IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ...

More documents

Recommendations

Info

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 6. Teknik Pengumpulan Data Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklarifikasikan serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. 7. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Johny Ibrahim yang mengutip pendapatnya Bernard Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual (Johny Ibrahim, 2006: 249). Sedangkan Prof. Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philiphus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau xxvi
conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 47). Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus. F. SISTEMATIKA PENULISAN Dalam bagian ini, Penulis mensistematiskan bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat berkaitan dan lebih tersistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini akan mencakup kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran yaitu berupa Tinjauan Pertama tentang Negara Hukum yang meliputi : Pendapat para ahli tentang Negara Hukum dan Prinsip-prinsip Negara Hukum. Tinjauan Kedua tentang Demokrasi yang meliputi Pengertian dan hakikat demokrasi; model-model demokrasi. Tinjauan Ketiga tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) meliputi Pemilihan Umum Secara umum, Pemilu Kepala Daerah, sistem Pemilu Kepala daerah dan Peserta Pemilu Kepala Daerah. Tinjauan Keempat tentang Mahkamah Konstitusi yang meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi.Tinjauan Kelima yang meliputi tugas dan wewenang KPU Pusat, KPU Propinsi dan KPU kabupaten/Kota. BAB III : HASIL PENELITIAN <strong>DAN</strong> PEMBAHASAN xxvii
Page 1 and 2: IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHK
Page 3 and 4: PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hu
Page 5 and 6: PERNYATAAN Nama : Hendri Budi Yanto
Page 7 and 8: PERSEMBAHAN Karya ini akan senantia
Page 9 and 10: data yang digunakan adalah studi do
Page 11 and 12: keluarga, para sahabat, dan seluruh
Page 13 and 14: DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...........
Page 15 and 16: BAB IV PENUTUP DAFTAR PUSTAKA Konst
Page 17 and 18: sendiri masa depannya dengan secara
Page 19 and 20: yang terpilih versi KPU Bengkulu Se
Page 21 and 22: merupakan pernyataan-pernyataan yan
Page 23 and 24: dikaji, kemudian ditarik kesimpulan
Page 25: Dalam penelitian ini, penulis mengg
Page 29 and 30: A. Kerangka Teoritis BAB II TINJAUA
Page 31 and 32: Negara hukum dalam arti formal, uns
Page 33 and 34: persamaan hak atas pekerjaan dan pe
Page 35 and 36: 2. Tinjauan Mengenai Demokrasi a. P
Page 37 and 38: saling lepas (independen) dan berad
Page 39 and 40: dalam satu wadah organisasi yang be
Page 41 and 42: perangkat penyelenggaranya, yaitu K
Page 43 and 44: 6) Menerima daftar pemilih dari KPU
Page 45 and 46: 2) Menyusun dan menetapkan tata ker
Page 47 and 48: 20) Melakukan evaluasi dan membuat
Page 49 and 50: wakil-wakil rakyat. Untuk menentuka
Page 51 and 52: Tujuan penyelenggaran pemilu (gener
Page 53 and 54: hak asasi warga negara. Untuk itula
Page 55 and 56: fungsi kelembagaan negara itu sesua
Page 57 and 58: ataupun tidak langsung partai polit
Page 59 and 60: satu pelaku kekuasaan kehakiman, da
Page 61 and 62: dapat dilakukan dengan alas an pela
Page 63 and 64: Keterangan: Gambar 1. Kerangka pemi
Page 65 and 66: Pasal 6 1) Permohonan diajukan kepa
Page 67 and 68: 2) Surat Pernyataan Hasnul Arifin y
Page 69 and 70: dibuat mengingat bahwa hukum acara
Page 71 and 72: Hal yang berbeda terjadi dalam putu
Page 73 and 74: untuk umum pada hari Kamis tanggal
Page 75 and 76: Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Page 77 and 78:
Menurut ketentuan Pasal 106 Undang-
Page 79 and 80:
pembentukan Undang-Undang, karena p
Page 81 and 82:
Yang termasuk dalam kewenangan Mahk
Page 83 and 84:
Putusan Mahkamah Konstitusi in casu
Page 85 and 86:
pemungutan suara ulang, padahal ia
Page 87 and 88:
dikatakan tidak konsisten. Ada dua
Page 89 and 90:
Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yan
Page 91 and 92:
Konstitusi dalam memeriksa pokok pe
Page 93 and 94:
B. Saran 1. Walaupun pelaksanaan Pe
Page 95 and 96:
Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelit
show all

IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?