Banjarmasin Post Jumat 23 Mei 2014

26 Politika Banua
Banjarmasin Post
JUMAT 23 MEI 2014
Gugatan Bisa
Menumpuk di MA
■ MK Tidak Lagi Tangani Sengketa Pemilukada
BANJARMASIN, BPOST-
Mahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan gugatan untuk
menghapus kewenangannya
dalam menangani sidang sengketa
hasil pemilu kepala
daerah. Gugatan atau uji materi
ini diajukan empat pemohon.
Kajian Hukum dan Konstitusi,
Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas
Esa Unggul, serta Joko
Widarto dan Achmad Saifudin
sebagai penggugat
perseorangan.
Apalagi pada
2015 Kalsel menghadapi
Pemilukada
gubernur dan sejumlah
kepala
daerah. Tentu
ada ketidakpuasan.
Sementara
saluran untuk
menggugat telah
diputuskan
tak lewat
MK lagi.
Menurut
Ketua DPW Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Kalsel, Ibnu
Sina lebih sependapat upaya
penyelesaian gugatan
Pemilukada tetap di MK.
Selain menguji aturan perundangan,
lanjut Ibnu, MK
juga tetap berwenang untuk
menyelesaikan sengketa Pemilukada
yang ada di tanah
air.
KASUSsuap yang membelit
Akil Mochtar disebut-sebut
sebagai antiklimaks kepercayaan
publik terhadap instansi
Mahkamah Konstitusi (MK).
Dan kasus suap itu mencuat
ketika MK menangani kasus
Pemilukada.
“Mungkin karena itulah
Pemilukada diubah arahnya
Upaya Pemerintah
Meningkatkan
Perekonomian
Masyarakat
“Kalau nantinya dilimpahkan
ke MA, saya anggap bakal
susah. Kasus peradilan
umum saja sudah sangat banyak.
Apakah bisa menyelesaikan
dengan batas waktu
yang telah diatur,” kata dia,
Selasa (20/5).
Karena itulah alangkah
baiknya jika tetap di MK. Kalau
Saling Kerja Sama
Perlu Waktu
MEMBANGUN perekonomian memang
memerlukan waktu yang lama. Konsekuensi
sistem perekonomian yang ada di Indonesia
adalah terjadi kesenjangan antara si kaya
dan si miskin.(ee)
NAZIR AL-KITARI, karyawan di Banjarmasin
Harus Diselesaikan
KALAU saya tergantung pemimpinnya
saja sih. Jika memang perekonomian
menjadi salah satu persoalan yang harus
diselesaikan secara urgent, maka seluruh
komponen harus berlomba-lomba menciptakan
perekonomian yang merata.(ee)
M RIFANI, warga Banjarmasin
Terjadi Kesenjangan
SELAMA ini, kenapa semakin terjadi
kesenjangan antara si kaya dan si miskin?
Itu dikarenakan banyak pejabatan di negeri
ini bermental korup.(ee)
NOR SAILA, warga Banjarmasin
Bisa Berkembang
SEANDAINYA tidak ada yang korupsi,
saya yakin perekonomian di Indonesia bisa
berkembang lebih merata. Para pejabat
harus mengutamakan masyarakat ketimbang
kepentingan pribadi.(ee)
M NURDIN, warga Banjarmasin
Model Zakat
TERAPKAN sistem zakat di Indonesia.
Artinya dikelola secara adil dan maksimal.
Kalau perlu diwajibkan oleh negara agar
lebih merata. Selama ini zakat di Indonesia
belum merata, pemberiannya pun kadang
tidak tepat.(ee)
M RAJIB RAHMAN, pelajar di Banjarmasin
kemudian ada keberatan karena
harus menghabiskan banyak
waktu dan biaya, itu
bagian dari konsekuensi
hukum.
“Kalau seluruh Indonesia
kemudian mendatangi MK
untuk bersaksi atau apa, ya
itu konsekuensi. Sebagaimana
arahan NKRI kan terpusat,”
ditangani MA,” ucap Caleg
DPRD Kalsel dari PPP, Asbullah.
