IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ...

More documents

Recommendations

Info

Bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang membahas tentang : 1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilukada Kabupaten Bengkulu Sealatan Mahkamah Konstitusi 2. Implikasi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 penyelesaian sengketa hasil pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan BAB IV : PENUTUP Bab akhir ini mencakup tentang uraian kesimpulan dari hasil pembahasan serta memuat saran-saran mengenai permasalahan yang ada. xxviii
A. Kerangka Teoritis BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Tinjauan tentang Negara Hukum a. Pengertian Negara Hukum Menurut M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988: 153). Kemudian Sudargo Gautama sebagaimana dikutip oleh Budiyanto berpendapat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan (Sudargo Gautama dalam Budiyanto, 1999: 50). Sehingga sebuah negara tidak maha kuasa dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan- tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. R. Djokosutono sebagaimana dikutip Budiyanto berpendapat bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (R Djokosutono dalam Budiyanto, 1999: 50- 51). Hukumlah yang berdaulat atas negara tersebut. Negara merupakan subjek hukum dalam arti Rechtstaat (badan hukum publik). Menurut Budiyanto, teori negara hukum secara umum dibagi ke dalam dua jenis, yaitu teori negara hukum formal dan teori negara hukum material. Pertama, teori negara hukum formal, dipelopori oleh Immanuel Kant. Teori mengakibatkan negara bersifat pasif, artinya tugas negara hanya mempertahankan ketertiban dan keamanan negara saja, atau negara hanya sebagai ”penjaga malam”, sedangkan dalam urusan sosial maupun ekonomi, negara tidak boleh mencampurinya. Kedua, teori negara hukum material (welfare state), yang dipelopori xxix
Page 1 and 2: IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHK
Page 3 and 4: PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hu
Page 5 and 6: PERNYATAAN Nama : Hendri Budi Yanto
Page 7 and 8: PERSEMBAHAN Karya ini akan senantia
Page 9 and 10: data yang digunakan adalah studi do
Page 11 and 12: keluarga, para sahabat, dan seluruh
Page 13 and 14: DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...........
Page 15 and 16: BAB IV PENUTUP DAFTAR PUSTAKA Konst
Page 17 and 18: sendiri masa depannya dengan secara
Page 19 and 20: yang terpilih versi KPU Bengkulu Se
Page 21 and 22: merupakan pernyataan-pernyataan yan
Page 23 and 24: dikaji, kemudian ditarik kesimpulan
Page 25 and 26: Dalam penelitian ini, penulis mengg
Page 27: conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2
Page 31 and 32: Negara hukum dalam arti formal, uns
Page 33 and 34: persamaan hak atas pekerjaan dan pe
Page 35 and 36: 2. Tinjauan Mengenai Demokrasi a. P
Page 37 and 38: saling lepas (independen) dan berad
Page 39 and 40: dalam satu wadah organisasi yang be
Page 41 and 42: perangkat penyelenggaranya, yaitu K
Page 43 and 44: 6) Menerima daftar pemilih dari KPU
Page 45 and 46: 2) Menyusun dan menetapkan tata ker
Page 47 and 48: 20) Melakukan evaluasi dan membuat
Page 49 and 50: wakil-wakil rakyat. Untuk menentuka
Page 51 and 52: Tujuan penyelenggaran pemilu (gener
Page 53 and 54: hak asasi warga negara. Untuk itula
Page 55 and 56: fungsi kelembagaan negara itu sesua
Page 57 and 58: ataupun tidak langsung partai polit
Page 59 and 60: satu pelaku kekuasaan kehakiman, da
Page 61 and 62: dapat dilakukan dengan alas an pela
Page 63 and 64: Keterangan: Gambar 1. Kerangka pemi
Page 65 and 66: Pasal 6 1) Permohonan diajukan kepa
Page 67 and 68: 2) Surat Pernyataan Hasnul Arifin y
Page 69 and 70: dibuat mengingat bahwa hukum acara
Page 71 and 72: Hal yang berbeda terjadi dalam putu
Page 73 and 74: untuk umum pada hari Kamis tanggal
Page 75 and 76: Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Page 77 and 78: Menurut ketentuan Pasal 106 Undang-
Page 79 and 80:
pembentukan Undang-Undang, karena p
Page 81 and 82:
Yang termasuk dalam kewenangan Mahk
Page 83 and 84:
Putusan Mahkamah Konstitusi in casu
Page 85 and 86:
pemungutan suara ulang, padahal ia
Page 87 and 88:
dikatakan tidak konsisten. Ada dua
Page 89 and 90:
Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yan
Page 91 and 92:
Konstitusi dalam memeriksa pokok pe
Page 93 and 94:
B. Saran 1. Walaupun pelaksanaan Pe
Page 95 and 96:
Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelit
show all

IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?