengujiannya terhdap Pasal<br />

28C ayat (1) UUD 1945.<br />

30<br />

2. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Perfilman berbunyi “Sensor adalah penelitian<br />

dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!