Annex 1 - Selamat Datang di Direktorat Hukum dan HAM - Bappenas

Office Mahkamah Agung dan bagian perdata Mahkamah
Agung mencakup hampir seluruh wilayah hukum
perdata. Dilihat dari sudut pandang keseragaman
hukum, hal ini merupakan suatu keuntungan yang nyata.
Akan tetapi semakin mengkhususnya bidang keahlian
Organisasi Profesi Advokat dan para penasihat hukum
juga menunjukkan adanya tantangan besar. Bidang
hukum yang menjadi cakupan bagian pidana dan bagian
perpajakan tidak sama luasnya dengan bagian perdata
sehingga masalah pengkhususan bidang tidak timbul
sejauh itu di sektor-sektor ini.
Procurator General’s Office Mahkamah Agung bertugas
untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada
Mahkamah Agung. Hal ini berarti bahwa pertama-
tama semua permohonan kasasi harus dibahas terlebih
dahulu. Di samping itu, pendapat yang diberikan kepada
pengadilan seringkali tidak hanya mencerminkan
kondisi hukum terkini di bidang terkait, namun juga
mencerminkan perkembangan-perkembangan di bidang-
bidang yang terkait. Perlu adanya penelitian komparatif
yang cukup rutin dalam hal ini. Cakupan dan pengaruh
hukum Eropa juga meningkat dengan tajam. Pada
akhirnya pendapat tersebut harus memberikan kejelasan
bagi Mahkamah Agung tentang pilihan-pilihan apa yang
tersedia terkait pengembangan hukum dan keseragaman
hukum serta, bilamana memungkinkan, mencakup
aspek-aspek kebijakan hukum apa yang terlibat dalam
pilihan tersebut.
Agar Mahkamah Agung dapat terus memainkan
peran utamanya dalam praktik sehari-hari, komunikasi
dengan mereka yang memiliki keterlibatan profesi
dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, seperti
judex factie-judex factie dan para pembuat undang-undang
menjadi semakin penting. Komunikasi tidak lagi sekadar
dilakukan melalui muatan pendapat-pendapat Procurator
General’s Office dan putusan-putusan Mahkamah Agung.
Terdapat beragam bentuk konsultasi, seperti pertemuan-
pertemuan setengah tahunan dengan para pejabat
Kementerian Kehakiman, dan konsultasi-konsultasi
dengan para anggota Komite Tetap Parlemen urusan
covered by the criminal and tax divisions are not of
the same size. The problem of specialisation does not
therefore occur to the same extent in these sectors.
The Procurator General’s Office at the Supreme Court
has the job of providing the fullest possible information
to the Supreme Court. This means in the first place that
all cassation applications must be discussed. In addition,
the opinion provided to the court will often reflect not
only the current state of the law in the field concerned
but also developments in related fields. Comparative
research is required fairly regularly. The scope and
influence of European law is increasing sharply. Finally,
the opinion must make clear to the Supreme Court what
choices are available as regards the development of the
law and legal uniformity and possibly also what aspects
of legal policy are involved in this choice.
Komite Hammerstein
To enable the Supreme Court to continue playing a
central role in day-to-day practice, the importance of
communicating with those professionally involved in
the administration of justice, such as the courts that
rule on points of fact and the legislature, has grown.
Communication no longer takes place only through the
content of the opinions of the Procurator General’s
Office and the judgments of the Supreme Court.
There are various forms of consultation such as the
half-yearly meetings with officials of the Ministry
of Justice, and consultations with members of the
Parliamentary Standing Committee for Justice and
17