Annex 1 - Selamat Datang di Direktorat Hukum dan HAM - Bappenas

More documents

Recommendations

Info

Annex 7 Memastikan konsistensi penjatuhan sanksi dalam perkara-perkara pidana yang sebanding (comparable) dalam lingkungan peradilan Ini merupakan isu yang sangat menarik yang pada sekarang ini menjadi pusat perhatian di Belanda, seperti halnya di kebanyakan negara. Demi kepentingan persamaan hukum, kita harus mencegah pengadilan pidana yang berbeda menjatuhkan sanksi yang berbeda untuk perkara- perkara yang sebanding (comparable). Hukuman tertentu yang dijatuhkan dalam perkara tertentu tidak seharusnya bergantung pada pengadilan yang bersangkutan. Sebelum menilik lebih jauh (dalam) tentang apa yang dilakukan Belanda untuk mengembangkan penjatuhan hukuman yang konsisten, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang sistem hukum Beanda. Hukum pidana membatasi pilihan hakim dalam konteks penjatuhan hukuman kepada seorang terdakwa. Contohnya, hukum pidana menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembunuhan tanpa niat (manslaughter) bisa dijatuhkan hukum penjara tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun atau denda kategori kelima, yang berarti denda sebesar 74.000 euros. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana menentukan batas atas dari hukuman-hukuman tersebut, yang dimana pengadilan-pengadilan tidak diizinkan untuk menjatuhkan hukuman yang melebihi batas atas tersebut. Tidak terdapat konsep batas sanksi bawah (minimum). Namun beberapa politisi Belanda mulai memperhatikan hal terkait sanksi bawah tersebut. Oleh karena itu, pengadilan-pengadilan pidana Belanda mempunyai kebebasan yang besar dalam menentukan hukuman apa yang dijatuhkan. Namun, kebebasan ini meningkatkan resiko inkonsistensi. Jadi, 2 (dua) instrumen yang telah dikembangkan untuk membuat penjatuhan sanksi lebih konsisten. Yang pertama adalah An Introduction to the Supreme Court of the Netherlands Annex 7 Ensuring consistency in imposing sanctions in comparable criminal cases within the judiciary This is a very interesting issue which is currently a focus of attention in the Netherlands, as in other countries. In the interests of legal equality, we need to prevent different criminal courts imposing different sanctions in comparable cases. The sentence imposed in a particular case should not depend on the court concerned. Before taking a closer look at what the Netherlands is doing to promote consistent sentencing, I want to say a few words about the Dutch legal system. The criminal law limits a judge’s options when it comes to sentencing defendants. For example, it says that anyone who commits manslaughter is liable to a term of imprisonment not exceeding 15 years or a fifth-category fine, which means a fine of 74,000 euros. This shows that the criminal law sets upper limits on sentences, which courts are not allowed to exceed. Dutch law does not set lower limits. There is no such thing as minimum sanctions. But some Dutch politicians are beginning to call for their introduction. Dutch criminal courts therefore enjoy a large degree of freedom in deciding what sentence to impose. But this freedom increases the risk of inconsistency. So two instruments have been developed to make sentencing more consistent. The first is a set of ‘orientation points’ drawn up by a committee of criminal judges for a 127
128 Pengantar kepada Mahkamah Agung Belanda serangkaian “batas-batas orientasi “ (orientation points) yang telah digariskan oleh komite hakim-hakim pidana untuk sejumlah pelanggaran tertentu yang sudah lazim terjadi. Orientation points terdiri dari gambaran umum tentang kasus ‘standar’ dan pedoman-pedoman khusus tentang hukuman yang dijatuhkan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang hukuman penjatuhan hukumnnya adalah sampai 4 (empat) tahun, misalnya pencurian, penganiayaan (assault), dan pelanggaran- pelanggaran terkait obat-obatan terlarang yang tidak ada faktor-faktor pemberatnya (non-aggravated drug offences). Batas-batas orientasi (orientation points) mencerminkan praktik umum. Dan ketika hal-hal tersebut ada, hakim-hakim hampir selalu menggunakannya sebagai pertimbangan awal. Instrumen kedua adalah pusat data (database) yang diciptakan oleh peradilan yang memuat putusan-putusan pengadilan banding yang menjatuhkan hukuman penjara setidaknya 4 (empat) tahun. Database tersebut meliputi rincian tentang hukuman-hukuman, pelanggaran- pelanggaran, dan para pelanggar. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan informasi tentang hukuman- hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus sebanding (comparable) sebelumnya. Para hakim kemudian bisa mengkonsultasikan perkara-perkara yang sama dalam database menggunakan informasi ini dalam menentukan hukuman. Satu masalah yang muncul adalah bahwa para hakim sangat jarang menggunakan database tersebut. Hal ini karena mereka tidak terbiasa melakukannya dan hal tersebut tidak cocok dengan cara-cara kerja mereka. Cara- cara untuk membuat database tersebut lebih menarik sedang dipelajari dan dikaji. Saya merasa sangat senang tentang hal ini, karena saya merasa yakin bahwa hal tersebut bisa dan mungkin harus menjadi kunci utama. Para hakim jelas perlu membiasakan diri bekerja dengan sistem yang demikian. Namun, seketika hal tersebut sudah terjadi dan sistem tersebut telah diisi penuh dengan informasi yang berharga dan teratur dengan baik, pentingnya sistem database tersebut akan seketika itu menjadi jelas. number of fairly common offences. They consist of a brief description of a ‘standard’ case and specific guidelines on the sentence to be imposed. The offences concerned are those in which a term of imprisonment of up to four years is generally imposed, such as theft, assault and non-aggravated drug offences. The orientation points reflect common practice. And where they exist, judges nearly always use them as their starting point. The second instrument is a database created by the judiciary containing appeal court judgments imposing a prison sentence of at least four years. It includes details of sentences, offences and offenders. Its main purpose is to provide information on sentences passed in previous, comparable cases. Judges can then consult similar cases in the database and use this information when determining a sentence. One problem is that judges hardly ever use the database. This is because they are not accustomed to it and it does not fit in with their working methods. Ways of making the database more attractive are being studied. I’m pleased about this, because I’m convinced that it can and perhaps must play a key role. Judges clearly need to get used to working with such a system. But once that has happened and the system is full of valuable, well-organised information, its importance will quickly become clear.
Page 1 and 2:
Setiabudi Building 2; 2nd floor, Su
Page 3 and 4:
Mahkamah Agung (Hoge Raad) di Neger
Page 5 and 6:
ii Kata Pengantar Untuk kepentingan
Page 7 and 8:
iv Daftar Isi D E Pengantar kepada
Page 9 and 10:
vi Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 11 and 12:
2 Menyempurnakan Hukum Acara Kasasi
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
10 Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86: 76 Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 95 and 96: 86 Pengantar kepada Mahkamah Agung
Page 135: 126 Pengantar kepada Mahkamah Agung
Page 145 and 146: Pengantar kepada Mahkamah Agung Bel
Page 153 and 154: 144 Statistik-statistik kamar pajak
Page 155: 146 Pengantar kepada Mahkamah Agung
show all

Annex 1 - Selamat Datang di Direktorat Hukum dan HAM - Bappenas

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?