Annex 1 - Selamat Datang di Direktorat Hukum dan HAM - Bappenas

46 Menyempurnakan Hukum Acara Kasasi | Improving Cassation Procedure
memeriksa perkara-perkara pajak sebagai peradilan
tingkat pertama. 65 Upaya banding dapat dilakukan
atas putusan pengadilan-pengadilan negeri ini kepada
pengadilan-pengadilan banding. 66
Ketika diberlakukan sistem dua tingkat untuk yurisdiksi
judex factie dalam hal perkara pajak, diharapkan bahwa
hal ini akan berhasil mengurangi secara besar-besaran
jumlah perkara kasasi baru yang masuk. Setelah kurang
berhasil selama beberapa waktu, akhirnya pada tahun
���6 memang terjadi penurunan yang signifikan dalam
jumlah perkara baru yang masuk. Pada tahun 2007
terjadi penurunan lebih lanjut lagi, ketika hanya ada
752 perkara baru yang diterima. 67 Namun demikian,
jumlah perkara baru diperkirakan akan meningkat
sedikit lagi begitu terjadi peningkatan ‘produksi’
putusan oleh pengadilan-pengadilan negeri sebagai
akibat meningkatnya jumlah pegawai yang direkrut oleh
pengadilan-pengadilan negeri tersebut (yang memang
harus dilakukan pengadilan-pengadilan negeri tersebut
mengingat tingginya tumpukan perkara yang belum
diputus). Namun bagaimanapun, jumlahnya tetap akan
di bawah rata-rata jumlah perkara yang diterima per
tahun dalam kurun waktu tahun 2003 hingga 2005, yakni
sekitar 1.500 perkara.
Tidak ada lagi tumpukan perkara yang melebihi kemampuan
atau kesenjangan dalam arus perkara
Dengan adanya penurunan jumlah perkara baru,
tampaknya bagian pajak akan dapat menangani dengan
baik beban kerjanya dalam jangka pendek dan menengah
65 Pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi atas perkara yang menyangkut pajak-
pajak pemerintah pusat adalah pengadilan negeri Haarlem, pengadilan negeri Den
Haag, pengadilan negeri Breda, pengadilan negeri Arnhem, dan pengadilan negeri
Leeuwarden. Sedangkan perkara-perkara pajak lain, yang tidak menyangkut pajak-
pajak pemerintah pusat, dapat diperiksa oleh semua pengadilan negeri.
66 Namun, kasasi langsung ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan-pengadi-
lan negeri ini dimungkinkan bila disetujui oleh pihak yang satunya lagi
(pasal 28 ayat (3) Undang-undang Pajak Negara).
67 1.500 perkara diterima pada tahun 2003, 1.133 perkara pada tahun 2004, 1.498
perkara pada tahun 2005, dan 922 perkara pada tahun 2006. Lihat Laporan Tahun
2005 dan 2006 Mahkamah Agung Belanda, hal. 186.
Appeal lies against their judgments to the courts of
appeal. 66
When the two-tier system of jurisdiction for deciding
on points of fact was introduced in tax cases, it was
expected that this would bring about a substantial
decline in the number of new cassation appeals. After
some delay, a substantial decline was indeed recorded
in the number of new cases in 2006 and a further fall
occurred in 2007, when 752 new cases were received. 67
However, the number of new cases is expected to
rise again slightly once recent increases in the staffing
levels at the district courts (necessitated by high levels
of pending cases) are reflected in higher production
at these courts. In any event, the number will remain
permanently below the level of approximately 1,500
received annually in the period from 2003 to 2005.
No excessive caseload or gaps in case flow
In view of the decline in the number of new cases, it
seems likely that the tax division will be able to handle
the workload in the short and medium term with its
existing complement of twelve justices. 68 This was not
the case in the period from 2003 to 2005 when 1,500
cases were received annually. This led to backlogs in
those years. It should be noted, however, that although
cases may be heard by all district courts.
66 However, a leap-frogging appeal in cassation is possible with the consent of the
other party (section 28, subsection 3 State Taxes Act).
67 1,500 cases were received in 2003, 1,133 in 2004, 1,498 in 2005 and 922 in 2006.
See Supreme Court of the Netherlands, 2005 and 2006 Report, p. 186.
68 If the number of cases received were to stabilise at the 2007 level, the comple- comple-
ment could even be reduced in due course.