Annex 1 - Selamat Datang di Direktorat Hukum dan HAM - Bappenas

More documents

Recommendations

Info

perdata. Salah satu alasan mengapa begitu krusialnya dan pentingnya semua pengetahuan, pengalaman, dan keahlian khusus yang terdapat di dalam lingkup bagian perdata siap digunakan dalam setiap perkara yang sepenting apapun adalah karena pada saat bagian pendaftaran perkara Mahkamah Agung menentukan susunan majelis hakim, hal tersebut dilakukan atas dasar prinsip independensi yudisial, tanpa mengacu pada permasalahan pokok atau substansi dari sengketa tersebut. Melihat kompleksitas dan luasnya lingkup kerja bagian perdata, sangat kecil sekali kemungkinan bisa melakukan spesialisasi, itu pun kalau ada. Hal ini juga berarti bahwa hubungan antara bidang-bidang hukum yang berbeda dapat dimonitor. Semua lembaga peradilan tertinggi yang memiliki dua atau lebih bagian atau seksi harus mengambil langkah-langkah untuk ‘mengamankan’ koordinasi internalnya. Bagian perdata Mahkamah Agung bertujuan melakukan hal ini seefisien mungkin dengan jumlah anggotanya yang ada sekarang melalui pengaturan yang mengikutsertakan mereka semua dalam rapat-rapat permusyawaratan perkara yang menggunakan majelis lima hakim. Meskipun ini sama sekali bukan berarti bahwa semua hakim membaca seluruh berkas perkara yang menggunakan majelis lima hakim, hal ini berarti bahwa mereka sendiri dapat memutuskan—berdasarkan rancangan putusan yang diajukan dalam pembahasan— apakah mereka akan melibatkan diri dalam perkara yang mereka sendiri tidak menjadi anggota majelis hakimnya, dan, bila iya, sampai sejauh mana mereka hendak melibatkan diri. Dalam kenyataan praktik, prosedur ini telah terbukti menjadi cara yang efektif untuk menjaga kualitas dan terlihat jelas adanya manfaat yang nyata dari saling membaca rancangan putusan perkara-perkara penting yang dikerjakan satu sama lain. Sebagian besar perkara disingkirkan dalam waktu enam minggu sejak dikirimkan ke bagian ini. Bagian ini hanya bisa dipecah menjadi seksi-seksi yang berbeda jika jumlah anggotanya ditambah. Hal ini akan menghasilkan manfaat berupa kapasitas ‘produksi’ yang lebih besar lagi All the highest courts that have two or more divisions or sections must take measures to safeguard internal coordination. The civil division of the Supreme Court aims to do this as efficiently as possible with its present number of members by arranging for all of them to participate in the deliberations on 5-judge cases. While it is by no means the case that all justices read all documents in 5-judge cases, this does mean that they can themselves decide on the basis of the draft judgment submitted for discussion whether and, if so, to what extent they will involve themselves in cases they are not hearing. This procedure has been found in practice to be an effective way of safeguarding quality, and there is clearly real merit in reading one another’s drafts in important cases. Komite Hammerstein Most cases are disposed of within six weeks of being sent to the division. A case could be made for splitting the division into different sections only if the number of members were to be increased. This would have the advantage of higher production capacity and the 27
28 Menyempurnakan Hukum Acara Kasasi | Improving Cassation Procedure dan kemungkinan dilakukannya spesialisasi (meskipun terbatas). Namun di samping hambatan praktis akibat terbatasnya ketersediaan calon-calon yang sesuai sebagaimana yang diutarakan di atas, setiap penambahan kelengkapan kehakiman dengan sendirinya akan diikuti juga dengan penambahan waktu dan usaha yang diperlukan untuk menjaga koordinasi internal. Oleh karena itu, keuntungan-keuntungannya menjadi kelihatan lebih kecil dibanding dengan kerugian-kerugiannya. Penambahan tersebut juga tidak diperlukan karena sebagian besar perkara yang diajukan di bagian perdata tidak layak untuk dikasasikan. Sebagai contoh, dalam perkara-perkara yang melibatkan kepentingan besar, para pihak sering memanfaatkan pengajuan kasasi sebagai cara untuk menggugat suatu putusan yang pada prinsipnya merupakan kewenangan judex factie. Pemohon kasasi kemudian mengajukan berbagai pembelaan yang berbeda dalam menggugat dasar pertimbangan putusan pengadilan yang lebih rendah itu. 35 