29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

More documents

Recommendations

Info

tidak hanya mengatur media komunikasi massa cetak, tapi juga media komunikasi massa film. Definisi Film Menurut UU Nomor 8/1992: “ . . . media komunikasi massa pandang-dengar . . . dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya ” (Pasal 1 ayat 1). Definisi Pers Menurut UU Nomor 40/1999: “ . . . lembaga sosial dan wahana komunikasi massa . . . dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar . . . maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.” (Pasal 1 ayat 1) - Perbedaan antara rumusan fungsi sensor dalam UU Perfilman dan rumusan fungsinya dalam UU Pers amat menyolok. UU Perfilman yang terbit pada masa rezim militer merumuskan kegiatan sensor sebagai aktivitas biasa yang lazim dan sah-sah saja. Kata-kata yang digunakan menggambarkan suatu proses dan urutan perbuatan, yaitu penelitian, penilaian, menentukan, dan meniadakan. Dilain pihak, UU Pers yang dibuat dalam masa reformasi merumuskan kegiatan sensor dengan nada mengecam sebagaimana terkesan dari kata-kata yang digunakan seperti penghapusan secara paksa dan peringatan yang bersifat mengancam. Dalam menentukan apakah eksistensi SENSOR perlu dipertahankan atau dihapus dalam suatu sistem yang demokratis, undang-undang yang mana hendaknya dijadikan pedoman? Kegiatan Sensor Dalam UU Nomor 8/1992 Tentang Perfilman: “ . . . penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.” (Pasal 1 ayat 4) Kegiatan Sensor Dalam UU Nomor 40/1999 Tentang Pers: “Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan/atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.” (Pasal 1 ayat 8) Yang lebih merisaukan lagi adalah perbedaan prinsipil yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana pada UU Perfilman dan UU Pers: 50
Ketentuan Pidana Dalam UU Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman “ . . . Dipidana penjara paling lama 5 (lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah): . . . barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film . . .” (Pasal 40 ayat 1) Ketentuan Pidana Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers “ Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.” (Pasal 4 ayat 2) “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 . . . dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 16 ayat 1) UU Perfilman mempidana pelanggar keputusan sensor. UU Pers mempidana sensornya. Mengingat bahwa: (1) Undang-Undang Perfilman terbit pada masa diktatur militer; (2) Undang-Undang Pers dibuat pada masa reformasi; (3) Undang-Undang Pers mencakup film dalam definisinya tentang pers; Ketentuan pidana yang mana yang berlaku? Yang dikenakan terhadap pelanggar keputusan sensor? Atau yang dikenakan terhadap sensor itu sendiri? 51 SENSOR BERLAWANAN DENGAN KONSTITUSI - Bab I, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Negara Indonesia sebagai Negara <strong>Hukum</strong>, suatu Rechtstaat. Penafsiran istilah Rechtstaat dalam alam demokratis adalah bahwa negara, berikut segenap aparatur dan birokrasinya, berfungsi dan melaksanakan seluruh tugasnya, termasuk tugas bertindak atas pelanggaran ketertiban umum, moralitas, dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, menurut hukum. Rechtstaat adalah identik dengan Rule of Law, bukan yang diinginkan sementara pihak sebagai Rule by Law. Sesuatu tindakan yang disahkan oleh undang-undang belum tentu sesuai dengan Rule of Law bila pembuat law tersebut sekadar berfungsi sebagtai stempel penguasa. Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1992 tentang Perfilman adalah
