Annex 1 - Selamat Datang di Direktorat Hukum dan HAM - Bappenas

More documents

Recommendations

Info

2.2. Pendekatan baru terhadap fungsi-fungsi yang telah ada Kesimpulan akan pentingnya kedua fungsi tersebut tidak menjelaskan apa-apa tentang bagaimana fungsi-fungsi tersebut harus dijalankan dalam praktiknya. Secara abstrak, fungsi judicial lawmaking dan fungsi perlindungan hukum dapat dijalankan dengan cara sedemikian rupa hingga dapat meminimalkan atau memaksimalkan dampak fungsi-fungsi tersebut. Penerapan fungsi perlindungan hukum secara maksimal berarti bahwa baik atas inisiatifnya sendiri ataupun sebaliknya, Mahkamah Agung akan menguraikan setiap ketidakseragaman putusan pengadilan yang lebih rendah yang diterimanya, dan bahkan bila perlu mengaitkan berbagai konsekuensi pada putusan-putusan tersebut. Sebaliknya penerapan fungsi perlindungan hukum tersebut secara minimal bisa berarti Mahkamah Agung hanya beranggapan bahwa perkara-perkara yang dilimpahkan padanya melibatkan isu hukum yang penting, atau menyimpulkan bahwa sebagian besar pertanyaan itu berada di luar ranah ruang lingkup fungsi judicial lawmaking-nya. Pada kenyataannya fungsi-fungsi ini tidak dipandang dengan cara ekstrem seperti ini. Uraian di atas hanya dimaksudkan untuk memberi gambaran bahwa kesimpulan atas keberadaan fungsi-fungsi yang berbeda tersebut tidak serta merta menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi tersebut harus dijalankan dalam praktiknya. Hal ini tergantung pada peninjauan terhadap peran proses kasasi, kebijakan yang ingin dicapai, dan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. 9 Dengan latar belakang seperti ini, penting untuk dicatat juga bahwa kapasitas Mahkamah Agung yang terbatas (yang dinilai Komite sebagai suatu keadaan yang sudah harus diterima) 10 mengharuskan adanya pemilihan cara 9 Sebagai contoh, lihat artikel Marc Loth, Ingrid den Hollander, Alexander Schild, Ruben Wiegerink dan Erika Schulten, Rechtsvinding door de Hoge Raad; de breedte en/of de diepte in? (Bagaimana Mahkamah Agung menemukan hukum: mencari secara meluas dan/atau secara mendalam?), Trema 2007, no. 8, hal. 317 ff. 10 Hal ini dibahas lebih rinci lagi di bab 3, namun perlu dicatat di sini bahwa tidak ada yang memandang ‘pemekaran’ Mahkamah Agung secara substansial sebagai sebuah pilihan yang serius. 2.2. A new approach to existing functions The conclusion that both functions are important says nothing in itself about how the functions should be performed in practice. In abstract terms the judicial lawmaking and legal protection functions can be performed in such a way as to minimise or maximise their impact. Maximum fulfilment of the legal protection function could mean that the Supreme Court, whether of its own motion or otherwise, addresses any irregularities in decisions of the lower courts submitted to it and, if necessary, attaches consequences to them. By contrast, minimum fulfilment could mean that the Supreme Court only exceptionally considers that the cases submitted to it involve an important legal issue or concludes that most questions would go beyond the remit of its judicial lawmaking function. Naturally, these functions are not viewed in such extreme terms in reality. They merely serve to illustrate that the conclusion that different functions exist does not necessarily shed any light on how they should be performed in practice. This depends on how the role of cassation proceedings is viewed, the policy it is desired to pursue and the means available for this purpose. 9 Against this background it is also important to note that the limited capacity of the Supreme Court (which the Committee regards as a given) 10 makes it necessary to choose how the functions of the Supreme Court are performed in practice. In view of this limitation, it 9 See, for example, the article of Marc Loth, Ingrid den Hollander, Alexander Schild, Ruben Wiegerink and Erika Schulten, Rechtsvinding door de Hoge Raad; de breedte en/of de diepte in? (How the Supreme Court finds the law: searching in the breadth and/or the depth?), Trema 2007, no. 8, p. 317 ff. Komite Hammerstein 10 This is examined in more detail in chapter 3, but it should be noted here that no one regards a substantial enlargement of the Supreme Court as a serious option. 11
