Annex 1 - Selamat Datang di Direktorat Hukum dan HAM - Bappenas

More documents

Recommendations

Info

hal ini akan memengaruhi kondisi putusan-putusannya tersebut. Oleh sebab itu, cara ideal untuk menjaga kinerja Mahkamah Agung adalah dengan mengendalikan aliran perkara dan menciptakan sarana-sarana penyaringan yang sesuai dengan sifat perkara-perkara tersebut. Hal ini bukanlah hal yang baru. Berbagai langkah yang dirancang untuk memberi kesempatan kepada Mahkamah Agung agar dapat memusatkan perhatiannya pada perkara-perkara yang sesuai telah diambil dalam beberapa dekade terakhir ini. Langkah- langkah yang akan dibahas di bawah ini telah beberapa kali menuai keberhasilan dan memungkinkan dapat dikendalikannya beban perkara selama kurun waktu yang cukup panjang. Namun meski demikian, terus meningkatnya jumlah dan kompleksitas perkara yang dihadapkan pada Mahkamah Agung, terutama perkara pidana, menjadikan kebutuhan kapasitas Mahkamah Agung dan Procurator General’s Office Mahkamah Agung juga terus bertambah. Langkah-langkah baru kini diperlukan untuk mengatasi keadaan-keadaan ini dan memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas dengan cara memberikan kesempatan untuk memusatkan perhatian pada perkara-perkara penting. Berikut ini adalah tinjauan umum atas perkembangan- perkembangan lintassektoral akhir-akhir ini dan tinjauan terhadap langkah-langkah yang telah dijalankan. Tinjauan ini diikuti oleh gambaran tentang hukum acara di sektor- sektor yang berbeda dan permasalahan-permasalahan yang adi di tiap sektor tersebut. 3.1. Perkembangan-perkembangan lintassektoral Jumlah perkara dan sifat pekerjaan Untuk menggambarkan kenaikan jumlah pekerjaan Mahkamah Agung, biar angka-angka yang berbicara: Sektor perdata, sektor pidana, dan sektor pajak di Mahkamah Agung secara berturut-turut menerima 158, 560, dan 284 perkara di tahun 1973. Angka-angka ini meningkat menjadi 451, 2.069, dan 765 secara berturut- to the nature of the cases. This is not new. Various measures designed to enable the Supreme Court to concentrate on appropriate cases have been taken in recent decades. These measures, which are discussed below, have sometimes been very successful and made it possible to control the caseload for a long time. However, the constant increase in the number of cases, especially criminal cases, brought before the Supreme Court and the growing complexity of some of them are making ever greater demands on the capacity of the Supreme Court and the Procurator General’s Office at the Supreme Court. New measures are now required to cope with these circumstances and meet the need to improve quality by providing an opportunity to concentrate on the important cases. Below is an overview of cross-sector developments in the very recent past and of the measures already taken. This is followed by a description of the procedure in the different sectors and the problems that exist in each of them. 3.1. Cross-sector developments Volume of cases and nature of the work Komite Hammerstein As far as the increased volume of work is concerned, the figures speak for themselves: the civil, criminal and tax sectors of the Supreme Court received 158, 560 and 284 cases respectively in 1973. These numbers had risen to 451, 2,069 and 765 respectively in 1987 and to 531, 3,184 14 and 1,126 in 1997. Finally, 582, 3,864 and 752 � This does not include the ,�� ,�� cases under the Traffi Traffic c �egulations �egulations (Administra- 15
16 Menyempurnakan Hukum Acara Kasasi | Improving Cassation Procedure turut di tahun 1987 dan menjadi 531, 3.184 14 , dan 1.126 di tahun 1997. Terakhir, di tahun 2007, sektor-sektor ini menerima 582, 3.864, dan 752 perkara. 15 Di sisi lain, perlu adanya penjelasan yang lebih jauh untuk dapat menunjukkan perubahan-perubahan sifat pekerjaan tersebut. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas dan tingkat kesulitan berbagai perkara, tugas-tugas Mahkamah Agung dan Procurator General’s Office Mahkamah Agung juga bertambah berat. 16 Contohnya adalah sejumlah besar kriteria terbuka yang harus dibuatkan panduannya, putusan-putusan yang bertentangan dengan syarat-syarat hukum acara, pengembangan prinsip-prinsip dasar persidangan, penilaian sesuai tidaknya dengan konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia, meningkatnya angka jumlah perkara yang sulit dan berskala besar serta tumbuhnya angka perkara dengan dimensi internasional. Selain itu, pembuat undang-undang tidak hanya ‘mengalihkan’ tugasnya melakukan pendekatan hukum yang sesuai terhadap permasalahan-permasalahan sosial dan etnis tertentu ke pengadilan, tetapi juga mengeluarkan undang-undang baru dalam jumlah yang berlebihan. 17 Lingkup pekerjaan sektor perdata Procurator General’s 14 Angka ini tidak termasuk 1.042 perkara yang berada di bawah naungan Undang- undang Ketentuan Lalu Lintas (Penegakan Hukum Administratif). Sekarang perkara- perkara ini ditangani oleh Pengadilan Banding Leeuwarden sebagai pengadilan tingkat terakhir. 