Sebenarnya, siapapun
yang menangani dirinya berharap
agar semua keputusan
yang diambil bisa diterima
oleh semua pihak.
Jika dihadapkan pada Pemilu
serentak, memang perlu
ada kerja sama antara
MA dan MK untuk penanganan
sengketa Pemilukada.
“Saya kira tidak perlu diperdebatkan
siapa yang
menangani, tapi bagaimana
agar sengketa dan ketidakpuasan
calon bisa diakomodir,”
kata dia. (nic)
Bisa Diwujudkan
DALAM waktu tiga tahun sebenarnya
bisa diwujudkan asalkan komitmen para
pemimpin dikerjakan dengan baik. Jangan
memberikan celah kepada para korupsi
untuk melakukannya.(ee)
NORZAT MALIHAH, pelajar di Banjarmasin
kata dia.
Namun sebenarnya masih
bisa disiasati perihal banyaknya
saksi yang harus dibawa
ke MK, jika berkasus. “Bisa
manfaatkan teleconference sebenarnya.
Itu bagian dari penegakan
konstitusi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPD
Partai Golkar Kabupaten Banjar,
H Rusli mengatakan sebagai
warga negara yang baik
tentu menjalankan aturan
yang berlaku.
“Apapun aturannya, kita coba
ikuti. Kalau memang penyelesaian
sengketa Pemilukada di
MA, ya kita lakukan,” ucapnya.
Memang, MK belakangan
sempat goyah dengan tertangkapnya
pimpinannya
saat menerima suap. Tapi sebenarnya
itu tak bisa dijadikan
dasar perubahan penyelesaian
sengketa Pemilu.
Lapangan Kerja
TANTANGAN pemimpin Indonesia
kedepan adalah bagaimana menciptakan
lapangan kerja untuk masyarakat. Jika
terwujud maka perekonomian bisa lebih
merata dan bisa berkembang lebih
stabil.(ee)
NASIR, karyawan di Banjarmasin
Pro Rakyat
BANYAKNYA kesenjangan antara si
kaya dan si miskin di Indonesia karena
sistem yang ada dalam pemerintahan.
Seharus sistem dalam pemerintahan
mengarah ke pro rakyat. Selama ini
begitu banyak kepentingan yang
bermain.(ee)
NISA, mahasiswa di Banjarmasin
Berkilah Maju
INDONESIA pasti bisa. Jika
melihat dari angka pemerintah bisa
berkilah perekonomian sudah maju.
Tetapi saya sarankan pemerintah harus
aktif turun ke masyarakat untuk
melihat kondisi mereka agar bisa
mendapatkan masalah yang
sebenarnya.(ee)
JAMES, mahasiswa di Banjarmasin
Jangan
Sendiri-sendiri
KELOLA sistem zakat di tangan
pemerintahan. Selama ini
pengelolaan masih banyak sendirisendiri.
Seharusnya peran
pemerintah sangat diperlukan agar
tidak ada lagi kesenjangan antara
kaya dan miskin.(ee)
NANA, warga Amuntai
GRAFIS : BPOST GROUP/DENY
“Kita ikuti prosedur saja,”
ucapnya.
Pengurus DPC PKS Kota
Banjarmasin, Awan Subarkah
menilai penyelesaian Pemilukada
justru aktualnya dilakukan
di MK.
Kalau kemudian tertangkapnya
pimpinan MK karena
kasus suap, itu kan urusan
personal. Sedangkan lembaganya
masih bagus.
“Secara fungsi saya kira
masih relevan lah,” ucapnya.
Namun jika melihat pelaksanaan
Pemilu serentak,
agaknya memang perlu ada
pembagian tugas antara MK
dan MA.
“Kalau semua sengketa
dipusatkan ke MK, khawatirnya
keteteran. Kan ada
Pilpres, Pileg dan Pemilukada.
Bagi tugas biar tak terlalu
berat,” kata dia. (nic)
Perbaiki
Moral Pejabat
PENANGANAN sengketa Pemilukada di Mahkamah
Agung (MA) tentu ada sisi positif dan negatifnya. Namun,
semua pihak diharapkan bisa menerima keputusan yang
memindahkan penanganan sengketa Pemilukada itu.
