02.06.2013 Views

IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ...

IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ...

IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

oleh Kranenburg. Teori ini menyatakan bahwa negara selain bertugas<br />

membina ketertiban umum, ia juga ikut bertanggungjawab dalam<br />

membina dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Teori ini banyak<br />

dipraktekkan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia<br />

(Budiyanto, 1999: 51).<br />

b. Ciri-ciri Negara Hukum<br />

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum, maka di dalam<br />

segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku (due<br />

process of law). Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pengertian<br />

negara hukum adalah negara yang segala kegiatannya dalam rangka<br />

penyelenggaraan negara didasarkan pada ketentuan peraturan hukum<br />

yang berlaku.<br />

Menurut Immanuel Kant sebagaimana dikutip Budiyanto, ada<br />

empat prinsip yang menjadi ciri negara hukum, yaitu: (Immanuel Kant<br />

dalam Budiyanto, 1999: 51) :<br />

1) pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia;<br />

2) pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;<br />

3) pemerintahan berdasarkan hukum, dan<br />

4) pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai<br />

akibat pelanggaran hak asasi manusia.<br />

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, berpendapat bahwa unsur-<br />

unsur negara hukum dapat dilihat pada negara hukum dalam arti<br />

sempit maupun formal. Dalam arti sempit, pada negara hukum hanya<br />

dikenal 2 (dua) unsur penting, yaitu (M. Kusnardi dan Harmaily<br />

Ibrahim, 1988: 156) :<br />

1) perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;<br />

2) pemisahan kekuasaan.<br />

xxx

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!