15 Angka-angka ini adalah angka-angka yang dikeluarkan di awal tahun 2008. 16 Hal ini dapat digambarkan oleh perkara-perkara Mahkamah Agung (HR) berikut: HR 18 Maret 2005, NJ 2006, 606 (Baby Kelly) dan HR 6 Oktober 2006, JA 2006, 142 (Vie d’Or) di sektor perdata, HR 30 Maret 2004, NJ 2004, 376 (atas pasal 359a Hukum Acara Pidana) dan HR 11 April 2006, NJ 2006, 393 (atas pasal 359 ayat (2) Hukum Acara Pidana yang baru) di sektor pidana, and HR 14 April 2006, BNB 2006, 253 (aturan perpajakan bagi pola penanaman modal berkelompok yang melanggar pasal 56 dan 57 Piagam Komisi Eropa?) dan HR 12 Januari 2007, BNB 2007, 160 (permasalahan-permasalahan dalam hukum Eropa terkait dengan bea pindahan) di sektor perpajakan. Di luar dugaan, ternyata perkara-perkara yang tidak jelas terlihat secara sepintas lalu juga bisa menimbulkan beban kerja yang cukup berarti. 17 Lihat De toegang tot de cassatierechter in strafzaken (Akses ke peradilan kasasi dalam perkara pidana), Laporan Komite tentang Beban kerja Bagian Pidana Mahkamah Agung, Desember 1996, hal. 3. Untuk pembahasan yang lebih terperinci, sebagai contoh lihat M.S. Groenhuijsen (editor) dan G. Knigge (editor), Afronding en verantwoording (Penyelesaian dan Pertanggungjawaban), Laporan Akhir Proyek Penelitian Hukum Acara Pidana Tahun 2001) , Kluwer Deventer 2004, hal. 471-473. cases were received by these sectors in 2007. 15 By contrast, more explanation is needed in order to demonstrate the changes in the nature of the work. The tasks of the Supreme Court and the Procurator General’s Office at the Supreme Court have become more onerous as the complexity and difficulty of some of the cases have increased. 16 Examples are the numerous open criteria that have to be defined, the decisions on breaches of procedural requirements, development of the fundamental principles of due process, assessment of compliance with human rights conventions, the rise in the number of difficult and large-scale cases and the growth in the number of cases with international dimensions. In addition, the legislator has not only left the task of adopting the appropriate legal approach to certain social and ethical problems to the courts but has also introduced a plethora of new legislation. 17 The field of work of the civil sector of the Procurator General’s Office at the Supreme Court and the civil division of the Supreme Court covers virtually the entire civil law spectrum. This is a real advantage from the perspective of legal uniformity, but as the Bar and legal advisers are becoming increasingly specialised it also poses a major challenge. The areas of the law tive Enforcement) Act, which are now disposed of by the Court of Appeal in Leeuwarden as the court of last instance. � These are the fi figures gures published early in ��. ��. 16 This can be illustrated by the following Supreme Court (HR) cases: HR 18 March 2005, NJ 2006, 606 (Baby Kelly) and HR 6 October 2006, JA 2006, 142 (Vie d’Or) in the civil sector, HR 30 March 2004, NJ 2004, 376 (on article 359a Code of Criminal Procedure) and HR 11 April 2006, NJ 2006, 393 (on the new article 359, paragraph 2 Code of Criminal Procedure) in the criminal sector, and HR 14 April 2006, BNB 2006, 253 (tax rules for collective investment schemes in breach of articles 56 and 57 of the EC Treaty?) and HR 12 January 2007, BNB 2007, 160 (problems under European law with transfer duty) in the tax sector. Incidentally, even cases in which this is much less apparent at first sight may also involve considerable work. 17 See De toegang tot de cassatierechter in strafzaken (Access to the cassation court in criminal cases), Report of the Committee on the Workload of the Criminal Division of the Supreme Court, December 1996, p. 3. For a more detailed consideration, see for example M.S. Groenhuijsen and G. Knigge (eds), Afronding en verantwoording (Completion and Accountability), Final Report on the 2001 Criminal Procedure Research Project, Kluwer Deventer 2004, pp. 471-473.
Page 1 and 2: Setiabudi Building 2; 2nd floor, Su
Page 3 and 4: Mahkamah Agung (Hoge Raad) di Neger
Page 5 and 6: ii Kata Pengantar Untuk kepentingan
Page 7 and 8: iv Daftar Isi D E Pengantar kepada
Page 9 and 10: vi Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 11 and 12: 2 Menyempurnakan Hukum Acara Kasasi
Page 19 and 20: 10 Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 23: 14 Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 75 and 76:
66 Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
86 Pengantar kepada Mahkamah Agung
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Pengantar kepada Mahkamah Agung Bel
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
144 Statistik-statistik kamar pajak
Page 155:
show all

Annex 1 - Selamat Datang di Direktorat Hukum dan HAM - Bappenas

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?