IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ...

More documents

Recommendations

Info

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi; 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; 13) Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya; 14) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Propinsi; 15) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS; 16) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 17) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 18) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 19) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Propinsi; xlvi
20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; 21) Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan 22) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau undang-undang. 4. Tinjauan Mengenai Pemilukada Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa Pemilukada yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini, pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum. sehingga rezim hukumnya tidak dikaitkan dengan ketentuan pasal 22E UUD 1945 yang mengatur mengenai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, melainkan semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Asas umum Pilkada Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari xlvii
Page 1 and 2: IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHK
Page 3 and 4: PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hu
Page 5 and 6: PERNYATAAN Nama : Hendri Budi Yanto
Page 7 and 8: PERSEMBAHAN Karya ini akan senantia
Page 9 and 10: data yang digunakan adalah studi do
Page 11 and 12: keluarga, para sahabat, dan seluruh
Page 13 and 14: DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...........
Page 15 and 16: BAB IV PENUTUP DAFTAR PUSTAKA Konst
Page 17 and 18: sendiri masa depannya dengan secara
Page 19 and 20: yang terpilih versi KPU Bengkulu Se
Page 21 and 22: merupakan pernyataan-pernyataan yan
Page 23 and 24: dikaji, kemudian ditarik kesimpulan
Page 25 and 26: Dalam penelitian ini, penulis mengg
Page 27 and 28: conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2
Page 29 and 30: A. Kerangka Teoritis BAB II TINJAUA
Page 31 and 32: Negara hukum dalam arti formal, uns
Page 33 and 34: persamaan hak atas pekerjaan dan pe
Page 35 and 36: 2. Tinjauan Mengenai Demokrasi a. P
Page 37 and 38: saling lepas (independen) dan berad
Page 39 and 40: dalam satu wadah organisasi yang be
Page 41 and 42: perangkat penyelenggaranya, yaitu K
Page 43 and 44: 6) Menerima daftar pemilih dari KPU
Page 45: 2) Menyusun dan menetapkan tata ker
Page 49 and 50: wakil-wakil rakyat. Untuk menentuka
Page 51 and 52: Tujuan penyelenggaran pemilu (gener
Page 53 and 54: hak asasi warga negara. Untuk itula
Page 55 and 56: fungsi kelembagaan negara itu sesua
Page 57 and 58: ataupun tidak langsung partai polit
Page 59 and 60: satu pelaku kekuasaan kehakiman, da
Page 61 and 62: dapat dilakukan dengan alas an pela
Page 63 and 64: Keterangan: Gambar 1. Kerangka pemi
Page 65 and 66: Pasal 6 1) Permohonan diajukan kepa
Page 67 and 68: 2) Surat Pernyataan Hasnul Arifin y
Page 69 and 70: dibuat mengingat bahwa hukum acara
Page 71 and 72: Hal yang berbeda terjadi dalam putu
Page 73 and 74: untuk umum pada hari Kamis tanggal
Page 75 and 76: Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Page 77 and 78: Menurut ketentuan Pasal 106 Undang-
Page 79 and 80: pembentukan Undang-Undang, karena p
Page 81 and 82: Yang termasuk dalam kewenangan Mahk
Page 83 and 84: Putusan Mahkamah Konstitusi in casu
Page 85 and 86: pemungutan suara ulang, padahal ia
Page 87 and 88: dikatakan tidak konsisten. Ada dua
Page 89 and 90: Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yan
Page 91 and 92: Konstitusi dalam memeriksa pokok pe
Page 93 and 94: B. Saran 1. Walaupun pelaksanaan Pe
Page 95 and 96: Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelit

IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?