IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ...

2) negara tidak dapat disalahkan, yang salah adalah pejabat
negara;
3) hukum tidak dapat diganggu gugat, kecuali oleh Supreme of
Court atau Mahkamah Agung
b) Equality before the law, yaitu semua warga negara memiliki
kedudukan yang sama dihadapan hukum.
c) Constitution based on Human Rights, yaitu adanya jaminan
hak-hak asasi warga negara di dalam konstitusi.
Menurut A. V. Dicey selanjutnya yaitu adapun syarat-syarat
dasar agar pemerintahan demokratis di bawah the rule of law
terselenggara yakni sebagai berikut (A.V. Dicey dalam Budiyanto,
1999: 52) :
1) Perlindungan konstitusional, diatur dalam konstitusi sehingga
menjadi kewajiban negara untuk melaksanakannya.
2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yaitu
bersifat independen dan imparsial.
3) Pemilihan umum yang bebas, baik dalam pemilihan umum
negara maupun daerah.
4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat, namun dalam hal ini
kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik
kepada Tuhan YME, sesama manusia, bangsa dan negara.
5) Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi.
6) Pendidikan kewarganegaraan, agar setiap warga negara
Indonesia mengetahui dasar ketatanegaraan Republik
Indonesia.
2) Tipe Eropa Kontinental, pada tipe ini yang berdaulat adalah hukum
sehingga hukum memandang negara sebagai subjek hukum yang
dapat dituntut apabila melanggar hukum.
xxxiv