Annex 1 - Selamat Datang di Direktorat Hukum dan HAM - Bappenas

More documents

Recommendations

Info

hukum dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Jika kasasi demi kepentingan penyeragaman penerapan hukum hendak diterapkan lebih luas lagi, maka keterbatasan-keterbatasan yang ada, seperti tidak adanya alasan hukum di antara pihak-pihak yang berperkara, perlu dihilangkan sejauh mungkin, misalnya dengan membuka ruang untuk mengomentari permohonan kasasi Procurator General dan menyediakan informasi tentang pokok kasasi yang diajukan. Komite merekomendasikan agar Procurator General Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah untuk tujuan ini. Komite juga menilai bahwa perlu dipelajari kemungkinan dibuatnya suatu hukum acara yang memungkinkan para judex factie, khususnya di bagian perdata, meminta putusan awal (preliminary ruling) dari Mahkamah Agung. Hal ini akan menjadi salah satu jalan yang membuka peluang kasasi bagi perkara-perkara yang saat ini tidak dapat atau terlambat sampai ke Mahkamah Agung. Komite merekomendasikan agar Menteri Kehakiman menugaskan Pusat Penelitian dan Dokumentasi untuk melakukan kajian ini. Komite juga merekomendasikan agar Ketua Mahkamah Agung dan Procurator General melakukan pembahasan dengan Komisi Yudisial tentang kemungkinan dilakukannya penempatan sementara, semacam magang, di Mahkamah Agung dan Procurator General’s Office, beserta adanya jangka waktu untuk pelatihan praktis, di posisi-posisi yang sesuai bagi para hakim dan pejabat pengadilan. Komite tidak setuju dengan gagasan yang memperbolehkan bagian perdata melakukan kasasi atas inisiatifnya sendiri. Terakhir, Komite merekomendasikan agar pada suatu saat dilakukan kajian mengenai konsisten tidaknya larangan-larangan kasasi yang ada satu dengan lainnya dan perlu tidaknya larangan-larangan tersebut dibatasi atau diperluas (dan di bidang apa saja jika perlu). Komite merekomendasikan agar Menteri Kehakiman menugaskan Pusat Penelitian dan Dokumentasi untuk melakukan kajian ini pada saat yang tepat nanti. broadly, it would be desirable to remove as far as possible the existing limitations such as the absence of legal argument between opposing parties, for example by introducing the possibility of commenting on the application of the Procurator General and providing information about the subject of the cassation appeal. The Committee recommends that the Procurator General at the Supreme Court take measures for this purpose. Komite Hammerstein The Committee also considers that it would be worthwhile studying the possibility of introducing a procedure that would enable the courts of fact to request the Supreme Court, in particular the civil division, for preliminary rulings. This would be another way in which cassation would become possible for cases that at present either do not reach the Supreme Court or do not reach it in time. The Committee recommends that the Minister of Justice commission the Research and Documentation Centre to carry out this study. The Committee also recommends that the President of the Supreme Court and the Procurator General should discuss with the Council for the Judiciary the possibility of secondment and periods of practical training in suitable positions for judges and trainee judicial officers at the Supreme Court and the Procurator General’s Office. The Committee would be against the idea of allowing the civil division to institute cassation proceedings on its own initiative. Finally, the Committee recommends that a study should be carried out at some point into whether the existing cassation prohibitions are consistent with one another and whether it would be desirable to limit or extend them (and, if so, in what area). The Committee recommends that the Minister of Justice commission the Research and Documentation Centre to carry out this study in due course. 3