12 Menyempurnakan Hukum Acara Kasasi | Improving Cassation Procedure bagaimana fungsi-fungsi Mahkamah Agung tersebut dijalankan dalam praktiknya. Melihat keterbatasan ini, cukup mudah untuk disepakati bahwa Mahkamah Agung harus memusatkan perhatiannya pada perkara-perkara yang benar-benar penting dari perspektif fungsinya yang beragam tersebut. Oleh karena itu, pembahasan terutama harus diarahkan pada pertanyaan tentang sifat sebenarnya dari perkara-perkara ini. Menurut Komite, cara Mahkamah Agung menjalankan fungsi perlindungan hukumnya sekarang ini yang terkadang terlalu njelimet tidak penting bagi pelaksanaan tugas-tugasnya dengan baik dan memadai. Mahkamah Agung juga dapat menerapkan pendekatan yang lebih meluas pada fungsi lawmaking-nya. Komite menilai bahwa sasaran perlindungan hukum seharusnya ditujukan hanya pada pelurusan kesalahan-kesalahan pengadilan yang lebih rendah yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi orang yang bersangkutan. Tidak semua ketidakseragaman putusan pengadilan yang lebih rendah harus menjadi perhatian Mahkamah Agung. Melakukan kajian terperinci atas seluruh perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk memastikan benar tidaknya tindakan judex factie bukan merupakan tugas Mahkamah Agung. Keterbatasan ini sejalan dengan kedudukan Mahkamah Agung dalam sistem hukum kita dan dasar fungsi pengujian yang diberikan padanya: kasasi bisa menjadi suatu penyelesaian, namun Mahkamah Agung tidaklah dimaksudkan untuk bertindak sebagai peradilan tingkat ketiga biasa. 11 Atas pertimbangan fungsinya, Mahkamah Agung harus sebisa mungkin mencari cara untuk lebih aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang ada dibandingkan dengan yang ada saat ini. Untuk mempertahankan wibawa putusannya (membatasi perhatiannya hanya pada perkara-perkara penting akan mendorong meningkatnya wibawa tersebut) dan juga mengelola beban kerjanya, Mahkamah Agung harus lebih menekankan fungsi penyeragaman hukum dan fungsi pengembangan 11 Hal ini juga selaras dengan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat dalam laporan Dewan Penasihat Kebijakan Pemerintah, De toekomst van de nationale rechtstaat (Masa Depan Negara Konstitusional Nasional), Den Haag, SDU Uitgevers 2002, hal. 271-272. is easy to agree that the Supreme Court should focus its attention on cases of real importance from the perspective of its various functions. The discussion must therefore address, above all, the question of the precise nature of these cases. In the Committee’s opinion, the extremely detailed manner in which the Supreme Court sometimes performs its legal protection function at present is not essential for the proper discharge of its duties. The Supreme Court could also adopt a more broad-based approach to its lawmaking function. The Committee considers that the aim of legal protection should be to redress only those errors of the lower courts that cause significant harm to the person concerned. Not every irregularity in any decision of the lower courts requires the attention of the Supreme Court. It is not the job of the Supreme Court to make a detailed review of all cases referred to it in order to ascertain whether the court of fact acted correctly. This limitation is in keeping with the position of the Supreme Court in our legal system and the nature of the review function assigned to it: cassation may be an ordinary remedy, but it is not intended that the Supreme Court should act as an ordinary court of third instance. 11 In view of its function, it should, wherever possible, seek ways of answering legal questions, perhaps more actively than at present. To maintain the authority of its judgments (confining its attention to important cases would help to increase this authority) and also manage its workload, the Supreme Court will have to place greater emphasis on its functions of establishing legal uniformity and developing the law. In addition, the provision of legal protection in individual cases should be performed more for the purpose of monitoring the quality of the 11 This is also in keeping with the recommendations made in the report of the Advisory Council on Government Policy, De toekomst van de nationale rechtstaat (The Future of the National Constitutional State), The Hague, SDU Uitgevers 2002, pp. 271-272.
Page 1 and 2: Setiabudi Building 2; 2nd floor, Su
Page 3 and 4: Mahkamah Agung (Hoge Raad) di Neger
Page 5 and 6: ii Kata Pengantar Untuk kepentingan
Page 7 and 8: iv Daftar Isi D E Pengantar kepada
Page 9 and 10: vi Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 11 and 12: 2 Menyempurnakan Hukum Acara Kasasi
Page 19: 10 Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 23 and 24: 14 Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 71 and 72:
62 Menyempurnakan Hukum Acara Kasas
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
86 Pengantar kepada Mahkamah Agung
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Pengantar kepada Mahkamah Agung Bel
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
144 Statistik-statistik kamar pajak
Page 155:
show all

Annex 1 - Selamat Datang di Direktorat Hukum dan HAM - Bappenas

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?