“Saya kira mau ditangani oleh instansi mana sah-sah
saja. Asalkan, moral pejabatnya serius untuk menangani
kasus tanpa mencari keuntungan,” ucap Antung Fatmawati,
Caleg DPD RI.
Dia mengatakan, MK dan MA adalah lembaga besar yang
diharapkan mampu memberikan keadilan bagi para pihak
yang merasa didzolimi dalam Pemilukada.
Senada diungkapkan Habib Hamid Abdullah. Dia
mengatakan apapun institusinya yang terpenting adalah
moral pejabat yang menyidang kasus sengketa itu.
“Mau di MA atau MK sama saja saya kira. Publik tentu
tidak mau kasus Akil terulang. Nah, itulah yang harus
diperbaiki,” ucapnya singkat.
Calon DPD RI, Habib Abdurahman Bahasyim mengatakan
kita harus mengapresiasi keputusan MK yang telah
kembali menjadi lembaga pengawal konstitusi bukan
sebagai pengadil sengketa Pilkada.
Walaupun sudah diputuskan demikian, MK masih
membuka ruang. Dalam artian selama Pasal 236 c UU
Nomor 12 tahun 2008 dan Pasal 29 ayat 1 huruf e UU Nomor
48 tahun 2009 belum direvisi oleh DPR, maka untuk
menghindari kevakuman dan ketidakpastian hukum
pascakeputusan tersebut, MK masih akan menyidangkan
perkara sengketa Pilkada.
“Tinggal DPR saja lagi yang menentukan. Karena mereka
yang membuat UU, kewenangan penentuan lembaga
sengketa Pilkada itu ,apakah kembali ke MA atau membuat
lembaga baru,” kata dia. (nic)
LIES ARIYANI
Pengamat Hukum Tata
Negara Unlam
Sengketa Pilkada
Cukup di PT
ADANYA putusan yang menyatakan bahwa
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi menangani
kasus sengketa Pilkada dinilai sebagai sebuah
pelurusan UUD dan mengembalikan kewibawaan
ketatanegaraan.
Sejak awal, MK tidak punya kewenangan
untuk menangani sengketa Pemilukada. Dalam
UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, tidak
ada satupun pasal yang menyatakan itu.
Kewenangan itu baru muncul pada perluasan UU Nomor 12 tahun
2008 tentang Pemerintah Daerah. Ketika sebelumnya MK hanya
menangani sengketa Pilpres dan Pileg, maka bertambah menjadi
menangani Pemilukada.
Kenapa? Karena sengketa Pemilukada dianggap sarat masalah.
Dan kala itu, MK dianggap sebagai lembaga yang kredibel. Namun
dengan terungkapnya kasus Akil Mochtar, maka hilanglah kewibawaan
MK yang terindikasi mulai sarat muatan politis.
Kembalinya rezim Pemilukada ke MA merupakan langkah bagus.
Karena cukup ditangani oleh Pengadilan Tinggi (PT) sebagai
kepanjangan tangan dari MA di daerah.
Banyak hal positif ketika sengketa Pemilukada cukup ditangani
PT. Dari segi biaya dan waktu jelas diuntungkan.
Dalam hal limitatif jelas kembali meluruskan UUD. Sebagaimana
Pasal 24 c tegas menyatakan bahwa kewenangan MK bukan untuk
Rezim Pemilukada. (nic)
Kesenjangan Ekonomi Meningkat
INDONESIA mengalami
peningkatan pertumbuhan
ekonomi yang cenderung
naik dan persentasenya lumayan.
Namun, peningkatan
ekonomi itu masih kurang
merata. Masih ada jurang pemisah
cukup besar antara
kelompok kaya dengan yang
miskin.
Menurut Cawapres HM Jusuf
Kalla, pertumbuhan
ekonomi harus lebih ditingkatkan
lagi, kendati pertumbuhannya
cukup bagus dua tahun ini.
“Selama dua tahun berturut-turut
ini pertumbuhan
ekonomi tinggi, tapi pemerataan
kurang,” ujarnya.