4 Menyempurnakan Hukum Acara Kasasi | Improving Cassation Procedure 1. Pendahuluan 1.1. Kerangka acuan dan susunan Komite Direktur Jenderal Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum Kementerian Kehakiman membentuk Komite untuk Mengaji Peran Normatif Mahkamah Agung melalui keputusan tanggal 27 Maret 2007. 1 Kerangka acuan Komite adalah: merumuskan usul-usul untuk memperkuat peran normatif 2 Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan dengan (a) memeriksa apakah sistem kasasi yang ada sekarang ini (di mana peradilan kasasi berupaya untuk memberikan perlindungan hukum dalam perkara demi perkara secara individual serta mendorong keseragaman penerapan hukum dan berperan dalam judicial lawmaking) masih memadai; (b) mengusulkan solusi-solusi terhadap segala permasalahan yang terlihat atau yang belum terlihat terkait hal ini, dan (c) memberikan laporan dalam jangka waktu enam bulan sejak Komite dibentuk. Salah satu hal yang membuat dibentuknya Komite ini adalah diterbitkannya Laporan Akhir Kajian Mendasar atas Hukum Acara Perdata Belanda 3 yang berisi usul-usul untuk memberi kesempatan yang lebih besar kepada Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsinya dalam hal judicial lawmaking. 4 Faktor lain yang menjadi alasan pembentukan Komite ini adalah adanya perdebatan yang panjang tentang pembatasan beban kerja Mahkamah Agung. Salah satu usul tersebut adalah diberlakukannya sistem leave to appeal (suatu sistem yang ‘menyensor’ permohonan kasasi mana saja yang dapat dilanjutkan ke pemeriksaan kasasi). Usul-usul yang terkait dengan hukum acara kasasi dalam laporan Komite Evaluasi 1 Nomor 5475594/07 2 Pemahaman Komite mengenai hal ini dijelaskan di sub-bab 2.1. 3 W.D.H. Asser, H.A. Groen dan J.B.M. Vranken, dengan bantuan I.N. Tzankova, Uitgebalanceerd, Laporan Akhir Kajian Mendasar atas Hukum Acara Perdata Belanda, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2006. 4 Dalam laporan tersebut fungsi ini dibandingkan dengan fungsi pengawasan Mahka- mah Agung dalam memberikan perlindungan hukum secara individual; lihat Laporan Akhir Kajian Dasar, hal. 151 ff. 1. Introduction 1.1. Terms of reference and composition of the Committee The Director-General for the Administration of Justice and Law Enforcement of the Ministry of Justice established the Committee on the Normative Role of the Supreme Court by decision of 27 March 2007. 1 The Committee’s terms of reference were to make proposals for strengthening the normative role 2 of the Supreme Court. It was to do this by (a) examining whether the present cassation system (in which the cassation court attempts to provide legal protection in individual cases as well as promote legal uniformity and engage in judicial lawmaking) is still adequate; (b) advising on solutions for any problems identified or yet to be identified in this connection, and (c) reporting within six months of its establishment. One of the events that prompted the establishment of the Committee was the publication of the Final Report on the Fundamental Review of Dutch Civil Procedure, 3 which contained proposals for giving the Supreme Court more opportunity to discharge its judicial lawmaking function. 4 Another factor was the long- running debate on limiting the workload of the Supreme Court. One of the proposals was the introduction of a system of leave to appeal. Mention should also be made here of the proposals relating to cassation procedure in the report of the Committee for the Evaluation of the Modernisation of the Judicial Organisation. 5 In addition, the role and position of the Supreme Court within a 1 Number 5475594/07. 2 What the Committee understands by this is explained in section 2.1. 3 W.D.H. Asser, H.A. Groen and J.B.M. Vranken, with assistance from I.N. Tzankova, Uitgebalanceerd, Final Report on the Fundamental Review of Dutch Civil Procedure, Boom Juridische uitgevers, The Hague 2006. 4 In the report this function is compared with the supervisory function of the Supreme Court in the provision of individual legal protection; see Final Report on the Fundamental Review, p. 151 ff. 5 Rechtspraak is kwaliteit, The Hague 2006. Committee chaired by W.J. Deetman. Referred to below as the Deetman Committee.
Page 1 and 2: Setiabudi Building 2; 2nd floor, Su
Page 3 and 4: Mahkamah Agung (Hoge Raad) di Neger
Page 5 and 6: ii Kata Pengantar Untuk kepentingan
Page 7 and 8: iv Daftar Isi D E Pengantar kepada
Page 9 and 10: vi Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 11: 2 Menyempurnakan Hukum Acara Kasasi
Page 15 and 16: 6 Menyempurnakan Hukum Acara Kasasi
Page 17 and 18: 8 Menyempurnakan Hukum Acara Kasasi
Page 19 and 20: 10 Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 63 and 64:
54 Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
86 Pengantar kepada Mahkamah Agung
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Pengantar kepada Mahkamah Agung Bel
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
144 Statistik-statistik kamar pajak
Page 155:
show all

Annex 1 - Selamat Datang di Direktorat Hukum dan HAM - Bappenas

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?