Perkara-perkara ini dapat disingkirkan dengan lebih efisien. Untuk dapat bekerja dengan efisiensi yang paling tinggi bagian ini perlu memastikan bahwa informasi yang diterima olehnya dari para anggota Organisasi Profesi Advokat dan Procurator General’s Office adalah informasi yang benar. Oleh karena Procurator General’s Office hanya beranggotakan sejumlah kecil Advocate General yang tidak mampu mengkhususkan diri sebaik para advokat kasasi, Procurator General’s Office hanya dapat bekerja dengan dukungan pusat penelitian. Perlu diingat juga bahwa semakin rendah kualitas putusan pengadilan yang lebih rendah yang dijadikan obyek kasasi dan semakin rendah kualitas informasi yang diberikan oleh para pihak (yakni para advokat kasasi), semakin berat pula tugas Mahkamah Agung. 36 35 Perkara-perkara ini sangat menguras tenaga, terutama bagi Procurator General’s Of- fice. Di samping pasal 81 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Organisasi), bagian tersebut juga memiliki beragam instrumen yang dapat digunakannya untuk menye- derhanakan pengesampingan perkara-perkara demikian. Sebagai contoh, bagian ini dapat mengeluarkan putusan mengenai satu aspek tunggal yang krusial dari suatu permohonan kasasi sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan alasan-alasan lainnya. 36 Lihat juga E. Grabandt, Kwaliteit in cassatie (Kualitas proses kasasi) dalam kumpu- possibility of specialisation (albeit limited). But quite apart from the practical obstacle, as noted above, that the supply of suitable candidates is not inexhaustible, any increase in the judicial complement would be bound to mean that more time and effort has to be spent on safeguarding internal coordination. The advantages would therefore seem to be outweighed by the disadvantages. Nor is there any need for such an increase, because a good many of the cases filed with the civil division are not suitable for cassation. For example, in cases where the stakes are high, parties often use cassation appeals as a way of challenging a decision which is, in principle, reserved to the court that rules on points of fact. The appellant then puts forward many different arguments contesting the grounds of the lower court’s judgment. 35 These cases could be disposed of more efficiently. To work with maximum efficiency the division needs to be certain that the information it receives from members of the Bar and the Procurator General’s Office is correct. As the Procurator General’s Office is staffed by only a small number of Advocates General, who are not able to specialise to the same extent as cassation lawyers, it can operate only with the support of the research centre. It should also be borne in mind that the poorer the quality of the appealed decisions and the information provided by the parties (i.e. the cassation lawyers) the more onerous the task of the Supreme Court. 36 35 These cases are very labour-intensive, especially for the Procurator General’s Of- Of- fice. Besides section � of the Judiciary (Organisation) Act, the division has various instruments which it can use to simplify the disposal of such cases. For example, it can give a ruling on a single crucial aspect of an appeal, which obviates the need to consider the other arguments. 36 See also E. Grabandt, Kwaliteit in cassatie (Quality in cassation proceedings) in De Advocatenstandaard collection, 2007, p. 149 ff.
Page 1 and 2: Setiabudi Building 2; 2nd floor, Su
Page 3 and 4: Mahkamah Agung (Hoge Raad) di Neger
Page 5 and 6: ii Kata Pengantar Untuk kepentingan
Page 7 and 8: iv Daftar Isi D E Pengantar kepada
Page 9 and 10: vi Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 11 and 12: 2 Menyempurnakan Hukum Acara Kasasi
Page 19 and 20: 10 Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 35: 26 Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 87 and 88:
78 Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
86 Pengantar kepada Mahkamah Agung
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Pengantar kepada Mahkamah Agung Bel
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
144 Statistik-statistik kamar pajak
Page 155:
show all

Annex 1 - Selamat Datang di Direktorat Hukum dan HAM - Bappenas

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?