Kalla berencana menambah
lapangan pekerjaan. Ia
mengharapkan lapangan kerja
bisa meluas. Tujuannya agar
ekonomi lebih merata. Pertanyaannya
adalah, bisakah
perekonomian merata hingga
gap antara si kaya dengan si
miskin hampir tak ada? Kapan
kira-kira Indonesia mampu
meraihnya?
Menurut mahasiswa, Zubaidah
setiap kota hampir di
seluruh Indonesia masih terjadi
kesenjangan antara si kaya
dan si miskin semakin menjadi-jadi
bahkan cenderung
meningkat.
“Klaim pemerintah sebenarnya
tepat saja, tetapi fakta
dan realita dilapangan tetap
saja masih ada gap yang begitu
besar, ini menjadi sebuah pertanyaan
besar,” ujarnya kemarin.
Mungkin bagi kalangan
menengah ke atas sah-sah saja
mengatakan perekonomian
saat ini jauh lebih baik, tetapi
tidak bagi si miskin. Tugas
pemerintah adalah melakukan
pemerataan layak hidup
sehingga bisa tercapainya
Pembangunan Juga
Harus Merata
PERTUMBUHAN dan
perkembangan ekonomi di
Indonesia beberapa tahun belakangan
ini memang diklaim
pemerintah semakin bagus.
Aman Pahriansyah, salah seorang
politisi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) mengakui
hal tersebut.
Tetapi dirinya tidak menampik
bawah realita di lapangan
ternyata masih banyak
masyarakat yang semakin
terpinggirkan, bahkan yang
kaya semakin kaya.
“Secara angka memang
perekonomian Indonesia itu
tumbuh dan naik, tapi melihat
di lapangan sepertinya ada
yang salah,” katanya kemarin.
Seharusnya, lanjut Aman,
pembangunan merupakan
salah satu penyebab kenapa
perekonomian masyarakat
masih ada yang timpang.
Saat ini katanya pembangunan
hanya terfokus pada
masyarakat kota. Seharusnya
pemerintah lebih
memperhatikan masyarakat
yang ekonominya terpinggirkan.
“Lihat pasar tradisianal semakin
terkikis jaman kalah
dengan pasar modern, belum
lagi usaha-usaha tradisional
yang ada dimasyarakat, itulah
yang seharusnya pemerintah
lebih di bantu,” jelasnya. (ee)
pembangunan yang merata.
“Pemerintah harus lebih
aktif lagi turun langsung ke
lapangan, melihat kondisinya
dan mencari solusi agar paling
tidak taraf kehidupan
mereka tidak serba kekurangan,”
pintanya.
Aktivis mahasiswa di Banjarmasin,
Asyiah justru melihat
perekonomian di Indonesia
lebih banyak berputar
disektor orang-orang kaya, al
hasil masyarakat dibawah
tetap saja tidak merasakan
apa-apa.
“Terjadinya gap itu dikarenakan
pembangunan infrastruktur
tidak merata didaerahdaerah
sehingga akses untuk
masuk terkendala,” kata Aysiah.
Kedepan pemerintah harus
membangun infratruktur
daerah yang dikatakan tertinggal,
agar akses mereka
dalam menjalani kehidupan
bisa seperti yang lainnya.
“Saya kira inilah akar persoalan
dari perekonomian
saat ini, jika akses daerah tertinggal
tetap tidak berubah,
ya taraf hidup masyarakatnya
seperti itu saja,” tegasnya.
Salah seorang warga Banjarmasin,
M Arsyad lebih menyarankan
pemerintah langsung
mengelola perzakatan di
Indonesia diperuntukkan bagi
masyarakat ke bawah.
“Selama ini pembinaan
zakat masih banyak salah
sasaran, artinya jika dikelola
dengan baik justru akan membawa
ke tingkat taraf hidup
masyarakat yang layak,”
katanya.
Zakat merupakan bentuk
bantuan sosial kepada masyarakat
yang kurang mampu,
jika negera memaksimalkan
zakat, maka akan tercipta
pemerataan ekonomi ditengah
masyarakat. (ee)
2305/B26