IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ...

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaran Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan
rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
6) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
undang-undang.
b. KPU Propinsi
KPU Propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi.
Menurut Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Propinsi adalah :
Tugas dan wewenang KPU Propinsi dalam penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :
1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilu kepala
daerah dan wakil kepala daerah propinsi;
2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Propinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi dengan memperhatikan
pedoman dari KPU;
3) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk
tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Propinsi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Propinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;
xlii