Page 1 and 2: PUTUSAN Nomor 29/PUU-V/2007 DEMI KE
Page 3 and 4: 2. Bahwa secara khusus para Pemohon
Page 5 and 6: II.1. Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal
Page 7 and 8: 8. Bahwa mengutip konsideran Menimb
Page 9 and 10: 16.Para Pemohon mendalilkan, sebaga
Page 11 and 12: dalam lingkungan perwakilan negara
Page 13 and 14: 1. adegan seorang pria atau wanita
Page 15 and 16: - Bahwa film dengan judul “The Ar
Page 17 and 18: - Bahwa atas film yang berjudul “
Page 19 and 20: - Bahwa Jakarta International Film
Page 21 and 22: erlangsung, salah satunya adalah me
Page 23 and 24: Yogyakarta dan sekitarnya, karena c
Page 25 and 26: standar norma dari masing-masing an
Page 27 and 28: 42.Bahwa para Pemohon menegaskan de
Page 29 and 30: mengakibatkan informasi tersebut te
Page 31 and 32: atau tidaknya sebuah film dipertunj
Page 33 and 34: 9. Bahwa tidak hanya itu, film meng
Page 35 and 36: dilakukan oleh LSF yang secara tekn
Page 37 and 38: [2.1.4] PETITUM Berdasarkan seluruh
Page 39 and 40: 2. Fotokopi laporan penghapusan rek
Page 41 and 42: dan pesan media populer. Dalam kons
Page 43 and 44: kemudian dengan pilihan rasional te
Page 45 and 46: - Bahwa rancangan undang-undang har
Page 47 and 48: - Bahwa Lembaga Sensor adalah sebua
Page 49: pelosok dunia melumpuhkan daya jang
Page 53 and 54: angsa akan hancur bila SENSOR dibub
Page 55 and 56: Sensor menempatkan bangsa Indonesia
Page 57 and 58: dari paradigma otoriter ke paradigm
Page 59 and 60: terjajah. Kedua mentaati Undang-Und
Page 61 and 62: Commission di Amerika Serikat dan I
Page 63 and 64: demokrasi di dunia. Dengan cara mel
Page 65 and 66: - Bahwa belum ada suatu penelitian
Page 67 and 68: 217/94. Dua peristiwa penyensoran d
Page 69 and 70: mereka bayi. Anakpun harus diberika
Page 71 and 72: Kuldesak telah dianggap sebagai awa
Page 73 and 74: penyensoran poster dan poster kain
Page 75 and 76: Ketelanjangan atau nudity, seks, ke
Page 77 and 78: sementara ketentuan pengklasifikasi
Page 79 and 80: yang sama lagi. - Bahwa dampak yang
Page 81 and 82: karena LSF telah merampas fungsi ke
Page 83 and 84: pengetahuan dan teknologi, seni dan
Page 85 and 86: c. bahwa kerugian konstitusional Pe
Page 87 and 88: Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya
Page 89 and 90: g. Bahwa pada satu sisi Pasal 33 da
Page 91 and 92: . Terhadap dalil yang dikemukakan o
Page 93 and 94: pembuatan film tidak terlepas dari
Page 95 and 96: 2. Pembatas pelaksanaan hak dan keb
Page 97 and 98: antara kerugian dan berlakunya unda
Page 99 and 100: Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan P
Page 101 and 102:
Bahwa kebudayaan nasional yang berl
Page 103 and 104:
erat, apabila setiap orang yang den
Page 105 and 106:
dapat dipastikan akan terjadi, dan
Page 107 and 108:
Berdasarkan hal tersebut, Pemerinta
Page 109 and 110:
a. barang siapa dengan sengaja meng
Page 111 and 112:
Sehubungan dengan anggapan para Pem
Page 113 and 114:
dan Pasal 28F UUD 1945, dan tidak m
Page 115 and 116:
erkaitan dengan tugas, fungsi dan w
Page 117 and 118:
Rembug), Prof. Dr. Huzaimah Yanggo
Page 119 and 120:
atasan yang ditentukan oleh hukum d
Page 121 and 122:
Penyiaran menjadi lebih lengkap den
Page 123 and 124:
- Bahwa Pasal 28F memungkinkan bagi
Page 125 and 126:
demokratisasi, HAM, dan supremasi h
Page 127 and 128:
dapat dibatasi asal dengan undang-u
Page 129 and 130:
nilai budaya bangsa Indonesia yang
Page 131 and 132:
kedamaian lahir dan batin dan diri
Page 133 and 134:
133 menunjukkan keharamannya. Juga
Page 135 and 136:
pelestarian nilai-nilai Pancasila d
Page 137 and 138:
tidak mau menayangkan atau memotong
Page 139 and 140:
dan/atau ditayangkan kepada umum, b
Page 141 and 142:
peraturan hukum, dan (4) dipahami d
Page 143 and 144:
Indonesia, maka pemahaman dan pemak
Page 145 and 146:
ertentangan dengan Konstitusi baru
Page 147 and 148:
melawan hukum di bidang hukum admin
Page 149 and 150:
a. Belum memiliki standar profesi d
Page 151 and 152:
7. Sensor Film dan Lembaga Sensor F
Page 153 and 154:
g. menetapkan penggolongan usia pen
Page 155 and 156:
c. yang dapat mengarahkan simpati p
Page 157 and 158:
a. adegan seorang pria atau wanita
Page 159 and 160:
3. Melanggar hukum pidana umum (KUH
Page 161 and 162:
Jelas kiranya bahwa sensor film dip
Page 163 and 164:
peraturan perlaksanaan dari sensor
Page 165 and 166:
menjamin pengakuan serta penghormat
Page 167 and 168:
menghargai kemanusiaan laki-laki da
Page 169 and 170:
. Undang-undang perfilman dalam kon
Page 171 and 172:
171 karena akan membuka luka lama,
Page 173 and 174:
film dan reklame film untuk menentu
Page 175 and 176:
- Bahwa apabila LSF tidak melakukan
Page 177 and 178:
Keterangan Pihak Terkait Tidak Lang
Page 179 and 180:
semata-mata untuk menjamin pengakua
Page 181 and 182:
industri film atau hanya sekedar in
Page 183 and 184:
menempatkan film sebagai bagian dar
Page 185 and 186:
- Bahwa Dewan Kesenian Jakarta berk
Page 187 and 188:
- Bahwa nasib bangsa mungkin tidak
Page 189 and 190:
dilihat dari kacamata undang-undang
Page 191 and 192:
[3.5] Menimbang bahwa dengan demiki
Page 193 and 194:
[3.12] Menimbang bahwa karena Mahka
Page 195 and 196:
[3.14.1] Ahli dari Pemohon, Seno Gu
Page 197 and 198:
governance, sehingga mampu membangu
Page 199 and 200:
199 adanya riset yang memadai, dan
Page 201 and 202:
• Menurut ahli, UU Perfilman suda
Page 203 and 204:
pemerintah, karena pemerintah dipos
Page 205 and 206:
• Bahwa sebagai orang tua saksi m
Page 207 and 208:
meragukan integritas pribadi orang
Page 209 and 210:
dari beragam profesi yang mencermin
Page 211 and 212:
• Menurut Pemerintah, penyensoran
Page 213 and 214:
dipertahankan, karena kalau dibiark
Page 215 and 216:
ahwa ada enam ciri yang dibawa oleh
Page 217 and 218:
ditiadakan, maka dikhawatirkan akan
Page 219 and 220:
masing-masing insan film sudah memi
Page 221 and 222:
permohonan yang diajukan, pada inti
Page 223 and 224:
Sedangkan dalam UUD 1945, pembatasa
Page 225 and 226:
2) Sistem libertarian, yaitu paham
Page 227 and 228:
pengendalian oleh negara atas semua
Page 229 and 230:
• Atas dasar itu tindakan prevent
Page 231 and 232:
dalamnya, tetap dapat dipertahankan
Page 233 and 234:
Setiap orang berhak untuk berkomuni
Page 235 and 236:
- Pasal 40 UU Perfilman, berbunyi:
Page 237 and 238:
Dalam pada itu, sudah saatnya diben
show all

29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?