Annex 1 - Selamat Datang di Direktorat Hukum dan HAM - Bappenas

Kesenjangan beban perkara
Jumlah perkara yang diperiksa oleh bagian perdata
Mahkamah Agung bergantung pada kesediaan para
pihak yang berperkara untuk mengajukan permohonan
kasasi. Perkara perdata memakan biaya yang besar
dan menyita waktu serta memerlukan pengorbanan-
pengorbanan lain dari para pihak. Seringkali para pihak
yang berperkara jera mengajukan kasasi karena besarnya
biaya atau waktu yang tersita untuk mendapatkan
putusan. Akibatnya, sejumlah isu tertentu masih tetap
berada di luar jangkauan pengadilan kasasi. Dan yang
paling penting, isu-isu hukum dari perkara-perkara yang
berasal dari ‘kelas menengah’ 37 yang diputus oleh judex
factie tidak bisa mencapai Mahkamah Agung. Demikian
pula halnya dengan isu-isu hukum yang hanya masuk ke
arbitrase, terutama oleh para pelaku usaha.
Singkat kata, pengadilan kasasi perdata sulit dijangkau
oleh sejumlah pihak yang berperkara dan oleh karenanya
pengadilan ini tidak dapat menjalankan fungsinya secara
optimal. Meskipun kasasi dapat dilakukan atas dasar
kepentingan penyeragaman penerapan hukum, hal ini
hanya memberikan suatu solusi yang terbatas. Hanya
sedikit perkara yang cocok untuk didasarkan pada
tujuan ini dikarenakan faktor-faktor seperti dasar faktual
(fakta) yang terlalu minim dan tidak adanya adu argumen
hukum oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena
itulah esensi masalah ini cenderung tetap tersembunyi.
Hal ini dibahas secara lebih terperinci di sub-bab 4.2 di
bawah.
Besarnya tumpukan perkara yang melebihi kemampuan
Satu masalah yang dihadapi sektor perdata adalah
relatif besarnya jumlah perkara yang tidak dikasasikan,
lan De Advocatenstandaard, 2007, hal. 149 ff.
37 Secara umum, lebih banyak perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang baik
lemah secara keuangan (misalnya diwajibkan masuk rumah sakit jiwa dan perkara-
perkara kepailitan) maupun yang kuat secara keuangan (badan-badan pemerintah,
pelaku-pelaku usaha, kaum berpunya) yang sampai ke Mahkamah Agung diband-
ingkan dengan yang diajukan oleh warga masyarakat rata-rata. Bagi mereka (warga
masyarakat rata-rata), biaya proses kasasi sangatlah mahal.
Gaps in caseload
The volume of cases heard by the civil sector of the
Supreme Court is dependent on the willingness of
litigants to appeal in cassation. Civil litigation is costly
and time-consuming and also requires other sacrifices by
the parties. Often litigants are deterred from appealing
in cassation by the expense or by the time taken to
obtain judgment. As a result, certain subjects remain
beyond the reach of the cassation court. Above all,
legal issues from the ‘middle segment’ 37 of the cases
heard by the courts of fact may not reach the Supreme
Court, as is also true of subjects that are referred only to
arbitration, mainly by businesses.
In short, the civil cassation court is hard to reach
for some litigants and is therefore prevented from
performing its function to the full. Although cassation
proceedings can be instituted in the interests of the
uniform application of the law, this provides only a
limited solution. No more than a handful of cases are
suitable for this purpose due to such factors as the
meagre factual basis and the absence of legal argument
between opposing parties. The essence of the problem
therefore tends to remain hidden. This is dealt with in
more detail in section 4.2 below.
Excessive caseload
A problem that faces the civil sector is the relatively
large number of cases that are not suitable for cassation,
given the remit of the Supreme Court. 38 Even with
3� Broadly speaking, more cases brought by parties that are either fi financially nancially
weak (e.g. compulsory admissions to psychiatric hospitals and insolvency cases) or
financially strong (government bodies, businesses, repeat players) reach the Supreme
Court than cases brought by average members of the public, for whom cassation
proceedings are very expensive.
Komite Hammerstein
38 See also J.B.M. Vranken, Toeval of beleid? Over rechtsvorming door de hoogste rechters
29